Bisnis.com, JAKARTA – Bulgaria menghadapi periode ketidakpastian politik setelah gelombang protes massal memaksa Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri, hanya beberapa pekan sebelum negara kawasan Laut Hitam tersebut resmi bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.

Dilansir dari Reuters, pengunduran diri pemerintahan Bulgaria pada Kamis (11/12) mengakhiri masa kekuasaan koalisi yang semakin tidak populer. Namun, langkah tersebut berpotensi membuka babak baru ketidakstabilan politik di negara anggota Uni Eropa dan NATO itu.

Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov telah berkuasa sejak Januari 2025 dan semula diperkirakan akan memimpin transisi Bulgaria menuju penggunaan mata uang euro. Akan tetapi, Zhelyazkov menyerahkan pengunduran diri kabinetnya setelah berminggu-minggu demonstrasi jalanan menentang korupsi negara dan rancangan anggaran baru yang mencakup kenaikan pajak.

Bahkan Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang sebagian besar memiliki peran seremonial, turut menyerukan agar Zhelyazkov mengundurkan diri.

Reaksi di jalanan Sofia, ibukota Bulgaria, setelah pengumuman pengunduran diri terbilang relatif tenang. Namun, sebagian warga menyampaikan optimisme hati-hati bahwa suara publik akhirnya didengar pemerintah.

“Sudah saatnya. Terlalu lama tertunda. Pasti ada orang-orang yang cerdas dan masuk akal (di parlemen) yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan mengakhiri penyalahgunaan yang selama ini kita lihat.” ujarnya.

Meski demikian, kekhawatiran terhadap potensi pola pemilu berulang masih membayangi.

“Ada risiko besar bahwa kita benar-benar akan berakhir dengan rangkaian pemilu lainnya,” kata Dimitar Markov, Direktur Program Hukum di Center for the Study of Democracy di Sofia.

Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, seiring kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mempertahankan stabilitas di parlemen yang terpecah.

Protes dimulai pada akhir November, ketika pemerintahan Zhelyazkov, yang terdiri dari koalisi tiga partai, mengajukan rancangan anggaran yang mencakup kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak untuk membiayai peningkatan belanja negara.

Sebagian belanja tersebut dialokasikan untuk kepolisian, layanan keamanan, dan lembaga peradilan, institusi yang selama bertahun-tahun dipandang negatif oleh banyak warga Bulgaria. Meski rencana anggaran itu kemudian ditarik, kemarahan publik tetap tidak mereda.

Ketegangan juga dipicu oleh langkah-langkah pemerintah lainnya, termasuk dugaan penindasan terhadap oposisi liberal pro-Uni Eropa. Salah satunya adalah penahanan Wali Kota Varna, Blagomir Kotsev, yang dipenjara selama beberapa bulan atas tuduhan korupsi, tuduhan yang dibantah keras olehnya.

Aksi unjuk rasa terus membesar. Pada Rabu (10/12), puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota dan wilayah di Bulgaria, menuntut pemerintah mundur. Reuters mencatat, demonstrasi ini termasuk yang terbesar sejak runtuhnya komunis pada 1989.

“Ini adalah akumulasi berbagai hal. Ketegangan telah meningkat dari waktu ke waktu, dan anggaran menjadi titik pemicunya,” Dimitar ujar Markov.

Banyak demonstran berasal dari kalangan profesional perkotaan yang mendukung adopsi euro dan ingin Bulgaria semakin terintegrasi dengan arus utama Eropa. Namun, protes juga diikuti oleh kelompok yang khawatir masuknya euro akan memicu inflasi atau yang menentang sikap resmi Bulgaria yang pro-Barat, termasuk terkait perang di Ukraina, dan lebih memilih memperbaiki hubungan dengan Moskow.

“Orang-orang menyadari bahwa kehendak mereka, ketika disuarakan, itu berarti. Siapa pun pemerintahan berikutnya akan lebih sadar dan harus lebih bertanggung jawab,” kata Vessela Tcherneva, Wakil Direktur European Council on Foreign Relations di Sofia.

Presiden Radev selanjutnya akan memberikan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada partai terbesar di parlemen, GERB. Namun, partai tersebut diperkirakan akan kesulitan menggalang dukungan mayoritas di parlemen yang terdiri dari sekitar sembilan partai.

Jika upaya itu gagal, dua partai lain akan diberi kesempatan. Apabila seluruh proses tersebut tidak menghasilkan pemerintahan baru, presiden akan menunjuk pemerintahan sementara dan memanggil pemilu dini, yang berpotensi menyeret Bulgaria kembali ke siklus pemilu berulang.

Di tengah situasi ini, publik khawatir akan transisi ke euro tanpa pemerintahan dan anggaran yang solid, seperti yang diungkapkan Mario Bikarsi, Analis Senior Eropa di konsultan risiko Verisk Maplecroft.

“Negara memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada guncangan besar terhadap sistem. Dengan ketiadaan anggaran dan pemerintahan, risiko terhadap sistem meningkat cukup signifikan,” ujarnya.