Jakarta: Ancaman penipuan digital atau scam berkembang dengan pola yang semakin adaptif dan beragam, seiring pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI).

Menyoroti kondisi tersebut, VIDA, penyedia solusi digital identity dan fraud prevention terdepan di Indonesia, memperluas diskusi publik mengenai urgensi penguatan kepercayaan digital (digital trust) melalui partisipasi Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, dalam podcast Endgame bersama Gita Wirjawan.

Dalam diskusi tersebut, Niki menekankan bahwa pelaku scam saat ini tidak lagi bisa dipandang sebagai individu yang bergerak sendiri.

Di balik banyak serangan digital saat ini, terdapat jaringan yang lebih rapi, terkoordinasi, dan didukung kemampuan teknis yang semakin canggih.

“Penipuan sekarang tidak lagi bergerak secara acak atau dilakukan sendirian. Modusnya sudah makin rapi, terstruktur, bisa dijalankan dalam skala besar, dan kecanggihannya terus berkembang pesat,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 April 2026.

Diskusi ini sekaligus menandai peluncuran resmi whitepaper VIDA 2026 SEA Digital Identity Fraud Outlook, yang memotret bagaimana lanskap penipuan digital di Asia Tenggara terus berkembang, baik dari sisi kecanggihan serangan, pemanfaatan teknologi generatif, maupun cara pelaku membaca momentum kepercayaan dan pergerakan likuiditas masyarakat.

Lebih jauh, Niki menekankan scam kini telah berkembang menjadi bisnis kriminal lintas negara dengan nilai ekonomi yang sangat besar.

Ia mencontohkan pengungkapan kasus yang melibatkan Kamboja dan Myanmar, dengan penyitaan aset Bitcoin senilai USD14 miliar (setara dengan lebih dari Rp238 triliun).

Niki juga menyoroti laporan tentang 800 Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengantre di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja untuk pulang setelah terjebak dalam kerja paksa jaringan scam.

Kasus ini menegaskan bahwa scam kini bukan lagi penipuan digital biasa, melainkan persoalan lintas negara dengan dampak yang semakin besar.

Di saat yang sama, perkembangan AI seperti deepfake dan synthetic identity membuat batas antara yang nyata dan palsu semakin tipis.
Teknologi ini memungkinkan konten palsu tampil lebih realistis, meyakinkan, dan diproduksi jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun lalu. Kondisi ini menghadirkan tantangan baru bagi ekosistem digital, karena bukan hanya identitas yang dapat dipalsukan, tetapi juga rasa percaya pengguna terhadap interaksi dan transaksi digital.

“Ketika teknologi membuat sesuatu yang palsu tampak sangat nyata dan meyakinkan, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita membangun kembali trust di ruang digital,” ujar Gita Wirjawan.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan pemutusan akses sementara terhadap Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Kebijakan tersebut diambil menyusul temuan penyalahgunaan teknologi Grok untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Meutya, ruang digital tidak dapat dibiarkan menjadi wilayah tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan AI untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, serta nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses sementara, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meminta X selaku pengelola platform untuk memberikan klarifikasi serta bertanggung jawab atas dampak penggunaan teknologi tersebut. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan ini merujuk pada kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat maupun memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah pemerintah tersebut tepat dan patut diapresiasi, terutama karena Indonesia menjadi pelopor dalam memastikan keamanan platform digital.

Menurut Alfons, apabila suatu platform terbukti menimbulkan ancaman serius terhadap perempuan dan anak melalui eksploitasi pornografi digital, pemutusan akses merupakan langkah yang wajar.

“Jika ancamannya sudah nyata, terutama bagi perempuan dan anak, tetapi tidak diambil tindakan, siapa yang akan bertanggung jawab atas dampak mental dan moral yang ditimbulkan?” ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (11/1/2026).

Ia menegaskan penyedia platform digital tidak dapat semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, serta kepatuhan terhadap hukum di negara tempat beroperasi.

“Setiap negara memiliki nilai dan standar yang berbeda. Apa yang dianggap wajar di negara lain belum tentu sesuai dengan norma di Indonesia. Platform global tidak bisa menerapkan satu standar untuk semua negara,” katanya.

Alfons juga membandingkan Grok dengan sejumlah platform AI lain yang dinilai telah menerapkan sistem pengamanan lebih ketat terhadap konten sensitif, sehingga tidak mudah disalahgunakan melalui perintah sederhana.

Pemutusan akses Grok menjadi penanda babak baru pengawasan teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial serta perlindungan hak-hak warga negara.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi memperingatkan kehadiran kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI) berpotensi mengurangi banyak jenis pekerjaan pada tahun ini.

Menurut Heru, tekanan AI terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia berpotensi lebih besar dibandingkan sejumlah negara lain. Dampak tersebut terutama dirasakan oleh pekerja muda dan posisientry level.

“Tantangannya bagi pekerja muda yang jumlahnya akan banyak karena bonus demografi, AI bisa menekan peluang entry-level hingga 20% lebih tinggi dari beberapa negara lain yang sekitar 13%,” kata Heru kepada Bisnis pada Jumat (2/1/2026)

Selain itu, Heru menyebut sektor seperti manufaktur dan administrasi mungkin kehilangan daya serap karena otomatisasi. Heru mengatakan AI hanya akan meningkatkan daya serap tenaga kerja dalam jangka panjang apabila didukung oleh kebijakan nasional yang jelas, sistem pendidikan yang visioner, serta alokasi anggaranreskillingdanupskillingyang terarah.

Sebagai perbandingan, Heru mencontohkan Singapura yang telah menyiapkan dukungan komprehensif untuk pengembangan keterampilan digital dan AI, termasuk investasi selama lima tahun untuk pengembangan dan adopsi AI. Selain itu, pemerintah setempat juga menambah alokasi National Productivity Fund guna mendorong otomatisasi dan pemanfaatan AI.

“Per individu, warga usia 40 tahun ke atas mendapatkan top-up kredit SkillsFuture untuk kursus AI dan digital, plus allowance pelatihan,” tutur Heru.

Selain berdampak pada ketenagakerjaan, Heru juga menyoroti berbagai risiko yang menyertai perkembangan AI. Menurutnya, risiko utama AI di Indonesia pada 2026 meliputi persoalan etika sepertideepfakedan misinformasi, kerentanan keamanan data terhadap peretasan, serta belum adanya regulasi yang komprehensif.

Dari sisi ekosistem, Heru menilai Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam pembangunan infrastruktur digital. Pusat data yang siap mendukung kebutuhan AI mulai tersedia, sementara jaringan telekomunikasi semakin luas dan cepat.

Namun demikian, dia menilai persoalan utama justru terletak pada absennya arah strategis yang jelas. Menurut dia, pengembangan AI di Indonesia masih cenderung bersifat simbolik dan naratif, tanpa peta jalan yang konkret.

Menurutnya, AI di Indonesia masih sebatas gimmick dan bahasa ‘jualan’ narasiagar seolah negara siap mengembangkan AI.

“Padahal AI mau dibawa ke mana, mengaturnya seperti apa, kesiapan talenta bagaimana dan sebagainya. masih terbatas; dibutuhkan lebih banyak data scientist dan engineer AI,” ujarnya.

Heru menambahkan, secara global Indonesia masih berada di peringkat menengah dalam Indeks Kesiapan AI. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia.

“Secara keseluruhan, strategi nasional masih belum jelas, dan tentu juga infrastruktur dan kebijakan perlu ditingkatkan untuk percepatan adopsi. Indonesia saat ini masih ada di peringkat menengah di Indeks Kesiapan AI global,” kata Heru.

Dia menekankan pengembangan AI dalam konteks negara menuntut prosesre-imagining,re-thinking,re-planning, danre-skillingsecara menyeluruh. Namun, menurutnya, fokus pembangunan Indonesia saat ini masih lebih condong pada sektor lain, seperti penguatan militer, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan hilirisasi, sementara pembangunan digital belum menjadi prioritas utama.

“Padahal, di semua negara kita bicara digital, baik militer, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan dan lainnya,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan sejumlah kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Total kerugian mencapai ratusan miliar.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan jumlah kerugian akibat modus penipuan dengan memanfaatkan AI dilaporkan telah mencapai Rp700 miliar. Komdigi mengingatkan agar dilakukan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

Dari sisi regulator, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional yang mengharuskan para pengembang AI bersikap akuntabel dan transparan. Komdigi juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyusun regulasi AI.

“Kemkomdigi bekerja sama dengan aparat penegak hukum, terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata Nezar, dikutip Kamis (23/10/2025).

Sementara di sisi masyarakat, Komdigi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya deepfake berbasis AI.

Dia mengatakan AI menyimpan risiko untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber dengan memproduksi konten hoaks dan disinformasi, termasuk diantaranya konten deepfake.

"Produk deepfake berbasis AI ini, ketika digunakan untuk melakukan kejahatan, sungguh luar biasa dapat menipu masyarakat," ujarnya.

Sekadar informasi, pemanfaatan AI untuk kejahatan telah terjadi hampir di seluruh dunia. Di Hongkong, deepfake digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang sangat meyakinkan.

Pelaku meniru suara dan wajah eksekutif perusahaan melalui rapat daring palsu dan berhasil meminta transfer dana hingga Rp480 miliar.

Sementara itu di Singapura, pejabat dan eksekutif perusahaan diancam dengan video deepfake pornografi, memaksa mereka membayar uang tebusan dalam mata uang kripto.

Selain Deepfake, penjahat juga memanfaatkan AI untuk mempelajari pola perilaku pengguna, lalu mengirimkan pesan phishing yang sangat mirip aslinya untuk mencuri data pribadi (seperti kredensial bank), serta mengembangkan malware dan ransomware yang mampu mengenkripsi file penting secara canggih.