Bisnis.com, JAKARTA - EIon Musk tinggal selangkah lagi menjadi orang pertama yang memiliki kekayaan senilai US$800 miliar, atau setara dengan Rp13.534 triliun.

Lonjakan kekayaan Musk bersumber dari perusahaan miliknya, xAI Holdings, yang berhasil mengumpulkan US$20 miliar dari investor swasta dengan valuasi US$250 miliar awal bulan ini.

Dilansir Forbes, angka tersebut naik dari valuasi US$113 miliar yang diklaim Musk ketika ia menggabungkan perusahaan rintisan kecerdasan buatannya, xAI, dengan perusahaan media sosialnya, X (sebelumnya Twitter), pada Maret tahun lalu.

Forbes memperkirakan bahwa kesepakatan tersebut meningkatkan nilai saham Musk sebesar 49% di xAI Holdings sebesar US$62 miliar menjadi US$122 miliar.

Sebagai orang terkaya di dunia saat ini, menurut Daftar Miliarder Real-Time Forbes, Elon Musk kini memiliki kekayaan senilai US$780 miliar atau sekitar Rp13.195 triliun.

Investor miliarder lainnya di xAI yang mendapat dorongan besar dalam hal harta termasuk Pangeran Alwaleed Bin Talal Alsaud dari Arab Saudi, salah satu investor awal Twitter, salah satu pendiri Twitter Jack Dorsey, dan salah satu pendiri Oracle Larry Ellison, yang menyumbangkan US$1 miliar untuk pengambilalihan Twitter senilai US$44 miliar oleh Musk pada tahun 2022.

Forbes memperkirakan bahwa Pangeran Alwaleed memiliki saham 1,6% di xAI Holdings senilai US$4 miliar (tidak termasuk saham yang lebih besar yang dipegang oleh Kingdom Holding Company yang terdaftar di bursa saham), meningkatkan kekayaan bersihnya menjadi US$19,4 miliar.

Sementara itu, Dorsey dan Ellison masing-masing sekarang memiliki saham sekitar 0,8% senilai US$2,1 miliar, meningkatkan kekayaan mereka masing-masing menjadi US$6 miliar dan US$241 miliar.

Putaran pendanaan terbaru xAI ini terjadi ketika perusahaan tengah melakukan pengeluaran agresif di tengah perlombaan senjata kecerdasan buatan, menghabiskan US$7,8 miliar uang tunai selama sembilan bulan pertama tahun 2024.

Chatbot Grok milik xAI telah dikritik dalam beberapa pekan terakhir karena menghasilkan gambar palsu dari foto wanita sungguhan yang kemudian diolah jadi hanya mengenakan bikini dan pakaian dalam, dan termasuk dalam gugatan yang diajukan Kamis oleh Ashley St. Clair, ibu dari salah satu anak Musk.

Elon Musk telah mencapai sejumlah tonggak kekayaan bersih selama setahun terakhir. Pada bulan Oktober, dia menjadi orang pertama yang memiliki kekayaan senilai US$500 miliar, setelah harga saham Tesla hampir berlipat ganda selama lima bulan setelah pengumuman Musk bahwa dia akan mundur dari perannya sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Presiden Trump untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada perusahaan pembuat kendaraan listrik tersebut.

Kemudian pada 15 Desember 2025, Musk menjadi orang pertama yang memiliki kekayaan senilai US$600 miliar, setelah investor swasta menilai perusahaan pembuat roketnya, SpaceX, sebesar US$800 miliar, naik dari US$400 miliar pada bulan Agustus.

Hanya berselang empat hari kemudian, Musk menjadi orang pertama yang memiliki kekayaan senilai US$700 miliar, setelah Mahkamah Agung Delaware membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang telah membatalkan pemberian opsi saham Tesla yang sekarang bernilai US$126 miliar kepada Musk.

Terlepas dari putusan tersebut, Tesla masih menjadi aset Musk yang paling berharga kedua, setelah kepemilikan saham 42% di SpaceX, yang bernilai US$336 miliar.

Selain opsi saham Tesla milik Musk, ia juga memiliki 12% saham biasa perusahaan pembuat kendaraan listrik tersebut, sehingga total nilai kepemilikan saham Tesla-nya mencapai US$307 miliar.

Angka tersebut tidak termasuk paket pembayaran fantastis yang diberikan Tesla kepada Musk pada bulan November, yang dapat memberinya hingga US$1 triliun dalam bentuk saham tambahan (sebelum pajak dan biaya untuk membuka saham yang dibatasi) jika Tesla mencapai tonggak kinerja "Mars shot" seperti meningkatkan kapitalisasi pasarnya lebih dari delapan kali lipat selama sepuluh tahun ke depan.

Musk kini memiliki kekayaan US$510 miliar lebih banyak daripada orang terkaya kedua di dunia, pendiri Google Larry Page, yang diperkirakan memiliki kekayaan US$270 miliar.

Hanya satu orang lain, Larry Ellison, yang pernah memiliki kekayaan US$400 miliar, dan itu pun tidak bertahan lama. Sejak mencapai tonggak sejarah itu pada September lalu, dan mendekati kekayaan Musk sebesar US$40 miliar, kekayaan Ellison kemudian turun sebesar US$159 miliar, menjatuhkannya dari peringkat ke-2 ke peringkat ke-5 dalam Daftar Miliarder Real Time Forbes.

Di antara beberapa perusahaan miliknya, kepemilikan saham Musk di xAI Holdings saja lebih berharga daripada seluruh kekayaan Michael Bloomberg, orang terkaya ke-16 di dunia, yang diperkirakan mencapai US$109 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memblokir sementara akses chatbotkecerdasan artifisial (AI) Grok mulai 11 Januari 2026.

Kebijakan ini diambil menyusul temuan penyalahgunaan Grok untuk menghasilkan konten tidak senonoh, termasuk materi seksual eksplisit dan gambar manipulasi tanpa persetujuan yang melibatkan perempuan serta anak-anak.

Melansir laman The Straits Times pada Senin (12/1/2026) Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Malaysian Communications and Multimedia Commission/MCMC) menyatakan pemblokiran dilakukan setelah ditemukan pelanggaran berulang, meskipun regulator telah melakukan pendekatan dan mengirimkan peringatan resmi kepada platform media sosial X dan xAI, perusahaan pengembang Grok.

“MCMC telah mengeluarkan pemberitahuan kepada X dan xAI pada 3 dan 8 Januari, menuntut, antara lain, penerapan perlindungan teknis dan moderasi yang efektif untuk mencegah konten yang dihasilkan AI yang dapat melanggar hukum Malaysia, termasuk Section 233 Communications and Multimedia Act,” tulis MCMC dalam pernyataan resmi pada 11 Januari 2026.

Namun demikian, regulator menilai tanggapan X yang disampaikan pada 7 dan 9 Januari belum memadai karena masih mengandalkan mekanisme pelaporan berbasis pengguna dan belum mengatasi risiko yang melekat pada desain serta pengoperasian alat AI tersebut.

Menurut MCMC, pendekatan tersebut tidak cukup untuk mencegah potensi bahaya maupun memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

MCMC menegaskan pembatasan akses Grok diterapkan sebagai langkah pencegahan yang proporsional selama proses hukum dan regulasi berjalan.

Akses terhadap chatbot tersebut akan tetap dibatasi hingga pengembang dapat menerapkan pengamanan yang efektif, khususnya untuk mencegah konten yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Regulator Malaysia juga menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan X dan xAI, dengan syarat adanya bukti kepatuhan terhadap hukum nasional.

“Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan konten daring yang berbahaya kepada MCMC dan, jika perlu, mengajukan laporan polisi kepada pihak kepolisian,” tulis MCMC.

Langkah Malaysia tersebut mengikuti kebijakan Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya menjadi negara pertama di dunia melakukan pemutusan akses sementara terhadap Grok.

Kebijakan ini diambil setelah ditemukannya penyalahgunaan teknologi Grok untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Meutya, ruang digital tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan AI untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses sementara, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meminta X selaku pengelola platform untuk memberikan klarifikasi serta bertanggung jawab atas dampak penggunaan teknologi tersebut. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait. Kebijakan ini mengacu pada kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah pemerintah tersebut tepat dan patut diapresiasi, terutama karena Indonesia menjadi pelopor dalam memastikan keamanan platform digital.

Menurut Alfons, apabila suatu platform terbukti menimbulkan ancaman serius terhadap perempuan dan anak melalui eksploitasi pornografi digital, pemutusan akses merupakan langkah yang wajar.

“Jika ancamannya sudah nyata, terutama bagi perempuan dan anak, tetapi tidak diambil tindakan, siapa yang akan bertanggung jawab atas dampak mental dan moral yang ditimbulkan?” ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (11/1/2026).

Dia menegaskan penyedia platform digital tidak dapat semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, serta kepatuhan terhadap hukum di negara tempat beroperasi.

“Setiap negara memiliki nilai dan standar yang berbeda. Apa yang dianggap wajar di negara lain belum tentu sesuai dengan norma di Indonesia. Platform global tidak bisa menerapkan satu standar untuk semua negara,” katanya.

Alfons juga membandingkan Grok dengan sejumlah platform AI lain yang dinilai telah menerapkan sistem pengamanan lebih ketat terhadap konten sensitif, sehingga tidak mudah disalahgunakan melalui perintah sederhana.

Pemutusan akses terhadap Grok pun menjadi penanda penguatan pengawasan teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia, sekaligus menegaskan inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial serta perlindungan hak-hak warga negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan pemutusan akses sementara terhadap Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Kebijakan tersebut diambil menyusul temuan penyalahgunaan teknologi Grok untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Meutya, ruang digital tidak dapat dibiarkan menjadi wilayah tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan AI untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, serta nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses sementara, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meminta X selaku pengelola platform untuk memberikan klarifikasi serta bertanggung jawab atas dampak penggunaan teknologi tersebut. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan ini merujuk pada kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat maupun memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah pemerintah tersebut tepat dan patut diapresiasi, terutama karena Indonesia menjadi pelopor dalam memastikan keamanan platform digital.

Menurut Alfons, apabila suatu platform terbukti menimbulkan ancaman serius terhadap perempuan dan anak melalui eksploitasi pornografi digital, pemutusan akses merupakan langkah yang wajar.

“Jika ancamannya sudah nyata, terutama bagi perempuan dan anak, tetapi tidak diambil tindakan, siapa yang akan bertanggung jawab atas dampak mental dan moral yang ditimbulkan?” ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (11/1/2026).

Ia menegaskan penyedia platform digital tidak dapat semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, serta kepatuhan terhadap hukum di negara tempat beroperasi.

“Setiap negara memiliki nilai dan standar yang berbeda. Apa yang dianggap wajar di negara lain belum tentu sesuai dengan norma di Indonesia. Platform global tidak bisa menerapkan satu standar untuk semua negara,” katanya.

Alfons juga membandingkan Grok dengan sejumlah platform AI lain yang dinilai telah menerapkan sistem pengamanan lebih ketat terhadap konten sensitif, sehingga tidak mudah disalahgunakan melalui perintah sederhana.

Pemutusan akses Grok menjadi penanda babak baru pengawasan teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial serta perlindungan hak-hak warga negara.