Emiten pengolahan limbah industri PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI) menargetkan pertumbuhan pendapatan atau laba bersih pada tahun 2025 tumbuh sebesar 15% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 atau year on year (yoy).

Direktur Utama MHKI, Alwi, mengatakan pada 2024 perusahaan membukukan pendapatan Rp172,30 miliar dan laba neto tahun berjalan sebesar Rp32,19 miliar.

“Kurang lebih labanya juga akan tumbuh 10 sampai 15 persen. Kami optimistis tren positif ini bisa berlanjut,” ujar Alwi dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Alwi mengatakan, capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi operasional dan pengelolaan bisnis yang konsisten, serta menjadi landasan kuat bagi langkah ekspansi dan pertumbuhan di tahun mendatang.

Dia menjelaskan, pada kuartal I/2025, MHKI membukukan pendapatan Rp48,60 miliar, naik 45,35% yoy dari Rp33,44 miliar pada kuartal I/2024. Pelanggan utama perseroan ialah PLN, yang berkontribusi 22% dari total penjualan atau senilai Rp10,85 miliar.

Alwi mengatakan, dengan capaian tersebut perusahaan menganggarkan seluruh dana belanja modal atau capital expenditure (Capex) untuk ekspansi pabrik berasal dari pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO).

Seperti diketahui, dlam IPO perseroan menawarkan sebanyak 750 juta saham baru, dengan nominal Rp50 atau sebanyak-banyaknya 20% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

“Dana capex dari IPO kami harapkan terserap 70% sampai akhir 2025 seiring dengan pengembangan pabrik di Lamongan. Kemudian 30% bisa dipakai pada kuartal I/2026,” jelasnya.

Dia menjelaskan, capex tersebut digunakan terutama untuk membiayai pembangunan pabrik pengelolaan limbah baru di Lamongan, Jawa Timur.

Proyek ini sempat mengalami keterlambatan akibat proses perizinan yang memakan waktu lebih panjang dari estimasi awal. Namun, manajemen memastikan pembangunan akan tetap selesai sesuai rencana pada akhir 2025.

“Memang sempat mundur karena perizinan. Tapi kami pastikan, di Lamongan tetap rampung akhir tahun ini,” ucapnya.

Selain di Lamongan, MHKI juga menyiapkan ekspansi ke wilayah Jawa Tengah. Berbeda dengan proyek besar di Lamongan, inisiatif ini masih dalam tahap awal penjajakan pasar dan pembelian aset.

“Kalau Jawa Tengah itu masih tahap awal, lebih ke penetrasi pasar dulu. Kita sudah lakukan pembelian aset, tapi skalanya belum sebesar Lamongan,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon perusahaan tercatat PT Merry Riana Education Tbk. (MERI) optimistis saham perseroan akan terserap di tengah maraknya kegiatan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) saat ini. MERI diketahui melakukan IPO bersama tujuh perusahaan lainnya saat ini.

Direktur Utama Lotus Andalan Sekuritas Wientoro Prasetyo menjelaskan adanya delapan perusahaan yang melakukan IPO secara bersamaan menjadi hal yang baik bagi investor.

“Kami cukup percaya diri dari hasil building awal yang kami lakukan ini, bahwa IPO dari fixed allocation itu rata-rata diminati oleh high net worth individual clients, ataupun juga beberapa institusi,” kata Wientoro, pada public expose MERI di Jakarta, Rabu (26/6/2025).

Wientoro melanjutkan MERI menjadi satu di antara delapan perusahaan yang melakukan IPO yang unik. Dia menuturkan MERI memiliki market cap yang paling kecil di antara 8 perusahaan yang melakukan IPO.

“Tapi, dengan exposure yang mereka miliki, MERI mudah dikenal. Di antara delapan perusahaan ini paling mudah mengenal siapa sih? MERI, iya kan, karena memang sudah hadir dan bisnisnya sangat defensif,” ujar Wientoro.

Di sisi lain, Pendiri sekaligus Komisaris Utama MERI Merry Riana menjelaskan MERI melakukan IPO saat ini karena merasa saat ini merupakan momen yang tepat, meskipun terjadi resesi dan sejumlah hal lainnya.

“Justru kalau kami menunggu saat yang tepat, ya itu tidak akan pernah terjadi. Memang situasi sekarang tidak baik-baik saja, kita harus tetap hati-hati, tapi bukan berarti kita harus berhenti,” ujar Merry.

Sebagai informasi, MERI akan menawarkan 266 juta saham atau sebanyak-banyaknya 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Harga penawaran berkisar antara Rp110 per saham sampai Rp150 per saham.

“Jumlah seluruh nilai penawaran umum ini sebanyak-banyaknya Rp39,99 miliar,” tulis manajemen dalam prospektus.

Dana yang diperoleh dari IPO ini rencananya akan digunakan untuk penyertaan modal ke entitas anak PT Merry Riana Edukasi Delapan dan PT Merry Riana Akademi Tujuh. Rinciannya, sebesar 65% akan disalurkan ke PT Merry Riana Edukasi Delapan, dan sebesar 35% untuk PT Merry Riana Akademi Tujuh.

Saat ini, pemegang saham MERI adalah PT Merry Riana Indonesia dengan jumlah saham 599,9 juta atau setara 74,99%, PT Tancorp Investama Mulia sebesar 200 juta saham atau setara 25%, dan Alva Christopher Tjenderasa sebesar 80 sahama tau 0,01%.

Adapun jadwal dari penawaran umum ini adalah masa penawaran awal pada 24—26 Juni 2025, tanggal efektif pada 30 Juni 2025, dan masa penawaran umum pada 2–7 Juli 2025.

Lalu tanggal penjatahan pada 7 Juli 2025, tanggal distribusi saham secara elektronik pada 8 Juli 2025, dan tanggal pencatatan saham di Bursa pada 9 Juli 2025. Penjamin pelaksana emisi efek pada IPO ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian proyek-proyek energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Hal ini disampaikan dalam acara peresmian pembangunan 55 pembangkit EBT di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel dari Blok Cepu.

"Peresmian proyek-proyek ini adalah momentum penting dalam perjalanan pembangunan kita sebagai bangsa," ujar Presiden Prabowo, Kamis (26/6/2025).

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam sektor energi.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa proyek-proyek ini tidak berdiri sendiri. "Tentunya masih banyak proyek besar lain yang harus dan akan kita laksanakan," katanya. "Semua ini adalah upaya nyata untuk membuat bangsa kita swasembada energi."

Salah satu tonggak penting dalam agenda tersebut adalah peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagai simbol komitmen Indonesia menuju kedaulatan energi nasional. Prabowo menekankan bahwa pembangkit ini mencerminkan kemampuan Indonesia untuk menghasilkan energi secara efisien dan ekonomis bagi seluruh rakyat.

Lebih jauh, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga akan menjadi lumbung pangan dunia. “Ini adalah jaminan bahwa kita akan mampu bertahan sebagai bangsa, bahkan jika terjadi krisis global yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya energi dalam kedaulatan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang luar biasa, termasuk energi terbarukan. “Hari ini adalah bukti nyata kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola sumber daya untuk menuju swasembada energi—sesuatu yang sangat menentukan masa depan kita,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu terlihat mendatangi persidangan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, Kamis (26/6/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Said terlihat menunggu di luar ruang sidang Hatta Ali sesaat sebelum Hasto memberikan keterangan kepada wartawan. Saat itu, sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa diskors selama satu jam oleh Majelis Hakim.

Saat Hasto masih menunggu kuasa hukumnya untuk mendampingi saat keterangan pers, elite PDIP itu melihat Said berdiri bersama dengan wartawan yang mengerubunginya.

Sontak, Hasto langsung tersenyum dan menghampiri Said yang berada di tengah gerombolan wartawan. Keduanya sempat bersalaman dan berpelukan.

Said, yang pernah memegang jabatan di Kementerian BUMN era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menunggu Hasto saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai persidangan yang dijalani olehnya. Dia turut mendengarkan pernyataan Hasto, sekaligus kuasa hukumnya yakni Ronny Talapessy dan Maqdir Ismail.

Saat dihampiri, Said mengaku hari ini turut datang menyimak dua persidangan yang berbeda. Selain persidangan Hasto, dia turut menyaksikan jalannya persidangan perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

"Kan dua teman saya ini. Hasto sama Lembong. Memang, karena memang saya anggap untuk keadilan ya saya khusus datang," ujarnya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025).

Said lalu tidak menampik anggapan bahwa perkara yang menjerat Hasto dan Tom bermuatan politis. Dia menuding bahwa sebagian besar perkara hukum yang ada saat ini berkaitan dengan politik.

Dia mengaku sempat menghadiri sidang Tom yang juga bergulir di ruangan sebelah tempat persidangan Hasto.

"Ya saya yakin sebagian besar perkara sekarang kaitan politik sih. Susah dibantah," tuturnya.

Said menilai, anggapan soal muatan politik pada penanganan perkara hukum saat ini tidak lepas dari bekas pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Untuk diketahui, Said merupakan salah satu tokoh publik yang kerap mengkritik Jokowi.

"Penegakan hukum yang pertama dibersihkan dulu deh. Untuk menghindari agar orang-orang menjadi merasa aman kalau menjadi penjilat kekuasaan," ucapnya.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 yang menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Saat ini, Harun masih berstatus buron. Dia juga didakwa ikut memberikan suap untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR PAW 2019-2024.

Sementara itu, Tom didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara dalam rangka impor gula. Audit BPKP menunjukkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar.

Grab menyampaikan bisnis on-demand, termasuk taksi online, ojol, pengiriman makanan, memiliki margin keuntungan yang tipis. Konsolidasi dinilai bisa menjadi cara untuk mendorong efisiensi.

“Kami melihat konsolidasi atau menjadi lebih besar, bukan untuk mendominasi, melainkan untuk membuat model bisnis yang marginnya tipis, seperti pengantaran makanan dan transportasi online, menjadi lebih efisien,” kata Presiden sekaligus COO Grab Alex Hungate dalam acara Tech In Asia: Asia Economic Summit 2025 pada sesi bertajuk ‘Growth in uncertain times: Grab’s playbook for resilience and impact’ di Jakarta, Kamis (26/6).

“Karena bisnis ini memiliki margin keuntungan yang rendah, kami memerlukan skala besar agar tetap sehat dan menguntungkan bagi semua pihak di dalam ekosistem,” Alex menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa biaya pengantaran makanan, ojol hingga taksi online harus sangat rendah. “Jadi, mari hadapi kenyataan bahwa bisnis dengan biaya yang rendah ini supaya produktif dan layak bagi semua orang yang terlibat. Yang kami cari yakni efisiensi dan kemampuan untuk mempertahankan ekosistem yang sehat,” ujar dia.

Alex menyampaikan salah satu rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi konversi US$ 1,5 miliar atau Rp 24,5 triliun (kurs Rp 16.300 per US$), yakni mengkaji peluang akuisisi. “Merger dan akuisisi menjadi peluang bagi kami untuk menggunakannya (dana), guna meningkatkan produktivitas setiap orang di platform,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai sektor atau bisnis apa yang paling menarik bagi Grab untuk tempat investasi atau akuisisi, Alex menjawab perusahaan selalu berupaya mempercepat pertumbuhan platform dengan flywheel.

Dalam istilah startup, flywheel adalah model bisnis atau strategi pemasaran yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan, dengan menjadi pelanggan sebagai pusat perhatian. Konsep ini menekankan pada siklus pengalaman pelanggan yang positif, untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara organik.

“Kami selalu berupaya mempercepat pertumbuhan platform (flywheel). Caranya dengan menambah layanan baru untuk merchant atau penjual di platform kami,” kata Alex.

Ia memberikan contoh layanan pemesanan makanan di tempat alias dine-in maupun pengiriman makanan. Selain itu, pengembangan sistem penjualan online agar lebih cepat dan efisien.

Alex juga menyinggung soal layanan keuangan. “Ini juga menjadi peluang besar. Sekitar 65% masyarakat Asia Tenggara belum memiliki akses ke layanan perbankan atau minim informasi soal kredit,” ujar dia.

“Jika kami bisa memberikan solusi keuangan yang transparan dan inklusif, ini akan membantu penjual dan pengguna kami tumbuh bersama. Penambahan layanan ini akan menarik lebih banyak pengguna, menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan membuat mitra Grab semakin produktif,” Alex menambahkan.

Bisnis.com, BOGOR – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat berpotensi membuat kasus sengketa klaim asuransi semakin banyak. Alasannya, perusahaan asuransi tidak bisa lagi membatalkan pertanggungan sepihak. Sebagai gantinya, pembatalan pertanggungan asuransi hanya bisa dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu kesepakatan bersama antara penanggung dan tertanggung, atau melalui putusan pengadilan.

Hendri Jayadi, akademisi dan pakar hukum pidana menilai perangkat lembaga arbitrase asuransi di Indonesia saat ini masih belum ideal jika harus menghadapi lonjakan sengketa klaim. Lembaga arbitrase asuransi adalah badan yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

"Proses mekanisme penyelesaian sengketanya nanti ketika putusan arbitrase keluar, lucunya di undang-undang alternatif perusahaan sengketa itu kalau keberatan terhadap keputusan arbitrase dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Ujung-ujungnya ke pengadilan lagi," kata Hendri dalam forum media gathering Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Bogor, Rabu (25/6/2025).

Hendri menjelaskan, lembaga arbitrase adalah lembaga yang bersifat ajudikasi, namun non-litigasi. Artinya, hasil putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan landasan, namun sifatnya sukarela.

"Dengan memaksanya [keputusan menjadi wajib dipatuhi], didaftarkan ke pengadilan. Lucunya, kalau dieksekusi di pengadilan terus pihak termohon keberatan, dia bisa mengajukan ke pengadilan juga. Tidak selesai-selesai perkara ini. Maka dari itu harus dibikin khusus [pengadilan khusus asuransi]," tegasnya.

Saat ini, lembaga yang menyediakan layanan arbitrase sengketa asuransi adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada 22 September 2020 oleh Self-Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.

Sebelumnya, lembaga arbitrase asuransi di Indonesia beroperasi di bawah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Dahulu, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan terdiri dari enam lembaga dengan spesifikasi khusus pada setiap sektor. Pada sektor perasuransian, lembaga ini adalah BMAI.

"Turun [downgrade] akhirnya. BMAI kan lembaga mediasi [khusus asuransi], jadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lebih umum," ujarnya.

Sebagai solusi, Hendri menilai Indonesia perlu memiliki pengadilan khusus asuransi. Menurutnya, saat ini menjadi momentum yang pas agar pengadilan khusus asuransi didirikan di Indonesia.

Pertama, literasi dan inklusi asuransi di Indonesia sudah mulai meningkat. Kedua, banyak kasus penyelesaian sengketa klaim tidak dapat ditangani dengan efisien.

"Fenomena sekarang, nasabah susah klaim lalu mencari alternatif gugatan bawa ke pengadilan negeri, atau dilaporkan pidana, lalu ada yang gugat pailit dan sebagainya. Terjadi ketidakseragaman penyelesaian sengketa. Dengan adanya pengadilan khusus ini, menurut saya jadi lebih fokus dia, orang-orang yang khusus menangani itu, right man on the right place. Jadi hakim-hakimnya dapat materi khusus tentang menyelesaikan sengketa asuransi," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI mencetak laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 8,45 triliun dalam lima bulan tahun 2025 (5M25) atau hingga Mei 2025. Laba bersih BNI berbalik arah atau mulai menyusut -1,34% secara tahunan atau year on year (yoy).

Berdasarkan laporan keuangan BNI yang dirilis pada Kamis (26/6/2025), laba bersih sepanjang Mei 2025 dibukukan sebesar Rp 1,58 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari periode sama tahun lalu -7,23% yoy, namun relatif membaik dibandingkan bulan sebelumnya +5,88% month onmonth (mom).

Ada beberapa faktor yang menekan kinerja keuangan BNI hingga 5M25, yaitu perlambatan pertumbuhan kredit dan penurunan pendapatan komisi. Di samping itu, perbaikan juga dicatatkan dari aspek biaya kredit, serta beban dana yang konsisten terus menurun.

Kredit BNI tercatat mencapai Rp 755,44 triliun per Mei 2025, tumbuh 6,57% yoy dan -0,28% mom. Pertumbuhan kredit tersebut telah melambat sejak awal tahun ini, serta semakin menjauh bidikan manajemen diangka 8–10% pada tahun ini.

Hal serupa sebenarnya dialami pula oleh sektor perbankan secara keseluruhan, dimana rata-rata pertumbuhan kredit telah melambat dalam dua bulan belakangan menjadi 8,43% yoy pada Mei 2025.

Lebih lanjut, pendapatan bunga BNI tumbuh 3,38% yoy dan beban bunga naik 3,97% yoy. Dalam perkembangannya, pertumbuhan pendapatan bunga terjaga stabil, sementara pertumbuhan beban bunga menjadi yang terendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Alhasil, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) emiten bersandi BBNI itu masih mampu terkerek 2,97% yoy menjadi Rp 15,73 triliun. NII masih dapat dipertahankan tumbuh, kendati kredit melambat dan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) agak tergerus.

NIM sendiri berada di posisi 3,67% pada 5M25. Ini juga belum beranjak ke posisi yang diharapkan perseroan, yaitu dalam rentang 4,0–4,2%.

DPK Tumbuh Mini, Likuiditas Ketat

Lalu di tengah tantangan imbal hasil dari bisnis intermediasi, pos pendapatan alternatif dari komisi/fee belum banyak membantu. Pos ini turun -4,85% yoy menjadi Rp 4,00 triliun pada 5M25. Penurunan pendapatan komisi/fee telah berlangsung sejak Januari.

Di saat komisi turun, biaya provisi jadi penyeimbang dengan tetap terjaga rendah meskipun melanjutkan peningkatan dalam dua bulan terakhir, yaitu sebesar 1,60% yoy menjadi Rp 2,85 triliun. Hal ini membuat rasio biaya kredit (cost of credit/CoC) masih bisa ditahan 0,91% atau di bawah 1% seperti yang diharapkan manajemen BBNI.

Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana masyarakat oleh BNI masih cukup menantang. Total dana pihak ketiga (DPK) hanya tumbuh 1,34% yoy menjadi Rp 799,02 triliun di akhir Mei 2025.

Kabar baiknya, pendorong pertumbuhan DPK itu masih berasal dari instrumen tabungan yang meningkat 7,53% yoy. Tabungan menjadi satu-satunya instrumen yang tumbuh positif, di samping giro dan deposito yang masing-masing tercatat -1,17% yoy dan -1,48% yoy.

Dengan perkembangan tersebut, rasio dana murah atau current account saving account (CASA) menguat di level 71,72%. Adapun rasio CASA masih sesuai dengan yang diharapkan BNI supaya terjaga di atas posisi 70%.

Hingga akhir Mei 2025, BNI mencatat return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) masing-masing sebesar 1,87% dan 12,79%. Sementara posisi loan to deposit ratio (LDR) sebagai salah satu indikator likuiditas tercatat 94,55%, menandai ruang sempit untuk ekspansi kredit ke depan tanpa adanya guyuran likuiditas.

Hingga pukul 14.30 WIB pada Kamis (26/6/2025), saham BBNI turun tipis 0,24% menjadi 4.080. Sedangkan secara year to date (ytd), saham BBNI masih terkoreksi 6,21%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menegaskan rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang oleh merchant bukanlah kebijakan pajak baru. Aturan ini hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak, dari yang semula dilakukan secara mandiri oleh penjual online menjadi dipungut otomatis oleh platform tempat mereka berjualan.

Kebijakan ini tengah difinalisasi pemerintah dan dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Sekaligus mendorong kepatuhan di sektor ekonomi digital.

“Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6).

Rosmauli menilai, tambahan penghasilan dari kegiatan jual-beli online tetap wajib dikenakan pajak, sebagaimana diatur dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan ini justru dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, karena pembayaran pajak tidak lagi harus dihitung dan disetorkan sendiri.

“Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online,” jelas Rosmauli lebih lanjut.

Selain itu, DJP menegaskan, pedagang orang pribadi dengan omzet tahunan di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan PPh, sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini. Artinya, pelaku UMKM mikro tetap aman dari pungutan pajak meskipun berjualan di marketplace.

Rencana ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan digital sekaligus upaya menjawab tantangan shadow economy yang masih marak di sektor perdagangan daring. Pemerintah meyakini, penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak dapat mendorong kepatuhan secara proporsional, tanpa membebani pelaku usaha kecil.

Peraturan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan secara terbuka jika telah resmi ditetapkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melibatkan para pelaku industri serta memberikan sosialisasi yang memadai sebelum aturan dijalankan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik kecurangan dalam penjualan beras berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat hingga Rp 99,35 triliun.

Temuan ini hasil dari pengecekan bersama tim gabungan di lapangan antara Kementerian Pertanian (Kementan), Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dan Kejaksaan Agung.

Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

“Ini potensi kerugian konsumen Rp 99 triliun, oke. Jadi potensi kerugian kita Rp 99 triliun. Dan inilah hasil kita bersama,” kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/6).

Amran menjelaskan, hasil investigasi di lapangan menemukan ada 212 merek beras yang tak sesuai standar. Dari jumlah itu, banyak yang tidak terdaftar secara resmi, tidak memenuhi standar berat, dan tidak sesuai dengan mutu yang tercantum di kemasan.

“Tolong kepada saudaraku, ini ada 212 ya? 212 merek. Dari 212 merek ada yang tidak terdaftar mereknya. Ada yang beratnya tidak sesuai, ada yang mutunya tidak sesuai itu di atas 80 persen. Kemudian harganya tidak sesuai. Ini sangat merugikan konsumen,” tegas Amran.

Amran bahkan mengibaratkan praktik ini seperti membeli emas yang tidak sesuai kadar.

“Nah, mungkin contoh sederhananya adalah emas. Dikatakan ini 24 karat, ternyata 18 karat isinya. Contohnya sederhananya seperti itu. Ya tetap emas. Tapi ini harga 24 karat. Tapi ternyata 18 karat,” katanya.

Menurutnya, temuan ini akan segera diverifikasi ulang dan menjadi dasar bagi Satgas Pangan untuk bergerak melakukan pemeriksaan lanjutan di lapangan.

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menegaskan praktik pengemasan dan penjualan beras yang tidak sesuai dengan mutu dan isi yang tercantum di kemasan merupakan tindakan pidana.

“Artinya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan pelaku usaha produsen yang melakukan penjualan, pengemasan terkait dengan beras dengan komposisi yang tidak sesuai dengan isinya dan mutu kualitas yang ada dalam kemasannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di komposisi tersebut di kemasannya,” kata Helfi di kesempatan yang sama.

Helfi menyebut pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen di Pasal 62, Pasal 8, dan Pasal 69.

“Dan apabila rekan-rekan masih melakukan hal tersebut tentunya kita akan melakukan penegakan hukum dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp 2 miliar,” kata Helfi.

Meski demikian, Satgas Pangan memberikan waktu bagi para pelaku usaha untuk segera membenahi praktik usahanya. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan hingga 10 Juli 2025 di seluruh retail, baik modern maupun pasar tradisional.

“Namun demikian, pemerintah masih menunggu waktu dua minggu ini. Artinya tanggal 10 bulan Juli kita akan melakukan pengecekan ke seluruh retail baik retail modern maupun pasar tradisional,” lanjut dia.

Sebelumnya, Mentan Amran menyampaikan adanya anomali pada harga beras di tengah kondisi produksi yang melimpah tahun ini. Padahal, menurut dia, stok beras saat ini tercatat tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

Dari hasil pengecekan di pasar pada 10 provinsi dan kota-kota besar, ditemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari mutu beras, berat timbangan, hingga harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Katanya, dari hasil pengujian di 13 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia, ditemukan ada ketidaksesuaian mutu pada 136 merek beras premium yang mencapai 85,56 persen. Sementara hanya 14,4 persen yang sesuai dengan regulasi.

Selain itu, sebanyak 59,78 persen beras premium dijual di atas HET, dan 21,66 persen tidak sesuai dengan berat standar.

Temuan serupa juga terjadi pada beras medium. Amran mengungkapkan, sebanyak 88 persen beras medium dari 76 merek tidak sesuai mutu, dan 95,12 persen dijual di atas HET. Sedangkan ketidaksesuaian beratnya mencapai 10 persen.

Investasi merupakan kegiatan penting bagi setiap orang untuk melindungi nilai uang atau aset terhadap inflasi. Kegiatan tersebut tidak terbatas pada usia muda, investasi untuk pensiunan pun sangat penting.

Pensiunan perlu melakukan investasi untuk mengamankan harta terhadap inflasi serta memperoleh pemasukan tambahan. Cara investasi bagi pensiunan mencakup banyak pilihan. Pensiunan dapat memilih sesuai modal serta preferensi masing-masing.

Pensiunan merupakan orang yang sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan atau pegawai, umumnya karena sudah berusia di atas 59 tahun. Walaupun sudah tidak bekerja, pensiunan tentu tetap membutuhkan uang untuk hidup.

Kebutuhan tersebut membuat pensiunan tetap perlu aktif mengelola harta (uang atau aset) untuk keperluan hidup di masa tua. Salah satu cara untuk mengelola harta yang dapat dilakukan oleh pensiunan adalah investasi.

Berikut ini adalah empat opsi investasi untuk pensiunan supaya dapat hidup tenang di masa tua.

Dikutip dari buku Bank dan Lembaga Keuangan, Salam, dkk. (2024: 39), deposito adalah produk keuangan yang disediakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Produk tersebut memfasilitasi nasabah untuk menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu.

Emas murni dapat menjadi pilihan investasi bagi pensiunan karena prosesnya relatif mudah. Pensiunan dapat membeli emas murni di toko emas atau butik emas terpercaya. Selain mudah, investasi emas murni juga relatif aman terhadap inflasi.

Pensiunan yang memiliki simpanan lebih, dapat memulai investasi properti. Investasi properti akan kian mendatangkan keuntungan jika dilakukan secara beriringan dengan usaha. Contohnya, sewa ruko (rumah toko), rumah, indekos, atau lahan parkir.

Dikutip dari buku Jangan Beli Unit Link, Bila Anda Tidak Paham Benar!, Pieloor (2009: 46), reksa dana adalah pengumpulan dana investasi dari banyak investor retail oleh manajer, kemudian dana tersebut ditaruh ke berbagai instrumen investasi.

Pensiunan sebagai investor akan mendapatkan keuntungan dari reksa dana. Namun, reksa dana juga dapat memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian. Oleh karena itu, penting untuk mencari reksa dana yang kredibel.

Empat poin di atas bukan hanya Investasi untuk pensiunan. Pemuda usia 25 tahun ke atas juga dapat melakukan investasi tersebut. Hal terpenting adalah mempelajari seluk-beluk investasi sebelum menanamkan modal. (AA)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) resmi menandatangani kerja sama pemberian fasilitas kredit revolving dengan skema multicurrency (IDR & USD) pada 17 Juni 2025. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap peningkatan ekspor nasional.

Seremonial peresmian perjanjian kerja sama ini dihadiri oleh Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi LPEI, Anwar Harsono, serta Direktur Global Banking Maybank Indonesia, Ricky Antariksa.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, LPEI memiliki mandat untuk mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Dalam menjalankan mandat tersebut, LPEI terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan.

Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi LPEI, Anwar Harsono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan komitmen Maybank Indonesia dalam mendukung LPEI melalui pemberian fasilitas kredit ini. Skema revolving multicurrency ini memberikan fleksibilitas bagi LPEI dalam mengelola kebutuhan pembiayaan ekspor sesuai dengan dinamika pasar global.

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen LPEI dan Maybank Indonesia dalam memperkuat daya saing ekspor Indonesia melalui dukungan finansial yang strategis. Kami percaya bahwa sinergi ini akan membuka peluang lebih luas untuk memperkuat ekosistem ekspor yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Anwar melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip kumparan, Kamis (26/6).

Kerja sama ini juga merupakan bagian dari sinergi berkelanjutan antara LPEI dan Maybank Indonesia yang telah terjalin melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pendanaan, penjaminan kredit, hingga pengembangan kapasitas UMKM berorientasi ekspor.

Direktur Global Banking Maybank Indonesia, Ricky Antariksa, menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan ekspor ini sejalan dengan implementasi Rencana Strategis Maybank Indonesia M25+, khususnya program strategis SP7 yaitu Uplift Indonesia.

“Sinergi ini merupakan wujud dari komitmen Maybank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan penyediaan solusi keuangan berkelanjutan,” katanya.

LPEI berharap kerja sama ini dapat terus berjalan secara produktif dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kolaborasi ini dinilai sebagai fondasi penting untuk sinergi yang lebih luas di masa depan, terutama dalam memperkuat kapasitas ekspor sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

Sepanjang tahun 2024, ekspor Indonesia tercatat mencapai USD 264,7 miliar, tumbuh 2,29 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen, sektor ekspor menjadi salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pertanian mengungkap dugaan kecurangan dalam perdagangan beras. Praktik ini diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di jalur distribusi.

Menteri Pertanian mengatakan anomali ini terdeteksi saat produksi padi nasional justru sedang tinggi. Stok beras saat ini mencapai 4,15 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

"Ini ada anomali, kita cek bersama di pasar 10 provinsi, kota besar Indonesia. Kami cek, mulai mutu kualitas, timbangannya, beratnya dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET (harga eceran tertinggi)," kata Menteri Pertanian dalam konferensi pers, Kamis (26/6/2025), seperti dilansir Antara.

Pemerintah pun mengerahkan tim gabungan ke lapangan. Tim ini terdiri dari Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Dari 136 sampel beras premium, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai standar mutu. Sebanyak 59,78 persen tak sesuai HET, dan 21,66 persen tak sesuai berat kemasan.

Pada beras medium, dari 76 merek yang disampling, sebanyak 88,24 persen tidak memenuhi standar mutu. Lalu 95,12 persen tak sesuai HET, dan 9,38 persen tidak sesuai berat kemasan.

Untuk menjamin akurasi temuan, tim menggunakan 13 laboratorium di 10 provinsi. "Kita gunakan lab karena kita tidak ingin salah, kita tidak ingin ceroboh sehingga kami menggunakan 13 lab di 10 provinsi. Kita tidak ingin salah dalam menyampaikan informasi, karena ini sangat sensitif," kata Mentan.

"Jadi potensi kerugian kita Rp99,35 triliun. Dan inilah hasil kita bersama, hasil tim turun ke lapangan," lanjutnya.

Pengambilan sampel dilakukan sejak 6 hingga 23 Juni 2025. Total terkumpul 268 sampel dari Pasar Induk Beras Cipinang, pasar-pasar di Jabodetabek, hingga kota lain seperti Makassar, Banda Aceh, Palembang, Medan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung.

Mentan memberi waktu dua pekan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki diri. Jika masih ditemukan pelanggaran, akan ada penindakan hukum.

"Mulai hari ini kami minta berbenah, tidak lagi menjual harga beras di atas HET, periksa mereknya masing-masing bila tidak turun berhadapan dengan pemerintah. Dua minggu ke depan itu (harus) sudah sesuai standar," tegasnya.