REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan Indonesia akan segera memiliki fasilitas gas alam cair terapung atau floatingliquefied natural gas (FLNG) terbesar di dalam negeri, sekaligus menjadi yang terbesar ke-9 di dunia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025), Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan manajemen Genting Oil Kasuri, progres pembangunan fasilitas FLNG tersebut telah mencapai 53 persen. Ia juga mengungkapkan rencana kementeriannya untuk mengirimkan tim guna melakukan pengecekan lapangan.

"Itu floating LNG terbesar di Indonesia, dan menurut laporan mereka, akan menjadi yang ke-9 terbesar di dunia. Tapi, progresnya akan kita validasi," ujarnya usai meninjau dua perusahaan gas, yakni Genting Oil Kasuri dan LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (11/6/2025).

Bahlil menambahkan, tim dari Kementerian ESDM akan melakukan kunjungan langsung ke fasilitas LNG yang saat ini sedang dibangun di China.

Sebagai informasi, pada Juni 2024, Genting Group melalui anak usahanya, PT Layar Nusantara Gas, telah menandatangani perjanjian dengan Wison New Energies untuk pembelian unit FLNG berkapasitas 1,2 juta metrik ton per tahun (mtpa) senilai 962,8 juta dolar AS.

FLNG tersebut nantinya akan mendapatkan pasokan gas dari proyek Asap Kido Merah (AKM) milik Genting Oil Kasuri, yang diproyeksikan memproduksi gas sebesar 330 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) mulai 2027.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Todotua Pasaribu ditunjuk menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina Persero dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk diketahui, Todotua Pasaribu saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 21 Oktober 2024.

“Selain menetapkan kinerja perusahaan, pemegang saham juga melakukan perubahan pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Selain menetapkan Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama, RUPS juga menetapkan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

Berikut adalah susunan dewan komisaris Pertamina berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024:

1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan;
2. Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu;
3. Komisaris Independen: Condro Kirono;
4. Komisaris Independen: Raden Ajeng Sondaryani;
5. Komisaris Independen: Nanik S. Deyang ;
6. Komisaris: Bambang Suswantono; serta
7. Komisaris: Heru Pambudi.

Selain mengubah formasi dewan komisaris, RUPS Pertamina juga merombak susunan direksi. Adapun sejumlah direksi baru Pertamina, yaitu Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama, Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

Sedangkan, M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

Berikut adalah susunan direksi Pertamina berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024:

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri;
2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza;
3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin;
4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra;
5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin;
6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini;
7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto;
8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono; serta
9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto.

Mari kita bekerja sama, membangun ekonomi Kepri yang kokoh, kuat, dan penuh berkah.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat menyampaikan ekspor produk halal dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sangat menjanjikan, dengan letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Oleh karena itu, MES Pusat menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dan dengan mitra luar negeri dalam memperluas akses pasar produk halal dari daerah kepulauan dan perbatasan tersebut.

“Kalau produk-produk halal dari Kepri mau diekspor, maka sinergi dengan pengurus MES luar negeri menjadi sangat penting. Jaringan ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas pangsa pasar,” kata Bendahara III MES Pusat Siti Ma’rifah saat melantik Pengurus Wilayah MES Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis.

Siti menyampaikan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah di wilayah strategis perbatasan Indonesia.

Ia menyatakan penguatan jaringan MES di berbagai daerah merupakan bagian dari arus utama pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai syariah.

“Kami menyambut baik terbentuknya MES Kepri. Ini menunjukkan kalau ekonomi syariah telah menjadi bagian dari pembangunan nasional," ujarnya.

Dia memaparkan bahwa MES Kepri menjadi provinsi ke-31 yang memiliki kepengurusan aktif. Hingga hari ini, jaringan MES telah menjangkau 136 kabupaten/kota dan 31 provinsi se-Indonesia, serta ditambah 23 perwakilan MES luar negeri.

Dalam kesempatan ini, MES Pusat turut menyoroti pentingnya literasi pasar modal syariah guna meningkatkan jumlah investor dan mencegah maraknya investasi bodong.

"Edukasi syariah harus masuk ke semua kalangan, termasuk pondok pesantren. Fikih muamalah atau ngaji sugi harus disandingkan dengan fikih ibadah. Ini tantangan kita bersama," ujarnya lagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Adi Prihantara berharap kehadiran Pengurus Wilayah MES dapat bersinergi dengan roadmap transformasi ekonomi yang telah kami susun, yaitu mewujudkan ekonomi biru dengan visi ‘Permata Biru di Gerbang Nusantara’ menuju 2045.

Sekda pun menjelaskan bahwa Kepri memiliki wilayah laut seluas 96 persen dari total wilayahnya, sehingga pembangunan ekonomi harus menyentuh sektor-sektor strategis kelautan dan perbatasan.

Dengan potensi perairan dan posisi strategis Kepri, kata dia, pengembangan ekonomi syariah seperti industri halal, pariwisata syariah, hingga halal hub di Bintan harus dioptimalkan.

"Kami percaya MES dapat menjadi mitra strategis untuk mendorong itu, karena Kepri punya ragam produk halal, mulai dari makanan dan minuman tradisional, pakaian, hingga wisata halal, seperti Pulau Penyengat,” katanya pula.

Adi juga mengajak Pengurus Wilayah MES Kepri aktif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberkahan ekonomi syariah.

“Mari kita bekerja sama, membangun ekonomi Kepri yang kokoh, kuat, dan penuh berkah,” ujar Adi.

Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Greenpeace Indonesia merilis laporan investigasi terbaru yang mengungkap masih adanya ancaman serius dari aktivitas pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Temuan ini muncul meski pemerintah telah mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) aktif di kawasan tersebut.

Dalam laporan berjudul "Surga yang Hilang?", Greenpeace mencatat terdapat 16 IUP nikel di Raja Ampat—terdiri dari lima izin aktif dan 11 lainnya yang telah dicabut atau kedaluwarsa. Sebanyak 12 di antaranya berada di dalam kawasan Geopark Global UNESCO.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan terdapat beberapa fakta mengkhawatirkan atas izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat. Salah satunya adalah Tiga izin yang aktif kembali setelah gugatan perusahaan dikabulkan pengadilan.

Selain itu, izin pertambangan di Kepulauan Fam yang mencakup destinasi wisata ikonik, Piaynemo, dan adanya keterlibatan sejumlah politically exposed persons (PEPs) dalam perusahaan tambang aktif.

"Rantai pasok bijih nikel yang mengalir ke PT IWIP di Maluku Utara. Rencana pembangunan smelter di Sorong yang dinilai menjadi indikasi lanjutan ancaman tambang," ujar Arie dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (12/6/2025).

Arie menilai pencabutan izin belum menjamin perlindungan menyeluruh bagi ekosistem Raja Ampat.

“Kami khawatir pencabutan izin hanya respons sesaat terhadap tekanan publik. Ancaman tambang belum sepenuhnya hilang,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendesak agar izin milik PT Gag Nikel turut dicabut demi perlindungan penuh.

Sementara itu, aktor Angela Gilsha, yang ikut mengunjungi lokasi tambang di Pulau Kawe, menceritakan pengalaman saat dirinya dikejar petugas keamanan tambang ketika mengambil dokumentasi.

“Kalau ada izinnya, kenapa orang yang datang untuk melihat saja malah diperlakukan seperti itu?” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pesisir & Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menegaskan pulau-pulau tempat aktivitas tambang itu tergolong pulau sangat kecil dan dilindungi dari aktivitas eksploitatif.

Menurutnya, karakteristik bentang alam yang didominasi laut sangat rentan terhadap kerusakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam menghadapi tantangan industri logistik yang dinamis serta kebijakan pemerintah menuju implementasi larangan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026, KAI Logistik mencatatkan rekor kinerja kereta api kontainer.

Perseroan menyatakan, ini mempertegas peran strategis angkutan berbasis rel sebagai solusi logistik yang efisien, andal, dan berkelanjutan.

Pada Mei 2025, volume angkutan kontainer kereta api mencapai 239.346 ton. Ini menjadi rekor capaian bulanan tertinggi sepanjang periode 2024–2025.

DOK. KAI LOGISTIK Ilustrasi KAI Logistik.

Secara kumulatif hingga Mei 2025, total angkutan kontainer mencapai 959.139 ton dengan rerata volume bulanan mencapai 191.826 ton. Ini menunjukkan peningkatan volume 6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah, mengungkapkan, pihaknya terus mengembangkan layanan dengan strategi inovatif dalam meningkatkan daya saing moda kereta api.

"Selain hadir di kawasan strategis, KAI Logistik juga menerapkan teknologi RFID pada lebih dari 2.000 unit termasuk untuk layanan kereta api kontainer guna meningkatkan optimalisasi rantai pasok," kata Fredi dalam siaran pers, Kamis (12/6/2025).

Fredi menuturkan, perseroan juga menambah frekuensi perjalanan kontainer pada rute strategis Jakarta-Semarang-Surabaya.

"Serta meningkatkan kapasitas angkut layanan KA kontainer pada relasi Klari-Semarang-Surabaya dengan penambahan 10 gerbong menjadi total 30 gerbong dengan kapasitas hingga 1.080 ton per perjalanan," ungkap dia.

Menurut Fredi, angkutan kereta api menjadi moda transportasi strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ODOL yang ditargetkan pemerintah pada 2026.

Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL menyebabkan kerugian negara hingga Rp 43,5 triliun per tahun. Kerugian ini mencakup biaya perbaikan jalan nasional dan jalan tol yang rusak serta kerugian lain akibat kecelakaan dan kemacetan.

Dengan mengalihkan pengangkutan barang ke moda kereta api, pemerintah tidak hanya menghemat anggaran perawatan jalan, namun juga meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta mendorong terwujudnya ekosistem green logistics yang berdampak pada pengurangan emisi karbon.

Kereta api menjadi pilihan moda yang andal dan berkelanjutan. Pada satu rangkaian KA kontainer mampu mengangkut 30 gerbong yang setara dengan 60 truk berkapasitas 20 ton.

Selain unggul pada aspek kapasitas angkut, moda KA juga mengutamakan aspek keselamatan dan ketepatan waktu pengiriman yang akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memastikan pengelolaan rantai pasok yang efisien dan tepat.

”Ke depan, dalam menghadapi dinamika industri logistik, KAI Logistik akan terus berupaya melakukan akselerasi dalam menghadirkan layanan yang solutif," ucap Fredi.

Hingga 2029, imbuhnya, KAI Logistik telah memetakan strategi khususnya pada angkutan multi komoditi termasuk layanan KA Kontainer.

"Strategi tersebut mencakup perluasan layanan pada angkutan ekspor dan impor, ekspansi menuju layanan green freight, serta penguatan layanan cold chain logistics,” sebutnya.

Atas kinerja positif tersebut, Pertamina mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah menjadi pelanggan setia dan pendukung perusahaan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mencatatkan pendapatan sebesar 75,33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.194 triliun pada 2024, sebagaimana yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.

“Atas kinerja positif tersebut, Pertamina mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah menjadi pelanggan setia dan pendukung perusahaan,” ujar VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Selain pendapatan, Pertamina juga mencatatkan EBITDA senilai 10,79 miliar dolar AS atau setara Rp171,04 triliun dan laba bersih senilai 3,13 miliar dolar AS atau setara dengan Rp49,54 triliun.

Fadjar menyampaikan bahwa perusahaan juga terus menunjukkan kinerja positif di berbagai lini bisnis. Produksi migas Pertamina telah berhasil menembus 1 juta barrel setara minyak, menjadikan Pertamina kontributor 69 persen minyak nasional dan 37 persen gas nasional.

Dari sisi kilang, Pertamina juga berhasil menjadi kontributor utama produksi BBM nasional.

"Produksi BBM Kilang Pertamina berhasil memenuhi 70 persen kebutuhan BBM nasional, bahkan kebutuhan avtur dan diesel 100 persen dipenuhi dari kilang domestik,” kata dia.

Sebagai BUMN, imbuh Fadjar, Pertamina terus memperkuat infrastruktur distribusi energi. Hingga saat ini, lebih dari 15.000 titik retail BBM, 260.000 titik pangkalan LPG, 6.700 gerai Pertashop, dan 573 lokasi BBM Satu Harga tersedia untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.

Distribusi energi juga disokong pengoperasian 288 kapal. Dari sisi bisnis gas, Pertamina mengoperasikan lebih dari 33.000 km pipa transmisi dan distribusi gas, serta sekitar 820 ribu sambungan jargas.

Sedangkan, dari sisi pengembangan bisnis terbarukan, Pertamina juga menjadi kontributor utama bisnis rendah karbon.

Pertamina mengelola 13 wilayah kerja geothermal, PLTGU dan PLTS dengan total kapasitas 2.502,12 Megawatt. Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95, dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Fadjar menambahkan, kontribusi Pertamina kepada penerimaan negara juga terus meningkat. Sepanjang 2024, kontribusi Pertamina sebesar Rp401,73 triliun baik dari pajak, PNBP, maupun dividen.

“Pada 2024, total penyerapan produk dalam negeri (PDN) senilai Rp415 triliun yang memberikan multiplier effect penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,1 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp702 triliun yang berkontribusi terhadap peningkatan GDP tahun 2024,” tutur Fadjar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan akses antardaerah merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Ia juga menggarisbawahi pentingnya perubahan pola pikir para pemimpin dan pejabat publik terhadap penyediaan infrastruktur dasar.

Menurut Tito, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan kunci utama dalam memperkuat perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Kita juga perlu mengubah pola pikir para pemimpin dan pejabat publik agar lebih sadar akan pentingnya penyediaan infrastruktur dasar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito, Kamis (12/6/2025).

Ia juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah (pemda) dalam membuka akses infrastruktur di wilayah masing-masing. Tito menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, guna menghindari tumpang tindih regulasi.

“Mereka (pemda) punya kekuasaan untuk membuat dan mengeluarkan peraturan daerah mereka sendiri. Mereka punya parlemen sendiri, dan seterusnya. Jadi, kita perlu mengharmonisasi regulasi dari semua tingkatan,” ucapnya.

Eks Kapolri itu juga menekankan pentingnya penggunaan basis data tunggal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, data yang terintegrasi dan akurat menjadi dasar dalam menentukan jenis infrastruktur yang dibutuhkan, skala prioritas, kondisi eksisting, hingga proyeksi kebutuhan ke depan.

Tito juga mendorong adanya inovasi dan iklim kompetisi yang sehat antarwilayah. Ia menilai kepala daerah memiliki dorongan kuat untuk menunjukkan kinerja terbaik karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.

“Elektabilitas dan popularitas adalah dua kata ajaib bagi kepala daerah. Jika mereka berhasil menjalankan tugasnya, tentu saja elektabilitas akan meningkat,” jelasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil dalam pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka ruang evaluasi bagi daerah yang tertinggal. Ia juga menilai pentingnya praktik berbagi pengetahuan dan pengalaman antarwilayah sebagai bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan di daerah.

“Saya cukup senang jika melihat seorang kepala daerah pergi ke bupati lain yang benar-benar sukses dalam melakukan inovasi,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak para kepala daerah untuk terus belajar, baik melalui pertukaran praktik antarwilayah di Indonesia maupun dengan mengadopsi inovasi dari luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Kami belajar dari negara-negara yang lebih maju, kami belajar dari inovasi-inovasi seperti yang ditayangkan di televisi atau diinformasikan melalui media sosial atau media konvensional,” kata Tito.

Dalam hal perumusan kebijakan infrastruktur, Tito menekankan bahwa tidak boleh mengabaikan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Mulai dari kawasan perkotaan, pesisir, hingga daerah terpencil dan terisolasi, semuanya memiliki karakteristik dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda.

“Kita memiliki pulau-pulau dengan kebutuhan infrastruktur mereka sendiri, kemudian daerah terpencil di pegunungan, seperti di Papua, di hutan, di daerah terpencil dan terisolasi. Mereka membutuhkannya,” ujarnya.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas nasional secara menyeluruh.

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam masih menunggu arahan pemerintah untuk melanjutkan operasional anak usahanya PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadali menghentikan sementara kegiatan operasional tambang PT Gag Nikel karena dugaan kerusakan ekosistem di Raja Ampat.

"Sekarang kita menunggu apa yang pemerintah arahkan, kita juga nggak mau gegabah, bagi kita tentu saja kepentingan masyarakat dan negara itu jauh lebih penting," ujar Direktur Utama Antam Achmad Ardianto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Adrianto menerangkan PT Gag Nikel telah lama beroperasi dan melakukan eksplorasi nikel di Raja Ampat. Ia mengatakan, dugaan kerusakan lingkungan menjadi salah satu momentum bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi terkait operasional tambang anak usahanya.

"Apalagi kami ini sebagai BUMN, kami ini perpanjangan tangan pemerintah, kami tidak ingin dan tidak pernah punya niat juga untuk melakukan suatu operasional yang tentunya bertentangan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik," tegasnya.

Sebagai informasi, polemik tambang nikel di Raja Ampat menguat seiring adanya dugaan kerusakan ekosistem. Kemudian, Berdasarkan tinjauan lapangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, aktivitas PT Gag Nikel tidak mengganggu kawasan wisata di Raja Ampat.

Bahkan, aktivitas tambang perusahaan tersebut berjarak sekitar 30-40 kilometer dari ikon Raja Ampat, Pulau Piaynemo.

Kemudian pemerintah mencabut empat IUP di wilayah Raja Ampat. Dari 5 izin tambang yang ada di Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel saja yang dipertahankan pemerintah dan tidak dicabut izinnya.

Keempat perusahaan tambang ini adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Perusahaan ini terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di 4 perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi 4 perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan," sebut Bahlil di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam masih menunggu arahan pemerintah untuk melanjutkan operasional anak usahanya PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadali menghentikan sementara kegiatan operasional tambang PT Gag Nikel karena dugaan kerusakan ekosistem di Raja Ampat.

"Sekarang kita menunggu apa yang pemerintah arahkan, kita juga nggak mau gegabah, bagi kita tentu saja kepentingan masyarakat dan negara itu jauh lebih penting," ujar Direktur Utama Antam Achmad Ardianto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Adrianto menerangkan PT Gag Nikel telah lama beroperasi dan melakukan eksplorasi nikel di Raja Ampat. Ia mengatakan, dugaan kerusakan lingkungan menjadi salah satu momentum bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi terkait operasional tambang anak usahanya.

"Apalagi kami ini sebagai BUMN, kami ini perpanjangan tangan pemerintah, kami tidak ingin dan tidak pernah punya niat juga untuk melakukan suatu operasional yang tentunya bertentangan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik," tegasnya.

Sebagai informasi, polemik tambang nikel di Raja Ampat menguat seiring adanya dugaan kerusakan ekosistem. Kemudian, Berdasarkan tinjauan lapangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, aktivitas PT Gag Nikel tidak mengganggu kawasan wisata di Raja Ampat.

Bahkan, aktivitas tambang perusahaan tersebut berjarak sekitar 30-40 kilometer dari ikon Raja Ampat, Pulau Piaynemo.

Kemudian pemerintah mencabut empat IUP di wilayah Raja Ampat. Dari 5 izin tambang yang ada di Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel saja yang dipertahankan pemerintah dan tidak dicabut izinnya.

Keempat perusahaan tambang ini adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Perusahaan ini terbukti melakukan pelanggaran lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di 4 perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi 4 perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan," sebut Bahlil di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

IDXChannel - PT Timah Tbk (TINS) resmi menetapkan pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp474,66 miliar

Jumlah itu setara 40 persen dari laba bersih tahun buku 2024 yang tercatat sebesar Rp1,18 triliun.

Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dalam dokumen hasil keputusan rapat, disebutkan bahwa total laba bersih tahun 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp1,18 triliun.

Sisa laba bersih sebesar Rp711 miliar atau 60 persen, akan dicatat sebagai saldo laba ditahan (belum dicadangkan), untuk mendukung pengembangan usaha dan kebutuhan modal kerja perusahaan di masa depan.

Selain itu, RUPST juga memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen harus sudah diterima oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal keputusan RUPS mengenai dividen tersebut ditetapkan.

(DESI ANGRIANI)

Hingga saat ini, SDG Indonesia One telah berkontribusi dalam 111 proyek pembangunan dan tujuh proyek pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menghimpun investasi sebesar 3,29 miliar dolar Amerika Serikat (AS) melalui SDG Indonesia One, platform pembiayaan campuran (blended finance) yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), di bawah Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan nilai tersebut merupakan hasil komitmen dari 38 mitra, yang telah terealisasi sebesar 396 juta dolar AS.

“Hingga saat ini, SDG Indonesia One telah berkontribusi dalam 111 proyek pembangunan dan tujuh proyek pembiayaan,” kata Sri Mulyani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, di Jakarta, Kamis.

SDG Indonesia One telah berdiri sejak tahun 2018. Platform ini berperan sebagai wadah penggalangan dana dari berbagai sumber potensial, seperti organisasi internasional, multilateral, dan bilateral; bank pembangunan; bank komersial; lembaga pemerintah; korporasi; hingga lembaga filantropi.

Adapun 111 proyek yang dimaksud tersebar di berbagai sektor, seperti efisiensi energi, kesehatan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, air dan sanitasi, infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi, pariwisata, hingga multisektor.

Dari sisi penerima manfaat, 63,85 persen adalah entitas bisnis, sementara 36,15 persen lainnya adalah pemerintah daerah.

Di samping pembiayaan proyek, platform ini juga aktif dalam membangun ekosistem pendukung pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini, telah dilaksanakan 96 kegiatan penguatan ekosistem, yang mencakup pelatihan kapasitas (capacity building), business matching, penyelenggaraan forum atau acara, serta pengembangan produk.

“Platform ini sangat penting, terutama dalam menjawab tantangan keterbatasan fiskal dalam penyediaan infrastruktur publik di satu sisi, serta kebutuhan akan proyek-proyek bernilai tinggi yang sangat dibutuhkan oleh negara, masyarakat, dan perekonomian di sisi lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk terlibat secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pernyataannya, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa di sektor konstruksi fisik, investor swasta, khususnya dari luar negeri sering kali menunjukkan efisiensi dan ketepatan waktu yang lebih tinggi dibandingkan institusi negara.

“Saya percaya pada peranan negara yang kuat, terutama dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan memperbaiki pendidikan. Tapi saya juga tahu, di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu sambil menghemat anggaran yang besar,” ujar Prabowo dalam acara International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur yang dinilai menjadi fondasi utama menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan dunia usaha dianggap krusial.

Untuk mendukung kolaborasi ini, Prabowo juga menyatakan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi mekanisme kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership/PPP), termasuk dalam hal penyederhanaan regulasi dan perizinan investasi.

“Saya mengundang sektor swasta dari dalam dan luar negeri untuk ikut terlibat sebesar-besarnya dalam pembangunan infrastruktur kita,” katanya.

Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah yang mengutamakan efisiensi anggaran dan percepatan penyelesaian proyek, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan jangka panjang yang kian mendesak.

Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan berarti melepas tanggung jawab negara, tetapi justru bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kekuatan nasional dan global demi kesejahteraan rakyat.