PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan peran dalam pembangunan fondasi digital nasional yang berkelanjutan melalui forum World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, pada 19-23 Januari 2026.

Partisipasi Telkom di forum pun sejalan dengan pembukaan kembali Indonesia Pavilion pada WEF Annual Meeting 2026 dengan mengusung tema "Endless Horizons with Indonesia". Indonesia Pavilion menghadirkan ruang pertemuan bagi para pemangku kepentingan lintas sektor, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat visi Indonesia serta membuka peluang kolaborasi strategis yang mendukung pengembangan kapabilitas digital secara berkelanjutan.

Agenda yang digagas oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Danantara dan KADIN ini menyatukan unsur pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi untuk mendorong dialog, kolaborasi, dan kemitraan global guna mendukung agenda transformasi ekonomi digital Indonesia.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, hadir sebagai narasumber dalam sesi panel discussion yang berfokus pada topik pembahasan "Indonesia's Digital Renaissance: Creating a Connected, Creative, and Competitive Economy". Sesi ini menekankan strategi membangun ekonomi digital yang terhubung, kreatif, dan kompetitif melalui kolaborasi global dan inovasi teknologi, sejalan dengan peran Telkom memperkuat fondasi infrastruktur digital nasional.

Dian Siswarini menyampaikan, bahwa transformasi digital yang berkelanjutan membutuhkan fondasi industri yang kuat, tepercaya, dan terintegrasi.

"Melalui World Economic Forum Davos, Telkom menegaskan perannya sebagai penyedia infrastruktur digital strategis yang mendukung kolaborasi lintas industri, menarik investasi jangka panjang, dan memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat global," kata Dian.

Sebagai perusahaan digital telco terdepan di Indonesia, TelkomGroup memegang peran kunci dalam membangun fondasi digital nasional. Hingga saat ini, TelkomGroup telah menggelar lebih dari 180.000 kilometer infrastruktur backbone dan kabel bawah laut serta terlibat dalam 27 sistem kabel laut internasional.

Dengan kepemilikan infrastruktur fiber yang ekstensif, TelkomGroup menjadi tulang punggung konektivitas di negara kepulauan terbesar di dunia, yang mendorong ekosistem digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Peran Telkom jadi makin strategis seiring agenda nasional pemerataan akses digital yang menargetkan konektivitas serat optik di 90 persen kecamatan, dengan cakupan mobile broadband bagi 98 persen populasi.

Dalam hal ini, TelkomGroup berkontribusi aktif memastikan perluasan jaringan turut menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) guna mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan akses digital antarwilayah. Saat ini, Telkomsel melayani 157,6 juta pelanggan mobile broadband, sementara IndiHome menjangkau 10,3 juta pelanggan fixed broadband, dengan luas jaringan TelkomGroup yang mencakup sekitar 97 persen populasi Indonesia.

Selain konektivitas, TelkomGroup juga memperkuat kedaulatan data nasional melalui pengembangan data center bersertifikasi internasional dan kapabilitas cloud lokal. Inisiatif tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung digitalisasi pemerintah, sektor usaha, dan UMKM, sekaligus memastikan data strategis nasional dikelola secara aman, andal, dan selaras dengan prinsip tata kelola data global.

Pada 2026, fasilitas Hyperscale Data Center (HDC) di Cikarang dan HDC NeutraDC Nxera Batam, yang AI-ready, siap beroperasi dan melayani pelanggan, sertta mendukung kebutuhan hyperscaler dan enterprise global. Fasilitas ini didukung oleh ekosistem konektivitas internasional dan standar operasional global.

TelkomGroup juga mengutamakan keandalan dan keamanan operasional sebagai prioritas utama dalam memberikan service excellence, yang diwujudkan melalui penguatan rute jaringan, diversifikasi jalur kabel laut untuk mengurangi risiko single point of failure, serta penerapan standar keamanan internasional guna menjaga kepercayaan dan stabilitas layanan.

Dian menyatakan, Indonesia telah siap bertumbuh secara digital, juga berkolaborasi secara terbuka dengan mitra global untuk membangun ekosistem digital yang andal dan berkelanjutan.

"TelkomGroup berkomitmen menjadi penghubung antara pemerintah, industri, dan partner global untuk mendorong beragam solusi dan inovasi digital demi masa depan Indonesia, sehingga mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Dian.Sebagai anchor enabler infrastruktur digital nasional yang berdaya saing global, TelkomGroup menghubungkan agenda transformasi ekonomi digital Indonesia sekaligus membuka peluang kolaborasi dan investasi. Peran ini menegaskan posisi TelkomGroup sebagai penghubung strategis antara kebijakan publik, kebutuhan industri, dan ekosistem digital internasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dan pusat peluang investasi di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui perhelatan ini, TelkomGroup terus berupaya mendorong sinergi antara pemerintah, industri, dan para pemain global untuk mengakselerasi transformasi digital nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Forum World Economic Forum Annual Meeting 2026 dihadiri langsung oleh Presiden RI, dengan melibatkan perwakilan lebih dari 50 negara, 1.000 perusahaan global terkemuka, 100 pimpinan perusahaan, serta kepala negara dan pemimpin dunia dari berbagai sektor industri.

JAKARTA - The Yudhoyono Institute (TYI) menyelenggarakan Coffee Talks with SBY di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 24 Januari 2026. Diskusi digelar dengan menghadirkan civitas akademik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), anggota DPR, para tokoh, dan peserta diskusi lainnya.

Dikutip dari unggahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun X @SBYudhoyono, forum ini diinisiasi TYI sebagai tradisi dialog baru, sebuah ruang yang jernih dan reflektif.

Forum ini berangkat dari kesadaran bahwa dunia hari ini bergerak semakin cepat, kompleks, dan tidak pasti. Berbagai konflik dan ketegangan geopolitik kembali mengemuka, bersamaan dengan tantangan terhadap norma dan institusi internasional.

"Coffee Talks with SBY diniatkan sebagai “melting pot” bagi akademisi, pegiat HI, pecinta diplomasi, pembuat kebijakan, dan generasi muda Indonesia untuk membaca arah dunia dan menyikapi dinamika global secara lebih mendalam," tulis SBY dikutip Selasa (27/2/2026).

Diskusi kali ini menyoroti dunia pasca World Economic Forum di Davos, yang menyisakan pertanyaan mendasar tentang arah geopolitik ke depan, pergeseran lanskap HI, serta masa depan multilateralisme. Isu yang dibahas mencakup dinamika Greenland dan kawasan Arktik, wacana Board of Peace di tengah kebuntuan konflik Gaza, hingga sinyal perubahan kebijakan global.

Forum ini menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Chairman TYI. SBY merupakan seorang “statesman” dengan pengalaman satu dekade memimpin Indonesia dan rekam jejak panjang dalam diplomasi global.

Jalannya diskusi dimoderatori oleh Direktur TYI Mira Permatasari. Diskusi akademik diperkaya oleh pandangan civitas akademik HI Unpar yakni Yulius Purwadi Hermawan, Mangadar Situmorang, Elisabeth A. S. Dewi, Ratih Indraswari, Albert Triwibowo, Stanislaus Risadi Apresian, serta Idil Syawfi. Diskusi dilaksanakan dengan perspektif keilmuan beragam, yakni “global governance,” kebijakan luar negeri, resolusi konflik, gender, studi kawasan, pertahanan, diplomasi digital, hingga isu perubahan iklim.

Melalui Coffee Talks with SBY, TYI terus menghadirkan ruang dialog yang mencerdaskan dan reflektif; sebagai kontribusi pemikiran Indonesia dalam memahami dinamika global.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyoroti besarnya potensi pengembangan sektor financial technology (Fintech) di Indonesia, seiring meningkatnya minat investor dan pelaku keuangan global untuk menjajaki peluang kolaborasi bersama perbankan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam forum Indonesia Pavilion melalui panel Capital for Sustainability: Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets, World Economic Forum (WEF) Davos 2026, Selasa (20/1/2026). Panel tersebut juga diikuti oleh President and Chief Executive Officer of TCW Katie Koch, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dan Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis sebagai moderator.

Dalam kesempatan tersebut, Hery Gunardi menjelaskan bahwa Fintech merupakan bagian dari ekosistem layanan keuangan yang beririsan langsung dengan bisnis perbankan. Secara umum, Fintech terbagi ke dalam dua segmen, yakni Fintech lending dan Fintech berbasis transaksi atau pembayaran.

“Dua segmen ini sangat dekat dengan bisnis perbankan. Setiap Fintech memiliki tantangan yang berbeda. Sehingga, untuk membangun bisnis Fintech yang berkelanjutan dapat mengeksplorasi berbagai layanan keuangan lokal, untuk memahami karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Hery menuturkan bahwa dengan lebih dari 120 bank yang beroperasi di Indonesia, Fintech berbasis pembayaran dinilai memiliki prospek baik. Sedangkan, pada segmen Fintech Lending, Hery menekankan bahwa aspek manajemen risiko menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Menurutnya, sektor Fintech Lending cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, sehingga pemahaman terhadap profil nasabah serta mekanisme penyaluran pembiayaan menjadi kunci keberlanjutan bisnis.

Sebagaimana diketahui, pada era teknologi pintar seperti saat ini, institusi keuangan dunia, termasuk industri keuangan di Indonesia terus merespons perubahan dengan menyesuaikan berbagai layanan dan solusi transaksi ke arah digital. BRI pun menjawab kebutuhan tersebut melalui pengembangan ekosistem digital banking yang mencakup ATM, CRM, BRILink Agen, Internet Banking, serta super apps BRImo, guna mendukung kemudahan pembayaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat. BRI pun terus berinovasi menghadirkan berbagai solusi keuangan digital yang aman, relevan dan mudah diakses guna mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan pentingnya menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian utama dalam agenda keuangan berkelanjutan global. Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam forum Indonesia Pavilion melalui panel Capital for Sustainability: Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets World Economic Forum (WEF) Davos 2026, Selasa (20/1/2026). Panel tersebut juga diikuti oleh President and Chief Executive Officer of TCW Katie Koch, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dan Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis sebagai moderator.

Dalam panel diskusi tersebut, Hery menjelaskan bahwa di negara berkembang, sektor UMKM sendiri mencakup lebih dari 90% dari total jumlah usaha dan menjadi penggerak utama ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan rantai pasok lokal dan ketahanan ekonomi masyarakat. Meski demikian, peran UMKM masih kerap luput dari perhatian global mengenai keberlanjutan.

“Sejak awal berdiri hingga di usianya yang kini menginjak 130 tahun, BRI memang didesain untuk melayani segmen mikro dan UMKM. Komitmen tersebut tetap menjadi fondasi utama BRI. Karena itu, kami sangat senang dapat berada di WEF Davos 2026 untuk membahas isu keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan apa yang telah kami jalankan selama ini,” ujar Hery.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan.

Dalam konteks tersebut, sebagai bank UMKM terbesar di negara berkembang, BRI memadukan prinsip inklusi, pembiayaan, dan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Bagi BRI, keuangan berkelanjutan bukanlah program tambahan, melainkan menjadi proses bisnis yang diterapkan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha setiap hari.

“Tidak akan ada transisi hijau yang berhasil dan tidak akan ada pertumbuhan yang inklusif tanpa UMKM yang ikut bergerak maju bersama. Keberlanjutan yang sesungguhnya terjadi ketika pembiayaan menjangkau desa-desa, petani, serta pelaku usaha mikro di Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Hery, perhatian global terhadap pembiayaan berkelanjutan kian menekankan pada dampak, transparansi, dan kualitas pelaksanaan. Alhasil, dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat lokal agar pembiayaan berkelanjutan benar-benar dapat menjangkau sektor yang membutuhkan.

“BRI sendiri menjalankan peran sebagai anchor bank, dengan menjalin kemitraan bersama pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, serta lembaga multilateral untuk menyalurkan pembiayaan campuran (blended finance) kepada pelaku UMKM. Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan,” ujar Hery Gunardi.

Digitalisasi pun menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan berkelanjutan hingga ke tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi membuat pembiayaan lebih efisien, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta mendukung implementasi ESG (Environmental, Social & Governance) hingga ke segmen UMKM.

Hal ini pun sejalan dengan upaya BRI dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Hingga September 2025, porsi kredit UMKM konsolidasian yang disalurkan BRI mencapai 80,02% dari total portofolio kredit, atau setara dengan Rp1.150 triliun. Selain penyaluran pembiayaan, BRI juga secara konsisten memperluas dampak melalui berbagai program pengembangan kapasitas UMKM. Program-program tersebut antara lain Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, serta platform LinkUMKM, yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 14,98 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memulai debutnya di ajang World Economic Forum 2026 yang digelar di Davos, Swiss.

Setelah absen di perhelatan WEF 2025, Prabowo telah tiba di Kota Zurich, Swiss, Rabu petang (21/1/2026) sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Nantinya, Prabowo mewakili Indonesia di panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Kota Davos.

Prabowo didampingi putranya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang juga mengikutinya sejak kunjungan ke London, Inggris. Di sana, Prabowo dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyepakati kerja sama strategis di bidang pertahanan, pendidikan, hingga maritim.

Dalam rangkaian WEF 2026, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato khusus (special address) pada Kamis pukul 14.00-14.30 waktu setempat (CET). Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan berbagi panggung dengan Presiden dan CEO World Economic Forum Børge Brende.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menuturkan Presiden Prabowo akan menjadi pembicara dan memaparkan sejumlah konsep ekonomi yang telah dipikirkan dan diterapkan.

"Intinya beliau akan berbicara mengenai konsep-konsep ekonomi yang beliau pikirkan dan sudah beliau terapkan selama beliau sebelum menjadi presiden dan sejak menjadi presiden hingga sekarang," kata Teddy saat menjawab pertanyaan wartawan di Bandar Udara London Stansted, Inggris dilansir dari Antara.

Dalam paparan tersebut, Presiden Prabowo juga akan membahas mengenai capaian-capaian yang telah diraih Pemerintah dalam satu tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Seskab Teddy mengatakan konsep ekonomi yang akan disampaikan Kepala Negara dalam forum tersebut disebut sebagai "Prabowonomics".

"Dan itu beliau sebut dengan 'Prabowonomics'," ucap Teddy.

Seskab Teddy menambahkan WEF di Davos tahun ini dihadiri lebih dari 65 kepala negara dan pemerintahan serta lebih dari 1.000 pimpinan perusahaan besar dunia. Dia mengungkapkan Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara lain pada forum tersebut.

"Tentunya ada [pertemuan dengan pemimpin negara lain], nanti akan kita konfirmasi setelah sampai di sana," ungkap dia.

Presiden Prabowo dijadwalkan hadir ke acara WEF di Kota Davos, Swiss. Presiden Republik Indonesia sudah 10 tahun absen dari ajang WEF, yang mana presiden yang hadir pertama kali adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berpidato pada 2011 tentang ekonomi hijau atau ramah lingkungan.

Pada WEF edisi kali ini Presiden Prabowo bersama CEO Danantara Rosan Roeslani beserta sejumlah menteri, antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, berencana akan hadir.

Forum ini melibatkan pemimpin negara-negara dunia, pengusaha, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil dengan mengusung tema "A Spirit of Dialogue".

Dalam World Economic Forum tahun ini, pemimpin negara lainnya yang juga menyampaikan pidato secara khusus, antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden komisi Eropa Ursula von der Leyen, Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, Presiden Argentina Javier Milei, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

World Economic Forum merupakan pertemuan tingkat dunia yang rutin digelar tiap tahun sejak 1971 di Davos, Swiss. Forum ekonomi tersebut mempertemukan ahli, pakar, praktisi, ekonom, akademisi, dan pemimpin dunia dalam satu acara yang sama untuk berdialog membahas tantangan ekonomi masa kini dan proyeksi tantangan ekonomi ke depan.

World Economic Forum, selaku penyelenggara, merupakan organisasi non-pemerintah dan think tank yang berpusat di Cologny, Jenewa, Swiss.

Proyek Andalan Danantara

Selain menanti pidato spesial dari Prabowo, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia memperkenalkan tiga proyek strategis dalam debut internasional di World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss.

Pemaparan tiga proyek tersebut telah berlangsung dalam sesi bertajuk “Danantara: Powering Indonesia’s Future” di Indonesia Pavillion, Selasa (20/1/2026).

Managing Director Investment Danantara Stefanus Ade Hadiwidjaja merinci tiga proyek unggulan itu meliputi pembangunan fasilitas waste-to-energy (WTE) di 33 kota, pengembangan industri obat berbasis plasma darah, serta pembangunan Kompleks Haji berstandar internasional di Makkah.

"Danantara ingin membangun sesuatu yang tahan lama dan berdampak bagi masyarakat. Kami bergerak cepat, tetapi tidak terburu-buru. Kami ingin memastikan memiliki fondasi yang kuat,” ujarnya.

Terkait dengan WTE, Danantara sebelumnya mengungkapkan bahwa proses peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan berjalan bertahap pada Maret hingga Juni 2026.

Berdasarkan laporan Danantara bertajuk Addressing Future Waste Challenges, proyek PSEL yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 ini merupakan program nasional jangka panjang dengan masa kontrak 30 tahun.

Dalam laporan itu, Danantara menyatakan pelaksanaan program dibagi dalam empat tahapan utama. Saat ini, fokus tertuju pada empat wilayah awal yang dinilai paling siap yakni Bekasi, Bogor Raya, Bali, dan Yogyakarta.

Memasuki Januari 2026, agenda utama adalah penyerahan proposal atau proposal submission dari para peserta tender, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi mendalam pada Januari hingga Februari 2026.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia diketahui telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

Selain memaparkan proyek, Danantara juga menyatakan komitmen tata kelola melalui efisiensi internal BUMN. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penghapusan tantiem dewan komisaris BUMN yang diproyeksikan menghemat anggaran sebesar Rp8 triliun hingga Rp8,3 triliun per tahun.

Managing Director Global Relations & Governance Danantara Mohamad Al-Arief, menilai langkah tersebut bertujuan membangun kepercayaan pasar.

"Reformasi adalah tentang menukar kenyamanan jangka pendek dengan kepercayaan pasar global," pungkasnya dalam kesempatan yang sama.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menagih realisasi insentif dan kepastian regulasi dari pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4 persen-5,5 persen tercapai.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga pada perdagangan dan investasi.

"Saya rasa sih memang untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia, apalagi selain daripada belanja modal pemerintah? Yang kita harapkan akan terus berkembang. Konsumsi domestik, ya selebihnya adalah perdagangan dan juga investasi," ujar Anindya dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

"Pertumbuhan (ekonomi RI) secara umum kita berpikir angkanya (diperkirakan) di sekitar 5,4-5,5 persen juga," tambahnya.

Ia mengatakan dunia usaha menginginkan peluang pasar yang dibuka bersamaan dengan dukungan kebijakan yang konkret.

"Nah, dari Kadin, dunia usaha. Anggota-anggota kami baik Kadin Provinsi maupun di asosiasi. Tentu menginginkan peluang-peluang bukan hanya pasar dibuka, tapi juga regulasi dan insentif diberikan. Supaya perdagangan ini bisa berlangsung baik," katanya.

Anindya juga menyinggung dinamika perdagangan global, termasuk perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS) yang masih berlangsung sehingga Indonesia perlu menyiapkan alternatif pasar.

"Apalagi kita ketahui dengan Amerika. Kita lagi merampungkan kesepakatannya di tarif ini. Sehingga alternatif juga mesti disiapkan," ujarnya.

Menurut dia, kontribusi pertumbuhan akan datang dari berbagai sumber, terutama perdagangan dan investasi. Dalam waktu dekat, Kadin akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke forum global untuk menarik minat investor.

"Minggu depan kita akan ke World Economic Forum Davos mendampingi Pak Presiden," tambahnya.

Di tengah ketidakpastian global, Anindya menilai Indonesia masih memiliki ruang gerak.

Ia menyebut kondisi ekonomi dunia sedang menghadapi berbagai tekanan, namun Indonesia tetap memiliki posisi relatif kuat dari sisi pertumbuhan, inflasi yang terjaga, serta rasio utang terhadap PDB yang memberi fleksibilitas kebijakan.