TANGERANG - Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan dukungannya terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Hal itu sebagai langkah memperkuat perlindungan anak di tengah masifnya penggunaan media digital.

Sachrudin menyampaikan hal itu saat menghadiri Forum Sahabat Tunas di SMP Negeri 25 Kota Tangerang, Kamis (21/5/2026). Turut hadir Direktur Jenderal Komunikasi dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Fifi Aleyda Yahya.

Menurut Sachrudin, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi anak-anak, terutama terkait akses internet dan media sosial yang semakin mudah tanpa pengawasan memadai.

“Anak-anak saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Teknologi memang memberi manfaat, tetapi juga memiliki risiko yang harus diantisipasi bersama,” ujar Sachrudin.

Ia menilai, penggunaan teknologi digital pada anak tidak cukup hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga harus diiringi penguatan karakter, etika, dan literasi digital agar anak mampu menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Karena itu, Pemkot Tangerang mendukung implementasi PP Tunas yang dinilai menjadi instrumen penting dalam mengatur kesiapan usia anak sebelum mengakses platform digital tertentu.

“Ini bukan sekadar aturan, tetapi bentuk perlindungan negara agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan tetap memiliki karakter di era digital,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Komunikasi dan Media Kemenkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, PP Tunas tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet maupun media sosial, melainkan mengatur kesiapan usia.

Menurut dia, pemerintah mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak hingga usia 16 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi dampak negatif dunia digital.

“PP Tunas bukan melarang, tetapi menunda sampai anak siap. Anak-anak perlu pendampingan agar tidak salah arah dalam mengakses informasi digital,” jelas Fifi.

Pemerintah berharap, penerapan PP Tunas dapat memperkuat pengawasan penggunaan media digital sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak di ruang siber.

TANGERANG SELATAN - Unggahan video sejumlah pemuda membuang tumpukan sampah ke kantor Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) viral di media sosial. Tindakan tersebut saat mereka menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Jumat (26/12/2025).

Mereka memunguti tumpukan sampah di berbagai tempat, lalu membawa dan membuangnya ke depan akses masuk gerbang kantor wali kota.

Aksi itu spontan mendapat banyak dukungan, terutama pengendara dan warga sekitar yang mengaku sudah di puncak kekesalan atas dampak tumpukan sampah yang meluas di mana-mana.

Dalam video terlihat, berbagai jenis sampah dalam kemasan plastik menumpuk hingga menutupi akses masuk kantor wali kota. Sementara, sejumlah petugas keamanan hanya bisa mengawasi.

"Udah ditaroin sampah kayak gini, kalau wali kota nya nggak melek juga parah banget sumpah," tutur seorang wanita yang merekam aksi tersebut.

Berbagai komentar dukungan turut menanggapi aksi nekat para pemuda. Mereka menyebut hal itu pantas dilakukan lantaran pemerintah dianggap lamban mengatasi persoalan sampah di Tangsel.

Situasi darurat pengelolaan sampah ini telah terjadi sejak sebulan lalu. Tumpukan sampah tak hanya berada di tengah permukiman tapi juga menyebar di bahu-bahu jalan utama.

Pengamat Kebijakan Publik UIN Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, penanganan sampah yang demikian itu merupakan efek dari rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.

"Tata kelola sampah di Tangsel yang amburadul jelas menunjukkan ketidakprofesionalan Pemda," ujarnya, Senin (29/12/2025).

Menurut dia, hal itu bukan kelalaian eksekutif semata melainkan juga rapuhnya pengawasan oleh legislatif selama ini. Pihak terkait baru bereaksi saat permasalahan telah memuncak.

"DPRD seringkali tidak efektif menjalankan fungsi pengawasan. Dalam banyak kasus oknum-oknum DPRD sering ikut bermain, bagi-bagi proyek baik untuk pembiayaan partai maupun korupsi personal," ungkapnya.

Pemerintah tengah menuntaskan kerja sama pembuangan sampah ke Serang dan Bogor. Saat ini, status penanganan sampah telah masuk kategori Tanggap Darurat dengan turunnya Kepwal bernomor : 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.

TANGERANG SELATAN - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyentil penanganan kondisi darurat sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dia mengingatkan adanya ancaman pidana bagi kepala daerah yang dianggap lalai dalam pengelolaannya.

"Tim Gakkum (Penegakan Hukum) sudah turun ke Tangsel untuk melakukan pencermatan lebih clear karena bagaimana pun juga berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab wali kota," ujar Hanif di Tangsel, Senin (22/12/2025).

Dalam Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2008 tertera soal larangan praktik open dumping dan tanggung jawab pemerintah daerah. Aturan itu dipertegas pula dengan sanksi pidana selama 4 tahun bagi kepala daerah yang lalai.

"Jadi kami sedang dalami karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Meski kami berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi landasan hukum harus tetap kita lakukan," tegasnya.

Dia memastikan Tim Gakkum menyelidiki siapa saja yang terlibat hingga menyebabkan kondisi sampah tak terkelola dengan baik. Termasuk dengan lahan komersil yang tak memiliki pengelolaan sampah mandiri.

"Kami akan melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pemilik kawasan baik kawasan industri, pertokoan, maupun perumahan besar yang tidak menyelesaikan sampahnya sendiri. Tim akan mulai turun hari ini dan dalam beberapa hari ke depan tim gabungan akan menyisir seluruh kawasan," ungkapnya.

Darurat penanganan sampah di Tangsel sudah sangat mendesak. Tumpukan sampah telah meluas tak hanya di permukiman, tapi juga hingga bahu-bahu jalan utama.

Kondisi itu terjadi akibat penutupan TPA Cipeucang sejak beberapa pekan lalu. Penataan tengah dilakukan guna mencegah terulangnya longsor akibat overload.