TANGERANG - Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan dukungannya terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Hal itu sebagai langkah memperkuat perlindungan anak di tengah masifnya penggunaan media digital.

Sachrudin menyampaikan hal itu saat menghadiri Forum Sahabat Tunas di SMP Negeri 25 Kota Tangerang, Kamis (21/5/2026). Turut hadir Direktur Jenderal Komunikasi dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Fifi Aleyda Yahya.

Menurut Sachrudin, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi anak-anak, terutama terkait akses internet dan media sosial yang semakin mudah tanpa pengawasan memadai.

“Anak-anak saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Teknologi memang memberi manfaat, tetapi juga memiliki risiko yang harus diantisipasi bersama,” ujar Sachrudin.

Ia menilai, penggunaan teknologi digital pada anak tidak cukup hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga harus diiringi penguatan karakter, etika, dan literasi digital agar anak mampu menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.

Karena itu, Pemkot Tangerang mendukung implementasi PP Tunas yang dinilai menjadi instrumen penting dalam mengatur kesiapan usia anak sebelum mengakses platform digital tertentu.

“Ini bukan sekadar aturan, tetapi bentuk perlindungan negara agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan tetap memiliki karakter di era digital,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Komunikasi dan Media Kemenkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, PP Tunas tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet maupun media sosial, melainkan mengatur kesiapan usia.

Menurut dia, pemerintah mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak hingga usia 16 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi dampak negatif dunia digital.

“PP Tunas bukan melarang, tetapi menunda sampai anak siap. Anak-anak perlu pendampingan agar tidak salah arah dalam mengakses informasi digital,” jelas Fifi.

Pemerintah berharap, penerapan PP Tunas dapat memperkuat pengawasan penggunaan media digital sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melindungi anak di ruang siber.

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Pemkot Tangerang sepakat memperkuat sinergisitas pembangunan infrastruktur dan transportasi lintas wilayah untuk mendukung konektivitas serta ketahanan ekonomi kawasan. Komitmen mereka diungkap dalam dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Perekonomian di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026) sore.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menjelaskan bahwa pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam membuka akses antarwilayah dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. “Membangun jalan sama saja dengan membangun peradaban. Jalan membuka konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal," kata Iin.

Dia menilai keberlanjutan infrastruktur tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengguna jalan. Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dengan wilayah penyangga, khususnya Kota Tangerang, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek setiap harinya.

"Permasalahan wilayah tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi agar tidak terjadi friksi dalam pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.

Lebih lanjut Iin mengungkapkan, komunikasi lintas wilayah telah dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan perbatasan seperti Kembangan dan Joglo agar kebijakan pembangunan berjalan selaras. Dia juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan melalui skema creative financing agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.

"Anggaran tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana mengatakan bahwa koordinasi lintas wilayah sebenarnya telah lama dilakukan, meski belum sepenuhnya terikat dalam kerangka formal. "Koordinasi antarwilayah sudah sering dilakukan, tapi memang secara formal belum maksimal. Ke depan ini yang akan kita dorong," kata Taufik.

Taufik menuturkan, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Barat akan bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Tangerang, salah satunya di kawasan Jalan Basoka. Kata Taufik, diperlukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antarwilayah untuk mendukung integrasi tata kota, penyediaan ruang terbuka hijau hingga pengembangan pembiayaan kreatif.

"Walaupun asetnya berada di Bina Marga, pemanfaatannya bisa disiapkan untuk ruang hijau berkelanjutan maupun mendukung sektor perekonomian," kata dia.

Taufik mengungkapkan, adanya proyek pengendalian banjir di kawasan Jalan Salak II yang membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan, mulai dari relokasi rambu peringatan dini hingga pembangunan saluran teknis. "Infrastruktur ini saling beririsan, maka MoU menjadi penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan," ucapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Maulana A Damanik menuturkan, konektivitas antarwilayah saat ini telah didukung sistem transportasi yang semakin terintegrasi. "Harapannya tentu masyarakat bisa berpindah menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan Transjakarta, KRL, hingga kereta bandara," ujar Damanik.

Dalam forum tersebut, pegiat media sosial Budi Siwono mengusulkan pembentukan badan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kawasan yang lebih terintegrasi. Tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek memerlukan sistem koordinasi yang lebih kuat agar pembangunan berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"FGD ini jangan berhenti di sini. Selain masyarakat dan pemangku wilayah, penyatuan pemahaman antar perangkat daerah juga sangat penting," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ, Endriansyah (Rian) mengatakan infrastruktur jalan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi perkotaan. "Infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas, tetapi instrumen strategis dalam mendorong akselerasi ekonomi," tegasnya.

Ia mengatakan kualitas jalan berpengaruh langsung terhadap efisiensi distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga daya saing kota. "Saya ingin FGD menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah dan ketahanan ekonomi Jakarta Barat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Rian.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang mulai menyalurkan Bantuan Sosial Uang (BSU) tahap pertama yang bersumber dari APBD kepada 2.924 warga penerima manfaat. Penyaluran dilakukan secara serentak di 13 kecamatan, Kamis (26/2/26).

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Acep Wahyudi mengatakan, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu. Bantuan ini diberikan satu kali dalam setahun dan menyasar warga dari enam kategori, di antaranya anak terlantar, anak yatim, serta kelompok rentan lainnya yang telah terdata dalam sistem.

“Hari ini kami lakukan penyaluran serentak di 13 kecamatan. Total penerima sebanyak 2.924 jiwa. Untuk Kecamatan Tangerang sendiri sekitar 239 orang. Kami juga melakukan monitoring langsung di beberapa wilayah bersama Wakil Wali Kota,” tutur Acep dilansir dari laman resmi Pemkot Tangerang.

Acep menjelaskan, BSU tahap pertama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menekan laju inflasi. Ia berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas.

“Tadi juga disampaikan agar bantuan digunakan untuk kebutuhan utama terlebih dahulu, seperti kewajiban keluarga dan kebutuhan pokok, apalagi menjelang Ramadan,” jelasnya.

Sementara itu, para penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima. Reni, warga Kebon Nanas mengatakan, bantuan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren serta kebutuhan rumah tangga selama Ramadan.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih. Uangnya mau saya pakai untuk anak-anak dan kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Hal senada disampaikan Raya, warga Cikokol, yang berencana menggunakan bantuan tersebut untuk biaya berobat.

“Senang sekali dapat bantuan ini. Uangnya mau saya pakai untuk berobat karena saya dan suami sedang sakit. Terima kasih kepada pemerintah,” ujarnya.

Tangerang, Banten (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Provinsi Banten, menyebutkan realisasi investasi pada triwulan ketiga 2025 mencapai Rp5,5 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja di Tangerang, Banten, Sabtu, mengatakan realisasi investasi pada triwulan ketiga 2025 itu mengalami peningkatan sebesar Rp3 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Selain itu, pihaknya mencatat realisasi investasi pada triwulan ketiga tahun ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tangerang.

Ia melanjutkan realisasi investasi pada triwulan ketiga tahun ini ditopang 7.500 proyek di berbagai sektor perekonomian unggulan Kota Tangerang.

Seperti, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang mencapai Rp2,1 triliun; sektor perdagangan dan reparasi Rp880 miliar; dan sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp385 miliar.

Lalu, sektor industri mesin, peralatan listrik, dan lainnya Rp305 miliar, serta sektor jasa lainnya yang mencapai Rp517 miliar.

"Capaian realisasi investasi di triwulan ketiga ini juga menyerap 12.339 tenaga kerja baru di Kota Tangerang," tambahnya.

Pemkot Tangerang berharap tren positif investasi bisa terus tumbuh hingga akhir tahun ini, sehingga menopang pertumbuhan ekonomi sesuai target RPJMD Kota Tangerang.

"Sementara, total sementara capaian investasi di Kota Tangerang tahun ini hingga September 2025 mencapai Rp18 triliun. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membangun ekosistem investasi selama ini," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025