Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini gencar menggenjot pemanfaatan tebu, jagung, singkong, dan sorgum untuk pembuatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menekan volume impor BBM.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu membeberkan bahwa salah satu daerah yang memiliki potensi untuk menjadi lokasi pembangunan pabrik bioetanol adalah Lampung. Pasalnya, wilayah ini memiliki ketahanan terhadap suplai tebu, singkong, jagung, hingga sorgum.

"Kemarin kita undang itu adalah Gubernur Lampung dengan Kementerian Koperasi, kenapa? karena provinsi Lampung salah satu provinsi yang kita lihat, punya ketahanan terhadap suplai tebu, singkong, jagung, sorgum," kata Todotua usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut dia, salah satu pihak yang tertarik membangun pabrik bioetanol di Indonesia adalah Toyota. Ketertarikan Toyota dalam membangun pabrik etanol menyusul dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock bioetanol.

Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan langkah perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan hidrogen dan bioetanol dalam dunia otomotif. Bahkan beberapa produk Toyota sudah mampu beroperasi menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 100% (E10).

"Bahkan produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu sampai kalau saya gak salah mereka 100% pakai E100, 100% pakai etanol," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait dengan mandatori E10, pemerintah saat ini masih menghitung waktu yang paling tepat untuk penerapannya. Mengingat, pabrik etanol harus dibangun di dalam negeri terlebih dahulu.

Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan waktu penerapan kebijakan mandatori tersebut, apakah akan dimulai pada 2027, 2028 atau di tahun lainnya.

Namun, ia memperkirakan berdasarkan rancangan yang sedang disusun, program itu kemungkinan besar sudah dapat berjalan paling lambat pada tahun 2027. "Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan E10 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan impor bensin yang saat ini masih sangat tinggi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertanyakan peran bank dalam negeri dalam pembiayaan program hilirisasi. Menurutnya, bank belum memberikan peran signifikan dalam menunjang program prioritas pemerintah.

"Dulu kan gak ada perbankan nasional kita yang membiayai secara baik. Mohon maaf ya, saya memberikan masukan sedikit para ekonom-nya. Perbankan kita coba cek di tahun 2022, mana perbankan yang membiayai hilirisasi?," kata Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menegaskan pendanaan khususnya untuk proyek hilirisasi dalam negeri khususnya sejak tahun 2022 justru didominasi oleh pendanaan asing. Hal itulah yang dinilai nilai tambah program hilirisasi tidak didapatkan secara optimal di dalam negeri.

"Setelah itu para ekonom-nya mengatakan bahwa hilirisasi itu hanya bertumpu pada asing. Tidak pada dalam negeri. Ya mau gimana yang biayai kreditnya di luar," tambahnya.

Atas hal itu, pemerintah menginisiasi untuk membuat badan pengelola investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tidak lain, hal itu agar nilai tambah hilirisasi bisa didapatkan secara maksimal untuk Tanah Air. "Dan sekarang semuanya dibiayai oleh Danantara," tegasnya.

Saat ini, sudah ada 18 program hilirisasi yang masuk dalam tahap kajian untuk bisa didanai oleh Danantara. Bahkan, 75% dari proyek yang diajukan tersebut berasal dari sektor ESDM.

"Supaya apa? Nilai tambahnya semuanya dalam negeri. Jadi itu udah mulai berjalan? Udah mulai jalan. Para FS-nya udah, sekarang FS udah putus di atas, sekarang tinggal eksekusi," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, kondisi laut RI tergolong kritis. Pasalnya, kapal penangkap ikan beroperasi tanpa henti selama 24 jam, sehingga aktivitas penangkapan ikan terlihat padat.

Bahkan, menurut Trenggono, terdapat aktivitas penangkapan ikan yang terjadi di kawasan konservasi yang semestinya dijaga ketat dan tidak dilintasi kapal apapun.

"Jadi bayangkan itu luasan laut kita, padahal di dalamnya itu ada ruang-ruang konservasi yang seharusnya dijaga dan tidak boleh dilintasi oleh kapal apapun. Ini baru yang terbaca adalah kapal penangkap ikan, 24 jam ini seperti ini, seperti kayak di flight radar, artinya kesehatan laut kita ini sebetulnya sudah dalam kondisi sangat kritis," ujar dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia melanjutkan, potensi sumber daya ikan di Tanah Air mencapai 12 juta ton. Jika dihitung setiap hari, kemungkinan ada sekitar 50.000 kapal penangkap ikan yang menggunakan sistem pemantauan atau Vessel Monitoring System (VMS). Namun, jumlah kapal yang beroperasi tanpa VMS diperkirakan lebih banyak lagi.

"Kalau ditambah lagi disitu ada kapal yang menggunakan AIS (Automatic Identification System), kapal AIS itu bisa lihat, bagaimana itu? Itu sudah tidak ada yang sehat sama sekali, itu situasi laut kita. Ini yang sebetulnya menurut pandangan kami, ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan yang sangat serius, karena kehidupan umat manusia itu tergantung dari kesehatan laut," ungkap dia.

Aktivitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut yang pada akhirnya akan berdampak juga kepada manusia jika tidak ditangani secara serius.

Maka dari itu, Trenggono selalu menyuarakan di forum seperti United Nations (UN) Ocean terkait pentingnya ruang konservasi bagi lingkungan laut serta penangkapan ikan yang lebih terkendali demi menciptakan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, mulai dari meningkatkan lifting minyak, program biodiesel, etanol, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini bukan tanpa alasan, Pasalnya menurut Bahlil langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Semua ini bukan hanya untuk ketahanan energi, melainkan juga lapangan kerja dan ekonomi. Ini juga menjadi instrumen pertumbuhan. Jadi tidak benar kalau etanol itu tidak bagus, India sudah E20, bahkan Amerika sudah E85," ujar Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Namun perlu diketahui, pengembangan EBT saat ini tidaklah mudah. Butuh dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Khususnya dari perbankan.

Hal ini mengingat biaya pengembangan EBT di Indonesia tidak murah. Sehingga pendanaan atau pembiayaan dari perbankan sangatlah dibutuhkan.

Beberpa bank besar di Indonesia sendiri berkomitmen terus mendukung program pemerintah dalam pengembangan EBT. Salah satunyaPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

BNI bahkan telah memperkuat komitmennya terhadap pengembangan EBT di Indonesia. Salah satunya dibuktikan melalui penyediaan fasilitas kredit dan trade facility bagi PT Geo Dipa Energi (Persero) yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dukungan ini difokuskan untuk membiayai pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) serta mendukung aktivitas operasional perusahaan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, dukungan ini merupakan wujud komitmen BNI dalam mempercepat transisi energi bersih dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.

"Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dukungan BNI terhadap pengembangan proyek energi hijau nasional, sekaligus upaya mempercepat transisi energi bersih di Indonesia," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Okki menjelaskan bahwa sinergi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya ramah lingkungan. Kerja sama ini juga mempertegas posisi BNI sebagai pelopor perbankan nasional yang aktif mendorong implementasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui, industri kelautan dan perikanan Indonesia masih kalah dari sejumlah negara di kawasan Asia, Vietnam hingga Jepang. Padahal, potensi Indonesia di sektor tersebut sangat besar.

Trenggono memaparkan, Indonesia memiliki kemampuan produksi produk perikanan hasil tangkapan sebanyak 7,5 juta ton dalam setahun. Bahkan, Indonesia juga mampu menghasilkan produk perikanan dari proses budidaya sebanyak 5,5 juta ton per tahun, sehingga total produksi ikan bisa mencapai sekitar 13 juta ton per tahun. Selain itu, Indonesia dapat memproduksi 10 juta ton rumput laut di tiap tahun.

Dengan jumlah produksi sebanyak itu, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih di level 2,59%. Kontribusi yang rendah ini cukup dipengaruhi oleh kinerja ekspor produk perikanan nasional yang rata-rata hanya US$ 5,5 miliar dalam setahun. Ekspor tersebut ditopang oleh beberapa komoditas andalan seperti udang, rumput laut, tuna cakalang, sotong, dan gurita.

Hanya saja, imbuh dia, Indonesia masih kalah dalam persaingan di pasar perikanan dunia. Saat ini, pasar makanan laut (seafood) global bernilai hingga US$ 414 miliar, di mana Norwegia menjadi salah satu pemimpin utama di sektor tersebut.

"Ketika saya baca riset, berapa sih market size dunia di sektor seafood? Itu 414 billion US dollar. Lalu kemudian kalau diidentifikasi siapa saja yang kuat di situ, Norway salah satu, itu melalui salmonnya," ujar dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Trenggono pun mengaku pernah berjumpa dengan pengusaha perikanan yang terbesar di Brazil. Dari situ, ia menemukan fakta, belum ada satu pun perusahaan perikanan di Indonesia yang memiliki valuasi lebih dari US$ 1 miliar. Hal ini menandakan Indonesia masih tertinggal di sektor tersebut. Bahkan, Indonesia kalah dibandingkan dengan Thailand yang memiliki perusahaan perikanan bervaluasi sekitar US$ 5 miliar.

Trenggono pernah menyempatkan diri ke Norwegia untuk mempelajari industri kelautan dan perikanan serta hal-hal berkaitan lainnya. Ternyata, kunci kesuksesan di sektor ini bergantung pada kemampuan seluruh pelaku usaha maupun stakeholder terkait dalam mengembangkan budidaya perikanan.

Kemampuan budidaya yang andal bisa terlihat dari cara identifikasi jenis ikan mulai dari kecil hingga bisa dikonsumsi secara aman dan sehat oleh manusia, termasuk identifikasi terhadap kandungan yang ada di dalam ikan tersebut. Dari aspek budidaya perikanan, Indonesia disebut juga kalah dibandingkan Vietnam maupun Jepang. Padahal sumber daya yang dimiliki Indonesia lebih banyak dibandingkan kedua negara tadi.

"Vietnam itu budidaya 25 juta ton, sementara tangkapan lautnya cuma 3 juta. Lalu kemudian yang lebih aneh lagi, di timur tengah ekspornya Vietnam itu mendominasi sementara di Indonesia 0," kata dia.

Meski demikian, lanjut dia, KKP senantiasa berkomitmen untuk melakukan pengembangan perikanan budidaya, baik itu budidaya laut, budidaya pesisir, maupun budidaya darat yang berkelanjutan. Hal ini yang sebenarnya mesti menjadi kompetensi inti bagi Indonesia ke depan.

Jika dalam 10 atau 15 tahun mendatang Indonesia mampu meningkatkan kemampuan budidaya perikanan, seharusnya ini menjadi modal penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi biru yang sangat besar.

Kemampuan budidaya yang meningkat juga akan membuat Indonesia bersaing secara kompetitif dengan negara lainnya, termasuk dengan Vietnam dan Jepang.

"Karena kita laut luas gitu, Jepang....kalah kita dengan Jepang, dan seterusnya," imbuh dia.

Foto: Trenggono Bahas Ekonomi Biru Wujudkan Kedaulatan Pangan Bareng 100 Ekonom (CNBC Indonesia TV) Trenggono Bahas Ekonomi Biru Wujudkan Kedaulatan Pangan Bareng 100 Ekonom (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia Bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Kembali menyelenggarakan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, INDEF dengan tema "Resiliensi Ekonomi Domestik Sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia".

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, Ide, dan gagasan terbaru yang disampaikan oleh para ekonom kepada pemerintah baru sebagai strategi atas perbaikan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang. Forum ini akan mengangkat empat isu utama yang meliputi kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi industri & UMKM, penguatan SDM & perlindungan sosial, serta reformasi fiskal, moneter, dan stabilitas keuangan.

Selengkapnya simak dialog Ekonom Senior INDEF, Aviliani dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM, Bahli Lahadalia dalamSarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 28/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor perikanan budi daya sebagai tumpuan baru ekonomi biru Indonesia. Ia menilai, potensi ekonomi dari sektor ini sangat besar dan bisa menjadi kekuatan utama Indonesia di masa depan.

"Kita sudah mulai (budi daya), baik itu budi daya laut, budi daya pesisir, dan budi daya darat yang berkelanjutan. Ini yang sebetulnya harusnya menjadi kompetisi intinya Indonesia ke depan. Jadi kalau 10 atau 15 tahun ke depan Indonesia sangat kuat di sini, seharusnya ini potensi ekonomi biru yang sangat dahsyat di sektor budi daya. Ini yang bisa menjadi andalan kita. Kan lucu juga kalau kita negara kawasan ASEAN, Thailand sangat kuat di sini," kata Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menilai, dengan luas laut yang dimiliki, Indonesia seharusnya bisa melampaui negara-negara lain dalam produksi budi daya. "Karena kita laut luas gitu, Jepang kalah dengan kita, dan seterusnya," sebut dia.

Trenggono menjelaskan, potensi besar itu muncul di tengah meningkatnya kebutuhan protein dunia yang diperkirakan melonjak hingga 70% pada tahun 2050.

"Pertumbuhan umat manusia terus eksponensial, jadi daya dukung bumi kan cuma segini. Jadi ini menurut FAO tahun 2050 akan meningkat menjadi 70% peningkatan kebutuhan protein. Ini kalau dunia buletnya cuma segitu, jumlah manusia naik terus 9,77 miliar orang itu diperkirakan tahun 2050," papar dia.

Menurut Trenggono, produksi perikanan nasional saat ini masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kalau produksi perikanan kita saja 7,5 juta ton, lalu kemudian budi daya 5,5 juta ton kan berarti kira-kira sekitar 13 juta ton, lalu rumput laut ada 10 juta ton, kira-kira sekitar 23-24 juta ton. Itu kontribusinya terhadap pertumbuhan kan kecil, masih 2,59%. Ini sih sebetulnya pertanyaan besar," ujarnya.

Ia menyebut, ekspor Indonesia baru mencapai rata-rata US$5,5 miliar dan masih didominasi oleh lima komoditas utama, yakni udang, rumput laut, tuna-cakalang, sotong-gurita, dan produk perikanan lainnya.

Trenggono bahkan mengaku sempat ditanya oleh pengusaha perikanan asal Brasil tentang rendahnya nilai industri perikanan Indonesia.

"Dia nanya kenapa cuma 5% dari produksi nasional. Saya sambil malu-malu, ya karena konsumsi lokal kita tinggi. Terus dia tanya balik yang saya gelagapan jawab, 'ada nggak satu perusahaan yang valuasinya lebih dari US$1 miliar?'. Ada mungkin paling tinggi Rp1 triliun, Rp2 triliun. Tapi kalau sampai US$1 miliar di sektor perikanan kayaknya belum pernah tersentuh," ujarnya.

Foto: Presiden Joko Widodo meresmikan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini adalah tambak udang modern pertama sekaligus terbesar di Indonesia. (Dok: KKP) Presiden Joko Widodo meresmikan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini adalah tambak udang modern pertama sekaligus terbesar di Indonesia. (Dok: KKP)

Ia lantas menyoroti Vietnam kini mampu menghasilkan 25 juta ton dari sektor budidaya, jauh di atas Indonesia yang baru sekitar 2 juta ton.

"Vietnam itu budidaya 25 juta ton, sementara tangkapan lautnya cuma 3 juta ton. Lalu kemudian yang lebih aneh lagi, di Timur Tengah ekspornya Vietnam itu mendominasi sementara Indonesia 0," ungkap dia.

Trenggono menuturkan, penguatan sektor budi daya akan dimulai pada 2025 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah 80 tahun sektor ini tidak disentuh dengan baik. Lalu kemudian sudah 80 tahun Indonesia ini merdeka, dia belum disentuh. Kalau ada bantuan, lebih ke ada bantuan sifatnya sporadis, tapi tidak yang berkesinambungan. Maka dari itulah dimulai tahun 2025 ini, dimulai di pemerintahannya Pak Prabowo," ujarnya.

Selain budi daya perikanan, Trenggono juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan budi daya rumput laut. Ia menyebut produksi rumput laut nasional saat ini mencapai 9 juta ton per tahun, menjadikannya komoditas terbesar di sektor kelautan.

"Produksi kita cukup tinggi, rumput laut itu rata-rata di 9 juta ton," sebut dia.

Menurutnya, rumput laut memiliki potensi besar karena bisa dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah.

"Paling besar, tapi kita belum bisa memanfaatkan dengan baik, karena rumput laut ini adalah material hulu yang bisa dikembangkan untuk berbagai macam, bisa untuk pangan, bisa untuk farmasi, dan lain sebagainya. Ini yang kita juga akan menjadi perhatian kita ke depan," kata Trenggono.

Ia menegaskan, pengembangan sektor budi daya, termasuk rumput laut, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut.

"Tapi yang pasti, yang kami lakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita beresin dulu soal bagaimana daya dukung alam atau lingkungan ini terjaga dengan baik. Sehingga laut kita menjadi laut yang sehat, dan akan berakibat juga secara jangka panjang kepada kehidupan umat manusia yang akan tetap berlanjut," pungkasnya.

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa perekonomian Indonesia tengah melambat ketika ditunjuk menjadi Bendahara Negara oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal September lalu.

Purbaya mengatakan perlambatan ini dibarengi dengan kebijakan yang tidak terlalu akurat. Contohnya adalah kebijakan pajak. Pada saat ekonomi sedang turun, seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan yang countercyclical. Namun, ketika ekonomi melemah, kebijakannya justru procyclical atau melawan siklus bisnis.

"Jadi ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenakan pajak dimana-mana semuanya buka countercyclical, itu pro," ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, Selasa (28/10/2025).

Atas dasar ini, dia memilih tidak menaikkan pajak karena tidak ada gunanya. Kebijakan yang dia pilih justru procyclical dengan mengoptimalkan semua uang pemerintah yang ada.

"Untungnya saya ga sebodoh itu agak pintar dikit lah kebijakan procyclical yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada," paparnya.

Dia pun melihat ternyata uang pemerintah yang disimpan di dalam bank sentral banyak sekali, hingga Rp 400 triliun - Rp 500 triliun. Dari total tersebut, Purbaya mengeluarkan Rp 200 triliun dan menempatkannya di Himbara. Inilah yang menjadi alasan dirinya mengambil kebijakan tersebut.

"Saya balikin Rp 200, orang bilang itu langkah luar biasa, padahal itu gampang ga mikir," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia Bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Kembali menyelenggarakan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, INDEF dengan tema "Resiliensi Ekonomi Domestik Sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia".

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, Ide, dan gagasan terbaru yang disampaikan oleh para ekonom kepada pemerintah baru sebagai strategi atas perbaikan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang. Forum ini akan mengangkat empat isu utama yang meliputi kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi industri & UMKM, penguatan SDM & perlindungan sosial, serta reformasi fiskal, moneter, dan stabilitas keuangan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 menyampaikan Visi Besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk mendorong Pendikan Bermutu Untuk Semua sebagai strategi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas layanan pendudukan dari Schooling menjadi Learning melalui pendidikan non-formal baik penyetaraan seperti Paket A, Paket B, Paket C termasuk penyelenggaraan homeschooling untuk memberikan keleluasaan bagi siswa untuk meraih pendidikan.

Mu'ti juga menyebutkan pada dasarnya angka putus sekolah tidak melulu masalah ekonomi, sebagian masalah kultural misal pernikahan dini hingga kondisi geografis suatu wilayah yang tidak memungkinkan diselenggarakannya sekolah formal.

Dalam upaya meningkatkan skill pelajar RI, Kemendikdasmen mempunyai 4 strategi yakni SMK 4 Tahun untuk mempersiapkan siswa masuk dunia kerja, program SMK berbasis keunggulan lokal, kemitraan sekolah dengan industri terhadap kebutuhan skill tertentu atau strategi tailor-made serta kerjasama calon tenaga kerja ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidik/guru, Kemendikdasmen melakukan 3 strategi lewat pemenuhan kualifikasi Pendidikan guru lewat beasiswa ke 12.500 guru, program PPG dalam maupun pra-jabatan dan pelatihan guru yang berkesinambungan.

Selengkapnya simak dialog Ekonom Senior INDEF, Aviliani dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti dalamSarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 28/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia Bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Kembali menyelenggarakan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, INDEF dengan tema "Resiliensi Ekonomi Domestik Sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia".

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, Ide, dan gagasan terbaru yang disampaikan oleh para ekonom kepada pemerintah baru sebagai strategi atas perbaikan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang. Forum ini akan mengangkat empat isu utama yang meliputi kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi industri & UMKM, penguatan SDM & perlindungan sosial, serta reformasi fiskal, moneter, dan stabilitas keuangan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 menyampaikan Visi Besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk mendorong Pendikan Bermutu Untuk Semua sebagai strategi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas layanan pendudukan dari Schooling menjadi Learning melalui pendidikan non-formal baik penyetaraan seperti Paket A, Paket B, Paket C termasuk penyelenggaraan homeschooling untuk memberikan keleluasaan bagi siswa untuk meraih pendidikan.

Mu'ti juga menyebutkan pada dasarnya angka putus sekolah tidak melulu masalah ekonomi, sebagian masalah kultural misal pernikahan dini hingga kondisi geografis suatu wilayah yang tidak memungkinkan diselenggarakannya sekolah formal.

Dalam upaya meningkatkan skill pelajar RI, Kemendikdasmen mempunyai 4 strategi yakni SMK 4 Tahun untuk mempersiapkan siswa masuk dunia kerja, program SMK berbasis keunggulan lokal, kemitraan sekolah dengan industri terhadap kebutuhan skill tertentu atau strategi tailor-made serta kerjasama calon tenaga kerja ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidik/guru, Kemendikdasmen melakukan 3 strategi lewat pemenuhan kualifikasi Pendidikan guru lewat beasiswa ke 12.500 guru, program PPG dalam maupun pra-jabatan dan pelatihan guru yang berkesinambungan.

Selengkapnya simak dialog Ekonom Senior INDEF, Aviliani dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti dalamSarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 28/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia Bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Kembali menyelenggarakan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, INDEF dengan tema "Resiliensi Ekonomi Domestik Sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia".

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, Ide, dan gagasan terbaru yang disampaikan oleh para ekonom kepada pemerintah baru sebagai strategi atas perbaikan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang. Forum ini akan mengangkat empat isu utama yang meliputi kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi industri & UMKM, penguatan SDM & perlindungan sosial, serta reformasi fiskal, moneter, dan stabilitas keuangan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 menyampaikan Visi Besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk mendorong Pendikan Bermutu Untuk Semua sebagai strategi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas layanan pendudukan dari Schooling menjadi Learning melalui pendidikan non-formal baik penyetaraan seperti Paket A, Paket B, Paket C termasuk penyelenggaraan homeschooling untuk memberikan keleluasaan bagi siswa untuk meraih pendidikan.

Mu'ti juga menyebutkan pada dasarnya angka putus sekolah tidak melulu masalah ekonomi, sebagian masalah kultural misal pernikahan dini hingga kondisi geografis suatu wilayah yang tidak memungkinkan diselenggarakannya sekolah formal.

Dalam upaya meningkatkan skill pelajar RI, Kemendikdasmen mempunyai 4 strategi yakni SMK 4 Tahun untuk mempersiapkan siswa masuk dunia kerja, program SMK berbasis keunggulan lokal, kemitraan sekolah dengan industri terhadap kebutuhan skill tertentu atau strategi tailor-made serta kerjasama calon tenaga kerja ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidik/guru, Kemendikdasmen melakukan 3 strategi lewat pemenuhan kualifikasi Pendidikan guru lewat beasiswa ke 12.500 guru, program PPG dalam maupun pra-jabatan dan pelatihan guru yang berkesinambungan.

Selengkapnya simak dialog Ekonom Senior INDEF, Aviliani dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti dalamSarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, CNBC Indonesia (Selasa, 28/10/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui lelang hanya menguntungkan perusahaan besar.

Ditambah lagi, sebagian perusahaan besar itu berkantor di Jakarta, sehingga menurutnya inimembuat daerah penghasil tambang hanya menjadi 'penonton' di wilayahnya sendiri.

Oleh karena itu, kini pemerintah menginisiasi untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara prioritas sesuai dengan aturan kepada UMKM, Koperasi, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan.

"Contoh IUP-IUP semua sekarang dulu didapatkan lewat tender. Dan yang dapat itu lagi, itu lagi. Dan sebagian besar kantornya di Jakarta. Saya sebagai mantan pengusaha daerah merasa ini gak adil. Kita ubah undang-undang benar Pak. Kita kasih porsi untuk orang daerah. Untuk BUMD, Koperasi, UMKM. Kita jadikan orang daerah itu jadi tuan negerinya. Jangan jadi penonton ketika investasi masuk," jelas Bahlil di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sebagaimana diketahui, untuk mendukung pengelolaan pertambangan kepada UMKM, Koperasi hingga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni sama saat tanggal ditetapkan Presiden, 11 September 2025.

Pada PP No.39 tahun 2025 ini pertamanya yaitu mengubah terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara yang dapat dilakukan secara lelang dan pemberian prioritas.

Adapun untuk pemberian prioritas kini ditujukan untuk:

a. Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah (UKM), tau Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

b. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Shasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, serta meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi.

c. BUMN dan Badan Usaha Shasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP mineral logam dan batu bara dengan cara prioritas paling sedikit memuat:

a. Lokasi WIUP

b. Luas WIUP

c. Jenis Komoditas

Sementara untuk WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 17 PP No.39 tahun 2025.

Sementara pada aturan sebelumnya, hanya disebutkan bahwa WIUP mineral logam dan batu bara diperoleh dengan cara lelang. Pada aturan sebelumnya, tak ada pemberian secara prioritas untuk WIUP.

Sedangkan untuk WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Artinya, tidak ada perubahan.

Luas Wilayah Tambang

Di dalam PP anyar tersebut juga diatur mengenai luasan lahan tambang yang dapat digarap oleh Koperasi dan Badan Usaha Kecil-Menengah, Organisasi Masyarakat (Ormas), BUMN-BUMD dan Badan Usaha Swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Berikut bunyinya:

Pasal 26F Ayat (1):

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)Mineral logam atau WIUP Batu bara untuk Koperasi dan Badan Usaha kecil dan menengah diberikan:

a. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (2):

(2) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (3):

(3) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, diberikan:

a. Paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Pasal 26 F ayat (4):

(4) Luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara untuk BUMN dan Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi, diberikan:

a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral logam; atau

b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batu bara.

Selain itu, di aturan baru ini, di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

BUMN, BUMD, Koperasi, atau Badan Usaha penerima WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) mengajukan permohonan IUPK kepada Menteri melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B

Permohonan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A untuk:

a. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara prioritas wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

b. Koperasi wajib mengajukan permohonan penerbitan IUPK dengan memenuhi persyaratan:

1. administratif meliputi:

a) surat permohonan;

b) NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau

Batu bara;

c) susunan pengurus Koperasi;

d) daftar anggota Koperasi;

2. teknis meliputi:

a) daftar tenaga kerja di bidang Pertambangan;dan

b) surat pernyataan dari pengurus Koperasi mengenai kepemilikan ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman;

3. lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

4. finansial meliputi:

a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;

b) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; dan

c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Badan Usaha kecil dan menengah wajib mengajukan permohonan penerbitan IUPK dengan memenuhi persyaratan:

1. administratif meliputi:

a) surat permohonan;

b) NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batu bara;

c) susunan pengurus; dan

d) daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha.

2. teknis meliputi:

a) daftar tenaga kerja di bidang Pertambangan; dan

b) surat pernyataan dari pengurus mengenai kepemilikan ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman.

3. lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

4. finansial meliputi:

a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;

b) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi; dan

c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.