Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam, resmi menjadi pemegang saham signifikan di PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK).

Berdasarkan laporan kepemilikan saham yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Haji Isam melaporkan telah memborong 6.836.867.700 (6,83 miliar) saham PACK. Transaksi ini dilakukan pada Rabu, 13 Mei 2026.

Sebelum transaksi tersebut, kepemilikan saham Haji Isam di emiten tambang nikel itu tercatat nihil atau 0%. Alhasil, dengan rampungnya transaksi, dia kini menguasai 21,12% dari total saham beredar PACK.

Dilihat dari harga pelaksanaan, Haji Isam membeli saham PACK di harga Rp137 per lembar. Dengan demikian, total nilai investasi yang dikucurkan untuk mencaplok 21,12% saham perusahaan ini mencapai sekitar Rp936,65 miliar.

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk investasi," demikian tertulis dalam laporan kepemilikan saham yang dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Adapun status kepemilikan saham tersebut diklasifikasikan sebagai kepemilikan tidak langsung. Meski menguasai lebih dari 20% saham, laporan tersebut menyatakan bahwa Haji Isam tidak bertindak sebagai pengendali perusahaan.

Sementara itu, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 30 April 2026, PT Eco Energi Perkasa tercatat menjadi pemegang saham pengendali PACK dengan kepemilikan 19,97 miliar saham atau setara dengan 61,71%.

Selanjutnya, DBS Bank Ltd tercatat menggenggam 1,75 miliar saham (5,41%), sementara kepemilikan masyarakat mencapai 10,59 miliar saham (32,7%).

Di lantai bursa, saham PACK bertengger di level Rp312 per saham hingga penutupan perdagangan Rabu (13/5/2026). Banderol tersebut mencerminkan lonjakan sebesar 70,33% sepanjang tahun berjalan atau year to date (YtD), serta menguat 38,05% dalam kurun satu bulan terakhir.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan melanjutkan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa RUPS.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan OJK masih melihat situasi dan kondisi saat ini, dan tetap membuka kesempatan untuk melanjutkan kebijakan buyback tanpa RUPS.

“Tentu pada saatnya [akan dicabut]. Ini bukan peraturan yang bersifat permanen,” ujar Hasan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Hasan, meskipun kebijakan buyback tanpa RUPS ini berakhir pada bulan ini, selama peraturan OJK belum dicabut, maka kebijakan tersebut masih berlaku dan diizinkan.

Sebagaimana diketahui, OJK menetapkan kebijakan buyback tanpa RUPS pada 18 Maret 2025 hingga 18 Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada Maret 2025 lalu. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan 6 bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK, atau hingga 18 September 2025.

Sebelumnya, pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal Surat yang dikeluarkan oleh OJK.

OJK menjelaskan opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh OJK di Sektor Pasar Modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi Emiten untuk menstabilkan Harga Saham dalam Kondisi Volatilitas Tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sebagaimana diketahui, salah satu emiten yang melakukan buyback adalah PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). Manajemen BUKA dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya menjelaskan BUKA memiliki sisa dana untuk melakukan buyback sebesar Rp280,99 miliar dan belum melampaui batasan maksimum dalam pelaksanaan buyback.

“Jumlah nilai keseluruhan buyback diperkirakan sebesar-besarnya Rp280,99 miliar, yang merupakan sisa dari dana yang dialokasikan untuk buyback sebelumnya,” tutur manajemen BUKA.

Menurut manajemen, langkah buyback ini diambil untuk menjaga kestabilan antara fundamental perseroan dan fluktuasi kondisi pasar saat ini, serta tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terus terjaga dalam mendukung usaha perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Adapun buyback ini akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah keterbukaan informasi ini, terhitung tanggal 9 Februari 2026 hingga 8 Mei 2026.

Pada buyback sebelumnya, BUKA melakukan buyback saham dan menganggarkan dana Rp420,79 miliar. Buyback tersebut berlangsung sejak 24 Oktober 2025 sampai 23 Januari 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan temuan berupa modus keuntungan tidak sah atau illegal gain dari insider trading dalam perkembangan kasus manipulasi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan, penyidik menemukan adanya praktik mendapatkan keuntungan saham yang tidak sah (illegal gain) yang diperoleh dari skema manipulasi harga.

Skema manipulasi harga tersebut dilakukan oleh beneficial owner PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) yaitu ASS yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Keuntungan yang didapatkan tersangka saat ini masih belum terealisasi sepenuhnya dengan nilai pasti yang masih dalam proses audit.

Tersangka diketahui belum dapat menjual posisi saham atau exit dari saham BEBS.

Hal ini karena sejak awal kepemilikan saham tercatat melalui nominee perusahaan dan perorangan adalah sebesar 98,5 persen dari seluruh saham IPO.

"Berdasarkan REPO (Repurchase Agreement) kepada PT Pendanaan Efek Indonesia, tersangka ASS mendapatkan dana segera senilai Rp 70 miliar," kata dia dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/3/2026).

Ia menambahkan, manipulasi harga yang dilakukan ASS dilakukan dengan menggunakan puluhan akun melalui tim trading yang dibentuk.

Kenaikan harga saham BEBS terjadi karena adanya transaksi jual beli antar akun yang sebelumnya dibentuk tersebut.

Dengan begitu, harga saham yang semula Rp 100 saat IPO dapat menjadi puncaknya di sekitar Rp 7.250.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

"Beberapa tim trading mengakui mendapatkan keuntungan pribadi yang sangat besar," imbuh dia.

Daniel menceritakan, tim trading bernama AF disebut mendapatkan keuntungan mencapai Rp 25 miliar dan AI yang mengantongi Rp 3 miliar.

Kendati demikian, aset-aset tersebut kemudian dirampas kembali secara paksa oleh tersangka ASS.

"Pada saat harga saham BEBS mencapai all time high, maka valuasi saham BEBS yang beredar senilai Rp 14,5 triliun, yaitu terdiri dari 2 miliar lembar saham dengan harga Rp 7.290," ucap Daniel.

Ada kerugian pihak sekuritas

Daniel mengungkapkan, terdapat anomali dalam peristiwa ini karena adanya kerugian dari pihak sekuritas.

Kerugian terjadi karena adanya kemacetan pembayaran atau gagal bayar atas fasilitas limit trading yang diberikan oleh sekuritas kepada tersangka ASS dan nominee-nominee lainnya.

PT MA diketahui memberikan fasilitas limit trading yang melebihi batas normal, sehingga terdapat outstanding utang nasabah yang mencapai kurang lebih Rp 600 miliar.

Limit trading tersebut menyebabkan tersangka ASS leluasa untuk melakukan manipulasi harga atau menggoreng saham BEBS.

"Pada akhirnya tersangka ASS tidak melakukan pembayaran transaksi menggunakan fasilitas limit trading kepada PT MA. Sementara itu pihak PT MA harus segera melakukan pembayaran transaksi ke rekening KPEI," terang dia.

SHUTTERSTOCK/SHUTTER_O Ilustrasi saham, pergerakan saham.

Lebih lanjut, Daniel mengungkapkan, pihaknya juga menemukan dana IPO fiktif sebesar Rp 190 miliar yang seharusnya digunakan sesuai prospektus seperti pembelian tanah dan alat berat.

Sebaliknya, dana ini justru digunakan untuk melunasi pinjaman bridging loan di Bank V. Dengan demikian, penggunaan dana tersebut terindikasi sebagai rekayasa.

Sebelumnya, kantor Mirae Asset Sekuritas digeledah karena Tim Penyidik OJK membutuhkan barang bukti untuk mengusut indikasi tindak pidana yang dilakukan PT Mirae Asset Sekuritas dan PT Berkah Beton Sadaya (BEBS) di sektor pasar modal.

Keduanya diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tepatnya pada Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 dan Pasal 104 juncto Pasal 91.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan, sebelum melakukan penggeledahan, Tim Penyidik OJK menduga Mirae Asset Sekuritas tidak melaporkan pihak afiliasi yang menerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Sekuritas juga diduga menyampaikan laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu atau dalam kasus ini 'menggoreng' saham BEBS demi kepentingan golongan tertentu.

Atas praktik manipulasi harga saham ini, OJK memperkirakan nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 14,5 triliun.

Ismail mengungkapkan, modus goreng saham ini berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," ungkap dia.

Pelanggaran dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu ini diduga dilakukan para tersangka dalam kurun waktu dua tahun selama 2020 hingga 2022.

Atas pelanggaran tersebut, OJK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu pemilik PT BEBS berinisial ASS dan mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas berinisial MWK.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua dari tiga kasus emiten di pasar modal yang diumumkan tengah ditelisik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktik manipulasi harga saham alias 'saham gorengan' terkait dengan pengusaha asal Subang, Asep Sulaeman Sabanda (ASS).

OJK menemukan indikasi pelanggaran pasar modal yang melibatkan puluhan nominee terhadap saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS). Sebelumnya penyelidikan juga dilakukan dalam kasus PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Dalam penyelidikan terbaru itu, OJK membekukan perdagangan saham BEBS yang terindikasi saham gorengan dengan nilai keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengungkapkan bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023.

”Nilainya total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Nilai Rp14,5 triliun dihitung OJK berdasarkan valuasi saham BEBS. Penyidik menggunakan asumsi 2 miliar lembar saham dikalikan dengan harga tertinggi BEBS Rp7.250 per saham. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan jumlah saham BEBS yang beredar di publik mencapai sedikitnya 28,30 miliar lembar.

Secara historis, pada 2022 BEBS melakukan stock split dengan rasio 1:5. Setelah aksi korporasi itu, harga saham berada di kisaran Rp1.400 per lembar. Sepanjang periode 2021—2023, harga saham BEBS sempat melonjak signifikan. Dalam lima tahun terakhir, saham ini pernah terbang hingga 1.350 persen ke level Rp1.450. Namun, memasuki paruh kedua 2023 hingga kini, harga sahamnya merosot tajam ke level Rp5 per lembar.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Selain dugaan manipulasi informasi, penyidik juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," imbuhnya.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, OJK melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Langkah ini disebut sebagai bentuk ketegasan regulator dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dugaan tersebut terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi itu disebut melibatkan pihak sekuritas.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, perbankan, nominee, dan pihak terkait lainnya. OJK menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Menanggapi penggeledahan tersebut, manajemen PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dijalankan OJK dan Bareskrim Polri. Perusahaan mengonfirmasi menerima kunjungan aparat berwenang di kantor pusatnya di SCBD untuk keperluan klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis manajemen dalam keterangan resmi.

Manajemen juga memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu operasional perusahaan. Layanan transaksi nasabah disebut tetap berjalan normal.

Sebagai catatan, pada 2024 lalu Mirae dan Asep Sulaeman terlibat saling gugatan terkait saham BEBS. Dalam perkara tersebut, pihak Mirae memenangkan gugatan di pengadilan.

Dalam perkembangan terpisah, Ismail menyampaikan OJK juga menelisik emiten lain yang terafiliasi dengan ASS, yakni PT Indo Pureco Pratama Tbk.. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember periode 2021–2023.

OJK mengenakan denda Rp4,62 miliar kepada IPPE atas kesalahan penyajian saldo aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang bersumber dari dana hasil IPO. Selain itu, OJK menjatuhkan denda Rp840 juta kepada Syahmenan dan Kemas Najiburrahman selaku direksi periode 2021–2023 karena ketidaksesuaian pengakuan aset tersebut.

Sanksi juga diberikan kepada Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan masing-masing sebesar Rp265 juta. Kantor akuntan publik tersebut turut dikenai denda Rp525 juta.

Terkait proses IPO, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT KGI Sekuritas Indonesia berupa denda Rp3,4 miliar dan pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun. Direktur Utama KGI Sekuritas Indonesia, Antony, juga dikenai denda Rp650 juta serta larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan daftar emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau highconcentration shareholder list. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi mengenai afiliasi tersembunyi di balik angka free float.

Penjabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan menggunakan metodologi khusus untuk memetakan keterkaitan antarpemilik saham, baik secara individu maupun entitas.

Hasan menambahkan, transparansi ini krusial untuk memitigasi risiko konsentrasi bagi investor. Melalui daftar tersebut, publik disebut dapat menilai apakah saham yang mereka pegang benar-benar tersebar di masyarakat atau terkunci pada pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali.

“Kalau publik tidak tahu, mungkin seolah-olah free float-nya besar. Nanti, setelah daftar ini diterbitkan, kami harapkan menjadi terbuka bahwa untuk saham tersebut, misalnya, terkonsentrasi atau potensi afiliasi antarpemiliknya besar,” ujar Hasan saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kebijakan ini juga menjadi respons terhadap keresahan penyedia indeks global seperti MSCI. Selama ini, sejumlah saham berbobot besar di indeks seringkali sulit diperoleh di pasar reguler karena terkonsentrasi pada pihak yang tidak bersedia menjual, meskipun secara administratif tercatat sebagai free float.

“Memang mereka juga sensitif terhadap informasi ini. Karena ingat, kaidah dia [MSCI] kan investability. Jadi dia tidak mau investornya masuk dalam indeks dan bobotnya besar, kemudian sulit untuk mendapatkan barang,” kata Hasan.

Meskipun merupakan keputusan mandiri untuk meningkatkan kredibilitas bursa, Hasan menyebut pihak MSCI menyambut baik tambahan transparansi tersebut. OJK menilai praktik ini telah diadopsi di beberapa bursa global dan terbukti efektif meningkatkan kepercayaan investor institusi internasional.

Dengan rilis daftar tersebut nantinya, Hasan menyatakan investor diharapkan memiliki basis data yang lebih kuat untuk mengambil keputusan investasi dan menghindari jebakan likuiditas semu pada saham-saham tertentu.

Di sisi lain, OJK menargetkan mayoritas emiten sudah dapat memenuhi ketentuan minimum saham publik atau free float sebesar 15% pada tahun pertama pemberlakuan aturan baru.

Hasan menjelaskan saat ini persentase emiten yang memenuhi ambang batas baru berada di kisaran 60%. Melalui revisi Peraturan I-A, otoritas membidik peningkatan jumlah emiten yang patuh secara signifikan.

“Dari total existing emiten saat ini, di akhir tahun pertama kami harapkan 70%—75% sudah mencapai minimum 15%. Peningkatan ini akan dilakukan secara bertahap sampai tahun ketiga,” pungkasnya.

Hasan merinci, dari sekitar 960 emiten yang tercatat, proses penyesuaian porsi saham publik akan dilakukan dengan mempertimbangkan daya serap pasar.

OJK, lanjutnya, juga akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di sisi suplai serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur kapasitas industri dalam menyerap peningkatan jumlah saham beredar tersebut.

Dalam aturan yang sedang difinalisasi ini, emiten diberikan waktu maksimal tiga tahun untuk mencapai target 15%. Namun, Hasan menyatakan OJK akan tetap melakukan evaluasi untuk melihat hambatan di tiap perusahaan terbuka.

“Nanti akan ada milestone pencapaian di tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan ketiga. Setelah itu ada exit policy yang nanti kami lihat sesuai dengan kemampuan dan daya serap pasar,” pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. (AMOR) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai maksimal mencapai Rp7 miliar. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang serta prospek perseroan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi.

Sekretaris Perusahaan AMOR Arief Wana menjelaskan pembelian kembali saham tersebut akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait buyback saham.

“Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia,” ujar Arief dalam keterbukaan informasi, Kamis (29/1/2026).

Adapun periode pembelian kembali saham akan dimulai pada 30 Januari hingga 30 April 2026, namun dapat berakhir lebih awal apabila program buyback telah terealisasi sepenuhnya. Pelaksanaan buyback wajib diselesaikan paling lambat tiga bulan sejak tanggal keterbukaan informasi, sesuai ketentuan POJK 2/2013.

Dalam rencana tersebut, perseroan mengalokasikan dana maksimal sebesar Rp7 miliar, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan buyback. Arief menegaskan, jumlah saham yang dibeli kembali tetap memperhatikan batas maksimum kepemilikan saham treasuri serta ketentuan jumlah saham beredar sebagaimana diatur dalam POJK 29/2023.

Manajemen AMOR menilai program buyback saham ini sejalan dengan valuasi perseroan yang saat ini berada di bawah rata-rata historisnya. Oleh karena itu, buyback dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan modal sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.

“Pelaksanaan program pembelian kembali saham dilakukan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang serta prospek Perseroan, sekaligus menjaga keselarasan antara kondisi pasar dan kinerja fundamental Perseroan,” kata Arief.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan menilai pelaksanaan buyback tidak akan berdampak material terhadap pendapatan maupun pembiayaan operasional. Hal tersebut ditopang oleh kondisi permodalan dan arus kas internal perseroan yang dinilai memadai.

Menurut Arief, buyback saham justru berpotensi memberikan dampak positif terhadap laba per saham (earnings per share/EPS) setelah program tersebut direalisasikan secara penuh, tanpa mengganggu keberlangsungan usaha perseroan.

Pembelian kembali saham akan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK 29/2023. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, perseroan akan menunjuk satu perantara pedagang efek untuk melaksanakan buyback. Setiap perkembangan pembelian kembali saham juga akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber dana untuk pelaksanaan buyback seluruhnya berasal dari kas internal perseroan dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulator. Setelah periode pembelian kembali berakhir, perseroan dapat mengalihkan saham hasil buyback dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK 29/2023.

Di lantai Bursa, saham AMOR terantau menguat 2,15% atau 8 poin ke level Rp380 per lembar pada penutupan perdagangan Kamis (29/1/2026). Dalam 6 bulan terakhir, emiten manajemen investasi tersebut telah anjlok 26,21%.