Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan mulai 12 Mei 2026 mendatang.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), manajemen INRU menyatakan telah melakukan sosialisasi kebijakan PHK terhadap karyawan perseroan pada 23 April–24 April 2026.

“Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, manajemen Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa PHK dilakukan sebagai akibat dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

Terkait dengan dampak keputusan ini, Toba Pulp Lestari mengetahui adanya potensi timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial dari karyawan yang terkena PHK.

Namun, manajemen INRU menyatakan tidak ada dampak dari sisi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan PBPH oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu.

Hal ini termaktub dalam salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemerintah tersebut diambil terhadap 28 perusahaan termasuk Toba Pulp terkait bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait dengan isu yang mengaitkan dirinya dengan kepemilikan saham pada PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Adapun, Toba Pulp Lestari (TPL) tengah menjadi sorotan karena disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menyebabkan kerusakan hutan hingga menimbulkan bencana di Sumatra Utara.

Luhut membantah bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan PT TPL. Bahkan, dia justru mengaku menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Dia pun menantang pihak-pihak yang menudingnya memiliki saham di PT TPL untuk menunjukkan buktinya. Dia menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya memiliki saham di perusahaan miliknya yakni PT Toba Sejahtera.

"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? tunjukin! saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya di PT Toba Sejahtera. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP [izin usaha pertambangan] yang saya dapat tahun 2003 atau 2004. IUP batu bara di Kutai Kertanegara," kata Luhut dikutip dari akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, Selasa (13/1/2026).

Luhut kemudian menceritakan awal mula mengetahui soal PT TPL dari adanya aksi demo masyarakat setempat yang menolak keberadaan perusahaan tersebut karena dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

"Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saat mengemban amanah sebagai Menperindag pada era Presiden Gus Dur tahun 2001, saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau. Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa perusahaan pengolahan kayu tersebut sebenarnya sempat ditutup sementara pada 19 Maret 1999 atau saat era Presiden BJ Habibie. Namun, pada 19 November 2000, perusahaan tersebut kembali beroperasi dan berganti nama dari semula PT Inti Indorayon Utama menjadi PT Toba Pulp Lestari.

Mantan Menko Marves ini pun juga mengatakan bahwa dampak dari kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara dapat disaksikan melalui foto satelit. Menurutnya, PT TPL memiliki andil besar terhadap kerusakan hutan di wilayah Tapanuli, Sumut.

"Foto satelit kan nanti bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah melaporkan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan mengusulkan agar negara mengambil alih lahan yang dikuasai PT TPL.

"Waktu saya menghadap Presiden, saya laporkan kepada beliau bahwa menurut saya karena sekarang bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk hortikultura di Humbang Hasunduran, ya sekalian saja pak di-relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana. Jadi menurut saya sudah tidak ada gunanya lagi Toba Pulp di situ, sudah nggak benar," ucap Luhut.

Luhut juga menyarankan agar Presiden Prabowo untuk sebaiknya mencabut izin usaha PT TPL. Selain itu, dia mengimbau agar pejabat-pejabat atau pihak terkait lainnya untuk tidak

"Masak kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana. Ya ngga benerlah. Saya setuju banget dengan presiden, itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita, bawa duitnya ke luar. Lalu apa yang kita dapat? ya kerusakan ini yang kita dapat. Tapi saya juga mengimbau pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong juga. Pakai data, ada ngga datanya, jangan asal nuduh, kampungan itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian perdagangan sementara atau suspensi terhadap lima saham sekaligus mulai perdagangan hari ini, Kamis (18/12/2025).

lima saham yang mengalami suspensi ialah PT Surya Permata Andalan Tbk. (NATO), PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM), PT Metro Healthcare Indonesia Tbk. (CARE), PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) dan PT Esta Multi Usaha Tbk. (ESTA).

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A. mengatakan suspensi terhadap lima saham tersebut dilakukan seiring dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Yulianto dan Pande menyampaikan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham NATO, SSTM, CARE, ALII, dan ESTA di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

Berdasarkan data BEI, saham NATO melejit dalam sebulan terakhir dari posisi Rp147 pada 18 November 2025 ke posisi Rp316 per saham pada 17 Desember 2025. Artinya, saham NATO melonjak 114,97% dalam sebulan.

Sementara itu, saham ALII terpantau melonjak 87,90% dalam sebulan ke posisi Rp1.165 per saham hingga 17 Desember 2025. Pada saat yang sama, saham ESTA melejit dari posisi Rp270 pada 18 November 2025 ke posisi Rp404 per saham pada 17 Desember 2025 atau naik 49,63% dalam sebulan.

BEI Suspensi Saham Toba Pulp Lestari (INRU)

Selain lima saham di atas, BEI juga melakukan suspensi atas saham PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sebelumnya, operasional bisnis INRU berhenti imbas pemerintah menangguhkan izinnya.

Berdasarkan pengumumannya, BEI menjelaskan bahwa sehubungan dengan adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha INRU akibat penghentian sementara kegiatan operasional perseroan oleh pemerintah, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek INRU di seluruh pasar.

Penghentian sementara efek INRU berlaku terhitung sejak sesi II perdagangan pada Rabu, 17 Desember 2025 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

"Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan," tulis Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A. dalam pengumumannya pada Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan data BEI, harga saham INRU sebelum dihentikan sementara melorot 0,84% ke level Rp590 per lembar. Harga saham INRU sendiri telah anjlok 11,28% dalam sepekan perdagangan terakhirnya.

Meski begitu, harga saham INRU masih di zona hijau, menguat 28,26% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau suspensi saham PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sebelumnya, operasional bisnis INRU berhenti imbas pemerintah menangguhkan izinnya.

Berdasarkan pengumumannya, BEI menjelaskan bahwa sehubungan dengan adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha INRU akibat penghentian sementara kegiatan operasional perseroan oleh pemerintah, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek INRU di seluruh pasar.

Penghentian sementara efek INRU berlaku terhitung sejak sesi II perdagangan pada Rabu, 17 Desember 2025 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

"Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan," tulis Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A. dalam pengumumannya pada Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan data BEI, harga saham INRU sebelum dihentikan sementara melorot 0,84% ke level Rp590 per lembar. Harga saham INRU sendiri telah anjlok 11,28% dalam sepekan perdagangan terakhirnya.

Meski begitu, harga saham INRU masih di zona hijau, menguat 28,26% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

INRU sendiri telah mengumumkan untuk menghentikan kegiatan operasional pabrik dan seluruh penebangan serta pengangkutan kayu pada pekan lalu (11/12/2025) setelah menerima surat dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatra Utara.

Dalam keterbukaan informasi, Toba Pulp Lestari menyebutkan telah menerima surat tertanggal 8 Desember 2025 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan mengenai penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Selain surat dari Kementerian Kehutanan, INRU juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatra Utara tertanggal 10 Desember 2025, yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR). “..sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem,” tulis manajemen.

Meski menghentikan sementara kegiatan operasional pabrik dan pemanenan kayu yang bergantung pada penatausahaan kayu dan pasokan PKR, perseroan menyatakan pemeliharaan aset pabrik, perawatan tanaman, serta aktivitas operasional esensial lainnya tetap berjalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesiapan operasional sampai kebijakan pemerintah dipulihkan.

INRU juga memastikan tidak terdapat risiko hukum dari penghentian operasional ini karena dilakukan sebagai sebagai bentuk kepatuhan atas instruksi pemerintah pusat dan daerah. Meski demikian, Toba Pulp Lestari tidak memungkiri terdapat dampak terhadap kondisi keuangan dari berhentinya operasional.

“Terdapat potensi penundaan penerimaan pendapatan selama periode penangguhan operasional,” tulis manajemen.

Selain itu, manajemen menilai penangguhan sementara ini dapat berdampak pada aktivitas ekonomi sekitar, seperti kepada pemasok, kontraktor, pelaku UMKM, jasa transportasi, dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas Toba Pulp Lestari.

Oleh karena itu, Toba Pulp Lestari menyebutkan akan mengambil langkah mitigasi sosial-ekonomi bersama Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan, serta melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya juga menyebutkan bahwa instansi yang dipimpinnya telah melakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan kepada 11 entitas yang terindikasi melanggar pidana kehutanan dan berkontribusi pada banjir di Sumatra. Salah satu entitas tersebut adalah korporasi dengan inisial PT TPL.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.