#30 tag 24jam
Dedi Mulyadi Wanti-wanti Pemkab Garut Segera Revisi Tata Ruang
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) mendorong Pemkab Garut merevisi tata ruang untuk kembangkan pariwisata, tingkatkan PAD, dan lindungi lingkungan. [223] url asal
#dedi-mulyadi #pemkab-garut #revisi-tata-ruang #pariwisata-garut #potensi-pariwisata #pengembangan-pariwisata #infrastruktur-pariwisata #pendapatan-asli-daerah #pad-garut #sektor-andalan-garut #tata-ke
(Bisnis.Com - Terbaru) 20/02/26 15:22
v/142181/
Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan untuk kemajuan daerah, salah satunya pariwisata.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Garut semakin berupaya mengembangkan sektor pariwisata.
Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, saat menghadiri "Rapat Paripurna Raraga Milangkala Garut Nu Ka-213 Tahun 2026" yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Garut Jl.Kabupaten Nomor 22, Garut Kota.
Hari Jadi ke-213 Kabupaten Garut mengusung tema “Garut Gumiwang Tanjeur Dangiang”, sebagai refleksi kebanggaan dan identitas daerah.
Dikatakan KDM, pariwisata di Kabupaten Garut dapat dijadikan sektor andalan dengan potensi pajak langsung masuk ke daerah. Sektor pariwisata bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, bahkan lebih besar dibandingkan sektor pertambangan.
Meski demikian, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dalam sektor pariwisata di Garut.
“Pengembangan infrastruktur, branding, dan tata kelola lingkungan perlu dibahas untuk meningkatkan daya tarik wisata. Penataan warung, rumah makan, dan kawasan wisata menjadi prioritas agar memiliki ciri khas dan kenyamanan bagi pengunjung,” papar KDM dikutip Kamis (19/2/2026).
Selain mendatangkan PAD, menurut KDM, pengembangan sektor pariwisata perlu diprioritaskan karena tidak merusak alam.
Pihaknya menyarankan perlunya evaluasi dan revisi tata ruang Kabupaten Garut untuk menata zona kawasan pertanian, hortikultura, dan pariwisata. Dengan demikian, kawasan gunung, lembah, lereng, lebih terlindungi sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan.
KDM Mendadak Mau Rombak Tata Ruang Bekasi-Depok, Mengapa?
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) bakal merevisi tata ruang sejumlah daerah di Jabar seperti Bekasi, Depok hingga Bogor. Berikut penjelasannya. [252] url asal
#banjir-bekasi #tata-ruang-bekasi #tata-ruang-depok #tata-ruang-bogor #gubernur-jabar #kdm #dedi-mulyadi #rumah-vertikal #permukiman-vertikal #revisi-tata-ruang #pemprov-jabar #dedi-mulyadi #normalisas
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/01/26 18:30
v/114744/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengungkap rencana merevisi tata ruang di kawasan Bekasi imbas banjir yang belakangan melanda.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) mengungkap pihaknya berencana mengalihkan masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk ke area permukiman vertikal.
"Perumahan di areal padat penduduk Seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen, karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat," jelasnya dalam akun Instagram KDM, dikutip Senin (26/1/2026).
Pada saat yang sama, pihaknya juga menekankan agar masyarakat tidak lagi melakukan pembukaan lahan untuk area permukiman di atas lahan yang semestinya diperuntukkan bagi area persawahan maupun perkebunan.
Selain itu, Pemprov Jabar juga meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan pembangunan area permukiman di sekitar area sempadan sungai.
"Pemprov berkomitmen akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai dan melakukan pembongkaran berbagai bangunan di bantara sungai," tambahnya.
Sebelumnya, Pemprov Jabar juga mengungkap akan mengajukan pencabutan sertifikat pada bangunan dan perumahan yang berada di sempadan dan bantaran sungai pada Kementerian ATR/BPN.
Dedi menyebut, saat ini di wilayah Kali Bekasi tercatat masih ada 27 rumah yang sudah mengantongi sertifikat dan belum bisa dibebaskan lahannya untuk dilakukan relokasi.
Sejalan dengan hal itu, pihaknya segera mengajukan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk menetapkan areal yang terdapat bangunan menjadi daerah sempadan sungai.
"Dengan ditetapkan oleh Menteri PU daerah sempadan sungai, maka seluruh sertifikat yang ada di sempadan sungai itu dicabut oleh Menteri ATR/BPN,” tuturnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)