Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai di tengah situasi Perang Teluk.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan reformasi perlu segera dilakukan Indonesia lantaran tidak ada satu pun pihak yang mengetahui persis kapan konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tersebut akan berakhir.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan subsidi elpiji sebaiknya diarahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah. Umumnya, mereka berprofesi sebagai usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil.

Menurut Said, program untuk 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah tersebut bisa dilaksanakan dengan beberapa opsi teknis, yakni data harus akurat serta penerima manfaat dapat menggunakan biometrik.

Said mengatakan pemerintah India telah menjalankan sistem Asdhaar berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.

Said berpendapat keunggulan sistem tersebut sulit dimanipulasi sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi elpiji melalui rekening penerima dan hanya bisa digunakan untuk transaksi membeli elpiji melalui biometrik.

Pada awal program, lanjut Said, akan dibutuhkan upaya keras, tetapi keberhasilan pendataan tersebut akan memudahkan pemerintah di kemudian hari. Lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang data subsidi elpiji yang terdigitalisasi.

"Di India, dengan penduduknya lebih banyak dan program ini bisa berjalan. Harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," tuturnya.

Said berpendapat sebagai konsekuensi dari kebijakan subsidi elpiji yang tertutup maka penjualan elpiji 3 kilogram di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.

Sementara untuk subsidi solar dan pertalite, kata dia, pendataan barcode melalui aplikasi MyPertamina harus divalidasi ulang.

PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.

Dengan demikian, fokus subsidi bahan bakar minyak (BBM) diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat-alat pertanian dari petani kecil, hingga sepeda motor pelaku UMKM, sehingga kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite.

Selama ini, menurut Said, para pemilik kendaraan roda empat masuk golongan penikmat subsidi yang paling banyak sehingga ke depan bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga berpelat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat, guna menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi.

Di sisi lain, Ketua Banggar mengingatkan para penikmat subsidi listrik juga perlu divalidasi ulang oleh PT Pembangkit Listrik Negara PLN (Persero).

Dia mengatakan PLN dapat melakukan integrasi data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga desil masyarakat yang lebih sejahtera bisa naik dan diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 Volt Ampere ke bawah.

"Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA ke bawah," ucap Said.

Sejalan dengan langkah itu, lanjut dia, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap, sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, yakni menggunakan elpiji subsidi atau kompor listrik.

Dengan begitu, dia menyampaikan PLN dapat mengurangi biaya kompensasi listrik masyarakat yang berada di desil 7–10, yaitu kelompok rumah tangga yang berada dalam 30 persen sampai 40 persen tertinggi atau lebih sejahtera.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,

Jakarta (ANTARA) - Konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dinilai menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi dan memperluas insentif energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurut ekonom konstitusi Defiyan Cori, perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia.

"Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Situasi tersebut, lanjutnya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain risiko pasokan, tambahnya perang juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data menunjukkan, alokasi subsidi energi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pada 2021 tercatat Rp131,5 triliun meningkat dari Rp95,7 triliun pada 2020.

Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp157,6 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar untuk subsidi BBM dan LPG impor.

Sementara itu, pada 2024, lanjutnya, alokasi subsidi energi mencapai Rp203,4 triliun, dengan Rp114 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.

Di tahun 2025 juga sama, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi dalam APBN 2025 sejumlah Rp394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibanding tahun 2024. Jumlah alokasi subsidi BBM dan LPG juga naik Rp900 miliar menjadi Rp204,3 triliun.

"Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG," ujar Desfiyan.

Dia menyatakan, besarnya alokasi subsidi energi berbasis fosil tersebut perlu dievaluasi, terutama di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.

Menurut dia, pemerintah dapat menggeser sebagian subsidi BBM dan LPG impor ke program elektrifikasi, termasuk kompor listrik dan kendaraan listrik.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mempercepat transisi energi baru dan terbarukan melalui program elektrifikasi nasional, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt.

Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Defiyan mengatakan, kebijakan elektrifikasi tersebut perlu didukung dengan perubahan pola subsidi energi agar tidak hanya menjadi respons sementara terhadap konflik geopolitik.

Ia menyarankan, pemerintah memperluas insentif elektrifikasi bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar proses transisi energi berjalan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik

"Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Perang dengan persenjataan modern antara Israel didukung Amerika Serikat (AS) melawan Iran sejak 28 Februari tahun ini belum menunjukkan sinyal kuat segera berhenti. Sejauh ini belum ada gagasan atau pembicaraan awal soal rencana perdamaian atau setidaknya gencatan senjata diantara kedua negara Iran dan Israel.

Masing-masing kubu tetap kokoh dengan pendiriannya untuk melanjutkan aksi perang, meskipun korban nyawa pasukan dan warga sipil terus bertambah. Dorongan adanya dialog internasional oleh lembaga-lembaga internasional mulai mengemuka, tetapi masih jauh dari harapan. Sementara dampak perang terhadap beberapa sektor yaitu pasar energi, keuangan, manufaktur, penerbangan komersial dan pariwisata global terus berlanjut. Kini, ancaman resesi ekonomi global mulai diperbincangkan andai perang berlanjut lebih lama.

Situasi dan kondisi makin memburuk ketika rezim pemerintah Iran memutuskan untuk menutup secara efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran energi paling kritis di dunia. Langkah ini telah membuat sekitar 75% negara Teluk dan ekspor energi minyak dan gas atau migas Irak terdampar, memicu gangguan pasokan terbesar sejak embargo minyak Arab tahun 1973.

ASESMEN RISIKO GLOBAL

Terdapat analisis melalui asesmen atas lamanya konflik di Timur Tengah, dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) global, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi regional. Asesmen ini juga mempertimbangkan guncangan pasokan minyak, Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair (GAC), dan pupuk.

Pasokan minyak sebanyak 15,8 juta barel per hari (sekitar 15% dari produksi minyak global) akan terdampar dan tidak dapat diekspor ke seluruh negara-negara Teluk dan Irak. PDB global akan menyusut pada kisaran 590 miliar dolar AS (setara 0,54% dari PDB global) jika konflik berakhir sekarang. Penyusutan PDB global akan membesar hingga lebih dari 3,5 triliun dolar AS (setara 3,15% dari PDB global) jika perang berlanjut.

Inflasi global berpotensi melonjak seiring meningkatnya biaya energi dan pupuk secara langsung yang berarti kenaikan harga konsumen di seluruh dunia. Kenaikan harga energi global di samping akan memperlambat pertumbuhan ekonomi juga mendongkrak inflasi sehingga perekonomian akan memasuki fase stagflasi.

Di satu sisi negara-negara produsen dan pengekspor migas di kawasan Teluk akan menghadapi keruntuhan pendapatan dan merugi besar lantaran tidak dapat mengekspor komoditas andalannya secara leluasa. Di sisi lain, negara-negara importir yang bergantung pada energi dari kawasan Teluk (sebut saja Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan) akan menghadapi guncangan biaya impor energi yang parah tanpa alternatif domestik.

Dampak perang tidak hanya yang disebutkan di atas saja. Juga terdapat dampak tidak langsung bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik lantaran situasinya menghadirkan asimetri yang mencolok di mana kerentanan ekonomi substansial di negara-negara nonkonflik tecermin dari kenaikan inflasi harga energi, gangguan rantai pasokan, dan penularan keuangan dan investasi. Ironisnya, negara-negara tersebut memiliki hanya sedikit solusi alternatif untuk mengubah dampak turunan dari perang tersebut.

Sektor penerbangan lintas negara juga terdampak secara langsung dan tidak langsung. Perubahan rute penerbangan berdampak pada kenaikan biaya operasional. Beberapa rute penerbangan kritis ditunda dan/atau dibatalkan sampai batas waktu yang tidak pasti. Ini baru dari sisi penyedia jasa penerbangan komersial—baik untuk angkutan penumpang maupun kargo barang.

Di sisi konsumen, masyarakat global pengguna layanan penerbangan pun membatalkan atau menunda mobilitasnya melalui jalur udara. Dampak akumulatif gangguan layanan penerbangan menjadi tambahan beban keuangan bagi perusahaan penyedia jasa penerbangan.

Efek lebih lanjut, sektor pasriwisata—beserta subsektor-subsektor terkait pariwisata—juga terdampak secara serius. Pemesanan hotel, perjalanan wisata, pengelola jasa wisata, termasuk akomodasi makan dan minum, mengalami penurunan reservasi atau pesanan secara ekstrem. Negara-negara dan daerah-daerah tujuan wisata favorit tertekan karena kunjungan turis asing dan lokal anjlok secara drastis.

Di sektor manufaktur atau pengolahan, dampaknya kurang lebih sama di mana pasokan bahan baku/mentah dan bahan penolong/setengah jadi dari negara-negara lain (imported goods) untuk kalangan industri terganggu pengiriman dan distribusinya. Kalau pun bahan baku dan/atau bahan penolong bisa didatangkan, harganya sudah melonjak hingga berdampak pada kenaikan inflasi di negara-negara importir (imported inflation).

Sektor lain yang sangat sensitif terhadap konflik antarnegara yang meningkatkan risiko geopolitik adalah sektor keuangan. Bursa saham di seluruh dunia mengalami koreksi cukup tajam pascameletusnya agresi militer Israel ke Iran di akhir Februari lalu. Mata uang negara-negara berkembang termasuk rupiah mengalami pelemahan atau depresiasi cukup signifikan karena pemilik dana cenderung memburu dolar AS sebagai safe haven di tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti akhir-akhir ini. Eskalasi perang menyajikan sentimen negatif ke seluruh dunia dan lebih-lebih ke negara-negara yang terpapar langsung oleh perang.

JALAN KELUAR

Para pemimpin negara dan petinggi lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil sikap dialogis dan konsultatif untuk segera menyelesaikan konflik. Dalam kancah perang, sejatinya tidak ada negara yang memenangkan perang itu. Karena, begitu perang usai, negara-negara yang berkonflik tinggal menghitung nilai kerugian material dan non-material, termasuk nyawa para pasukan tempur dan warga sipil yang tidak terkait dengan perang.

Di titik ini harus ada kesamaan pandang dan kepentingan secara global bagi para penentu kebijakan untuk meredakan tensi perang. Pertama, menyampaikan proposal damai kepada masing-masing negara untuk menahan diri dan jangan mengeskalasi perang, termasuk di sini menghentikan keterlibatan militer negara-negara penyokong perang.

Perhitungan strategis untuk keterlibatan militer pihak ketiga tidak menguntungkan bagi semua pihak. Negara-negara di luar kawasan Teluk harus komit membatasi keterlibatan mereka pada dukungan pertahanan, pelindungan maritim pelayaran komersial termasuk kapal-kapal tanker pengangkut migas, dan operasi pelindungan sipil. Eskalasi fisik membawa risiko paling parah, yakni memicu konflik berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan ekonomi global berkepanjangan.

Kedua, memaksimalkan dorongan diplomatik untuk mengakhiri konflik dengan cepat.

Salah satu intervensi yang efektif bagi negara-negara nonkonflik adalah mendorong jalur diplomatik secara terkoordinasi dan terus-menerus untuk mempertemukan utusan-utusan perunding andal dari negara-negara konflik di negara netral.

Dasar pijak utama perundingan damai atau setidaknya gencatan senjata adalah bahwa setiap tambahan waktu penutupan Selat Hormuz akan memperparah kerusakan ekonomi kumulatif dan pemulihannya membutuhkn waktu dan pengorbanan yang sangat besar.

Lembaga-lembaga internasional semisal IMF, Bank Dunia, Dewan Keamanan PBB, dan Kelompok-20 atau G20 memiliki kedudukan dan kewajiban strategis untuk menjadi mediator perdamaian karena kebutuhan segera saat ini adalah resolusi diplomatik. Tekanan diplomatis pada semua pihak, termasuk AS, untuk segera menghentikan operasi ofensif harus dilakukan tanpa ambiguitas.

Ketiga, negara-negara di dunia harus mempercepat transisi energi untuk menghilangkan ketergantungan pada pemenuhan impor migas. Kemandirian dan ketahanan energi domestik di setiap negara importir energi harus menjadi program prioritas. Ancaman krisis energi global sebagai dampak perang di manapun memperlihatkan secara vulgar bahwa ketergantungan pada rantai pasokan bahan bakar fosil adalah kerentanan ekonomi dan keamanan nasional yang akut.

Jaminan yang paling tahan lama terhadap distorsi di masa depan adalah percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan di setiap negara importir migas. Penyimpanan tenaga surya, angin, dan baterai, dengan biaya saat ini, secara ekonomi lebih unggul daripada alternatif bahan bakar fosil impor. Terbukti, negara-negara yang telah memulai transisi energi ini secara terukur lebih sedikit terpapar dari ekses negatif konflik di Kawasan Teluk.

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur energi ini menjadi awal mula membangun ketahanan dan kemandirian energi nonfosil di setiap negara importir migas. Selaras dengan doktrin pembangunan yang ramah lingkungan, maka investasi untuk membangun infrastruktur dasar energi ramah lingkungan menjadi kebijakan dan program prioritasnya.

Kemandirian energi adalah salah satu komponen dari arsitektur keberlanjutan kompetitif yang lebih luas, di mana ekonomi suatu negara yang tidak bergantung pada impor sumber daya yang dapat habis relatif lebih berkelanjutan dan kompetitif dalam jangka panjang. Untuk dipahami, konflik Israel-Iran ini, pada akhirnya adalah demonstrasi tentang berapa biaya ketergantungan energi, diukur dalam output ekonomi yang hilang, investasi yang dialihkan, dan pertumbuhan yang tertunda.

Negara-negara yang paling baik dan bijak untuk mengatasinya adalah negara-negara yang sudah mulai mengurangi ketergantungan itu. Negara-negara yang rusak adalah negara-negara yang belum atau tidak melakukan aksi migrasi ke energi ramah lingkungan. Kebijakan transisi energi tersebut bukan kebetulan, melainkan keniscayaan, juga sebagai argumen struktural untuk menciptakan daya saing berkelanjutan sebagai strategi nasional, bukan sekadar aspirasi normatif.

KEBIJAKAN ANTISIPATIF

Dari berbagai diskursus terbuka di ruang publik, pemerintah Indonesia dan otoritas-otoritas terkait baik moneter, fiskal, keuangan maupun sektor riil terus melakukan ikhtiar bagaimana menyikapi perkembangan perang Israel-Iran dari waktu ke waktu sehingga dalam pengambilan kebijakannya diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada.

Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, telah membuktikan hal itu. Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 17 Maret 2026 lalu merilis pernyataan berjudul “Mempertahankan Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi“ dengan keputusan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%; suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%; dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan strategis untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026—2027 dalam sasaran 2,5%±1%.

BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal dari kemungkinan eskalasi perang Timur Tengah, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian guna tetap konsisten menjaga stabilitas perekonomian nasional.

BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik.

Dipahami, perang di mana pun memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Terganggunya rantai pasokan global telah mendongkrak harga migas dunia dan berdampak negatif pada perlambatan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global. Pada akhirnya, momentum penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dijaga pada rentang 5,1%—5,4% tahun ini di tengah berlangsungnya perang di Timur Tengah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sifat baik seseorang ternyata bisa membawa kepada kekayaan dan kesuksesan. Hal ini terjadi pada pengusaha Yusuff Ali yang bersifat jujur, tulus dan ikhlas.

Berdasarkan catatan Forbes, kekayaan Yusuff Ali mencapai US$7,4 miliar. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp15.682 per dolar AS, kekayaannya tembus Rp116,04 triliun. Dengan harta kekayaan tersebut Ia menduduki peringkat orang terkaya nomor 411 di dunia.

Yusuff Ali sendiri merupakan memiliki nama lengkap Yusuff Ali Musaliam Veettil Abdul Kader asal India beragama Muslim. Di negaranya Ia menjadi orang terkaya no. 27.

Mengutip berbagai sumber, cita-cita Ali yang saat muda berkeinginan menjadi seorang pengacara. Namun, latar belakang keluarganya yang hidup sebagai pengusaha mengubah itu cita-citanya. Sejak muda, Ia malah terlibat aktif berbisnis bersama orang tuanya.

Saat berusia remaja, Ia bergabung dengan ayahnya di Ahmedabad di Gujarat menjalankan bisnis toko kelontong. Ia melakoni peran sebagai pebisnis sambil bersekolah hingga mendapat gelar diploma di bidang Manajemen dan Administrasi Bisnis.

Pada tahun 1970-an, saat banyak warga India merantau ke Timur Tengah untuk mencari penghidupan dan peluang karier yang lebih baik. Ali ikut meninggalkan India pada 1973, dan bermigrasi ke Abu Dhabi demi mewujudkan mimpinya menjadi pengusaha sukses.

Banar saja, di negara inilah, Ali mulai menapaki jalan suksesnya. Jalan sukses itu ia mulai dengan bekerja di sebuah perusahaan distribusi produk makanan beku dan lainnya yang dikelola M.K Abdullah, paman dari pihak ayahnya.

Ali belajar banyak dari pekerjaannya saat itu untuk bekal bisnisnya kelak. Ia pun sering ditugaskan ke beberapa negara seperti Hong Kong, Australia dan Singapura. Dari hasil plesir itu, Ia banyak belajar soal karakter konsumen, ciri mereka, dan cara menembusnya.

Dia juga belajar banyak mengenai pasar, rantai pasok dalam peredaran barang kebutuhan pokok. Cukup menimba ilmu di perusahaan pamannya, Ali kemudian membangun kerajaan bisnis sendiri.

Pada usia muda yang produktif pada umur 34 tahun ia membuka supermarket pertamanya bernama Lulu Hypermarket di Abu Dhabi. Dalam bisnisnya itu, menawarkan berbagai macam produk, mulai dari bahan makanan hingga barang elektronik, dengan harga yang kompetitif dan standar baru bagi ritel di wilayah tersebut.

Bahkan, melalui bisnisnya itu, Ia bertekad ingin melampaui bisnis grosir tradisional. Alasannya berbisnis di sektor tersebut karena adanya kesenjangan di pasar gerai ritel berkualitas yang melayani populasi ekspatriat yang terus bertambah di UEA.

Saat itu, gerai ritel berkualitas yang melayani ekspatriat di UEA memang belum banyak. Ia melihatnya sebagai peluang bisnis dan menawarkan sesuatu baru bagi masyarakat UEA, yaitu menjual produk beragam mulai dari bahan makanan hingga barang elektronik. Bahkan, produk yang dijualnya pun memiliki harga yang kompetitif. Langkah bisnis ini menjadi titik balik dalam bisnisnya.

Kegigihannya sebagai seorang pengusaha membuatnya menjadi pribadi dan adaptif. Momentum Perang Teluk tak menghalangi niatnya dalam meluncurkan Lulu Hypermarket.

Foto: Lulu hypermart di UEA. (Ist) Lulu hypermart di UEA. (Ist)

Ia tetap berinvestasi dan berkeyakinan selalu ada peluang di tengah tantangan. Benar saja, imbas perang, perekonomian UEA berada dalam kesulitan serius.

Ali membuat Iklan yang menarik perhatian raja UEA saat itu, Zayed bin Sultan Al Nahyan. Raja segera pun bertanya soal alasan Ali untuk tetap berinvestasi di negaranya ketika orang lain pergi. Ali menjawab bahwa selama Zayed bin Sultan Al Nahyan menjadi penguasa, UEA tidak akan mengalami kerugian.

Pernyataannya mampu membuat Raja pun tertegun. Itulah awal mula hubungan istimewa Ali dengan keluarga kerajaan. Banyak dukungan yang diberikan keluarga kerajaan bagi Ali untuk mengembangkan bisnis ini.

"Saya selalu merasa berenang melawan arus lebih bermanfaat. Orang-orang meninggalkan kawasan Teluk ketika saya memulai ekspansi saya. Itu berisiko, tapi membuahkan hasil," katanya seperti dikutip dari economictimes.indiatimes, Senin (7/10/2024).

Setelah perang teluk berakhir, bisnis Ali makin berkembang pesat. Tidak hanya di UEA bisnisnya menggurita ke luar Timur Tengah hingga mencakup Asia, Afrika, Eropa. Total, sudah ada lebih dari 200 hypermarket, supermarket dan pusat perbelanjaan yang berdiri dari perkembangan pesat itu.

Ali mengatakan kesuksesan besar yang didapat itu tak lepas dari motivasi yang Ia dapat dari dua tokoh penting dalam hidupnya. Pertama, Nabi Muhammad. Ia mengaku, Muhammad memberikan banyak inspirasi melalui sifat jujur dan keikhlasan dalam menjalankan usaha.

Selain Nabi Muhammad, inspirasi juga ia dapat dari Mahatma Gandhi. Insipirasi terkait pernyataan Gandhi bahwa pelanggan adalah raja. Inspirasi itu membuatnya selalu berupaya untuk memenuhi selera pelanggan supaya mereka puas.