Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan proses penegakan hukum atas perkara tindak pidana pasar modal berupa manipulasi transaksi atau pembentukan harga semu saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT), dengan menyerahkan satu tersangka berinisial SAS kepada Kejaksaan Negeri Boyolali (Kejari Boyolali).

Pada 13 Januari 2026, OJK telah melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tiga orang tersangka dan barang bukti kepada Kejari Boyolali, sehingga proses penanganan perkara dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menjelaskan perkara tindak pidana pasar modal ini terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018 di pasar reguler Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam perkara ini, para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek, sehingga menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT dan mempengaruhi keputusan investasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penyidikan, Penyidik OJK telah menetapkan empat orang tersangka, di antaranya SAS selaku Direktur Utama SWAT, CKN dan SB masing-masing selaku General Manager dan pegawai bagian keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), serta H selaku wirausaha.

“Penyerahan para tersangka kepada penuntut umum dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan proses hukum masing-masing perkara,” ujar Ismail.

Ismail menjelaskan, modus operandi dalam perkara ini dilakukan dengan merekayasa pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) SWAT melalui penggunaan rekening efek dan rekening bank pihak nominee, termasuk nominee dari pegawai dan perusahaan cangkang.

Adapun, rekening-rekening tersebut dikendalikan oleh para tersangka sebagai beneficial owner dan digunakan untuk memperoleh penjatahan saham, serta melakukan transaksi di pasar sekunder.

Transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali atau sekitar 10,0 persen, dengan volume transaksi mencapai 639.778.200 saham atau 14,7 persen, serta nilai transaksi sebesar Rp230,89 miliar atau 13,3 persen.

“Pola transaksi tersebut diduga dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta pola buying market impact pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018,” ujar Ismail.

Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK memastikan senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, OJK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan sebagai upaya menjaga integritas pasar modal serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus bidang tekstil, setelah perusahaan raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dinyatakan pailit dan menutup kegiatan operasionalnya.

Prasetyo menjelaskan pemerintah menyiapkan BUMN baru tersebut untuk fokus menangani persoalan garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. “Berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex, ini sedang dalam proses. Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses dapat diselesaikan sehingga PT Sritex, bagaimanapun, harus kita selamatkan dalam arti kegiatan ekonominya tetap berjalan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menegaskan kegiatan operasional dan ekonomi Sritex harus tetap berjalan meskipun perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sritex terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10 ribu karyawan.

Sritex yang merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut telah menghasilkan berbagai produk tekstil dan garmen untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

“Di sana kurang lebih mempekerjakan 10 ribu karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian dan seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” kata Pras.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil. Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026.

Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat. “Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil. Tidak menghidupkan perusahaan tekstil lama,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil studi yang telah rampung, rencana tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara.

Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

“Oleh karena itu, sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun, serta bagaimana pendalaman value chain industri tekstil,” jelasnya.

JAKARTA - Tim Penyidik dan Penuntut Umum dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Satgas Pemulihan Aset (PA) melaksanakan tindakan penyitaan dan pemasangan plang sita terhadap aset berupa Hotel Ayaka Suites di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penyitaan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex).

"Tindakan penyitaan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Tersangka IKL dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Dia menjelaskan, penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyitaan yang diterbitkan oleh Jampidsus. Adapun tahapan penyitaan dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan administratif atas objek hotel.

Lalu, pemasangan plang penyitaan pada titik strategis, pendataan dan pencatatan aset untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Penyidik menemukan adanya dugaan kuat bahwa aset dimaksud berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana, dan diduga berasal dari atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

"Tindakan penyitaan diperlukan guna menjamin terpenuhinya proses pembuktian serta pemulihan kerugian keuangan negara," tuturnya.

Dia menambahkan, guna kepentingan penyidikan perkara dimaksud, mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Maka, barang bukti tersebut perlu dilakukan pemeliharaan aset dengan pertimbangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar.

“Kami telah menyerahkan barang bukti tersebut kepada Badan Pemulihan Aset guna dilakukan pengelolaan benda sitaan sesuai dengan tugas dan kewenangan. Komitmen Kejaksaan tidak hanya terkait pemidanaan pelaku/orang (pidana badan), tetapi paralel dengan upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan,” pungkasnya.