Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi Kurs: Rp17.165/dolar) hingga periode 2029. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pembangunan secara selektif. Mengingat, APBN memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh proyek strategis.

Dalam penjelasannya, pemerintah hanya akan fokus memberikan dukungan pendanaan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek yang dipilih harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas, kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menggambarkan bahwa saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari PDB, sedangkan sisanya bergantung pada modal swasta.

Dalam rangka terus meningkatkan minat swasta, pemerintah akan menggeber proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, pemerintah menargetkan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, pengembangan infrastruktur ke depan juga akan secara lebih masif didorong pembiayaannya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kesiapannya untuk mendorong skema pembiayaan inovatif yang mampu menarik modal lebih besar ke sektor infrastruktur.

Dalam laporannya, dari total kebutuhan investasi infrastruktur hingga 2029 sebesar US$625 miliar atau Rp10.728 triliun, kapasitas APBN dan APBD yang hanya mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu memenuhi sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2025 – 2029:

Adapun, Reynaldi menyebut pihaknya telah mengucurkan akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi. Di mana, total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa. Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," pungkasnya.

Nilai Ekonomi Proyek

Meski pemerintah telah masif mendorong pengembangan infrastruktur dalam beberapa waktu belakangan, upaya tersebut dinilai sia-sia dan tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal jika tidak dibarengi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.

Tanpa perencanaan pengembangan wilayah yang matang, infrastruktur yang dibangun berisiko menjadi tidak layak secara ekonomi dan sepi peminat.

Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Danang Parikesit, mencontohkan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang menjadi pelajaran berharga. Meskipun menjadi tol pertama di Sulawesi Utara, proyek ini mengalami kendala karena proyeksi trafik yang meleset jauh dari realitas.

Berdasarkan evaluasinya saat menjabat Kepala BPJT, Danang menyebut hampir 70% ramalan trafik jalan tol mengalami overshoot atau tidak tercapai. Kasus Manado-Bitung menunjukkan bahwa semangat membangun saja tidak cukup tanpa didukung oleh kegiatan ekonomi di ujung jalan.

Dua asumsi dasar yang mendorong pembangunan tol tersebut yakni KEK Bitung dan pengembangan pelabuhan internasional, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan.

"KEK Bitung pada saat diresmikan tidak ada apa-apa. Ada tanah yang dikuasai Pemda dan disewakan, tetapi penyewanya pun tidak melakukan tindakan ekonomi," ungkap Danang.

Sementara itu, rencana pengembangan pelabuhan internasional di wilayah tersebut kehilangan daya tarik akibat tumpang tindih kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L). Di mana, kala itu pemerintah gencar melakukan penenggelaman kapal yang diklaim berdampak pada pelarian kapal-kapal asing dari pelabuhan Bitung.

Untuk itu, tambah Danang, interconnectedness atau keterhubungan antar-kebijakan pemerintah menjadi kunci yang sering terlupakan. Tanpa sinergi, infrastruktur gagal menjadi instrumen transformasi ekonomi dan hanya menjadi aset fisik yang membebani neraca.

Senada dengan Danang, Dekan ADB Institute Bambang Brodjonegoro menyebut perencanaan dan desain adalah kata kunci utama percepatan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur harus menjadi bagian integral dari perencanaan wilayah agar fungsinya bisa dirasakan secara penuh.

Bambang mengamati banyak proyek di Indonesia yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang kota maupun desa. Hal ini membuat wilayah di sekitar infrastruktur menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk tinggal maupun berbisnis.

Dia juga menekankan pentingnya kepastian sumber biaya pemeliharaan sejak tahap desain awal, belajar dari pengalaman konstruksi di Jepang. Di Indonesia, anggaran pemeliharaan seringkali terlupakan atau tidak cukup, sehingga memperpendek umur dan kualitas aset.

"Kadang-kadang di Indonesia yang kita lupa adalah kita mungkin sudah bisa mengakumulasi pendanaan untuk membangun, tapi ketika masuk pemeliharaan, kadang-kadang lupa dianggarkan atau dianggarkan tapi dengan jumlah yang tidak cukup, sehingga akhirnya umur dan kualitas infrastrukturnya menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan," imbuhnya.

Paradigma ini memicu inefisiensi anggaran karena pemerintah harus terus-menerus mengganti infrastruktur yang rusak sebelum waktunya. Di mana, masalah inefisiensi ini secara langsung memengaruhi angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tetap berada pada tinggi.

Ke depan, Bambang berharap pemerintah dapat lebih fokus pada infrastruktur dasar yang tidak menarik bagi swasta, alih-alih mengambil porsi proyek yang bisa dikerjakan mandiri oleh investor. Pemilahan ini krusial untuk memastikan alokasi dana publik tepat sasaran dan memberikan dampak sosial luas.

Lebih lanjut, dia mendorong penggunaan indikator Spillover Tax daripada hanya terpaku pada Internal Rate of Return (IRR). Dengan memprediksi tambahan pajak dari PBB hingga PPh pada suatu proyek, pemerintah bisa mengalokasikan kembali pendapatan tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

"Jadi artinya kita ingin juga menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi infrastruktur yang dibangun itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ini bisa juga langsung mengaruhi ICOR," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan proyek infrastruktur pada 2025, memasuki babak baru bagi pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Di tengah upaya efisiensi anggaran, sejumlah proyek mercusuar tetap dipacu seperti Giant Sea Wall. Sementara beberapa proyek warisan seperti Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) mulai akan digenjot skema pembiayaannya.

Tak hanya itu, tahun ini juga menandai pergeseran paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan keterlibatan swasta lewat skema Public Private Partnership (PPP).

Adapun, langkah ini diambil pemerintah guna menjaga kesehatan fiskal sembari tetap memastikan target pemenuhan konektivitas nasional dan ketahanan wilayah pesisir tetap berjalan sesuai timeline RPJMN 2025-2029.

Selain itu, dinamika regulasi turut mewarnai perjalanan infrastruktur sepanjang tahun ini, di mana pemerintah lebih selektif dalam menetapkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang disahkan pada Senin (10/2/2025).

Dalam beleid itu, Prabowo menetapkan sebanyak 77 proyek strategis nasional (PSN) yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat. Untuk diketahui, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.

“Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan bcrdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (26/12/2025).

Fokus tidak lagi hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada optimalisasi fungsionalitas dan integrasi antar moda transportasi demi menekan biaya logistik nasional yang masih menjadi tantangan utama bagi daya saing ekonomi Indonesia.

Berikut deretan proyek infrastruktur sepanjang 2025:

1. Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall)

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara Jawa. Melalui Peraturan Presiden mengenai RPJMN 2025-2029, proyek ini resmi ditetapkan sebagai salah satu PSN prioritas untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang kian menurun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal bakal membutuhkan investasi hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).

Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

“Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo turut membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Nantinya, badan ini bakal fokus melakukan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang Pantura.

Badan tersebut dibentuk pada Agustus 2025, di mana sosok Didit Herdiawan Ashaf ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. GSW bukan lagi sekadar wacana 30 tahun lalu, melainkan kebutuhan nyata untuk menyelamatkan ekosistem dan ekonomi di pesisir Utara Jawa.

2. Titik Terang Tol Getaci: Babak Baru Lelang Ulang

Setelah berulang kali mengalami kegagalan lelang, proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) akhirnya memasuki babak baru pada pertengahan 2025. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan restrukturisasi proyek dengan memecah segmen pembangunan agar lebih menarik bagi investor swasta di tengah ketatnya likuiditas sektor konstruksi.

Proyek yang dijuluki calon jalan tol terpanjang di Indonesia ini difokuskan terlebih dahulu pada ruas Gedebage hingga Tasikmalaya. Langkah ini diambil guna memastikan kelayakan finansial proyek tetap terjaga tanpa harus menunggu kesiapan pendanaan untuk keseluruhan ruas hingga ke Cilacap yang membutuhkan dana investasi jumbo.

Proses lelang ulang yang digelar tahun ini menunjukkan minat dari konsorsium besar yang kembali melirik potensi trafik di koridor selatan Jawa Barat. Tol Getaci diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi distribusi logistik dan konektivitas pariwisata yang selama ini hanya mengandalkan jalur arteri nasional yang padat.

Pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk seksi awal dapat segera rampung sehingga konstruksi fisik bisa dikejar pada akhir tahun ini atau awal 2026. Kehadiran Getaci diharapkan mampu memecah konsentrasi beban jalan di jalur tengah dan utara Jawa, sekaligus menumbuhkan titik ekonomi baru di Priangan Timur.

3. Penandatanganan PPJT Tol Bogor-Serpong via Parung

Sepanjang tahun ini, konektivitas di wilayah penyangga Jakarta semakin solid dengan ditekennya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Bogor-Serpong via Parung pada Oktober 2025.

Proyek senilai Rp12,3 triliun ini dilaksanakan menggunakan skema Unsolicited atau prakarsa badan usaha tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedikitpun.

Tol sepanjang sekitar 31 kilometer ini akan menghubungkan Junction Salabenda di Bogor hingga Junction Serpong di Tangerang Selatan. Dengan ditekennya PPJT, konsorsium pemenang lelang resmi memulai tahapan persiapan konstruksi yang dijadwalkan akan mulai terlihat di lapangan pada tahun mendatang.

Ruas ini sangat dinanti oleh warga Bogor dan Tangerang karena diprediksi mampu memangkas waktu tempuh hingga 65%, dari yang sebelumnya mencapai 1,5 jam menjadi hanya sekitar 45 menit saja. Jalur ini juga menjadi solusi bagi kepadatan di jalan raya nasional Parung yang kerap macet akibat volume kendaraan yang tinggi.

Selain mempermudah mobilitas masyarakat, Tol Bogor-Serpong via Parung dirancang untuk mendukung kawasan industri dan pergudangan di sisi selatan Jakarta. Kehadirannya akan menyempurnakan struktur jaringan jalan tol di lingkar luar Jakarta (JORR 3), menciptakan ekosistem transportasi yang lebih terintegrasi.

4. Peresmian Tol Trans-Sumatra: Ruas Sicincin-Padang

Dari sisi konektivitas Sumatra, Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km akhirnya selesai konstruksi dan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2025.

Proyek yang sempat terkendala masalah pembebasan lahan selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa dinikmati masyarakat.

Penyelesaian ruas ini menjadi momentum penting bagi PT Hutama Karya (Persero) dalam menyambungkan sirip-sirip Tol Trans-Sumatera (JTTS). Dengan operasionalnya ruas ini, akses logistik dari Sumatera Barat menuju pintu ekspor di Riau menjadi lebih efisien, memangkas biaya transportasi komoditas unggulan daerah.

Kementerian PU mencatat bahwa ruas ini telah melewati tahap Uji Laik Fungsi (ULF) dengan hasil memuaskan sebelum resmi dibuka untuk umum. Kehadiran tol ini juga diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata di ranah Minang, mengingat kemudahan akses bagi wisatawan dari arah Pekanbaru maupun sebaliknya.

Selain Sicincin-Padang, beberapa ruas JTTS lainnya seperti Binjai-Pangkalan Brandan juga menyusul untuk diresmikan pada periode yang sama. Fokus pembangunan infrastruktur di luar Jawa tetap menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.

5. Akselerasi IKN dan "Karpet Merah" Perpres No. 79/2025

Memasuki tahun 2025, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas. Hal tersebut didukung oleh payung hukum kuat melalui Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Regulasi ini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat penyelenggaraan IKN, memberikan kepastian investasi, serta mempermudah skema pengalihan aset dan hak atas tanah bagi badan usaha yang masuk ke Nusantara.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Implementasi Perpres ini langsung berdampak pada rampungnya infrastruktur konektivitas utama, yakni Jalan Tol Akses IKN dan optimalisasi fungsional Jembatan Pulau Balang. Dengan regulasi ini, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menggandeng mitra strategis melalui skema KPBU, sehingga beban APBN untuk pembangunan infrastruktur sekunder dapat dialihkan ke sektor privat secara lebih terukur.

Otorita IKN melaporkan bahwa sistem transportasi cerdas dan jaringan utilitas bawah tanah (MUT) kini mulai diuji coba secara luas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dukungan kebijakan dari Perpres 79/2025 juga memastikan bahwa proses pembebasan lahan dan relokasi infrastruktur pendukung dapat berjalan lebih harmonis, meminimalisir sengketa yang sempat menghambat proyek di tahun-tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk segera mengeksekusi sejumlah megaproyek infrastruktur strategis mulai dari tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW) hingga Jalan Tol terpanjang di Indonesia yakni Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci).

Langkah-langkah tersebut seakan menandai keseriusan pemerintah dalam memitigasi bencana sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi lewat pengembangan konektivitas.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Giant Sea Wall yang diperkirakan menelan investasi mencapai US$80 miliar atau sekitar Rp1.300 triliun tidak boleh lagi ditunda eksekusinya.

Dalam penjelasannya, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif.

"Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga disitu [Pantura Jawa] harus kita selamatkan," imbuhnya.

Selain itu, Prabowo juga menetapkan Jalan Tol Getaci masuk dalam salah satu dari 50 proyek jalan tol yang mendapatkan cap PSN (Proyek Strategs Nasional) di era pemerintahannya. Jalan tol ini digadang-gadang bakal menjadi yang terpanjang di Indonesia dan bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Berikut daftar proyek infrastruktur yang masuk antrean untuk dieksekusi di Pemerintahan Prabowo:

1. Giant Sea Wall

Untuk diketahui, proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa akan membentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai dari Banten hingga Gresik. Dalam informasi terbarunya, proyek itu akan membentang hingga 535 kilometer (Km).

Pada tahap awal, proyek ini akan difokuskan pada wilayah paling kritis terdampak banjir rob yakni di sekitar Teluk Jakarta dan pesisir Semarang hingga Demak.

Adapun, tujuan utama proyek ini untuk melindungi puluhan juta penduduk, serta sekitar 60% industri dan puluhan ribu hektare sawah subur yang berada di wilayah Pantura Jawa dari banjir rob dan ancaman tenggelam.

Mendukung hal tersebut, Prabowo membentuk Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa (BOPPUJ). Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu menunjuk Didit Herdiawan Ashaf sebagai kepala badan.

Ke depan, BOPPUJ akan menjadi eksekutor Pengembangan Giant Sea Wall yang direncanakan membentang di sepanjang pesisir utara Jawa dari Banten hingga Gresik.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah investor internasional tertarik masuk. Minat investasi itu berasal dari China, Belanda, hingga Jepang.

Bahkan, kata Rosan, terdapat dua perusahaan China sudah mengungkapkan keinginan partisipasi. “Mereka sudah sering membuat tanggul laut besar di China, kami diajak lihat tanggul laut di Jepang juga oleh perusahaan di sana,” jelasnya, Senin (8/9/2025).

2. Tol Getaci hingga Gilimanuk Mengwi

Pemerintahan Prabowo juga dipastikan melanjutkan dua proyek jalan tol yang digadang-gadang bakal menjadi yang terpanjang di Indonesia yakni Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Kedua tol tersebut akan segera dimulai proses lelang pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua proyek tersebut termasuk dalam daftar rencana lelang 19 proyek jalan tol baru dengan total nilai Rp408,68 triliun pada tahun depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra dalam paparannya menyatakan penyiapan lelang 19 proyek jalan tol baru di Indonesia tersebut membutuhkan alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp23,33 miliar.

"Tahap penyiapan 19 proyek KPBU di alokasikan sebesar Rp23,33 miliar dan estimasi biaya investasi sebesar Rp408,68 triliun," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI hari ini, Kamis (11/9/2025).

Dari 19 tol yang akan dilelang itu, beberapa di antaranya merupakan jalan tol yang semulanya dijadwalkan untuk dilelang pada tahun ini. Salah satunya yakni Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Bali.

Selain itu, terdapat juga Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci). Namun, usai gagal dapat investor di beberapa kegiatan lelang sebelumnya tol ini dipangkas ruasnya menjadi Gedebage – Tasikmalaya.

Sebagai informasi, pemerintah sebenarnya sempat dua kali melelang proyek Tol Getaci, tetapi gagal mendapat Investor. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah melakukan review ulang pada proyek tersebut.

Salah satu hal yang direview ialah terkait dengan panjang jalan tol. Tol Getaci sempat digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Namun, tol ini ditengarai gagal menjadi tol terpanjang lantaran ruasnya terus dipangkas untuk meningkatkan minat investor.

Tol Getaci awalnya didesain bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah.

Pembangunan Tol Getaci semula ditargetkan terdiri atas 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km).

Dengan demikian, apabila konstruksi tahap pertama dipangkas hingga Tasikmalaya saja maka total panjangnya diperkirakan hanya ada di kisaran 50,32 kilometer.

Senada, Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi juga digadang-gadang bakal menjadi jalan tol terpanjang di Bali. Di mana, proyek ini pertama kali dicanangkan pada era Jokowi. Akan tetapi hingga saat ini proyek ini terus jadi sorotan lantaran pembangunannya yang tak kunjung terealisasi. Terlebih, pemerintah juga masih belum berhasil menggaet investor yang berminat untuk menggarap proyek ini.

3. 48 PSN Bendungan

Pengembangan Infrastruktur sumber daya air juga menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Infrastruktur ini merupakan kunci utama tercapainya target swasembada pangan yang dibidik pemerintah.

Setidaknya, Prabowo menetapkan 48 bendungan dan 9 proyek jaringan irigasi masuk dalam daftar PSN. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sementara saat ini, pemerintah tengah fokus melakukan penyelesaian pada 15 PSN bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dibidik rampung pada 2029 atau di akhir masa kepemimpinan Prabowo.

Mengacu data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), selesainya 15 bendungan tersebut berpotensi memberikan layanan irigasi seluas 184.515 hektare (ha), sehingga diharapkan luas tanam turut meningkat dari semula 277.775 ha menjadi 483.163 ha.

Nantinya, ketersediaan air irigasi dari 15 bendungan on going ini diharapkan juga meningkatkan produktivitas panen dari 1.403.300 ton/ha menjadi 2.343.289 ton/ha. Petani yang biasa mengandalkan suplai air dari tadah hujan dapat terpenuhi melalui air irigasi yang berkelanjutan, sehingga Indeks Pertanaman (IP) naik dari semula 150% menuju 262% dengan skala panen dari sekali setahun menjadi 2-3 kali dalam setahun.

Sejak tahun 1902 hingga 2014, pemerintah Indonesia telah membangunbangun 187 bendungan, dan pada periode 2015–2024 telah selesai 53 bendungan dengan pemanfaatan layanan irigasi tersebar di 67 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari 7 Daerah Irigasi melalui pembangunan saluran dari outlet bendungan ke sistem irigasinya seperti DI Baro Raya, DI Tugu Sistem, DI Tukul, DI Budong-Budong, DI Way Apu Sistem, DI Pidekso, dan DI Rababaka Kompleks (DI Tanju-DI Rababaka).

Adapun, beberapa contoh bendungan yang masih dalam tahap pembangunan hingga saat ini yakni Bendungan Keureuto (Aceh), Bendungan Rukoh (Aceh), Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, hingga Bendungan Tiga Dihaji.

Bisnis.com, JAKARTA — Geliat pengembangan proyek infrastruktur nasional tampak masih lesu menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diamini oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dalam penjelasannya, eksekusi pengembangan infrastruktur di tahun pertama rezim Prabowo memang hanya difokuskan pada penguatan fondasi yang akan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

"Capaiannya, sebenarnya tahun pertama ini kan masih fondasi, ya. Fondasi untuk bisa melompat ke tahun ke-2 dan seterusnya dengan lebih cepat lagi," kata Dody saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dody menambahkan, pada tahun pertama ini juga pihaknya tengah fokus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi khususnya dilakukan terhadap pembangunan bendungan yang sudah dijalankan, tapi belum dilengkapi oleh saluran jaringan irigasi sehingga belum dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Adapun, pada tahun depan Dody mengaku fokus pembangunan akan dilakukan pada proyek yang mendukung swasembada pangan serta swasembada energi Prabowo.

"Sama, mendukung Asta Cita pasti yang utama, misalnya yang utama kan swasembada pangan, energi dan air. Nanti kan tetap fokusnya di bagaimana bendungan-bendungan yang ada irigasi yang ada di seluruh Indonesia raya," ujarnya.

Serapan Anggaran Rendah

Seiring dengan melambatnya realisasi pembangunan infrastruktur, realisasi Anggaran Kementerian PU juga masih sangat minim. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa Kementerian PU sebagai kementerian teknis pembangunan infrastruktur masuk ke dalam 3 besar kementerian yang memiliki anggaran besar, tetapi realisasinya masih rendah.

"Beberapa K/L dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN [Badan Gizi Nasional] per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menanggapi hal itu, Dody menyebut bahwa politik Anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utamanya. Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025.

Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

"Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah," ungkapnya.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi belanja negara hingga September 2025 masih berjalan lambat, sehingga turut berdampak pada keyakinan berbisnis, rencana peningkatan produksi dan ekspansi usaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun biasanya sulit menstimulasi pengusaha untuk berekspansi. Sebab, pelaku sudah memasuki tahap final penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026.

"Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan," ujar Sarman kepada Bisnis.

Sederet Proyek yang Digarap

Setidaknya terdapat dua proyek infrastruktur baru yang diteken di tahun perdana kepemimpinan Prabowo Subianto. Keduanya yakni proyek Sekolah Rakyat yang telah dimulai proses konstruksinya sejak awal tahun hingga satu proyek konektivitas Tol Bogor - Serpong (via Parung).

Untuk proyek Sekolah Rakyat, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit sekolah yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025 - 2026.

Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026 - 2027.

"Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat," jelasnya.

Pada tahap Pertama, Kementerian PU telah merenovasi 165 Sekolah Rakyat yang saat ini telah beroperasi, sedangkan saat ini pemerintah memasuki masa konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II yang akan dibangun permanen di 104 lokasi.

Saat ini, Sekolah Rakyat Tahap II telah memasuki tahap lelang sejak September 2025. Program ini dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa dengan 3.744 rombongan belajar (rombel), meliputi 1.872 rombel SD (56.160 siswa), 936 rombel SMP (28.080 siswa), dan 936 rombel SMA (28.080 siswa).

Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah, dan ditargetkan selesai untuk tahun ajaran 2026/2027.

Setiap Sekolah Rakyat nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar secara menyeluruh, antara lain ruang kelas nyaman berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital, kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga dan ruang kegiatan ekstrakurikuler serta area hijau atau lansekap.

Terbaru, pemerintah juga resmi memulai konstruksi jalan tol baru yakni Tol Serpong - Bogor (via Parung). Di mana, ruas ini menjadi proyek jalan tol perdana yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, konsesi proyek tersebut diganggam oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) yang telah melakukan proses penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Jumat (3/10/2025).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan bahwa tol ini memiliki nilai investasi mencapai Rp12,3 triliun.

"Dari sisi finansial, investasi dari proyek ini adalah Rp12,351 triliun," jelasnya.

Tol Bogor - Serpong (via Parung) merupakan salah satu ruas yang tergabung dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3. Di mana, kehadiran tol ini akan memangkas waktu tempuh dari Bogor ke Serpong yang semula mencapai 1 jam lebih menjadi kurang dari 45 menit.

Tol ini akan membentang di dua provinsi Jawa Barat dan Tangerang Selatan. Perinciannya, melewati 14 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Bogor dan melewati 4 desa dari 2 kecamatan di Tangerang.

Adapun, total panjang tol ini mencapai 32,03 Km yang terbagi dalam 4 seksi. Di antaranya, Seksi 1 Jc Salabenda - SS Pondok Udik (3,97 Km) Dan Seksi 2 SS Pondok Udik - SS Putat Nutug (9,27 Km).

Kemudian, Seksi 3 SS Putat Nutug - SS Rumpin (8,23 Km) dan Seksi 4 SS Rumpin - Jc Serpong (10,56 Km). Tol Bogor - Serpong dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan dibidik rampung pada Agustus 2028.

Secara teknis, jalan tol ini dirancang dengan standar kecepatan 100 km per jam, lebar lajur 3,6 meter, dan konfigurasi 2x2 lajur. Pada tahap awal yang akan dikembangkan menjadi 2x3 lajur pada tahap akhir, sesuai dengan proyeksi ketumbuhan awalitas di masa mendatang.

Nasib IKN

Sementara itu, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipastikan tetap berjalan. Hanya saja, progresnya cenderung melambat di periode awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, belum ada proyek baru di IKN yang direalisasikan. Padahal, beberapa proyek telah memasuki tahap lelang. Beberapa proyek tersebut di antaranya pembangunan Gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN, gedung Mahkamah Agung, gedung Mahkamah Konstitusi, gedung Komisi Yudisial hingga Masjid Negara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana mengatakan beberapa proyek di IKN ditargetkan rampung pada tahun ini, seperti konstruksi Istana Wakil Presiden (Wapres) hingga Masjid Negara di IKN. Target tersebut dibidik sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.

"Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri yang dilakukan oleh Cipta Karya ini [di IKN] semuanya akan diselesaikan di Desember 2025," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Senin (8/1/2025).

Selain itu, beberapa proyek yang dikebut rampung tahun ini di antaranya instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga Istana Wakil Presiden.

Meski demikian, Dewi menerangkan bahwa beberapa kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) lain seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di IKN penyelesaiannya baru dibidik rampung pada 2026.

"Hampir semuanya ya yang kami tangani ya. Seperti sisa-sisa pekerjaan masjid, kemudian air minum kemudian Istana Wapres itu kami selesaikan di 2025," terangnya.

Melansir laman resmi PU, hingga 16 Oktober 2025, sebanyak 65 paket konstruksi di IKN telah diselesaikan. Sementara itu, masih ada 24 paket konstruksi yang sedang berjalan prosesnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Estafet pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Prabowo Subianto memasuki babak baru dengan komitmen memulai proyek-proyek strategis berkala masif. Agenda besar seperti pembangunan Giant Sea Wall hingga pengembangan jalan tol menjadi salah satu yang bakal diakselerasi dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8%.

Pembangunan tanggul laut raksasa, misalnya, dipandang sebagai urgensi eksistensial untuk menyelamatkan kawasan ekonomi produktif di Pantura dari ancaman penurunan muka tanah (land subsidence).