Proyek Infrastruktur: Mencari Solusi Kebutuhan Anggaran Jumbo Rp10.728 triliun
Pemerintah Prabowo butuh Rp10.728 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2025-2029. Lantas, dari mana saja sumber pembiayaannya?
(Bisnis.Com) 29/04/26 03:30 205812
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi Kurs: Rp17.165/dolar) hingga periode 2029. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pembangunan secara selektif. Mengingat, APBN memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh proyek strategis.
Dalam penjelasannya, pemerintah hanya akan fokus memberikan dukungan pendanaan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek yang dipilih harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas, kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Purbaya menggambarkan bahwa saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari PDB, sedangkan sisanya bergantung pada modal swasta.
Dalam rangka terus meningkatkan minat swasta, pemerintah akan menggeber proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, pemerintah menargetkan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.
“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, pengembangan infrastruktur ke depan juga akan secara lebih masif didorong pembiayaannya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kesiapannya untuk mendorong skema pembiayaan inovatif yang mampu menarik modal lebih besar ke sektor infrastruktur.
Dalam laporannya, dari total kebutuhan investasi infrastruktur hingga 2029 sebesar US$625 miliar atau Rp10.728 triliun, kapasitas APBN dan APBD yang hanya mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan.
Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu memenuhi sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).
"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.
Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2025 – 2029:
| Sumber Pendanaan | Nilai (US$ Miliar) | Persentase (%) |
| Alokasi APBN untuk Infrastruktur | 143,84 | 20,00% |
| Alokasi APBD untuk Infrastruktur | 104,31 | 16,68% |
| Gap Pendanaan (Non-APBN/APBD) | 377,20 | 60,32% |
| Total Kebutuhan Investasi | 625,37 | 100,00% |
Adapun, Reynaldi menyebut pihaknya telah mengucurkan akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi. Di mana, total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.
Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa. Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045.
"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," pungkasnya.
Nilai Ekonomi Proyek
Meski pemerintah telah masif mendorong pengembangan infrastruktur dalam beberapa waktu belakangan, upaya tersebut dinilai sia-sia dan tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal jika tidak dibarengi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.
Tanpa perencanaan pengembangan wilayah yang matang, infrastruktur yang dibangun berisiko menjadi tidak layak secara ekonomi dan sepi peminat.
Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Danang Parikesit, mencontohkan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang menjadi pelajaran berharga. Meskipun menjadi tol pertama di Sulawesi Utara, proyek ini mengalami kendala karena proyeksi trafik yang meleset jauh dari realitas.
Berdasarkan evaluasinya saat menjabat Kepala BPJT, Danang menyebut hampir 70% ramalan trafik jalan tol mengalami overshoot atau tidak tercapai. Kasus Manado-Bitung menunjukkan bahwa semangat membangun saja tidak cukup tanpa didukung oleh kegiatan ekonomi di ujung jalan.
Dua asumsi dasar yang mendorong pembangunan tol tersebut yakni KEK Bitung dan pengembangan pelabuhan internasional, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. KEK Bitung tidak menunjukkan aktivitas ekonomi yang signifikan.
"KEK Bitung pada saat diresmikan tidak ada apa-apa. Ada tanah yang dikuasai Pemda dan disewakan, tetapi penyewanya pun tidak melakukan tindakan ekonomi," ungkap Danang.
Sementara itu, rencana pengembangan pelabuhan internasional di wilayah tersebut kehilangan daya tarik akibat tumpang tindih kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L). Di mana, kala itu pemerintah gencar melakukan penenggelaman kapal yang diklaim berdampak pada pelarian kapal-kapal asing dari pelabuhan Bitung.
Untuk itu, tambah Danang, interconnectedness atau keterhubungan antar-kebijakan pemerintah menjadi kunci yang sering terlupakan. Tanpa sinergi, infrastruktur gagal menjadi instrumen transformasi ekonomi dan hanya menjadi aset fisik yang membebani neraca.
Senada dengan Danang, Dekan ADB Institute Bambang Brodjonegoro menyebut perencanaan dan desain adalah kata kunci utama percepatan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur harus menjadi bagian integral dari perencanaan wilayah agar fungsinya bisa dirasakan secara penuh.
Bambang mengamati banyak proyek di Indonesia yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang kota maupun desa. Hal ini membuat wilayah di sekitar infrastruktur menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk tinggal maupun berbisnis.
Dia juga menekankan pentingnya kepastian sumber biaya pemeliharaan sejak tahap desain awal, belajar dari pengalaman konstruksi di Jepang. Di Indonesia, anggaran pemeliharaan seringkali terlupakan atau tidak cukup, sehingga memperpendek umur dan kualitas aset.
"Kadang-kadang di Indonesia yang kita lupa adalah kita mungkin sudah bisa mengakumulasi pendanaan untuk membangun, tapi ketika masuk pemeliharaan, kadang-kadang lupa dianggarkan atau dianggarkan tapi dengan jumlah yang tidak cukup, sehingga akhirnya umur dan kualitas infrastrukturnya menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan," imbuhnya.
Paradigma ini memicu inefisiensi anggaran karena pemerintah harus terus-menerus mengganti infrastruktur yang rusak sebelum waktunya. Di mana, masalah inefisiensi ini secara langsung memengaruhi angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tetap berada pada tinggi.
Ke depan, Bambang berharap pemerintah dapat lebih fokus pada infrastruktur dasar yang tidak menarik bagi swasta, alih-alih mengambil porsi proyek yang bisa dikerjakan mandiri oleh investor. Pemilahan ini krusial untuk memastikan alokasi dana publik tepat sasaran dan memberikan dampak sosial luas.
Lebih lanjut, dia mendorong penggunaan indikator Spillover Tax daripada hanya terpaku pada Internal Rate of Return (IRR). Dengan memprediksi tambahan pajak dari PBB hingga PPh pada suatu proyek, pemerintah bisa mengalokasikan kembali pendapatan tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.
"Jadi artinya kita ingin juga menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, tapi infrastruktur yang dibangun itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ini bisa juga langsung mengaruhi ICOR," pungkasnya.
#proyek-infrastruktur #pembiayaan-infrastruktur #anggaran-infrastruktur #investasi-infrastruktur #apbn-infrastruktur #proyek-infrastruktur-prabowo #anggaran-infrastruktur-prabowo #infrastruktur