Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna memperkuat fondasi ketahanan pangan dan stabilitas harga di wilayah tersebut.

Bupati Sumedang Dony menegaskan bahwa regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi sistem pengelolaan pangan yang lebih modern. Pihaknya berkomitmen untuk membangun penyelenggaraan cadangan pangan yang berbasis data, transparan serta akuntabel.

"Penyaluran cadangan pangan akan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data agar tepat sasaran, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring stok secara real-time," ujar Dony.

Selain pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mendorong optimalisasi produksi pangan lokal dengan melibatkan petani, kelompok tani, hingga pelaku usaha daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Dony menjelaskan bahwa cadangan pangan tersebut diproyeksikan sebagai instrumen respons cepat dalam menghadapi kondisi darurat, mulai dari bencana alam, kerawanan pangan, hingga mitigasi gejolak harga di pasar.

"Saat ini, stok cadangan pangan pemerintah daerah bahkan telah melampaui kebutuhan ideal, dengan distribusi yang telah menjangkau ribuan penerima manfaat," tuturnya.

Selain sektor pangan, rapat paripurna tersebut juga membahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Medal. Dalam hal ini, Pemkab Sumedang berkomitmen meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih melalui perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kapasitas produksi.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang akuntabel. Hal ini dilakukan guna memastikan Perumda mampu memberikan pelayanan optimal sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan tata kelola perusahaan yang profesional dan transparan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan Perumda harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tetap dapat mengakses layanan air minum yang layak dengan tarif terjangkau.

Dony berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi seluruh elemen, baik pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, agar Sumedang semakin maju dan berdaya saing,” kata Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan Papua. Penegasan tersebut disampaikan Presiden di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Kepala Negara menempatkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat sebagai prasyarat dasar penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, dan kelaparan. Ia menekankan pembangunan Papua harus melaju di seluruh sektor dengan pangan sebagai pijakan utama.

“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” kata Prabowo, dikutip Rabu (17/12/2025).

Presiden menilai tantangan geografis dan tingginya biaya logistik membuat setiap wilayah perlu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Papua pun didorong untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal, mulai dari padi, jagung, sagu, hingga singkong, dengan dukungan penuh pemerintah pusat.

Arahan tersebut diterjemahkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program konkret menuju swasembada pangan Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan kondisi pangan Papua yang masih menghadapi kesenjangan produksi, khususnya komoditas beras.

“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” kata Amran.

Kementan mencatat kebutuhan beras Papua sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru berkisar 120 ribu ton. Program pencetakan sawah baru telah dibagi pelaksanaannya di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, dengan enam provinsi di Papua turut mengajukan permohonan serupa.

Amran menjelaskan pencetakan 100 ribu hektare sawah dilakukan melalui intervensi langsung pemerintah pusat dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Target penyelesaian dipatok maksimal tiga tahun, dengan peluang rampung dalam dua tahun.

“Dengan begitu, Papua bisa mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menempatkan swasembada pangan Papua sebagai bagian dari visi kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antardaerah. Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dinilai telah berada di jalur swasembada, sementara Jawa disebut telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

Penguatan pangan Papua juga diarahkan melalui diversifikasi, terutama optimalisasi komoditas sagu. Pemerintah menyiapkan langkah penyelesaian dan pengaktifan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun, namun belum beroperasi optimal, guna memperkuat ekonomi lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

“Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

“Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.