Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara keberatan dengan aturan pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menjelaskan menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

Akan tetapi Modantara menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri.

Menyikapi hal tersebut Modantara secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," jelas Agung dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan. Kemudian berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional. Serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih jauh, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung di dalamnya—mulai dari jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja di berbagai sektor yang mengandalkan layanan mobilitas dan pengantaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada layanan ojek online dan taksi online untuk bekerja dan berusaha.

"Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60%, dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat mengancam kestabilan ekonomi serta iklim investasi," kata Agung.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

"Bagi hasil atau potongan platform tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Pertanyaannya adalah: apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka?” ujar Agung.

Modantara melihat bahwa pemaksaan potongan platform tunggal dapat menghilangkan kompetisi yang menjadi landasan bagi inovasi layanan dan program. Pemberdayaan mitra potensi penyesuaian harga kepada konsumen. Kemudian, mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah, karena platform harus berfokus pada volume yang lebih besar.

Menurut Agung memaksa platform beroperasi dengan struktur biaya ramping dan melakukan efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen. Di India contohnya, platform komisi rendah Ola terpaksa memangkas jumlah pekerja perusahaan dan mengurangi insentif pengemudi secara signifikan agar bisa beroperasi dengan komisi yang rendah. Efisiensi operasional yang dapat berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, kebijakan batas komisi 8% berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar. Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia.

Agung menyebut sampai saat ini belum mendapatkan salinan Perpres 27/2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online yang dinyatakan telah ditandatangani oleh presiden, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut dan detail.

"Kami menyatakan kesiapan untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan," kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati merespons meningkatnya keuntungan perusahaan platform seperti Grab dan GoTo.

Dia menyoroti ketimpangan antara keuntungan tersebut dengan kesejahteraan para pengemudi ojekonline(ojol), taksionline(taksol), dan kurir yang justru semakin terpuruk.

Menurut Lily, para pekerja di sektor transportasi daring itu tidak mendapatkan imbas positif dari kenaikan laba dan pendapatan dua raksasa teknologi tersebut. Sebaliknya, mereka justru terhimpit oleh rendahnya pendapatan dan tingginya potongan dari platform.

“Pendapatan kami sangat minim, di bawah standar upah minimum. Kami sehari hanya mendapatkan Rp50.000–Rp 100.000,” kata Lily kepadaBisnispada Sabtu (8/11/2025).

Lily menjelaskan, pendapatan yang diterima para pengemudi itu belum termasuk berbagai biaya operasional yang harus mereka tanggung sendiri, seperti bahan bakar, paket data, pulsa, parkir, cicilan atribut seperti helm, jaket, dan tas, hingga biaya servis, penggantian suku cadang, serta cicilan kendaraan.

Dia menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena tingginya potongan yang diambil perusahaan platform dari setiap pesanan yang diselesaikan mitra pengemudi.

Dia mengatakan, perusahaan platform mengambil keuntungan dari potongan yang tinggi, yakni berkisar antara 30% hingga 70% dari setiap pesanan yang diselesaikan pengemudi.

“Potongan ini pun dilanggar platform dari aturan potongan maksimal 20% dan tanpa sanksi dari pemerintah,” ungkapnya.

Selain potongan besar, Lily menyebutkan berbagai skema yang justru semakin menggerus pendapatan para pengemudi, mulai dari tarif hemat, slot, hub, hingga sistem “argo goceng” dan tingkatan level yang menentukan peluang mendapat order.

Akibat sistem yang menekan ini, banyak pengemudi terpaksa bekerja lebih lama di jalanan hanya untuk menutupi kebutuhan harian.

“Kami seperti budak yang bekerja 12 hingga 18 jam per hari tanpa upah lembur, tidak ada waktu istirahat dan hari libur. Apalagi bagi pengemudi ojol perempuan tidak mendapatkan cuti haid, melahirkan,” kata Lily.

Selain pendapatan rendah, Lily menyoroti minimnya perlindungan sosial bagi para pengemudi termasuk Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kedua jaminan sosial itu kami yang bayar, bukan perusahaan platform,” imbuhnya.

Lily menambahkan, perusahaan platform kerap bertindak sewenang-wenang dengan memberikan sanksisuspendatau pemutusan kemitraan tanpa pesangon. Para pengemudi pun tidak memiliki kesempatan untuk membela diri karena keberadaan serikat pekerja tidak diakui oleh pihak platform.

Lily menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang dapat melindungi para pekerja platform seperti pengemudi ojekonline, taksionline, dan kurir, serta mengakui mereka sebagai pekerja.

“Selama ini platform selalu berlindung di balik status mitra sebagai dalih untuk menghindar dari kewajiban platform untuk memenuhi hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir,” kata Lily.

Kinerja Keuangan GRAB dan GOTO

Per Kuartal III/2025, Grab Holdings Limited (NASDAQ: GRAB) melaporkan kinerja keuangan positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba bersih sebesar US$17 juta, setara Rp284 miliar (kurs Rp16.690 per dolar AS).

Mengutip laporan keuangan perusahaan, capaian tersebut naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Grab meningkat 22% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$873 juta atau sekitar Rp14,57 triliun, dan naik 17% jika disesuaikan dengan fluktuasi kurs mata uang.

Pertumbuhan kinerja tersebut ditopang oleh segmen On-Demand, yang mencatatkanGross Merchandise Value(GMV) sebesar US$5,8 miliar atau Rp96,8 triliun, tumbuh 24% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi profitabilitas,adjustedEBITDA mencapai US$136 juta atau sekitar Rp2,27 triliun, melonjak 51% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementaraadjusted free cash flowtercatat US$203 juta atau Rp3,39 triliun, naik US$54 juta (sekitar Rp901 miliar) secara tahunan. Dalam basis 12 bulan terakhir, nilainya mencapai US$283 juta atau Rp4,72 triliun.

Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) juga mencatatkan kinerja positif pada kuartal III/2025 dengan membukukan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar Rp62 miliar, menandai pertama kalinya perseroan meraih laba sebelum pajak positif sejak berdiri.

GoTo juga mencatatadjustedEBITDA Grup sebesar Rp516 miliar, melonjak 239% YoY. Capaian tersebut menandai EBITDA positif selama empat kuartal berturut-turut, dengan nilai Rp369 miliar, membaik Rp455 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan hasil tersebut, GoTo menaikkan panduan kinerja adjusted EBITDA Grup untuk setahun penuh 2025, dari Rp1,4–1,6 triliun menjadi Rp1,8–1,9 triliun.

Dari sisi operasional, total nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) Grup mencapai Rp176 triliun, tumbuh 28% YoY. GTV inti Grup tercatat Rp102,8 triliun, naik 43% YoY. Pendapatan bersih juga meningkat 21% menjadi Rp4,7 triliun, sementara jumlah pengguna bertransaksi tahunan (Annual Transacting Users/ATU) di Indonesia naik 33% menjadi 61,1 juta, setara sekitar 30% populasi dewasa di Tanah Air.

Selain itu, GoTo membukukanadjusted free cash flowpositif sebesar Rp247 miliar, mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya. Dari linie-commerce, imbalan jasa Tokopedia mencapai Rp211 miliar per kuartal III/2025.

Perseroan juga menegaskan kondisi keuangan yang kuat dengan posisi kas, setara kas, dan deposito jangka pendek sebesar Rp18 triliun (setara US$1,1 miliar) per 30 September 2025.