#30 tag 24jam
AAUI Ungkap Kemungkinan Skema Penerapan Asuransi Wajib Bencana
AAUI mempertimbangkan asuransi wajib bencana berbasis parametrik. Diskusi dengan pemerintah diperlukan untuk menentukan mekanisme dan solusi pembayaran premi. [407] url asal
#asuransi-bencana #asuransi-wajib #skema-asuransi #asuransi-parametrik #aaui #asuransi-umum #perlindungan-bencana #premi-asuransi #subsidi-asuransi #mekanisme-asuransi #undang-undang-asuransi #risiko-b
(Bisnis.Com - Finansial) 22/12/25 14:32
v/81237/
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap bahwa terdapat banyak model yang bisa diterapkan dalam skema asuransi wajib bencana. Skema asuransi tersebut penting di Indonesia yang rawan bencana, karena berada di jalur ring of fire.
Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut kemungkinan yang bisa diterapkan nanti adalah asuransi berbasis parametrik. Dirinya mengaku sudah sering berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan mengenai hal ini.
“Jadi banyak model kalau memang ini akan diimplementasikan ke depannya. Tentunya pas kejadian bencana ini yaitu mungkin bisa berbasis parametrik, asuransi parametrik ya terhadap bencana alam,” ujar Budi, dikutip pada Senin (22/12/2025).
Menurutnya, tantangan ke depan yang akan dihadapi industri asuransi umum adalah menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa perlu suatu perlindungan atau proteksi tersebut, sehingga mereka merasa aman.
“Masalah pembayaran preminya mungkin nanti harus dicari jalan keluarnya dari pemerintah. Karena masyarakat ini juga membayar pajak ya,” sebut Budi.
Sebab demikian, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Asuransi Candi Utama ini, berharap pihaknya bisa diajak pemerintah dan parlemen untuk mendiskusikan kepastian mekanisme asuransi wajib bencana.
Pasalnya bagi Budi, semua pihak terkait harus bertanggung jawab dengan tidak membebankan masyarakat luas ke depannya.
“Karena ini adalah program nasional ke depannya, tentunya harus duduk sama-sama dicari jalan keluarnya, apakah pemerintah memberikan subsidi awal atau bagaimana? Atau sifatnya penugasan? Kita masih belum tahu,” ujar Budi.
Lebih jauh, dia menegaskan bahwa komunikasi mengenai asuransi wajib bencana sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Tapi memang nampaknya pemerintah ini selalu menunggu kejadian dulu, baru terbangun untuk kiranya dibangkitkan kembali untuk diimplementasikan namanya asuransi wajib bencana,” singgungnya.
Namun, dia menekankan asuransi tersebut sudah menjadi early warning dan menjadi satu pertimbangan tertentu dari pemerintah, karena ada amanat asuransi wajib bencana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra, menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan pemahaman akan kebutuhan skema penjaminan dan asuransi terhadap risiko di luar kendali manusia.
Selain itu, dia juga menganjurkan agar perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi dapat membuat suatu rangka atau skema produk yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari pemerintah secara umum, daerah, hingga masyarakat.
“Kami berharap hal ini menjadi peringatan bagi kita semua dan pada gilirannya kami mendorong perusahaan asuransi untuk menyiapkan produk yang tepat untuk semua jenis risiko tadi dan juga besarannya,” katanya kala menanggapi pertanyaan soal asuransi wajib bencana di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Asuransi Wajib Bencana Tak Bisa Lagi Sekadar Wacana
Asuransi wajib bencana di Indonesia mendesak diterapkan karena tingginya risiko bencana alam. OJK menekankan pentingnya komitmen dan kesadaran masyarakat, serta dukungan regulasi untuk menjamin perlin [48] url asal
#asuransi-bencana #asuransi-wajib #bencana-alam #ojk-asuransi #risiko-bencana #perlindungan-bencana #kerugian-ekonomi #indonesia-bencana #frekuensi-bencana #mitigasi-bencana #insurance-protection-gap
(Bisnis.Com - Terbaru) 01/01/70 07:00
v/121375/
Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan asuransi wajib bencana dinilai semakin mendesak untuk direalisasikan mengingat tingginya frekuensi dan dampak kerugian akibat bencana alam di Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai butuh komitmen yang kuat untuk merealisasikan skema tersebut. OJK menilai harus ada prioritas untuk menjamin keberlanjutan hidup masyarakat pasca bencana.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)