Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait Satgas Deregulasi patut diapresiasi. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sudirman menjelaskan berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan hilirisasi mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan Harga Patokan Mineral (HPM) baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurutnya, keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Terkait pembatasan produksi bijih nikel, Perhapi meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih selektif berdasarkan jenis bijih yang ditambang. Menurut Sudirman, pembatasan dapat diterapkan pada bijih nikel saprolite berkadar tinggi karena kapasitas smelter RKEF dinilai sudah berlebih.

Sementara itu, produksi bijih nikel limonite berkadar rendah dinilai masih perlu didorong untuk mendukung pengembangan smelter HPAL dan industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Beberapa investor termasuk dari China sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek hilirisasi nikel tipe limonite ini, dan mereka tentunya sangat kecewa karena dengan adanya pembatasan produksi bijih nikel yang dipukul rata, maka juga berdampak kepada investasi yang telah dikeluarkan,” jelas Sudirman.

Dia menambahkan bahwa investor membutuhkan konsistensi regulasi sebelum memutuskan menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, efektivitas Satgas Deregulasi nantinya akan diukur dari kemampuannya memangkas hambatan nyata di lapangan.

“Kalau tidak, maka investor membaca ini sekadar sebagai penambahan struktur tanpa perbaikan substansi,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berharap agar pemerintah segera memperjelas kelanjutan operasi PT Agincourt Resources (PT AR) di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara.

"Sudah ada beberapa orang yang dihentikan, terutama dari pihak kontraktor, dan banyak di antara mereka itu sebetulnya anggota-anggota Perhapi juga. Jadi, Perhapi di sini memiliki concern agar segera ada keputusan dari pemerintah terhadap kelangsungan operasional ini," ujar Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan evaluasi menyeluruh harus segera diselesaikan agar status operasional PT AR menjadi terang benderang, termasuk jika ada perbaikan yang harus dipenuhi.

Sudirman menyoroti terhentinya operasi PT AR selama tiga bulan menimbulkan kekhawatiran ekonomi, yakni nasib para pekerja dan mitra kerja PT AR, yang juga anggota profesi.

Ia mengatakan perusahaan yang beroperasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, itu mempekerjakan sekitar tiga ribu orang yang mayoritas pekerja lokal.

Per Desember 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasional PT AR yang mengoperasikan Tambang Emas Martabe, salah satu tambang emas besar di Indonesia, menyusul banjir dan longsor di Batang Toru.

PT AR merupakan satu-satunya perusahaan pertambangan dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah karena dinilai melanggar aturan dan menyebabkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso menilai penerapan kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice) menjadi kunci utama dalam membedah polemik dampak operasi PT Agincourt Resources di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Batang Toru, Sumatera Utara.

Ia mengatakan penilaian para ahli terhadap prinsip teknis dan lingkungan telah terpenuhi, pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian terkait keberlanjutan operasional perusahaan.

“Untuk kasus di wilayah Agincourt atau secara umum di DAS Garoga, saya pikir materi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya,” ujar Budi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) terus berupaya mempercepat penyelesaian penyusunan Standar ESG Nikel Indonesia, tidak saja mengacu pada peraturan Indonesia yang berlaku tetapi juga standar-standar internasional.

Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy mengungkapkan bahwa progres penyusunan standar ESG nikel yang sudah dimulai sejak pertengahan 2025 tersebut meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Saat ini, imbuhnya, penyusunan standar telah memasuki tahap penting, yakni pembuatan draf rinci (detailed draft) untuk setiap chapter sebagai dasar penyusunan persyaratan (requirements) yang terukur dan dapat diaudit.

“Penyusunan standar terus bergerak maju. Saat ini draf rinci untuk Social Chapter sudah rampung dan memasuki tahap review. Untuk Environmental Chapter, penyusunan detail sudah mencapai sekitar 50%, disusul oleh Governance Chapter,” kata Sudirman dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, Ketua Tim Pokja Penyusunan Standar ESG Industri Nikel Perhapi, Tonny Gultom mengungkapkan bahwa setelah setiap draf rincian chapter diselesaikan dan ditelaah melalui proses review internal, sebelum tahapan berikutnya dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik bersama para ahli serta pemangku kepentingan terkait.

“Setelah draf rinci setiap chapter rampung dan melewati review, kami akan menyelenggarakan FGD dalam format konsultasi publik,” kata Tonny.

Tonny menekankan bahwa masukan dari para pemangku kepentingan, mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, industri, hingga pihak yang relevan di rantai pasok akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Standar ESG Nikel Indonesia.

Setelah standar disahkan, imbuhnya, Perhapi akan melanjutkan langkah strategis berikutnya berupa penyusunan standar kompetensi bagi asesor (assessor) agar implementasi standar memiliki perangkat penilaian yang kredibel dan konsisten.

Sebagai gambaran, dalam perumusannya, Standar ESG Nikel Indonesia dirancang dalam 33 chapter yang terdiri dari 10 chapter lingkungan, 10 chapter Social, dan 13 chapter tata kelola.

Setiap chapter akan dilengkapi sub-chapter yang memerinci persyaratan, indikator, dan dokumentasi pendukung agar standar dapat diimplementasikan secara operasional di lapangan.

“Regulasi Indonesia menjadi tulang punggung [backbone] penyusunan standar dan dipadankan [benchmarked] dengan sejumlah rujukan internasional yang relevan, antara lain RMI–RMAP, Nikel Mark, ICMM, IFC-PS dan IRMA, guna memastikan standar mampu menjawab kebutuhan praktik ESG yang diakui luas serta mendukung daya saing industri nikel nasional.”

Dalam prosesnya, Perhapi juga bekerja sama dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Asosiasi Smelter Indonesia (FINI) untuk menjembatani perspektif pasar dan buyer internasional, sekaligus memperkuat kesesuaian standar terhadap ekspektasi rantai pasok global.

Tak hanya itu, Perhapi juga bekerja sama dengan WRI yang telah melakukan gap analysis regulasi Indonesia dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian ESDM dan Perindustrian.

Melalui penyusunan Standar ESG Nikel Indonesia, Perhapi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pedoman ESG yang tidak hanya konseptual, tetapi aplikatif, terukur, dan kredibel serta mendorong praktik pertambangan dan pengolahan nikel yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan selaras dengan kepentingan nasional maupun tuntutan pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menggelar focus group discussion (FGD) untuk mendalami dampak operasi pertambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan korelasinya dengan bencana banjir pada akhir 2025.

"Perhapi mencermati adanya penelitian independen terbaru yang dilakukan oleh Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB)," ujar Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sudirman menyebut kajian tersebut dilakukan secara komprehensif melalui investigasi lapangan selama kurang lebih dua bulan yakni Desember 2025-Januari 2026.

Hasil penelitian itu, lanjutnya, telah dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pada 18 Februari lalu.

Sudirman menambahkan terdapat perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah DAS Garoga yang turut menjadi sorotan dalam isu tersebut, yakni PT Agincourt Resources (PT AR).

Berdasarkan hasil kajian CENAGO, lanjut dia, terdapat pembahasan mengenai banjir di wilayah DAS Garoga, yang secara hidrologis terpisah dari sub-DAS operasional PT AR.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso menilai hasil kajian berbasis data lapangan penting menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan.

"Saya yakin pemerintah akan atau perlu menggunakan data dan hasil kajian yang dasarnya adalah data riil, diambil di lapangan oleh pihak yang memang punya kompetensi, dan bisa dipertanggungjawabkan di depan peers-nya, artinya kalangan yang memiliki keahlian yang sama, sehingga mampu mempertahankan hasil kajian itu," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Riset Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 dipicu oleh cuaca ekstrem yang melampaui standar mitigasi banjir nasional.

Koordinator Tim Riset Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) ITB Heri Andreas mengatakan bahwa kondisi tersebut sebagaimana hasil kajian forensik berbasis analisis presipitasi ekstrem, karakteristik hidrologi tiga daerah aliran sungai (DAS) yakni Badiri, Garoga, dan Batang Toru di Sumatera Utara, perubahan tutupan lahan, serta simulasi hidrologi-hidrolika.

Dari kajian penelitian tim riset ITB itu didapati curah hujan dengan intensitas sangat ekstrem membuat kapasitas sistem pengendalian banjir yang ada tidak dirancang untuk menahan skala peristiwa tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meniai mineral kritis dan strategis memiliki peran krusial dalam mendukung transisi energi.

Anggota Dewan Pakar Perhapi Irwandy Arif menyebut, dalam beberapa dekade mendatang, permintaan terhadap mineral akan berkaitan dengan transisi energi, peningkatan populasi, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah.

“Demand mineral kritis sampai 2030 naik semua. Tapi kalau gonjang-ganjing seperti sekarang, nggak akan ada yang berani investasi. Potensi kita sebenarnya luar biasa. Pemerintah dan industri pertambangan harus memiliki pemikiran yang sama, kalau tidak maka akan sia-sia, kehilangan kesempatan,” kata Irwandy, belum lama ini.

Dia juga menyoroti pengembangan ekosistem kendaraan listrik masih perlu infrastruktur yang memadai. “Antam [Aneka Tambang] sedang menjalankan proyek ini. Tapi memang kebanyakan kendaraan listrik menggunakan baterai LFP. Di Indonesia rencananya menggunakan NMC [nikel, mangan, cobalt],” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Perhapi, Resvani menegaskan pentingnya mineral kritis, mineral strategis, serta pengembangan material maju (advanced materials) sebagai fondasi pertumbuhan industri dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, perubahan geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan mineral untuk energi bersih, teknologi tinggi, dan manufaktur membuka peluang strategis bagi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam.

Namun, Resvani menilai pengembangan industri manufaktur berbasis mineral strategis di Indonesia belum optimal. Rendahnya eksplorasi yang berdampak pada minimnya data hulu, penghiliran yang masih terbatas pada tahap primer, serta ketergantungan impor material maju menjadi faktor utama penghambat, yang diperparah oleh lemahnya perencanaan strategis, pengawasan, dan iklim investasi di sektor tersebut.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam rencana pengambilalihan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Langkah ini dinilai prematur karena status hukum PTAR sebagai pemegang Kontrak Karya (KK) masih berlaku.

Rencana pengambilalihan ini mencuat setelah Satgas PKH mencabut izin perusahaan dan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat PTAR di PN Jakarta Selatan pada 20 Januari 2026.

PTAR diduga melakukan perusakan lingkungan yang memicu banjir hidrometeorologi di Sumatera pada November 2025. KLH menuntut ganti rugi materil Rp201 miliar dan biaya pemulihan Rp25,7 miliar.

Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menegaskan bahwa pencabutan izin bagi pemegang KK tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa pemutusan kontrak resmi dari Kementerian ESDM.

"Terkait dengan wacana pemerintah untuk mengambil alih tambang Martabe dari PT Agincourt Resources, menurut hemat kami masih terlalu premature. Status PT Agincourt Resources adalah pemegang Kontrak Karya bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan seperti yang diduga banyak pihak," kata Sudirman Widhy kepada awak media dikutip, Senin (2/1/2026).

Rencana pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah dianggap berisiko merusak iklim investasi pertambangan nasional. PERHAPI menekankan pentingnya prinsip due process of law dan pemenuhan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sudirman menambahkan, pembuktian pelanggaran lingkungan yang dituduhkan harus melalui kajian ilmiah yang mendalam dan pembuktian kausalitas yang ketat.

"Sebaiknya proses hukum yang sedang berjalan ini agar tetap dihormati saja terlebih dahulu, dan biar nanti Keputusan majelis hakim (yang sudah incraht tentunya) yang akan menentukan sanksi apa yang harus dihadapi oleh pihak Agincourt. Sebelum bertindak lebih jauh hingga ke pemutusan kontrak karya pertambangan ataupun pengambilalihan operasional tambang mereka," jabarnya.

Sebagai tambahan hal yang cukup menarik terkait gugatan atas pelanggaran lingkungan ini. PT Agincourt sebetulnya dikenal sebagai salah satu Perusahaan pertambangan yang cukup bagus di dalam pengelolaan lingkungannya, bahkan mereka mendapatkan Proper Hijau dari Kementrian Lingkungan Hidup pada bulan Februari 2025 yang lalu.

Kemudian perusahan ini juga mendapatkan penghargaan terbaik penerapan kaidah Teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice Award) dari Kementrian ESDM.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengutarakan saat ini pihaknya telah membentuk Badan Usaha Milik Negara Baru bernama Perminas.

Keberadaan perusahaan yang masih seumur jagung ini disiapkan untuk mengelola PT Agincourt Resources yang izinnya telah dicabut oleh Satgas PKH.

"(Tambang Agincourt dipegang) Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk," ujar Dony saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Profil Agincourt Resources

PT Agincourt Resources merupakan raksasa tambang emas yang berbasis di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Kepemilikan saham perusahaan ini didominasi oleh Grup Astra melalui PT Danusa Tambang Nusantara sebesar 95 persen.

Secara rinci, saham PT Danusa Tambang Nusantara dimiliki oleh PT United Tractors Tbk sebesar 60 persen dan PT Pamapersada Nusantara sebesar 40 persen. Sementara itu, sisa 5 persen saham PTAR dimiliki secara kolektif oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data perusahaan, Tambang Emas Martabe beroperasi di bawah Kontrak Karya (KK) generasi keenam dengan total luas wilayah mencapai 130.252 hektare. Area operasionalnya mencakup empat kabupaten, yakni:

• Tapanuli Selatan
• Tapanuli Tengah
• Tapanuli Utara
• Mandailing Natal

Sejak memulai produksi pada 2012, tambang ini menjadi salah satu penghasil emas terbesar di Indonesia. Per Juni 2020, basis sumber daya Martabe tercatat mencapai 7,6 juta ounces emas dan 66 juta ounces perak, dengan rata-rata produksi tahunan sebesar 300.000 ounces emas.

Ubud, Bali (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan pemberantasan tambang ilegal harus menjadi prioritas nasional karena bertentangan dengan prinsip good mining practice (GMP) dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.

“Tidak ada kajian teknis, tidak ada pengelolaan lingkungan, dan tidak ada jaminan keselamatan kerja. Dampaknya sangat luas, mulai dari rusaknya lahan, pencemaran air, hingga hilangnya potensi pendapatan negara,” ujar Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono dalam keterangan yang diterima di Ubud, Bali, Rabu.

Ia menyebut pemberantasan tambang ilegal harus menjadi prioritas nasional yang dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan.

PERHAPI memberikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyoroti persoalan tambang ilegal dalam Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025.

Salah satu langkah nyata pemerintah adalah pembentukan Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) di sektor ESDM, yang diharapkan bisa meniru efektivitas lembaga serupa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sudirman menilai, langkah tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma tata kelola tambang nasional.

“Ini sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya ingin menata regulasi, tetapi juga benar-benar menegakkan hukum di lapangan,” ujar dia.

Presiden sendiri sebelumnya menyebut, jumlah tambang ilegal di Indonesia telah melampaui 2.000 lokasi, mencakup komoditas batubara di Kalimantan, nikel di Sulawesi, serta emas dan bauksit di Sumatera dan Kalimantan Barat, lanjutnya.

PERHAPI berharap pemberantasan tambang ilegal tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan lintas lembaga.

Pembentukan Satgas Gabungan Pemberantasan Tambang Ilegal dan Kawasan Hutan dinilai menjadi langkah awal yang tepat.

Sudirman pun mengatakan memastikan PERHAPI siap bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan beberapa kejaksaan tinggi untuk memberikan dukungan teknis dan data geologi dalam penyelidikan kasus tambang ilegal.

“Kami siap membantu menghitung estimasi cadangan yang hilang, potensi kerugian lingkungan dan negara, serta memberi data geologi sebagai dasar penindakan,” kata Sudirman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam memberantas kegiatan pertambangan ilegal. Hal tersebut bisa dilihat dari dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Juni lalu.

Dia menyebut adanya Satgas PKH menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan kegiatan ilegal secara masif dan struktur.

"Namun kami juga berharap bahwa hal seperti ini bukan hanya sedang retorika, tapi juga benar-benar ditindaklanjuti," ungkap dia dalam Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan", dikutip Kamis (30/10/2025).

Widhy juga mengungkap kesiapan Perhapi membantu pemerintah dalam melakukan pemberantasan kegiatan tambang ilegal. Dalam hal ini Perhapi siap memberikan saran, informasi kegiatan pertambangan, hingga saksi ahli.

"Kami sendiri dari Perhapi sudah mencermati kegiatan, adanya kegiatan atau praktik tambang ilegal ini sudah sejak lama sekali. Karena kami memang berkecimpung di industri sektor pertambangan," terangnya.

Dia memaparkan, praktik pertambangan ilegal sendiri sudah mulai terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Praktik pertambangan tersebut menggunakan alat semi-mekanis, excavator, hingga truck besar-besar.

"Rasanya kecil kemungkinan kalau ini hanya dilakukan oleh rakyat biasa. Tentu ada banyak pihak di situ yang berkolaborasi untuk meng-create adanya praktek tambang ilegal ini," tutur Widhy.

"Ini kita pernah waktu itu mencatat beberapa data tapi akhirnya kita kewalahan sendiri. Bahkan kita mendengar dari Prabowo ya bahwa praktik penambangan ilegal sampai saat ini sudah tercatat lebih dari 1.000 bahkan lebih dari 2.000 kalau nggak salah dari mirip-mirip baik yang saya dapatkan datanya," tambah dia.

Menurut dia praktik pertambangan ilegal bukan hanya komoditas timah, tetapi terjadi di komoditas Batu Bara, nikel, emas, bahkan bauksit.

"Itu sudah luar biasa, masif sekali. Artinya bahwa memang praktek seperti ini, praktek apa pencurian bahan galian dari negara itu benar-benar masih terjadi di seluruh Indonesia untuk semua komoditas galian tambah," ujar dia.