Bisnis.com, PADANG — Badan Karantina Indonesia (Barantin) Provinsi Sumatra Barat menyebut hasil perkebunan gambir di Ranah Minang tidak tercatat sebagai komoditas ekspor, sehingga belum memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Kepala Karantina Sumbar, Ende Dezeanto, mengatakan sebagian besar ekspor gambir dari Sumbar tidak dilakukan langsung dari daerah asal, sehingga komoditas tersebut hanya tercatat sebagai perdagangan domestik, bukan ekspor dari Sumatra Barat.

“Sangat disayangkan, padahal gambir asal Sumbar ini pangsa pasar global mencapai 85%. Tapi bicara soal perdagangan atau ekspor, malah tercatat sebagai komoditas di Belawan, Sumatra Utara,” katanya, Selasa (16/6/2026).

Dia menjelaskan, jika ekspor gambir dilakukan langsung dari Sumbar, maka daerah berpotensi memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Namun saat ini, nilai ekonomi dari ekspor tersebut justru dinikmati daerah lain.

Ende berharap pemerintah daerah segera menyikapi kondisi tersebut, mengingat gambir Sumbar memiliki posisi kuat di pasar global.

“Mau berapapun banyaknya gambir Sumbar ini yang di ekspor, Sumbar tidak dapat apa-apa. Padahal, perdagangan turut memberikan dampak ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada harga di tingkat petani yang tidak kunjung membaik. Pemerintah daerah juga tidak memperoleh PAD dari komoditas tersebut.

“Petani tidak sejahtera dan pemerintah daerah pun tidak bisa mendapatkan PAD dari komoditas yang terbilang cuma ada di Sumbar,” tegasnya.

Barantin mencatat, berdasarkan lalu lintas ekspor komoditas pertanian dan perikanan melalui Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau, tidak ada pengiriman gambir langsung dari Sumbar. Komoditas tersebut justru dikirim ke Sumatra Utara untuk diekspor melalui Pelabuhan Belawan.

Seorang petani di Pesisir Selatan, Frenki, mengatakan harga gambir di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram dengan kadar air 18%. Harga tersebut dinilai stagnan, bahkan sempat turun hingga Rp12.000 per kilogram.

“Rp21.000 per kilogram ini harga yang diterima petani dari pengepul. Sudah lama harga seperti ini, tapi bila dibandingkan belasan tahun lalu, harga gambir bahkan bisa mencapai Rp100.000 per kilogram di tingkat petani. Sekarang, entah mengapa bisa semurah itu harganya, padahal dolar naik,” ujarnya.

Frenki menilai harga saat ini hanya cukup untuk menutup biaya produksi, termasuk upah buruh tani dan biaya operasional pengolahan gambir. Ia mengatakan bahwa harga tersebut hanya sebatas impas karena seluruh hasil penjualan habis untuk biaya ke kebun dan upah pekerja, sehingga tidak menyisakan keuntungan bagi petani.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan nilai jual gambir. Jika tidak, ia khawatir banyak petani akan beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit.

“Sebenarnya sudah banyak yang ancang-ancang akan alih fungsi lahan dari gambir ke kelapa sawit, karena dilihat harga sawit lebih menjanjikan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan penangguhan aturan pengiriman yang telah berlaku sejak lama dalam upaya menstabilkan harga minyak di tengah perang Iran.

Dilansir CNBC pada Rabu (18/3/2026), penangguhan sementara Undang-Undang Jones (Jones Act) akan memungkinkan sumber daya vital seperti minyak, gas alam, pupuk, dan batu bara secara bebas masuk ke Pelabuhan AS selama 60 hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt melalui sebuah pernyataan resmi. "Pemerintahan Trump tetap berkomitmen untuk terus memperkuat rantai pasokan penting,” kata Leavitt.

Sebagai informasi, Undang-Undang Jones, yang disahkan pada 1920 oleh Presiden Woodrow Wilson, mensyaratkan bahwa pengangkutan barang antar pelabuhan AS harus dilakukan oleh kapal-kapal AS.

Undang-undang ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan industri pelayaran domestik setelah Perang Dunia I. Undang-undang ini telah dikritik sebagai bentuk proteksionisme, dan beberapa ekonom baru-baru ini berpendapat bahwa undang-undang ini menghambat perdagangan domestik.

Sementara, dikutip dari Bloomberg, berdasarkan prediksi JPMorgan Chase & Co pada 2022, penghapusan UU Jones dapat menghemat sekitar 10 sen per galon bagi para pengendara kendaraan di East Coast.

James Lucier, Direktur Pelaksana Kelompok Riset Capital Alpha Partners, mengatakan UU Jones mencegah pengiriman bensin melalui kapal dari Houston Ship Channel ke Pelabuhan New York dan tujuan di daerah East Coast lainnya karena pengiriman menjadi sangat mahal.

"Karena Undang-Undang Jones, bensin murah dari minyak mentah Amerika yang seharusnya dikirim dari Houston ke New York malah dikirim ke Meksiko," jelasnya.

Pengecualian ini diprediksi juga dapat menurunkan biaya pupuk nitrogen yang diangkut ke hulu Sungai Mississippi, meskipun beberapa analis memperkirakan pengecualian ini mungkin datang terlambat untuk secara signifikan menurunkan biaya untuk periode tanam utama musim semi ini.

Adapun, Trump menghadapi tekanan politik untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar, yang memiliki peran besar dalam sikap masyarakat Amerika terhadap inflasi dan kondisi ekonomi.

Lonjakan harga minyak menimbulkan risiko khusus bagi Trump dan partainya, Partai Republik, menjelang pemilihan paruh waktu November yang akan menentukan kendali Kongres dan kemungkinan besar akan bergantung pada pandangan publik tentang biaya hidup.