Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mengembalikan dana masyarakat korban penipuan digital (scam) sebesar Rp161 miliar. Dana tersebut berasal dari 1.070 korban dan berhasil diblokir dari 14 bank sejak IASC mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

Pengembalian dana korban scam ini diserahkan secara simbolis dalam acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu (21/1).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, pengembalian dana tersebut menjadi bukti nyata kerja sama OJK dengan kementerian/lembaga serta industri perbankan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” ujar Friderica dalam acara Pengembalian Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, kejahatan keuangan digital saat ini semakin masif dan bersifat lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain penipuan transaksi belanja, penyamaran identitas atau fake call, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, hingga penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga masih marak terjadi, termasuk di Indonesia.

Dalam penanganan kasus scam, Friderica mengakui terdapat sejumlah tantangan, seperti lonjakan jumlah pengaduan, keterlambatan pelaporan dari korban, kebutuhan percepatan pemblokiran rekening, hingga kompleksitas aliran dana pelaku kejahatan.

Sementara itu, Mahendra Siregar menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian dana korban scam mencerminkan komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi berbagai modus scam. Ruang lingkup kejahatan dan cara-cara yang digunakan pelaku harus terus kita antisipasi bersama,” kata Mahendra.

OJK juga mengapresiasi keberanian para korban yang bersedia melaporkan dan berbagi pengalaman. Menurut Mahendra, hal tersebut menjadi pembelajaran penting sekaligus penguat komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital.

Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai penipuan di sektor jasa keuangan sebagai kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.

“Ini bukan kejahatan biasa. Ini white collar crime. Tipikal kejahatan kerah putih itu modusnya canggih dan teknisnya juga canggih,” tegas Misbakhun.

Dia menambahkan bahwa keberadaan IASC dan langkah-langkah yang dilakukan OJK telah memberikan dampak nyata sekaligus harapan baru bagi masyarakat di tengah maraknya penipuan digital.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 pengaduan terkait penipuan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp9,1 triliun. Dari jumlah tersebut, total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp436,88 miliar.

OJK mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke IASC apabila menjadi korban penipuan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana korban dapat diselamatkan dan dikembalikan. Pelaporan dapat dilakukan melalui situs resmi IASC di iasc.ojk.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan tidak mengenakan biaya apa pun dalam seluruh tahapan rekrutmen calon pegawai. Masyarakat diminta waspada terhadap informasi lowongan kerja yang beredar di luar kanal resmi perusahaan.

“Transjakarta tidak pernah memungut biaya apa pun dari calon pelamar dalam seluruh tahapan proses seleksi dan rekrutmen,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardhani, dalam keterangan di Jakarta, dikutip Jumat (5/12/2025).

Ayu meminta masyarakat dan para pencari kerja untuk mengabaikan pihak yang meminta transfer dana, biaya akomodasi, atau bentuk imbalan lain. Ia menegaskan tindakan tersebut merupakan penipuan.

Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan lowongan kerja Transjakarta disarankan segera melapor ke pihak berwajib atau Ombudsman PT Transjakarta melalui nomor 0878-3008-202.

Informasi lowongan kerja resmi Transjakarta hanya disampaikan melalui dua kanal, yakni laman resmi perusahaan di https://karier.transjakarta.co.id/lowongan dan akun LinkedIn Resmi Transjakarta.

“Masyarakat diharap hanya berpegangan pada informasi dari kanal resmi kami,” ujar Ayu.

Ia menambahkan, Transjakarta tidak bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun non-materiil yang dialami masyarakat akibat penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.

Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya penipuan lowongan kerja di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Sebanyak 18 orang tercatat menjadi korban penipuan lowongan kerja Transjakarta. Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Murodih, mengatakan pelaku menjanjikan korban bekerja sebagai pramugara dan sekuriti Transjakarta.

“Para korban dijanjikan diterima kerja sebagai sekuriti dan pramugara bus Transjakarta dengan membayar uang Rp 2 juta sampai Rp 4 juta, tapi sampai sekarang ini para korban belum kerja,” jelas Murodih, Kamis (4/12/2025).

Pelaku RP (51 tahun) kemudian diringkus warga dan diserahkan ke Polsub Sektor Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/12/2025) malam. Ia diduga mulai melakukan aksinya dua pekan lalu di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

“Polsek Tebet telah menerima seorang laki-laki yang diduga melakukan penipuan dengan penggelapan yang terjadi sekitar dua minggu yang lalu di daerah Kalibata,” ujar Murodih.

Hingga kini, polisi belum menerima laporan resmi dari korban. Karena itu, para korban diminta segera membuat laporan agar kasus tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penipuan transaksi belanja dan fake call mendominasi penipuan berbasis digital di sektor jasa keuangan, dengan total kerugian untuk mencapai Rp11,1 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penipuan transaksi belanja bahkan banyak menjerat masyarakat berpendidikan.

“Mereka menggunakan AI untuk melakukan fake call, kemudian melakukan social engineering, dan lain-lain. Ini juga sangat memprihatinkan,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut dalam acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

Kiki juga menyinggung maraknya penipuan berkedok hadiah maupun lowongan kerja yang kerap diterima masyarakat melalui pesan WhatsApp atau SMS.

Dia menilai aktivitas para scammer semakin masif, sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, Kiki menyoroti tren global love scam atau relationship scam yang kini menjadi perhatian regulator internasional.

Dia menjelaskan modus ini tengah merebak di berbagai negara seiring meningkatnya rasa kesepian di masyarakat, sehingga banyak orang mudah terjebak dalam penipuan berbasis hubungan personal tersebut.

“Jadi ini sangat luar biasa, bahkan ini masuk ke dalam bahasan khusus di pertemuan regulator-regulator di dunia terkait scam ini,” katanya.

Berdasarkan data OJK, penipuan transaksi belanja tercatat sebanyak 62.999 laporan. Total kerugian dari modus ini diperkirakan mencapai Rp11,1 triliun, dengan rata-rata kerugian Rp16,97 juta per kasus. Modus fake call menyusul dengan 38.498 laporan, menimbulkan kerugian sekitar Rp1,5 triliun dengan rata-rata kerugian Rp36,07 juta.

Modus lain yang banyak dilaporkan mencakup penipuan investasi sebanyak 24.139 laporan (kerugian Rp1,35 triliun, rata-rata Rp45,79 juta), penipuan kerja 21.283 laporan (kerugian Rp704,50 miliar), penipuan hadiah 17.481 laporan (kerugian Rp224,92 miliar), serta penipuan melalui media sosial 16.945 laporan dengan kerugian Rp573 miliar.

Adapun phising tercatat 15.633 laporan (kerugian Rp598,61 miliar), social engineering 10.475 laporan (kerugian Rp384,89 miliar), pinjaman online fiktif 5.469 laporan (kerugian Rp43,35 miliar), dan APK WhatsApp scam sebanyak 3.902 laporan (kerugian Rp136,98 miliar).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI (ORI) Mokhammad Najih mengingatkan bahwa tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial rawan menjerat pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ya, memang sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kadangkala masyarakat kita juga tidak sempat untuk menyaring apakah informasi ini benar atau tidak," ujarnya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/11/2025), dikutip dari Antara.

Najih menjelaskan, banyaknya kasus perekrutan pekerja migran secara daring menimbulkan keresahan karena informasi di media sosial sangat mempengaruhi masyarakat untuk mudah menerima tawaran kerja ke luar negeri.

"Informasi itu seolah-olah real, seolah-olah nyata bisa menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.

Ia menilai kondisi ini terjadi karena sistem keimigrasian belum optimal dalam mencatat keberangkatan dan kepulangan warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran.

"Keimigrasian itu mestinya bisa mencatat orang-orang yang keluar masuk ke luar negeri yang berpotensi, terutama di daerah-daerah yang berasal dari tempat yang banyak terjadinya perdagangan orang," tuturnya.

Najih menyebut Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah kasus TPPO terbanyak. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk mengawasi dan melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri.

"Pemerintah daerah juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pencegahan terutama untuk melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat yang akan melakukan kerja-kerja ke luar negeri," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa pencegahan TPPO melalui rekrutmen daring memerlukan integrasi sistem yang tidak parsial.

"Kami menemukan memang salah satu persoalan pencegahan TPPO yang belum tuntas adalah soal integrasi sistem," kata Johanes.

Menurut dia, integrasi data diperlukan untuk mendorong kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga guna memastikan pembaruan data berlangsung real time dan mendukung perlindungan daring.

"Integrasi dalam artian bagaimana ada konektivitas antar lembaga terkait sehingga datanya juga real-time," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI (ORI) Mokhammad Najih mengingatkan bahwa tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial rawan menjerat pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ya, memang sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kadangkala masyarakat kita juga tidak sempat untuk menyaring apakah informasi ini benar atau tidak," ujarnya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/11/2025), dikutip dari Antara.

Najih menjelaskan, banyaknya kasus perekrutan pekerja migran secara daring menimbulkan keresahan karena informasi di media sosial sangat mempengaruhi masyarakat untuk mudah menerima tawaran kerja ke luar negeri.

"Informasi itu seolah-olah real, seolah-olah nyata bisa menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.

Ia menilai kondisi ini terjadi karena sistem keimigrasian belum optimal dalam mencatat keberangkatan dan kepulangan warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran.

"Keimigrasian itu mestinya bisa mencatat orang-orang yang keluar masuk ke luar negeri yang berpotensi, terutama di daerah-daerah yang berasal dari tempat yang banyak terjadinya perdagangan orang," tuturnya.

Najih menyebut Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah kasus TPPO terbanyak. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk mengawasi dan melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri.

"Pemerintah daerah juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pencegahan terutama untuk melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat yang akan melakukan kerja-kerja ke luar negeri," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa pencegahan TPPO melalui rekrutmen daring memerlukan integrasi sistem yang tidak parsial.

"Kami menemukan memang salah satu persoalan pencegahan TPPO yang belum tuntas adalah soal integrasi sistem," kata Johanes.

Menurut dia, integrasi data diperlukan untuk mendorong kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga guna memastikan pembaruan data berlangsung real time dan mendukung perlindungan daring.

"Integrasi dalam artian bagaimana ada konektivitas antar lembaga terkait sehingga datanya juga real-time," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seek, perusahaan induk Jobstreet dan Jobsdb, merilis temuan terbaru terkait meningkatnya penipuan lowongan kerja di Asia Pasifik.

Indonesia menjadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar, menyumbang 38 persen dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62 persen dari total penipuan lowongan kerja di kawasan Asia.

Filipina menyusul sebagai target kedua terbesar, dengan porsi 20 persen dari total upaya penipuan di Asia Pasifik.

Fenomena ini terjadi di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan. Modus penipuan lowongan kerja justru makin marak, terutama di bidang administrasi, manufaktur, ritel, perdagangan, dan pariwisata.

Seek menyampaikan temuan tersebut dalam laporan yang dirilis di Jakarta, Rabu (19/11/2025), setelah melakukan pelacakan terhadap seluruh platform lokapasar kerja per Oktober 2025, termasuk Jobstreet dan Jobsdb.

Bidang pekerjaan yang paling rentan terhadap penipuan adalah administrasi dan pendukung kantor (administration and office support). Berikutnya adalah manufaktur, transportasi, dan logistik; ritel dan produk konsumer; perdagangan dan jasa; serta perhotelan dan pariwisata.

Pada bidang administrasi dan pendukung kantor, penipuan paling banyak menyasar posisi admin toko daring, admin e-dagang, dan petugas input data.

Adapun pada bidang manufaktur, transportasi, dan logistik, pelaku kerap menargetkan posisi operasional gudang, seperti staf gudang.

”Bidang pekerjaan seputar administrasi dan pendukung kantor memang sangat rentan penipuan karena biasanya tidak menuntut gelar khusus atau pengalaman yang mendalam,” ujar Kepala Bidang Kepercayaan dan Keamanan Seek, Tom Rhind.

Ia menambahkan, posisi tenaga penjualan juga sering digunakan sebagai umpan karena dijanjikan sebagai pekerjaan cepat dengan penghasilan berbasis komisi. Pola ini serupa dengan penipuan di sektor administrasi.

Dari sistem deteksi internal Seek, 39,36 persen iklan lowongan di bidang administrasi dan pendukung kantor mengandung penipuan.

Pada bidang manufaktur, transportasi, dan logistik ada 21,06 persen penipuan; ritel dan produk konsumer 12,23 persen; perdagangan dan jasa 7,98 persen; serta perhotelan dan pariwisata 5,74 persen.

Modus penipuan lowongan kerja

Menurut Tom, pelaku kini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat modus penipuan yang lebih canggih. Mereka sering menyamar sebagai staf Jobstreet dan menghubungi kandidat melalui pesan pendek, aplikasi pesan instan, maupun media sosial.

Modus lain adalah menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan tugas ringan seperti memberikan “like/subscribe” konten di media sosial.

Pelaku biasanya memberikan komisi kecil pada awal interaksi untuk mendorong kepercayaan, lalu meminta korban melakukan deposit dana yang tidak akan dikembalikan.

”Pelaku penipuan menyesuaikan pendekatan mereka. Mereka tahu para pencari kerja itu berada di posisi paling rentan di setiap bidang pekerjaan,” ujar Tom.

Untuk mencegah perekrutan eksploitatif hingga yang menjurus pada perbudakan modern, Seek memverifikasi legalitas perekrut, memoderasi konten, dan melakukan pemindaian otomatis seluruh iklan lowongan. Konten mencurigakan kemudian diperiksa secara manual oleh tim spesialis.

Edukasi bagi pekerja

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menilai temuan Seek sejalan dengan kondisi pengangguran di Indonesia.

Merujuk data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik per Agustus 2025, terdapat 7,46 juta penganggur, hanya turun 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024. Kondisi ini mudah dimanfaatkan pelaku penipuan.

Mirah mengatakan penipuan tidak hanya terjadi di platform resmi, tetapi juga secara luring di kawasan industri. Pelaku menjanjikan pekerjaan pabrik, tetapi korban ditempatkan di lokasi berbeda dengan upah rendah.

Selain itu, pencari kerja sering berada dalam situasi terdesak sehingga mudah percaya pada iming-iming pekerjaan meski harus membayar biaya tinggi.

Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, terutama setelah kewenangan dialihkan ke pemerintah daerah, membuat praktik penipuan sulit ditekan. Penindakan hukum pun minim meski laporan terus muncul.

”Edukasi dan sistem peringatan dini bagi calon pekerja juga belum optimal. Saya menyarankan sosialisasi bahaya penipuan lowongan pekerjaan seharusnya dilakukan sejak tingkat sekolah,” kata Mirah.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menilai temuan Seek mencerminkan tiga kondisi. Pertama, kebutuhan lapangan kerja sangat tinggi, sedangkan penciptaan lapangan kerja baru terbatas.

Kedua, maraknya penipuan digital menunjukkan penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 80 persen, tetapi literasi digital belum memadai. Ketiga, proteksi pemerintah dalam meminimalkan penipuan di internet masih lemah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul Jobstreet: Indonesia Pusat Penipuan Lowongan Kerja Terbesar di Kawasan