Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) terus memacu penguatan sektor riil di wilayah Sulawesi, khususnya pada komoditas kakao.

Sejak 2025, sebanyak 4 ekosistem keuangan telah terbentuk guna mengakselerasi penyaluran pembiayaan dan produktivitas petani di sentra-sentra produksi utama.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Perizinan OJK Sulselbar Arif Machfoed mengungkapkan bahwa pembentukan ekosistem ini tersebar di empat provinsi strategis.

Antara lain Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).

Hingga saat ini skema kerja sama dengan perbankan telah membuahkan hasil melalui penyaluran kredit atau pembiayaan sekitar Rp26 miliar. Dana tersebut dialokasikan kepada 223 petani sebagai modal kerja untuk memperkuat sisi hulu produksi.

"Kami meyakini kolaborasi antara offtaker, petani, lembaga jasa keuangan, hingga pemerintah daerah akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif," ujar Arif di Makassar, Jumat (8/5/2026).

Meski menjadi pusat utama produksi kakao nasional, pengembangan komoditas strategis ini di Sulawesi masih dibayangi oleh dua persoalan utama, yaitu produktivitas rendah atau output hasil panen yang belum mencapai level optimal, serta masih banyaknya tanaman tua yang memerlukan pembaruan (replanting).

Oleh sebab itu Arif menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memecahkan kebuntuan tersebut, mengingat posisi kakao sebagai tulang punggung ekonomi bagi banyak komunitas di wilayah ini.

Sebagai langkah strategis, OJK Sulselbar bersama OJK Institute dan akademisi Universitas Hasanuddin juga telah menuntaskan riset mengenai akses keuangan di ekosistem kakao.

Direktur Riset OJK Institute Bayu Bandono menjelaskan bahwa riset ini menawarkan solusi berbasis data, salah satunya adalah skema asuransi parametrik. Skema ini dirancang sebagai mitigasi risiko bagi petani terhadap gagal panen atau fluktuasi iklim.

"Riset ini diharapkan menjadi referensi strategis dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mendukung pembiayaan, distribusi, hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah," kata Bayu.

Melalui penguatan sektor jasa keuangan dan skema mitigasi risiko yang lebih matang, pemerintah dan otoritas berharap pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berdaya saing global.

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat sektor ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan pengembangan kakao dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

"Pada Kamis (12/3/2026) kemarin sudah audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan salah satu poin usulan kerja sama yaitu pengembangan kakao," kata dia.

Dia menyebut estimasi anggaran pengembangan kakao melalui program peremajaan tanaman, perluasan lahan baru, dan peningkatan produksi mencapai Rp357,52 miliar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan produksi perkebunan, tetapi membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk turunan kakao yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Pemerintah provinsi memproyeksi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan kakao kurang lebih mencapai 2.500 orang," kata Dominggus.

Pada tahap awal, kata Dominggus, pengembangan perkebunan kakao difokuskan di dua wilayah yaitu Kabupaten Manokwari dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare dan Kabupaten Manokwari Selatan 4.530 hektare kebun.

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang juga masuk dalam daftar usulan kerja sama pemerintah provinsi dengan Kementerian Pertanian yaitu pengembangan komoditas pala di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dengan total luas 30.778 hektare.

"Untuk kakao, pada tahap awal, pemerintah provinsi target penambahan lahan kebun baru seluas 1.500 hektare. Komoditas pala juga kami usulkan masuk program kerja sama," ujarnya.

Dia mengatakan sektor perkebunan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah karena langsung melibatkan peran aktif masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah perkampungan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR — Produsen makanan ringan, perawatan hewan, dan makanan, Mars Incorporated, resmi meluncurkan Mars Impact Fund, Kamis (26/2/2026), sebuah filantropi yang bertujuan mempercepat dampak berkelanjutan di komunitas kakao tempat Mars beroperasi.

Mars langsung memilih organisasi Save the Children sebagai salah satu penerima pendanaan awal dan menyetujui pendanaan selama tiga tahun senilai US$3 juta.

Pendanaan dimaksud untuk membantu pengembangan Kelompok Simpan Pinjam Desa atau VSLA, serta memperkuat program ketahanan komunitas di daerah penghasil kakao di Indonesia.

Seperti diketahui, di Indonesia, Mars dan Save the Children telah memberdayakan lebih dari 50.000 peserta di 92 desa yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui program penguatan ketahanan komunitas kakao.

Presiden Direktur PT Mars Symbioscience Indonesia Marlyn Sumbung mengatakan, melalui pendanaan ini, Mars Impact Fund akan mendukung pemberdayaan 85 VSLA yang menggerakkan tabungan dan investasi untuk kegiatan yang mendatangkan penghasilan, hingga memberi manfaat bagi 17.250 petani kakao.

Kemudian membentuk kelompok perlindungan anak terintegrasi yang menangani tantangan pekerja anak, tingkat kehadiran sekolah, dan pengasuhan di 115 desa.

Komunitas akan dilengkapi dengan rencana kesiapsiagaan bencana dan praktik pertanian ramah iklim.

“Program kemitraan dengan Save the Children mendukung pemberdayaan komunitas dan ketahanan sosial di daerah-daerah penghasil kakao. Melalui pengembangan VSLA, kami percaya pemberdayaan ekonomi perempuan dan praktik pertanian yang ramah iklim akan membuka peluang baru bagi petani dan keluarga mereka," ujar Marlyn Sumbung melalui keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Direktur Eksekutif Mars Impact Fund Michelle Grogg menjelaskan pendanaan awal ini mencerminkan komitmen pihaknya untuk bekerja bersama mitra, guna memberikan dampak di komunitas seluruh dunia.

Secara holistik, Mars Impact Fund akan berfokus pada tiga prioritas, yaitu mendukung keluarga petani dan komunitas untuk meningkatkan pendapatan; memperluas peluang bagi ilmuwan, terutama di bidang pangan, pertanian, dan perawatan hewan peliharaan; serta memperluas akses ke perawatan veteriner dan dukungan untuk hewan di rumah dan komunitas yang kekurangan sumber daya.

"Kami ingin memajukan inklusi keuangan, diversifikasi pendapatan, dan praktik ramah iklim semua hal penting untuk meningkatkan mata pencaharian dan memperkuat ketahanan," ungkap Michelle Grogg.

Sementara itu, CEO Save the Children Indonesia Dessy Kurwiany Ukar mengatakan kolaborasi jangka panjang ini mencerminkan dedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak, memperluas peluang bagi perempuan dan anak perempuan, serta memperkuat rantai pasok.

“Di Indonesia, kami telah menghadirkan solusi untuk memberdayakan perempuan, melibatkan pemuda, dan memperkuat sistem perlindungan anak di komunitas petani kakao. Membantu mereka mengatasi tantangan sosial ekonomi," jelas Kurwiany Ukar.

Bisnis.com, BANDUNG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat pembiayaan berkelanjutan untuk revitalisasi lahan kritis.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan langkah ini berfokus pada pengembangan kakao, kelapa, dan kopi sebagai komoditas perkebunan rakyat yang bernilai ekonomi dan berwawasan lingkungan.

“Sejalan dengan langkah ini, Kick of Revitalisasi Lahan Kritis melalui Gerakan Tanam Kakao dan Kelapa digelar di Kabupaten Bandung pada Kamis lalu. Acara tersebut menjadi wujud sinergi lintas sektor strategis dalam membangun ekosistem pembiayaan hijau di daerah,” ungkap dia dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (26/1/2026).

Ia menilai komoditas kakao sangat strategis karena berpotensi meningkatkan pendapatan petani di tengah tren kenaikan harga global.

Namun, lanjutnya, penurunan luas areal tanam dan produktivitas di Jawa Barat memerlukan dukungan penguatan pembiayaan serta pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, OJK Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong revitalisasi sekitar 15.000 hektare lahan kritis di sembilan kabupaten melalui pengembangan perkebunan kakao dan kelapa yang dilaksanakan secara bertahap hingga tercapai kemandirian usaha.

"Pengembangan kakao berkelanjutan didorong melalui skema kemitraan terpadu [closed loop] yang melibatkan petani, offtaker, dan industri jasa keuangan," ujar Darwisman.

Skema tersebut dilakukan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi petani dan memberikan kepastian pasar yang menguntungkan. Selain itu, skema ini juga sekaligus memperkecil risiko pembiayaan secara prudent bagi industri jasa keuangan.

Berdasarkan kajian awal, kebutuhan investasi untuk rehabilitasi lahan kritis kakao diperkirakan mencapai Rp125 juta hingga Rp175 juta per hektare.

Ia memastikan sejumlah perbankan besar telah menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan ini sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku. Bank tersebut antara lain Bank BJB, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Darwisman menekankan dukungan industri perbankan ini nantinya akan diarahkan pada penyediaan akses kredit yang sehat dan berkelanjutan.

"Hal ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM," tambah Darwisman.

Selain aspek pembiayaan, OJK bersama Pemprov Jabar akan memfasilitasi koordinasi stakeholder serta melakukan edukasi dan pendampingan kepada petani.