Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) terus memacu penguatan sektor riil di wilayah Sulawesi, khususnya pada komoditas kakao.

Sejak 2025, sebanyak 4 ekosistem keuangan telah terbentuk guna mengakselerasi penyaluran pembiayaan dan produktivitas petani di sentra-sentra produksi utama.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Perizinan OJK Sulselbar Arif Machfoed mengungkapkan bahwa pembentukan ekosistem ini tersebar di empat provinsi strategis.

Antara lain Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).

Hingga saat ini skema kerja sama dengan perbankan telah membuahkan hasil melalui penyaluran kredit atau pembiayaan sekitar Rp26 miliar. Dana tersebut dialokasikan kepada 223 petani sebagai modal kerja untuk memperkuat sisi hulu produksi.

"Kami meyakini kolaborasi antara offtaker, petani, lembaga jasa keuangan, hingga pemerintah daerah akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif," ujar Arif di Makassar, Jumat (8/5/2026).

Meski menjadi pusat utama produksi kakao nasional, pengembangan komoditas strategis ini di Sulawesi masih dibayangi oleh dua persoalan utama, yaitu produktivitas rendah atau output hasil panen yang belum mencapai level optimal, serta masih banyaknya tanaman tua yang memerlukan pembaruan (replanting).

Oleh sebab itu Arif menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memecahkan kebuntuan tersebut, mengingat posisi kakao sebagai tulang punggung ekonomi bagi banyak komunitas di wilayah ini.

Sebagai langkah strategis, OJK Sulselbar bersama OJK Institute dan akademisi Universitas Hasanuddin juga telah menuntaskan riset mengenai akses keuangan di ekosistem kakao.

Direktur Riset OJK Institute Bayu Bandono menjelaskan bahwa riset ini menawarkan solusi berbasis data, salah satunya adalah skema asuransi parametrik. Skema ini dirancang sebagai mitigasi risiko bagi petani terhadap gagal panen atau fluktuasi iklim.

"Riset ini diharapkan menjadi referensi strategis dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mendukung pembiayaan, distribusi, hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah," kata Bayu.

Melalui penguatan sektor jasa keuangan dan skema mitigasi risiko yang lebih matang, pemerintah dan otoritas berharap pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berdaya saing global.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada para industri jasa keuangan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) agar lebih memperluas akses pembiayaannya tahun ini, utamanya untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Permintaan tersebut telah diutarakan dalam pertemuan bersama para pimpinan perbankan, perusahaan asuransi, pembiayaan, hingga pasar modal belum lama ini, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulselbar.

Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin mengatakan FKIJK telah sepakat untuk bersinergi memberi dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM pada 2026.

Langkah tersebut nantinya akan diimplementasi dengan menyusun strategi bersama memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang dianggap sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

"Kami ingin berorientasi pada nilai-nilai yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi antara regulator dan pelaku industri diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas angka-angka ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," ucap Muchlasin di Makassar, Minggu (25/1/2026).

Sebagai penopang perluasan akses pembiayaan, OJK bersama industri juga bakal melakukan penguatan literasi dan inklusi keuangan secara masif, khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah pelosok Sulawesi Barat dan perdesaan Sulawesi Selatan.

Upaya tersebut akan diaplikasikan melalui berbagai program seperti LAYARKU (Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan) dan Gencarkan (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan).

Selain itu mitigasi risiko dan perlindungan konsumen juga menjadi fokus FKIJK. Forum akan memperkuat fungsi pengawasan mandiri di internal industri untuk memberantas praktik keuangan ilegal dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal.

"Selain perluasan akses pembiayaan, dalam pertemuan dengan industri jasa keuangan, juga disepakati akan aktif melakukan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera, peringatan hari besar keagamaan secara bersama, serta kegiatan bakti sosial di wilayah terdampak bencana," jelas Muchlasin.

Makassar (ANTARA) - Warga yang mengenakan jaket dan sarung satu per satu keluar rumah menuju kebun, saat kabut masih menyelimuti perkampungan kecil di Gunung Lompobattang yang bersebelahan dengan Gunung Bawakaraeng, tepatnya di Dusun Lembang Bu'ne, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Langkah kaki yang bergegas menuju kebun yang didominasi sayuran itu menjadi pemandangan sehari-hari, ketika Matahari belum menyembul di balik Gunung Lompobattang dan Bawakaraeng.

Tergurat kebahagiaan yang memancar di wajah mereka, ketika memanen sayuran dan pedagang pengumpul segera membawa ke kota untuk dijual.

Tidak ada uang tunai sebagai lambang transaksi antara petani dan pedagang pengumpul di lokasi perkebunan itu. Hanya ada jabat tangan sebagai tanda kesepakatan atau dil dari harga produksi petani di Lembang Bu'ne.

Salah seorang pedagang pengumpul, Rustam, kala itu hanya mengeluarkan telepon seluler pintar dari kantong jaketnya dan memperlihatkan bukti transfer kepada Rahman Daeng Rabi. Ia sudah mentransfer sejumlah uang melalui mobile banking ke rekening BRI milik lelaki paruh baya itu.

Setelah sayur kol, wortel, buncis, dan labu siam tertata rapi di atas truk, pedagang pengumpul bersama truknya pun melaju meninggalkan Dusun Lembang Bu'ne menuju Kota Makassar.

Selama ini yang dikenal masyarakat adalah Kecamatan Malakaji sebagai penyuplai sayur ke Kota Makassar, namun di balik nama tersebut sebagian besar sayur diproduksi di Dusun Lembang Bu'ne yang berada di kawasan Gunung Lompobattang, dengan ketinggian 2.874 mdpl.

Terlepas dari aktivitas keseharian warga Lembambune di Kabupaten Gowa itu, saat Matahari sudah mulai condong ke barat dan kabut tipis mulai kembali menyelimuti perkampungan tersebut, sejumlah ibu rumah tangga dan pekerja kebun berkumpul di lego-lego atau teras rumah yang cukup besar untuk menampung hingga 20 orang.

Mereka berkumpul, bukan untuk arisan, melainkan belajar mengelola keuangan melalui Program Literasi Keuangan Desa Inklusif yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan daerah, maupun perguruan tinggi selaku mitra.

Menurut Fatmawati, ibu rumah tangga, yang juga membantu suaminya di kebun, rata-rata petani maupun ibu rumah tangga sudah memiliki rekening bank untuk menyimpan uang dari hasil kebun maupun untuk persiapan kebutuhan rumah tangga atau biaya sekolah anak.

Selain itu, untuk transaksi keuangan, misalnya mentransfer uang atau mendapatkan uang tunai, rata-rata menggunakan fasilitas BRI Link yang mudah terjangkau daripada harus ke bank yang berada di kota kabupaten yang jaraknya cukup jauh sekitar 5 - 10 kilometer.

Selain itu, lanjut dia, anak-anaknya yang sudah SMA atau perguruan tinggi sudah menggunakan mobile banking atau aplikasi uang digital, sehingga orang tua yang belum mahir menggunakan mobile banking, cukup meminta bantuan anaknya untuk keperluan token listrik atau isi pulsa dan data, misalnya.

Literasi dan inklusi keuangan yang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga pegunungan, juga sudah merambah ke wilayah kepulauan, di antaranya di Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulsel.

Warga di pulau itu sangat terbantu dengan adanya peran laku pandai yang menjadi jembatan antara bank dan warga pulau. Pasalnya, lewat agen laku pandai, warga pulau dapat melakukan setoran, penarikan, hingga pembayaran tagihan listrik, tanpa perlu menyeberang ke daratan.

Menurut Ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan di Pulau Sabutung, Sitti Saleha Daeng Sinagara, kalau dulu untuk transaksi di bank harus menyeberang ke daratan di ibu kota Kabupaten Pangkep, kini cukup ke agen laku pandai BRI Link. Semua urusan terkait bank ataupun iuran dapat diselesaikan di pulau.

Cukup memberikan tambahan biaya admin Rp10 ribu, hingga Rp20 ribu untuk sekali transaksi, semua urusan keuangan dapat diselesaikan.

Hal itu diakui warga Pulau Sabutung lainnya, Sahariah Daeng Kerra bahwa biaya admin yang diberikan pengelola laku pandai itu lebih murah dibandingkan harus ke kota melakukan transaksi langsung ke bank yang sedikitnya membutuhkan biaya Rp100 ribu untuk pergi pulang.

Salah seorang agen laku pandai, Risma mengatakan, transaksi yang dilakukan warga Pulau Sabutung rata-rata Rp5 juta - Rp20 juta per hari.

Transaksi tersebut untuk transfer, pembayaran cicilan atau barang COD Market Place, hingga untuk pembelian token listrik, dengan nilai transaksi bervariasi. Biaya administrasi dikenakan rata-rata Rp10 ribu per transaksi.

Dua potret sisi kehidupan warga di pegunungan maupun kepulauan itu menunjukkan literasi dan inklusi keuangan pelan tapi pasti sudah mulai menyebar, tanpa batas geografis lagi.

Hal itu sejalan dengan data OJK yang mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Sulsel meningkat signifikan dari 33,8 persen pada 2019 menjadi di atas 50 persen pada 2024. Sementara pada tahun yang sama (2024) indeks inklusi keuangan di wilayah Sulsel mencapai 85 persen.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di daerah itu semakin banyak mengenal, memahami, dan memanfaatkan layanan keuangan formal, seperti perbankan, hingga keuangan nonformal, dengan menggunakan dompet digital untuk bertransaksi ataupun memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Kepala OJK Sulselbar Moch Muchlasin, gerakan literasi dan inklusi keuangan yang telah digencarkan OJK di wilayah Sulselbar diharapkan membentuk tatanan baru masyarakat yang tidak hanya paham tentang nilai uang, tetapi juga mampu mengelolanya dengan bijak untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

Dia mengatakan, kalau sebelumnya masyarakat masih terbiasa menyimpang uang di rumah, kini sudah beralih ke layanan keuangan digital.

Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan kemajuan teknologi di sektor keuangan, tetapi juga menunjukkan kemandirian ekonomi yang sudah mulai tumbuh dari akar rumput.

Selain itu, program literasi keuangan yang digagas OJK Sulselbar bersama pemerintah daerah dan lembaga perbankan, lambat laun sudah menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit diakses seperti pelosok dan wilayah kepulauan. Tentu itu dapat diraih dengan semangat "inklusif untuk semua" yang menjadi tanda pagar (tagar) OJK.

Muchlasin mengakui, aspek geografis memang menjadi tantangan di wilayah Sulselbar, namun hal itu justru menjadi penyemangat bagi jajaran OJK dan mitra untuk menggerakkan literasi keuangan dari pegunungan, hingga kepulauan.

Walhasil, masyarakat di wilayah pegunungan dan kepulauan, kini telah mengenal produk keuangan formal maupun digital, termasuk belajar mengelola keuangan kelompok usaha kecil secara terencana.

Tantangan dan harapan

Kendati capaian literasi dan inklusi keuangan terus meningkat, namun masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan yang harus dihadapi, misalnya keterbatasan akses internet di beberapa wilayah kepulauan, rendahnya literasi digital, termasuk masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, akibat permasalahan kasusistik, seperti pembobolan rekening, tanpa sepengetahuan nasabah dan sebagainya.

Mencermati hal itu, kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat antara OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah serta lembaga keuangan mikro dan koperasi.

Termasuk menggalang kemitraan dengan tokoh kunci di kalangan masyarakat yang dapat mempermudah hubungan komunikasi di lapangan.

Peran media dan generasi muda juga tak kalah pentingnya sebagai salah satu "agen perubahan" yang dapat menjadi pemengaruh yang positif di kalangan masyarakat.

Semua upaya itu harus digerakkan bersama untuk mencapai satu tujuan, yakni literasi dan inklusi keuangan dapat berjalan seirama dalam mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025