Bisnis.com, JAKARTA — Pasar karbon global pada 2026 diproyeksikan makin terpolarisasi seiring pergeseran permintaan dari pasar sukarela (voluntary) ke mekanisme kepatuhan (compliance) yang digerakkan regulasi pemerintah.

Mengutip laporan BloombergNEF (BNEF), ketiadaan regulasi yang jelas di pasar kredit karbon sukarela, ditambah risiko reputasi akibat tudingan greenwashing, membuat perusahaan tidak lagi memiliki insentif kuat untuk mengimbangi emisinya secara sukarela. Namun, mendekati tenggat pencapaian target iklim nasional, pemerintah mulai mendorong perdagangan kredit karbon lintas negara dan domestik untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi.

Sepanjang 2025, jumlah kredit karbon yang dipensiunkan (retirement) melalui registri sukarela turun 12% dibandingkan 2024 menjadi 153 juta ton CO₂ ekuivalen, terendah sejak 2021. BNEF memperkirakan permintaan sukarela ini akan kembali menurun pada 2026.

Perjanjian pembelian jangka panjang (offtake) untuk proyek penghilangan karbon memang meningkat dua kali lipat dari 2024 ke 2025 menjadi 57 juta ton. Namun, hampir 90% di antaranya berasal dari Microsoft, sehingga pertumbuhan ini dinilai tidak berkelanjutan.

Sebaliknya, makin banyak skema penetapan harga karbon berbasis kepatuhan yang mengizinkan penggunaan kredit karbon. Sepanjang 2015–2025, tercatat 29 mekanisme baru, sehingga totalnya kini mencapai 42 skema di berbagai negara.

Skema dekarbonisasi penerbangan internasional yang dipimpin PBB juga mengakui kredit karbon sebagai instrumen pemenuhan kewajiban maskapai. BNEF memperkirakan permintaan kredit karbon dari mekanisme kepatuhan ini akan mencapai 170 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2026 dan meningkat menjadi 240 juta ton pada 2030.

Di sisi lain, pemerintah berbagai negara juga menyiapkan kebijakan pasar karbon nasional yang selaras dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang memungkinkan perdagangan pengurangan emisi antarnegara. Permintaan kredit karbon dari pemerintah diperkirakan mencapai 470.000 ton CO₂ ekuivalen pada 2026, naik 36% dari 2025.

Pergeseran dari permintaan sukarela ke kepatuhan juga diperkuat oleh pasar karbon besar yang mulai membuka ruang bagi kredit karbon. Uni Eropa, misalnya, diperkirakan akan memutuskan pada 2026 apakah akan memasukkan skema penghilangan karbon (carbon removal) ke dalam pasar karbon kepatuhannya, yang berpotensi menambah permintaan signifikan.

Kendala pada CBAM

Di tengah pergeseran yang diperkirakan terjadi di pasar karbon, implementasi kebijakan penetapan harga karbon lintas batas Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) justru tidak berjalan mulus.

Sejak Januari, sejumlah pelabuhan dikabarkan kesulitan memproses barang-barang yang terdampak pungutan impor, sementara tekanan lobi dari industri dan beberapa pemerintah muncul untuk merevisi skema tersebut. Bahkan sempat muncul wacana penangguhan penerapan CBAM untuk pupuk karena dikhawatirkan berdampak terhadap harga pangan.

Meski sempat menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu perdagangan pupuk berbasis nitrat, Komisi Eropa akhirnya menegaskan tidak ada perubahan kebijakan. BNEF pun memperkirakan tahun pertama penerapan harga karbon melalui CBAM tetap akan berjalan tanpa penangguhan berarti.

“Tekanan geopolitik, termasuk dari Amerika Serikat, serta kekhawatiran daya saing industri Eropa memang menguji ketahanan kebijakan ini. Namun, menunda CBAM justru akan dipersepsikan sebagai kelemahan politik, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa,” tulis analis BloombergNEF.

Selain itu, konsensus politik di tingkat Uni Eropa terkait harga karbon berbasis perbatasan masih kuat. Membatalkan kebijakan yang telah disiapkan bertahun-tahun juga memerlukan biaya politik yang besar. Pada tahap awal implementasi, CBAM juga dinilai belum akan memicu lonjakan tajam harga impor di sebagian besar sektor, sehingga relatif lebih dapat diterima pelaku usaha.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk penjualan batu bara periode kedua November 2025. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2025.

Di dalam aturan tersebut, pemerintah setidaknya memisahkan HBA berdasarkan 4 kategori. Adapun, bila dibandingkan dengan HBA pada periode pertama bulan November 2025 lalu, kategori batu bara dengan kalori tertinggi mengalami penurunan harga, sedangkan kategori II, III, dan IV mengalami kenaikan harga.

"Menetapkan Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disebut HBA untuk Periode Kedua Bulan November Tahun 2025 dengan besaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini," tulis aturan tersebut, dikutip Senin (17/11/2025).

Berikut daftar HBA periode kedua bulan November 2025:

Pertama, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,26%, Total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 ditetapkan sebesar US$ 102,03 per ton. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan HBA pada periode pertama bulan November 2025 sebesar US$ 103,75 per ton.

Kedua, untuk HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75%, dan ash 6,04% periode kedua bulan November 2025 ditetapkan sebesar US$ 67,29 per ton. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan harga periode pertama bulan November 2025 sebesar US$ 67,22 per ton.

Ketiga, untuk HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23%, dan ash 3,9% periode kedua bulan November 2025 yakni US$ 44,29 per ton. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan HBA periode pertama bulan November 2025 yang berada di level US$ 44,02 per ton.

Keempat, untuk HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24%, dan ash 3,88% periode kedua bulan November 2025 ditetapkan sebesar US$ 33,88 per ton. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode pertama bulan November 2025 yang berada di level US$ 33,74 per ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Eropa pada Selasa (14/10) mendenda merek fesyen mewah Gucci, Chloé, dan Loewe dengan total 157 juta euro (sekitar Rp 3 triliun) karena melanggar aturan persaingan dengan menetapkan harga berdasarkan kesepakatan.

Komisi Eropa menyatakan, hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa ketiga perusahaan tersebut “membatasi kemampuan peritel pihak ketiga independen yang bekerja sama dengan mereka untuk menetapkan harga eceran daring maupun luring secara mandiri.”

Penyesuaian harga yang dinegosiasikan tersebut meningkatkan harga dan mengurangi pilihan konsumen, sehingga dinilai sebagai praktik anti-persaingan.

Komisi mencatat bahwa perusahaan-perusahaan fesyen itu terlibat dalam praktik yang disebut penetapan harga jual kembali (resale price maintenance). Praktik tersebut dianggap mengganggu strategi komersial peritel dengan memberlakukan berbagai pembatasan.

“Gucci, Chloé, dan Loewe berupaya agar peritel mereka menerapkan harga dan ketentuan penjualan yang sama dengan yang mereka tetapkan di saluran penjualan langsung mereka sendiri,” kata Komisi Eropa dalam pernyataannya.

Adapun Gucci didenda sebesar 119,67 juta euro (sekitar Rp 2,3 triliun), Chloé sebesar 19,69 juta euro (sekitar Rp 379,2 miliar), dan Loewe sebesar 18 juta euro (sekitar Rp 346,6 miliar).