Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang, rencana perluasan aktivitas bank umum di pasar modal harus berjalan beriringan dengan penguatan transparansi kepemilikan dan penegakan aturan, termasuk keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi.

Langkah ini diperlukan agar kepercayaan pasar meningkat dan bukan sekadar menambah volume transaksi.

“Kalau revisi UU P2SK benar-benar memperluas aktivitas bank umum di pasar modal, kebijakan ini bisa menjadi pengungkit pendalaman pasar asalkan dijalankan sebagai bagian dari paket reformasi yang utuh, bukan berdiri sendiri,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dalam komunikasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rencana perluasan peran bank ditempatkan bersama agenda peningkatan porsi saham publik yang beredar sampai 15 persen, penguatan peran pemodal institusional, serta penguatan keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham.

Dengan kata lain, catat Josua, logikanya adalah memperbaiki kualitas pasokan saham dan transparansi, sambil memperluas sumber permintaan yang lebih dalam dan stabil.

Menurutnya, kontribusi bank terhadap pendalaman pasar terutama datang dari tiga jalur.

Pertama, bank punya basis nasabah dan jaringan distribusi yang besar, sehingga bisa mempercepat perpindahan tabungan jangka menengah-panjang ke instrumen pasar modal yang lebih produktif, tentu dengan pengamanan perlindungan konsumen yang ketat.

Kedua, bank dapat memperkuat likuiditas dan pembentukan harga yang lebih wajar lewat peran penyedia likuiditas dan pengembangan transaksi pendukung, sehingga biaya transaksi turun dan minat pemodal besar meningkat. Hal ini sejalan dengan dorongan OJK untuk memperkuat likuiditas dan pendalaman pasar.

Ketiga, bank dapat memperkuat sisi pembiayaan korporasi, misalnya membantu penyiapan penerbitan surat utang atau penawaran saham, sehingga lebih banyak perusahaan berkualitas masuk pasar dan porsi saham publik yang beredar benar-benar bertambah, termasuk melalui skema transisi bagi emiten lama dan pengetatan bagi penawaran saham perdana.

Namun, Josua mengingatkan bahwa dampak positif itu tidak otomatis terjadi. Memperluas aktivitas bank tanpa pagar pembatas yang jelas berisiko menambah konflik kepentingan, mendorong penjualan produk yang tidak sesuai kebutuhan nasabah, atau memperbesar perilaku ikut-ikutan saat pasar bergejolak.

“Risiko lain adalah persepsi bahwa harga aset tertentu disangga institusi besar, yang justru merusak disiplin pasar,” ujar dia.

Menurutnya, perluasan aktivitas bank sebaiknya dibuat bertahap dan berbasis fungsi yang paling cepat memperdalam pasar namun paling rendah menambah risiko sistemik.

Yang menjadi prioritas awal yakni peran yang memperkuat pendanaan jangka panjang dan likuiditas pasar surat utang, memperluas distribusi produk pasar modal yang sederhana dan transparan, serta memperkuat infrastruktur data dan keterbukaan agar porsi saham publik yang beredar benar-benar dapat diakses dan diperdagangkan secara wajar.

Pada saat yang sama, menurut Josua, perlu ada aturan pemisahan kegiatan yang tegas antara transaksi untuk kepentingan bank dan transaksi untuk kepentingan nasabah, batas eksposur yang jelas, tata kelola dan pengawasan yang kuat, serta standar uji tuntas dan mengenali nasabah yang lebih disiplin.

“Ini membuat bank menjadi jembatan pendalaman pasar modal yang sehat, bukan sumber risiko baru yang justru menghambat agenda reformasi yang sedang dikejar,” kata Josua.

Untuk diketahui, rencana perluasan aktivitas bank umum telah diungkapkan OJK pada Desember 2025. Mahendra Siregar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan membuka peluang bagi bank umum untuk terlibat langsung dalam aktivitas di pasar modal.

Kemudian pada Sabtu (31/1), Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan kembali rencana perluasan aktivitas bank umum tersebut, bersama dengan sejumlah agenda utama reformasi pasar modal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengusulkan agar reformasi pasar modal perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang bertahap disertai masa transisi yang memadai dan fleksibilitas kebijakan, menjadi penting agar proses penyesuaian dapat berjalan sehat tanpa mengganggu stabilitas pasar.

Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono mengatakan reformasi pasar modal perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan perusahaan yang beragam. Reformasi ini sebagai bagian penting dari upaya memperkuat struktur pasar, meningkatkan kredibilitas, serta mendorong pendalaman pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.

"Reformasi ini diharapkan tidak hanya menambah kewajiban kepatuhan, tetapi juga menghadirkan insentif yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan," kata Armand dalam keterangan resmi, Minggu (1/2/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, reformasi dapat membangun pasar modal yang likuid, adil, dan berkelanjutan, berbasis fundamental perusahaan, serta tidak semata berorientasi pada pemenuhan indikator global.

AEI mendukung penuh agenda reformasi pasar modal pemerintah. Dari sisi emiten, reformasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pasar, selama dilakukan dengan pendekatan yang proporsional, dialogis, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Armand, AEI siap menjadi mitra strategis dan siap mendukung pemerintah dan regulator dalam memastikan kebijakan berjalan efektif serta sejalan dengan kondisi riil emiten.

AEI menilai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kualitas pasar modal merupakan sinyal positif bagi investor, baik domestik maupun global. Dari perspektif emiten, reformasi pasar modal perlu dijalankan dengan pendekatan yang terukur, inklusif, dan mempertimbangkan kesiapan dunia usaha.

Sebagai representasi emiten, lanjutnya, AEI pada prinsipnya mendukung arah reformasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pasar. Menurut AEI, penguatan free float, transparansi kepemilikan, serta pendalaman likuiditas merupakan prasyarat agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan kompetitif di kancah global.

AEI juga menegaskan misi dan komitmennya untuk menjadi mitra yang terus menjembatani dialog antara pemerintah, regulator, emiten, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa reformasi pasar modal tidak hanya meningkatkan persepsi global, tetapi juga memperkuat fondasi dunia usaha nasional.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat poin penting instruksi Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi situasi bursa dan pasar modal Indonesia yang bergejolak akibat dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal RI, berujung pada mundurnya sejumlah pimpinan OJK dan BEI.

“Kemudian terkait dengan penataan dan penguatan pasar modal, yang pertama terkait dengan transparansi dan integritas pasar Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.

Hal ini, kata Airlangga, membuat semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas.

Selanjutnya, peningkatan transparansi juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. Airlangga menambahkan evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar BEI dengan bursa modern internasional.

Ketiga, Airlangga mengatakan terkait dengan penelitian praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.

Menurutnya, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keempat, terkait stabilitas dan keberlanjutan, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi.

Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu, imbuhnya, akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.