Perkuat Perlindungan Pekerja Migran melalui Penandatanganan MOU Strategis
Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jaya secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Badan Pengurus... | Halaman Lengkap
(SINDOnews Ekbis) 21/12/25 13:24 80368
Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jaya secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dalam rangkaian Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) HIPMI Jakarta Utara 2025. Kerja sama tersebut diwakili oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen dan diparaf oleh Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dwi Setiawan Susanto.Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata para pengusaha muda untuk memperkuat ekosistem perlindungan, penempatan, dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia.
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dwi Setiawan Susanto, Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bidang Mitigasi Risiko dan Optimalisasi Perlindungan, Penempatan, serta Kesejahteraan, Bintang Wahyu Saputra, Anggota DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda, serta Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, Noviar Dinaryanti.
Hadir sebagai pembicara utama, Staf Khusus Menteri P2MI Bidang Mitigasi Risiko & Optimalisasi Pelindungan, Bintang Wahyu Saputra, menekankan pentingnya peran pengusaha dalam meminimalisir risiko yang dihadapi pekerja migran. "Kolaborasi dengan HIPMI Jaya ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap proses penempatan tenaga kerja kita berjalan secara profesional dan bermartabat. Kita ingin membangun sistem yang mengoptimalkan perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Bintang dalam sesi Keynote Speaker di DoubleTree by Hilton Hotel Kemayoran, Jumat (19/12).
Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara, Victor Herryanto, menyambut antusias kerja sama ini dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal implementasi program di tingkat cabang. "Penandatanganan MOU ini selaras dengan misi kami di Jakarta Utara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami berkomitmen untuk memastikan para tenaga kerja lokal di wilayah kami mendapatkan pembekalan keterampilan yang mumpuni agar mereka tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing global dengan perlindungan yang maksimal," tegas Victor.
Victor juga menambahkan bahwa melalui sinergi ini, HIPMI Jakarta Utara akan berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan industri internasional dengan ketersediaan tenaga kerja ahli dari dalam negeri. Ia memandang bahwa penguatan SDM adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat posisi pengusaha muda dalam ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen menyatakan bahwa keterlibatan HIPMI dalam isu perlindungan pekerja migran adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi ekonomi yang inklusif. Ia menilai bahwa ekosistem penempatan tenaga kerja harus dikelola dengan transparansi dan integritas tinggi. "Kami menyambut baik arahan untuk bersinergi dengan Kementerian P2MI. Ini adalah bukti bahwa pengusaha muda tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga peduli pada nasib saudara-saudara kita yang berjuang di luar negeri demi ekonomi keluarga dan negara," ungkap Rian.
Penandatanganan MOU ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi program-program kerja konkret di masa depan, termasuk pelatihan keterampilan dan edukasi hukum bagi calon pekerja migran. Melalui forum bisnis yang menjadi bagian dari Rakercab, para pengusaha muda di Jakarta Utara diajak untuk memahami lebih dalam mengenai tata kelola penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan regulasi pemerintah demi menjaga martabat bangsa di mata dunia.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, BPC HIPMI Jakarta Utara siap mengimplementasikan poin-poin kesepakatan tersebut guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkaitan dengan penyediaan jasa tenaga kerja berkualitas. Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas hidup pekerja migran Indonesia di masa mendatang.
(unt)