JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN). Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5/2026).

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat bahwa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status ibu kota secara yuridis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara legal baru terjadi saat Keppres tersebut ditandatangani oleh presiden.

Fahri Bachmid melihat bahwa Keppres pemindahan ibu kota merupakan instrumen hukum yang krusial. Artinya, kata dia, tindakan hukum "beschikking" yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai (einmalig).

“Selama Keppres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan, Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah disahkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).

Dia menuturkan, pelembagaan mekanisme Keppres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai ibu kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi ibu kota.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keppres merupakan wewenang penuh Presiden RI. Keppres adalah instrumen wewenang atributif yang sah bagi Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan yang akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan strategis, administratif, dan kesiapan infrastruktur di IKN itu sendiri.

Menurut Fahri, substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dengan argumentasinya bahwa ketidaksinkronan yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan ibu kota negara Republik Indonesia pada saat ini.

Akibatnya, selain menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal status konstitusional ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Fahri menegaskan bahwa dalam putusan MK tersebut mahkamah secara prinsip telah membuat tafsir atas permasalahan yang diajukan, yaitu apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tentang IKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu “selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.

Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan pranata perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. “Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden,” jelasnya.

Fahri menekankan bahwa Mahkamah telah menegaskan terkait aspek waktu, bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden Mahkamah berpendirian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi II DPR RI mengakui proses penyusunan draf Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, perbedaan pandangan masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold), presidential threshold, hingga desain pemilu nasional dan daerah.

“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” ujar Aria di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Legislator PDIP itu menekankan perbedaan pandangan menjadi tantangan utama ketika RUU Pemilu menjadi inisiatif DPR RI. Sebab, seluruh fraksi di DPR harus memiliki satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sama sebelum dibahas bersama pemerintah.

“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Nggak bisa kita ini beda DIM antarsatu fraksi dengan fraksi lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” katanya.

Karena itu, perbedaan pandangan antarfraksi muncul saat proses penyusunan draf RUU berlangsung. Dia mencontohkan perdebatan terkait parliamentary threshold.

Menurut Aria, ada fraksi yang mengusulkan ambang batas parlemen tetap berada di kisaran 4 hingga 7 persen, sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya membuka peluang ambang batas nol persen.

“Nantinya harus satu DIM. Mau nol, mau empat, mau lima, mau tujuh, DPR nggak boleh berselisih,” ucapnya.

Selain itu, muncul pula usulan agar partai-partai politik kecil melakukan penggabungan fraksi atau merger pasca-Pemilu guna menyederhanakan jumlah fraksi di parlemen. Usulan skema tersebut muncul sebagai jalan tengah agar tidak ada terlalu banyak fraksi kecil di parlemen, meski ambang batas parlemen dihapus.

Selain itu, pembahasan juga masih alot terkait presidential threshold serta format pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah setelah putusan MK.

“Salah satunya juga pemilu pusat dan daerah. Apakah parlemen sela? Apakah perpanjangan? Sama-sama berargumentasi tidak ada dasar konstitusinya,” kata Aria.

Berkaca dari kondisi itu, Komisi II DPR bersama Badan Keahlian DPR akhirnya sepakat mengundang sejumlah pakar dan kelompok masyarakat sipil untuk memberikan masukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Nanti DPR juga akan meminta pandangan sejumlah pakar senior kepemiluan, termasuk mantan Ketua KPU Ramlan Surbakti dan perwakilan Muhammadiyah guna memperdalam substansi revisi UU Pemilu.

“Syukur-syukur sudah ada peningkatan-peningkatan kualitatif di dalam kita menyusun bersama Badan Keahlian untuk draf RUU-nya,” ucapnya.

LONDON - Sebanyak 70 Anggota Parlemen (MP) dari Partai Buruh menuntut agar Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengundurkan diri. Musababnya, Partai Buruh menjadi pihak yang paling kalah dalam pemilu lokal pekan lalu, kehilangan lebih dari 1.300 kursi dewan di seluruh negeri.

Mengutip laporan Sky News, Selasa (12/5/2026), setidaknya tiga anggota junior pemerintahan Starmer sejauh ini telah mengundurkan diri dari posisi mereka.

Berdasarkan aturan Partai Buruh, tantangan kepemimpinan formal akan membutuhkan dukungan dari setidaknya 81 Anggota Parlemen partai, seperlima dari total anggota partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mantan menteri luar negeri dan Anggota Parlemen Partai Buruh, Catherine West, mengumumkan bahwa ia sedang mengumpulkan dukungan untuk memulai proses dan memilih pemimpin baru pada bulan September.

“Hasil Kamis lalu menunjukkan bahwa PM telah gagal menginspirasi harapan,” tulisnya di X. “Yang terbaik untuk partai dan negara sekarang adalah transisi yang tertib.”

Dalam pidatonya pada Senin pagi, Starmer mengakui bahwa “tidak ada yang bisa ditutupi” mengenai skala kekalahan yang diderita Partai Buruh tetapi berjanji untuk tetap menjabat dan merebut kembali dukungan.

Dia berjanji untuk membangun kembali hubungan Inggris dengan Uni Eropa dan membuat Inggris “lebih adil".

Starmer telah merosot dalam jajak pendapat sejak kemenangan telak partainya dalam pemilu 2024. Penurunan popularitas ini terjadi setelah langkah-langkah penghematan yang sangat tidak populer, munculnya kembali skandal geng pemerkosaan Pakistan di masa lalu, dan tanggapan pemerintah terhadap protes dan kerusuhan anti-imigrasi tahun 2024—yang memicu tuduhan keadilan "dua tingkat" setelah ratusan warga negara Inggris ditangkap karena unggahan di media sosial.

Pemerintahan Partai Buruh juga kehilangan pemilih sayap kiri dengan menetapkan kelompok protes pro-Palestina; "Palestine Action", sebagai organisasi teroris.

Separuh warga Inggris menginginkan Starmer mundur, sementara hanya 29% yang menginginkannya tetap menjabat, menurut jajak pendapat YouGov yang diterbitkan pada hari Senin yang mensurvei 4.904 orang dewasa di Inggris.

Partai Reform UK yang euroskeptis dan anti-imigran muncul sebagai pemenang terbesar dalam pemilu lokal, memenangkan lebih dari 1.200 kursi dewan lokal di seluruh negeri.

“Para pemilih yang merasa dikhianati telah meninggalkan Partai Buruh untuk selamanya,” kata pemimpin partai tersebut, Nigel Farage, di X pada hari Senin.

JAKARTA - Seluruh pasar di Jakarta diwajibkan untuk melakukan pemilihan sampah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir yang bakal diterapkan pada awal Agustus 2026. Pemilahan sampah ini didasari Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang Gerakan Pemilihan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber, yang telah dimulai sejak 10 Mei 2026.

Selama ini sampah dari pasar langsung dikirim ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi tanpa proses pemilihan. Namun kedepannya atau mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang diketahui hanya akan menerima sampah jenis residu.

"Pasar Jaya kan punya 153 pasar dan sebenarnya hampir semua pasar yang ada di Jakarta itu dikelola oleh Pasar Jaya. Memang ada beberapa pasar tambahan, ada berapa Pak? Sekitar seratusan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan, progam pemilahan sampah akan diberlakukan sama baik untuk pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya maupun pasar non-Pasar Jaya. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pengelolaan pasar.

"Kami akan memperlakukan hal yang sama, baik itu yang di Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya, mereka tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah itu dilakukan pemilahan di pasarnya," ucapnya.

Pramono menyampaikan, pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya selama ini menghasilkan 500 ton sampah per hari. Sebagai bentuk tanggung jawab atas persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan penanganan secara khusus.

"Sehingga dengan demikian, yang tidak termasuk dalam Pasar Jaya, di luar 500 ton yang selama ini menjadi tanggung jawab Pasar Jaya, kami akan secara khusus untuk menangani ini," tuturnya.

Adapun dalam kunjungannya ke Pasar Kramat Jati, Pramono peninjauan langsung pengolahan sampah organik di lokasi tersebut. Ia menyampaikan, peninjauan ini sebagai tindakan lanjutan dari program pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber.

Pramono menjelaskan bahwa Pasar Kramat Jati menghasilkan sekira 5 ton sampah organik setiap harinya. Sampah itu nantinya akan diolah menjadi produk yang bermanfaat seperti pupuk.

"Seperti kita ketahui di tempat ini, kurang lebih setiap hari 5 ton, nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia," kata Pramono.

Dirinya percaya, pengolahan ini dapat membantu mengurangi beban gunungan sampah di TPST Bantargebang. Apalagi, mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu.

"Saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantargebang," ucapnya.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan setuju dengan usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Sebab, kata dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Wah, setuju banget! Setuju banget! Karena salah satu yang merusak demokrasi adalah politik uang. Politik uang itu menghancurkan, merusak demokrasi, dan sekaligus merusak kesejahteraan rakyat," kata Daniel saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Namun, Daniel menilai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta Bawaslu tak hilang bila ada praktik politik uang.

"Yang paling gampang, nomor satu, Bawaslu tegakkan aturan, jalankan tugas dengan baik. Jangan justru pada saat terjadi politik uang, malah Bawaslu-nya hilang," tegas Daniel.

Kendati demikian, Daniel mendorong usulan pelaku politik uang diblacklist dari peserta pemilu masuk ke RUU Pemilu. Pasalnya, kata dia, praktik politik uang merupakan masalah besar di Tanah Air.

"Kita dorong. Kita dorong. Sebenarnya bukan hanya sekarang, ya, dari kemarin-kemarin kita selalu menyatakan politik uang masalah besar di Indonesia. Itu akar, akar awal untuk selanjutnya, kita suram masa depan, ntar," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti Pemilu maupun Pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode Pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk Pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Buku ini seolah ingin mengatakan bahwa teknologi dan data memang penting, tetapi kepemimpinan tetap membutuhkan dimensi manusiawi yang tidak bisa sepenuhnya diukur oleh angka.

Jakarta (ANTARA) - Pada 2007, ketika dunia masih percaya ponsel bisnis harus memiliki keyboard fisik seperti BlackBerry, Steve Jobs justru memperkenalkan iPhone dengan layar sentuh penuh tanpa tombol.

Keputusan itu sempat diragukan dan dianggap terlalu berisiko.

Namun, dari langkah yang lahir di tengah ketidakpastian itulah cara manusia hidup perlahan berubah, mulai dari lahirnya budaya aplikasi digital, transportasi online, hingga cara baru manusia bekerja dan berkomunikasi.

Nyatanya, keputusan bisnis visioner tidak selalu lahir dari keyakinan penuh, melainkan dari keberanian melihat masa depan ketika dunia belum mampu membacanya.

Kegelisahan, intuisi, pengalaman hidup, hingga cara seseorang memaknai tekanan, sering kali justru menjadi penentu arah sebuah keputusan. Dimensi yang tidak terlihat itulah yang coba dibuka oleh Denon Prawiraatmadja melalui buku The Unseen Rules of Business: Menata dan Mendesain Pola Pikir Pemimpin Bisnis.

Kehadiran buku The Unseen Rules of Business karya Denon Prawiraatmadja ini menawarkan pendekatan yang berbeda. Buku ini tidak berdiri sebagai panduan teknis yang sibuk membahas angka, target, atau teori manajemen yang kaku, melainkan mencoba mengajak pembacanya masuk ke ruang yang lebih sunyi dalam dunia kepemimpinan, yakni cara berpikir seorang pemimpin ketika menghadapi ketidakpastian.

Dalam buku keduanya ini, Denon Prawiraatmadja tampak tidak sekadar ingin membagikan pengalaman sebagai pelaku bisnis. Ia juga berusaha memperlihatkan di balik setiap keputusan besar dalam organisasi, terdapat lapisan-lapisan pertimbangan yang sering kali tidak terlihat oleh publik.

Itulah yang membuat judul The Unseen Rules of Business terasa pas di era kekinian. Ada aturan-aturan yang tidak tertulis, tidak selalu tercatat dalam laporan bisnis, tetapi diam-diam menentukan arah sebuah organisasi.

Buku ini lahir dari perjalanan panjang Denon di dunia bisnis dan kepemimpinan. Namun yang menarik, pengalaman tersebut tidak dituangkan dalam nada yang menggurui. Sebaliknya, pembaca justru diajak memahami bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang selesai dipelajari hanya melalui pendidikan formal atau pengalaman singkat.

Kepemimpinan digambarkan sebagai proses panjang yang dibentuk oleh tekanan, kegagalan, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menjaga nilai di tengah perubahan yang terus bergerak cepat.

Proses Berpikir

Salah satu gagasan yang paling kuat dalam buku ini terlihat ketika Denon menjelaskan kepemimpinan bukan semata-mata tentang hasil yang terlihat di permukaan.

Ia menekankan yang jauh lebih penting adalah proses berpikir dan cara seseorang mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Pandangan ini terasa penting di tengah budaya kerja modern yang sering terlalu menilai seseorang hanya dari capaian akhir tanpa memahami proses panjang di baliknya.

Melalui pendekatan tersebut, buku ini sebenarnya tidak hanya berbicara kepada pengusaha atau eksekutif perusahaan. Mahasiswa, profesional muda, bahkan siapa pun yang sedang berusaha memahami bagaimana keputusan besar dibuat dalam kehidupan, dapat menemukan relevansi di dalamnya. Denon mencoba memperluas definisi kepemimpinan, dari sekadar fungsi manajerial menjadi sebuah cara pandang hidup.

Yang membuat buku ini menarik adalah keberaniannya mengangkat aspek intuisi dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam dunia yang kini sangat bergantung pada data, grafik, dan algoritma, pembahasan mengenai intuisi sering dianggap terlalu abstrak atau bahkan tidak ilmiah.

Namun, Denon justru mengingatkan bahwa banyak keputusan penting dalam bisnis tidak hanya lahir dari data yang terlihat secara langsung. Ada pengalaman panjang, sensitivitas membaca situasi, dan pemahaman terhadap manusia yang ikut memengaruhi keputusan seorang pemimpin.

Pandangan tersebut memberi keseimbangan baru dalam melihat dunia bisnis modern. Buku ini seolah ingin mengatakan bahwa teknologi dan data memang penting, tetapi kepemimpinan tetap membutuhkan dimensi manusiawi yang tidak bisa sepenuhnya diukur oleh angka.

Buku The Unseen Rules of Business terasa lebih reflektif dibanding banyak buku bisnis populer lain yang cenderung berfokus pada percepatan hasil.

Denon juga menekankan pentingnya nilai dan konsistensi dalam membangun fondasi kepemimpinan. Ia menggambarkan strategi bisnis yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak dibangun di atas cara pandang dan nilai yang dijalani secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Gagasan ini terasa relevan di tengah dunia kerja yang bergerak sangat cepat, ketika banyak orang terdorong mengejar pencapaian tanpa sempat bertanya apakah langkah yang diambil masih sesuai dengan prinsip yang mereka yakini.

Ujian Pemimpin

Dalam banyak bagian, buku ini juga memperlihatkan kepemimpinan bukan perjalanan yang selalu glamor. Ada tekanan, keraguan, dan situasi yang tidak pasti.

Namun, justru di situlah seorang pemimpin diuji. Denon tampaknya ingin mengajak pembaca memahami keberanian mengambil keputusan bukan berarti selalu memiliki jawaban yang sempurna, melainkan kemampuan tetap bergerak meski tidak semua hal bisa dipastikan sejak awal.

Pendekatan reflektif seperti ini membuat buku ini terasa lebih personal. Pembaca tidak hanya diajak memahami teori kepemimpinan, tetapi juga melihat sisi batin dari seorang pemimpin.

Hal ini menjadi nilai lebih karena banyak buku bisnis sering kali hanya menampilkan keberhasilan akhir tanpa memperlihatkan pergulatan mental yang menyertainya.

Peluncuran buku ini di Gramedia Grand Indonesia melalui format talkshow interaktif juga menunjukkan bahwa tema kepemimpinan dan pola pikir masih menjadi perhatian besar masyarakat.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas bisnis dalam pengertian sempit, tetapi juga menyentuh pengembangan diri dan cara menghadapi dinamika dunia kerja modern.

Antusiasme peserta memperlihatkan banyak orang kini mulai mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan, bukan sekadar formula sukses yang cepat dilupakan.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, buku ini hadir pada momen yang menarik. Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi, tekanan ekonomi, dan perubahan pola generasi.

Di tengah situasi tersebut, kebutuhan terhadap pemimpin yang mampu berpikir reflektif menjadi semakin penting. Organisasi tidak hanya membutuhkan orang yang mampu mencapai target, tetapi juga sosok yang mampu menjaga arah, nilai, dan keberlanjutan di tengah perubahan.

Oleh karena itu, The Unseen Rules of Business dapat dibaca bukan hanya sebagai buku bisnis, melainkan sebagai bahan renungan mengenai bagaimana manusia mengambil keputusan dan membangun pengaruh dalam hidupnya.

Buku ini mengingatkan kepemimpinan bukan sesuatu yang selesai dipelajari dalam satu tahap. Tetapi terus berkembang bersama pengalaman dan cara seseorang memahami dunia di sekitarnya.

Ketika kini budaya sering mengagungkan kecepatan dan pencapaian instan, buku karya Denon Prawiraatmadja ini justru mengajak pembacanya untuk memperlambat langkah sejenak, melihat kembali proses berpikir, dan memahami bahwa banyak hal penting dalam kehidupan memang tidak selalu terlihat di permukaan.

Justru di dimensi yang kadang sepi dan tidak terlihat itulah karakter seorang pemimpin sebenarnya dibentuk.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan menyebut kepercayaan merupakan kunci utama dalam kepemimpinan . Kepercayaan terhadap pemimpin dapat menurun ketika pemimpin tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama.

Anies menjelaskan bahwa kepercayaan dibangun oleh tiga faktor utama, yakni kompetensi, integritas, dan kedekatan atau intimacy, serta dapat runtuh ketika kepentingan pribadi muncul.

"Kepercayaan meningkat kalau ada kompetensi, meningkat kalau ada integrity, meningkat kalau ada intimacy, turun kalau ada self-interest," kata Anies saat menjadi pembicara dalam acara Open House Universitas Paramadina bertema "Integritas Karakter, Kompetensi, dan Teknologi dalam Pendidikan di Indonesia" yang digelar di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (6/5/2026). Kegiatan itu dihadiri pelajar, mahasiswa, dan guru.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menyatakan, apabila pemimpin lebih mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya, kepercayaan publik akan langsung menurun. Anies juga menyinggung fenomena yang kerap terjadi di masyarakat, yakni publik kehilangan kepercayaan karena melihat pemimpin lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan umum.

"Begitu kepentingan pribadi masuk, oh itu kepercayaan itu turun langsung. Jadi yang dipikirin dirinya sendiri, anaknya, ponakannya, bener, nggak? Keluarganya. Langsung pada nggak percaya, kan?" ujarnya.

Menurut Anies, kepercayaan merupakan kunci utama dalam kepemimpinan. Ia menyebut seseorang hanya dapat disebut pemimpin jika memiliki pengikut yang percaya kepadanya.

"Jadi apa yang membuat dia otomatis pemimpin? Satu saja, punya pengikut. You are not a leader if you have no follower," ujarnya.

Selain itu, Anies menekankan pentingnya integritas dalam membangun kepercayaan. Menurutnya, integritas tidak hanya soal kejujuran, tetapi juga kesesuaian dengan nilai kebenaran dan kepentingan publik. "Integritas itu bukan hanya jujur, tapi jujur plus sejalan dengan nilai kebenaran dan nilai kepentingan publik," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan generasi muda untuk mulai membangun kapasitas kepemimpinan sejak di bangku kuliah dengan memperkuat kompetensi, menjaga integritas, serta menghindari kepentingan pribadi yang berlebihan. "Kita tahu kenapa kepercayaan kita turun karena self-interest-nya membesar. Jadi adik-adik semua, belajar kepemimpinan kendalikan ini nih," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Commercial Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hermita mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin perbankan inspiratif dalam ajang CNN Indonesia Leading Women Awards 2026.

Penghargaan kategori “Outstanding Leader in Commercial Banking Growth and Strategy” ini diberikan atas kontribusi Hermita dalam memperkuat pertumbuhan bisnis komersial dan ekspansi kredit sektor korporasi serta menengah di BTN.

Ketua CT Arsa Foundation Anita Ratnasari Tanjung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa ajang penghargaan ini membawa pesan kuat mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan dalam kemajuan bangsa.

“Melalui ajang CNN Indonesia Leading Women Awards, kami ingin mengirimkan pesan yang kuat bahwa keberhasilan bangsa ini tidak lepas dari kepemimpinan para perempuan tangguh,” kata Anita.

Di bawah kepemimpinan Hermita, lini commercial banking BTN terus memperkuat kualitas portofolio pembiayaan sekaligus meningkatkan penetrasi pasar. Hermita juga dinilai konsisten mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Penghargaan yang diraih Hermita sekaligus mempertegas peran strategis perempuan dalam industri perbankan nasional.

Capaian tersebut juga menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus memperkuat bisnis commercial banking dan memperluas kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama Trans TV Atiek Nur Wahyuni di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (5/5) malam.

Ajang CNN Indonesia Leading Women Awards 2026 memberikan penghargaan kepada lebih dari 40 perempuan inspiratif dari berbagai bidang. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa.

Mengusung tema “Empowered Women, Empowering the Nation”, penghargaan tersebut menyoroti peran perempuan sebagai pilar penting peradaban. Perempuan dinilai tidak hanya menjadi pendidik generasi bangsa, tetapi juga penggerak ekonomi, sosial budaya, hingga agen perubahan di berbagai sektor.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group, Dian Widyanarti meraih penghargaan Outstanding Leader in Regulatory Advocacy and Responsible Industry Policy dalam ajang Indonesia Leading Women Awards 2026. Penghargaan ini diberikan atas peran kepemimpinan Dian Widyanarti dalam memperkuat advokasi kebijakan yang bertanggung jawab.

Ia juga dinilai konsisten dalam membangun dialog konstruktif dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan industri. Lebih dari dua dekade pengalaman di bidang corporate affairs, Dian dikenal sebagai pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan industri dan kebutuhan kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif. Bentoel Group Perkuat UMKM Perempuan lewat Empower Academy Batch 2

Termasuk dalam memperkuat komunikasi strategis dengan pemerintah pada isu-isu regulasi yang kompleks. Sekaligus memastikan posisi perusahaan senantiasa selaras dengan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab.

Di bawah kepemimpinannya, fungsi Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group dinilai berhasil mendorong pendekatan regulasi yang lebih berbasis data, seimbang, dan mendukung keberlanjutan industri dalam kerangka kepatuhan yang kuat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa upaya advokasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

Hal ini tercermin dalam penguatan dan ekspansi program Empower Academy sebagai inisiatif pengembangan kapasitas yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi di berbagai daerah. Dian Widyanarti mengatakan, penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh tim dan para pemangku kepentingan yang selama ini telah berkolaborasi dalam mendorong kebijakan yang bertanggung jawab.

Peran timnya tidak hanya berhenti pada proses advokasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap dialog kebijakan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan industri dan kepentingan publik secara seimbang. Ia percaya regulasi yang efektif hanya dapat terwujud melalui keterbukaan, kepercayaan, dan dialog yang konstruktif lintas sektor. ”Dengan demikian pada akhirnya dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem industri secara keseluruhan,” katanya dalam siaran tertulis, Rabu (6/5/2026). Siapa Catherine Connolly? Presiden Terpilih Irlandia yang Vokal Memperjuangkan Palestina

Penghargaan ini menjadi refleksi komitmen Bentoel Group dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Termasuk penerapan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta pendekatan yang mengedepankan transparansi dan dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hal ini juga mencerminkan kontribusi berkelanjutan Bentoel Group terhadap pembangunan berkelanjutan melalui dorongan praktik industri yang lebih seimbang dan inklusif. Juga penguatan inisiatif pemberdayaan yang memperluas akses peningkatan kapasitas dan inklusi ekonomi di berbagai daerah.

Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung,

Bekasi (ANTARA) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menindak aktivitas pekerjaan galian kabel optik yang memicu kemacetan jalan di sejumlah titik dengan memberikan teguran keras kepada pihak pelaksana kegiatan.

Tri Adhianto saat inspeksi mendadak di Jalan Jatimakmur dan Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jatiasih, Minggu menegaskan, pekerjaan galian kabel optik tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi serta menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan.

Selain merusak badan jalan, aktivitas galian tersebut juga menyebabkan gangguan lalu lintas yang cukup serius bahkan kerap memicu kemacetan panjang di beberapa ruas jalan.

"Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung," katanya.

Dirinya menyatakan, kejadian serupa sudah pernah terjadi sebelumnya dan pihak terkait juga sudah diberikan imbauan. Namun, pelanggaran yang kembali terulang ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami sudah pernah mengingatkan bahwa setiap pekerjaan galian harus memiliki izin resmi dan memperhatikan kondisi jalan. Namun, hari ini masih ditemukan pelanggaran yang sama, ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Tri di lokasi langsung menghubungi Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto untuk memberikan instruksi agar melakukan koordinasi penanganan di lapangan, termasuk meminta pekerjaan tersebut dihentikan serta mengembalikan kondusivitas situasi lalu lintas.

"Saya minta segera ditindak, koordinasikan dengan pihak terkait dan pastikan aktivitas yang mengganggu ini dihentikan. Jalan ini digunakan masyarakat luas, jangan sampai dirusak dan mengganggu aktivitas warga," katanya.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban dan kualitas infrastruktur kota. Seluruh pihak diimbau mematuhi aturan perizinan serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran serupa di kemudian hari sehingga kondisi jalan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

TEL AVIV - Mantan Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett dan Yair Lapid telah membentuk partai gabungan dalam upaya menggulingkan pemerintahan Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum akhir tahun ini. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kritik terhadap pemerintah Israel.

Bennett yang berhaluan kanan dan Lapid yang berhaluan tengah pada hari Minggu mengkonfirmasi penggabungan partai mereka, Bennett 2026 dan Yesh Atid, menjadi satu daftar tunggal berjudul ‘Bersama, Dipimpin oleh Bennett’, yang mereka gambarkan sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan oposisi dan meningkatkan peluangnya dalam pemilihan, yang harus diadakan paling lambat akhir Oktober.

Bennett mengatakan kepada wartawan bahwa bergabungnya mereka adalah “tindakan paling Zionis dan patriotik yang pernah kami lakukan, demi negara kami.” Dia menambahkan, “Era perpecahan telah berakhir.”

Lapid mengatakan, “Kami berdiri di sini bersama demi anak-anak kami. Negara Israel harus mengubah arah.”

Secara luas dipandang sebagai saingan politik Netanyahu yang paling tangguh, keduanya pernah bergabung sebelumnya, mengakhiri masa jabatan Netanyahu selama 12 tahun setelah pemilihan 2021 dengan membentuk "pemerintahan perubahan" yang berumur pendek, koalisi yang mencakup partai-partai sayap kanan, tengah, dan kiri.

Aliansi tersebut termasuk partai Arab Ra'am, yang dipimpin Mansour Abbas, menandai pertama kalinya satu partai yang mewakili minoritas Palestina di Israel bergabung dalam koalisi pemerintahan. Netanyahu kembali berkuasa setelah memenangkan pemilihan November 2022.

Kemitraan baru ini akan berjalan sebagai daftar gabungan tanpa secara resmi menggabungkan partai-partai mereka, dan keduanya telah mengatakan mereka akan berupaya membentuk pemerintahan hanya dengan partai-partai oposisi Zionis, tidak termasuk faksi-faksi Arab.

Bennett juga mengatakan pemerintahannya akan memajukan undang-undang wajib militer universal, menghentikan pendanaan untuk penghindaran wajib militer, dan memperkenalkan batasan masa jabatan delapan tahun untuk seorang perdana menteri.

Jajak pendapat Maariv baru-baru ini menunjukkan partai Bennett imbang dengan Likud Netanyahu dengan 24 kursi Knesset, sementara Yesh Atid memperoleh sekitar enam hingga tujuh kursi.

Masa jabatan Netanyahu telah berada di bawah tekanan sejak Israel melancarkan kampanye militer di Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023.

Lebih dari 72.000 orang telah tewas dan lebih dari 172.000 terluka dalam serangan udara dan serangan darat Israel, menurut otoritas kesehatan Palestina. Jajak pendapat menunjukkan Netanyahu mungkin akan kalah dalam pemilu berikutnya.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu pada tahun 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi persidangan korupsi yang telah berlangsung lama. Didakwa dengan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus, ia membantah melakukan kesalahan, menyebut kasus tersebut sebagai perburuan politik.

Persidangan dilanjutkan pekan ini setelah jeda selama perang Iran, tanpa ada penyelesaian yang terlihat. Presiden Isaac Herzog telah mengindikasikan pengampunan hanya akan dipertimbangkan setelah upaya kesepakatan pembelaan telah habis.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur. Rakorda tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta, mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Fajar menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026),.

Fajar menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun juga mulai rampung. Supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan partai Perindo 2027 nanti,” katanya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal ya, organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta menjelang tahapan verifikasi. Ia menyebut optimistis Perindo di Jakarta Timur dapat lolos verifikasi dengan melihat semangat pengurus di tingkat daerah.

“Hari ini kita melihat semangatnya kawan-kawan pengurus DPD, DPC, DPRt se-Jakarta Timur itu sangat luar biasa. Saya punya optimis bahwa Partai Perindo di Jakarta Timur akan lolos verifikasi,” lanjutnya.

Dina berharap semangat serupa juga ditunjukkan oleh pengurus di wilayah lain di DKI Jakarta agar Partai Perindo dapat lolos verifikasi secara cepat di tingkat nasional.

“Harapannya untuk DPD-DPD lain di DKI Jakarta itu semangatnya sama dengan Jakarta Timur, sehingga partai ini, Partai Perindo bisa lolos verifikasi tercepat di seluruh Indonesia. Itu target kita,” tandasnya.