#30 tag 24jam
Pesan Menpar untuk Pengelola Destinasi saat Libur Nataru
Pengelola destinasi diimbau meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan wisata. [551] url asal
#pariwisata-indonesia #libur-natal-dan-tahun-baru #kunjungan-wisatawan #destinasi-wisata #pelayanan-prima #cuaca-ekstrem #kementerian-pariwisata #aloha-pasir-putih #program-diskon-tiket #keamanan-wisat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengimbau para pengelola destinasi wisata mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan menghadirkan pelayanan yang prima, aman, serta berorientasi pada kenyamanan wisatawan. Imbauan tersebut disampaikan Widiyanti saat meninjau destinasi Aloha Pasir Putih di kawasan PIK 2, Banten, Selasa (23/12/2025).
“Terlebih dengan adanya tantangan cuaca ekstrem, kewaspadaan di sektor pariwisata perlu terus ditingkatkan,” ujar Widiyanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Widiyanti menyampaikan, libur Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu momentum terbesar dalam pergerakan wisatawan. Pada periode libur Nataru 2025/2026, Kementerian Pariwisata memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,45 juta orang.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pergerakan wisatawan nusantara diperkirakan menembus lebih dari 100 juta perjalanan. Widiyanti menjelaskan, untuk mendukung pelayanan prima di destinasi wisata, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Surat Edaran tentang Kesiapan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Surat edaran tersebut dilengkapi dengan tautan berisi berbagai modul pendukung, antara lain modul kebencanaan, penerapan CHSE, panduan implementasi, serta petunjuk teknis manajemen risiko di destinasi pariwisata. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga aktif melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan destinasi wisata di berbagai daerah.
“Wisatawan diimbau meningkatkan kewaspadaan selama berwisata dengan memperhatikan informasi dan imbauan terkait kondisi cuaca dari sumber resmi seperti BMKG,” lanjut Widiyanti.
Widiyanti berharap wisatawan memilih destinasi dan aktivitas wisata yang aman serta menghindari kegiatan berisiko tinggi saat terjadi cuaca ekstrem. Penggunaan moda transportasi yang memenuhi standar kelaikan juga menjadi hal penting demi keselamatan perjalanan.
“Berbagai langkah telah kami lakukan, termasuk rapat koordinasi dengan Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenko PMK, serta Kemenko IPK, untuk memastikan seluruh persiapan dan koordinasi lintas kementerian berjalan dengan baik,” ucap Widiyanti.
Dalam koordinasi lintas sektoral tersebut, pemerintah juga menghadirkan berbagai program pendukung pergerakan wisatawan selama libur Nataru. Di antaranya stimulus diskon tiket pesawat domestik sebesar 13 hingga 14 persen serta penyelenggaraan BINA Indonesia Great Sale 2025 yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Program tersebut melibatkan lebih dari 380 perusahaan, 80.000 gerai, 800 merek, serta lebih dari 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi dengan penawaran diskon sebesar 20 hingga 80 persen. Khusus bagi wisatawan mancanegara, disediakan pula fasilitas pengembalian pajak (tax refund) sebesar 11 persen.
Selain itu, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan 23 mitra telah menyiapkan lebih dari 65 paket wisata serta 244 agenda kegiatan yang dapat menjadi pilihan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.
“Saya mengajak masyarakat untuk jalan-jalan di Indonesia, berbelanja di Indonesia, serta membuat konten-konten positif, karena pariwisata kita perlu terus dipromosikan bersama,” ungkap Widiyanti.
Terkait kesiapan Aloha Pasir Putih sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan PIK 2, Widiyanti mengapresiasi berbagai persiapan yang telah dilakukan pengelola, mulai dari daya tarik wisata, ragam kuliner, hingga fasilitas penunjang seperti toilet dan musala yang terjaga kebersihannya.
Fasilitas toilet di Aloha PIK 2 bahkan meraih penghargaan terbaik kedua dalam ajang Wonderful Indonesia Award yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata beberapa waktu lalu.
Keberadaan Aloha sebagai destinasi unggulan dinilai sejalan dengan preferensi wisatawan pada libur Nataru yang cenderung memilih lokasi wisata di dalam kota atau kabupaten.
“Keberlanjutannya sangat terjaga. Setiap Jumat ada gerakan wisata bersih dengan mengumpulkan sampah, termasuk sampah plastik yang kemudian didaur ulang menjadi furnitur. Komposting juga dilakukan. Ini patut diapresiasi,” kata Widiyanti.
OPINI: Transformasi BPJS Kesehatan Menyukseskan Asta Cita
BPJS Kesehatan, hasil transformasi dari empat badan jaminan sosial, berperan penting dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan Asta Cita. [736] url asal
#bpjs-kesehatan #transformasi-bpjs #jaminan-kesehatan-nasional #asta-cita #pelayanan-kesehatan #uu-sjsn #uu-bpjs #program-jaminan-sosial #pelayanan-prima #teknologi-informasi #manajemen-efisien #kerja
(Bisnis.Com - Finansial) 18/11/25 08:27
v/41385/
Bisnis.com, JAKARTA - BPJS merupakan leburan dari em pat badan jaminan sosial, yakni PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang dulu dikelola oleh PT Askes (bagi pegawai negeri sipil dan swasta untuk skema komersial), PT Jamsostek (bagi pekerja formal), dan PT Asabri (bagi tentara).
Dengan dasar UU SJSN dan UU BPJS, PT Askes dilebur bersama empat badan lain dan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan tanpa proses likuidasi, namun dengan proses pengalihan aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum dari PT Askes kepada BPJS Kesehatan. Landasan Hukum yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan untuk mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah UUD 1945, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
BPJS Kesehatan menjadi tulang punggung sistem Jaminan Kesehatan Nasional sekaligus lembaga strategis untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Ke depan BPJS harus menjadi badan penyelenggara jaminan kesehatan yang dicintai masyarakat dan bermanfaat, berdampak dan berkelanjutan untuk membangun kesehatan Indonesia.
Untuk mencapai hal ini ada beberapa misi yang harus dilaksanakan. Pertama, menyediakan pelayanan unggul dan berkelanjutan, serta adaptif dan menjawab tantangan global. Kedua, menciptakan dan menguatkan budaya melayani di semua level.
Ketiga, menerapkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Keempat, mengembangkan sistem manajemen yang efisien dan efektif untuk mendukung pelayanan yang transparan, berbasis riset dan kecerdasan buatan. Kelima, meningkatkan kerja sama strategis dengan semua stakeholder, baik nasional maupun internasional, serta universitas untuk menciptakan BPJS sebagai lembaga ternama.
BPJS Kesehatan sebagai badan yang bergerak di masyarakat harus mempunyai nilai-nilai utama yang selalu dipegang oleh seluruh jajaran BPJS, baik dari pusat maupun di daerah, yakni kejujuran, keadilan dan trust. Kejujuran menjadi prinsip dasar dalam pelayanan di semua lini, keadilan tecermin dalam pemberian pelayanan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, sedangkan trust dibangun melalui integritas setiap komponen sehingga memberi kesan baik bagi seluruh stakehol-der, khususnya peserta BPJS Kesehatan.
Saat ini masih banyak masalah seputar BPJS, terutama kepuasan peserta atas pelayanan kesehatan. Kondisi ini mengakibatkan pasien tidak mendapatkan hak pelayanan semestinya. Sejatinya kehadiran BPJS Kesehatan diharapkan mampu memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Program Prioritas Nasional, yaitu jaminan tersedianya pelayanan kesehat-an bagi seluruh rakyat.
TUJUAN BPJS KESEHATAN
Sebagai penyelenggara program jaminan sosial kesehatan, BPJS menjalankan tugasnya dalam penerimaan pendaftaran peserta JKN, mengumpulkan iuran JKN, mengelola dana JKN, melakukan pembayaran layanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan, dan menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan JKN. Maka, selain fungsi pooling dengan menampung dana pembayaran iuran, BPJS Kesehatan juga diberikan wewenang pengelolaan dana untuk menempatkan dana jaminan sosial dalam investasi jangka pendek dan panjang, dengan tetap mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
BPJS Kesehatan juga diberikan peran dalam fungsi pem-belian dengan menyusun kriteria layanan kesehatan yang dapat bekerja sama dengan BPJS dan menyepakati kontrak kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
Kita mengetahui kepesertaan BPJS meliputi peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta pekerja penerima upah (PPU), peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU), serta peserta bukan pekerja (BP). Bagi peserta PBI, seluruh iurannya akan dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat dan daerah. Peserta PPU iuran sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, sedang peserta PBPU dan BP dibayar secara mandiri sesuai dengan iuran per kelas yang dibayarkan.
BPJS harus berupaya maksimal dalam mendapat hak-nya dari berbagai kesertaan ini. Adanya tunggakan iuran yang terus membengkak, dari dulunya Rp7,6 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun, itu harus dikendalikan. Sampai saat ini BPJS Kesehatan selalu defisit kecuali pada 2019, dan saat pandemi Covid 19. Wacana untuk menaikkan iuran bisa menjadi alternatif tetapi harus diputuskan dengan matang dengan pertimbangan kondisi masyarakat.
Ada beberapa sasaran strategis yang harus dilakukan BPJS ke depan, antara lain penguatan implementasi sistem pelayanan, transformasi pelayanan yang profesional, penguatan SDM semua lini, pelayanan yang inovatif, peningkatan reputasi global, tata Kelola digital dan otonom, serta regulasi kemitraan yang kompetitif.
Presiden harus memberikan perhatian pernuh terhadap BPJS Kesehatan agar benar-benar dilaksanakan sesuai amanah pembukaan UUD 1945. “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”Dengan demikian, pembangunan kesehatan akan ber-jalan dengan lebih baik dan selaras dengan Asta Cita. “Saya peduli, Anda peduli, kita semua peduli untuk BPJS Kesehatan yang lebih baik.”
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)