Di tengah rapuhnya kualitas pasar kerja global yang disorot Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), kemunculan kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tantangan baru yang berpotensi mempercepat tekanan terhadap tenaga kerja, khususnya di sektor jasa dan ekonomi digital.

ILO dalam laporan terbarunya tentang digitalisasi dunia kerja menyebut AI memang membawa peluang besar dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Teknologi ini memungkinkan robot menggantikan manusia dalam pekerjaan berbahaya, kotor, dan repetitif, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan pemantauan keselamatan di tempat kerja.

Namun, ILO juga mengingatkan adopsi AI menghadirkan risiko baru, mulai dari potensi kegagalan sistem, ancaman siber, hingga berkurangnya pengawasan manusia akibat ketergantungan pada otomatisasi.

Selain itu, sistem kerja berbasis algoritma dinilai dapat meningkatkan tekanan kerja, memicu stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan mental pekerja.

Di luar aspek K3, disrupsi AI juga mulai terasa pada struktur pasar tenaga kerja. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai AI memperketat persaingan dan menggeser pekerja, terutama di sektor jasa digital.

"Dengan kemunculan AI, ini menambah kompetisi bagi pekerja, terutama freelancer di sektor digital. Mereka yang sebelumnya bekerja di ekosistem digital mulai tergeser, digantikan AI," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan kelompok yang terdampak kehadiran AI bukan hanya pekerja berupah rendah, tetapi juga tenaga kerja semi-terampil seperti UX designer hingga software engineer. Padahal, kelompok ini sebelumnya menikmati lonjakan permintaan saat ekonomi digital berkembang pesat pada 2016 hingga 2023.

"Sekarang justru mereka tersisih di pasar tenaga kerja. Ini mengkhawatirkan karena terjadi di sektor jasa modern yang sebelumnya menjadi andalan," ujarnya.

Bhima menambahkan untuk sektor padat karya seperti tekstil, dampak AI masih relatif terbatas karena tetap mengandalkan tenaga kerja fisik. Namun tekanan besar justru terjadi di sektor jasa perkotaan berbasis digital.

Ia menekankan perlunya penyesuaian sistem pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan AI, bukan bersaing dengannya. Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial dinilai krusial.

"Profil tenaga kerja makin bergeser ke informal dengan kualitas yang lebih rendah. Jaring pengaman sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan harus menyesuaikan," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai disrupsi AI tidak hanya berdampak pada jumlah pekerjaan, tetapi juga komposisi tugas dalam pekerjaan.

"AI, terutama generatif, tidak hanya menggantikan tugas rutin, tapi juga sebagian tugas kognitif. Yang terjadi seringkali bukan langsung hilangnya pekerjaan, tapi pergeseran tugas yang kemudian menurunkan kebutuhan tenaga kerja," ujarnya.

Menurut Yusuf, dalam jangka pendek hingga menengah, laju substitusi tenaga kerja berpotensi lebih cepat dibanding penciptaan pekerjaan baru. Hal ini dipicu oleh cepatnya adopsi teknologi, rendahnya mobilitas tenaga kerja antar sektor, serta belum siapnya sistem pelatihan ulang.

Ia juga menyoroti dampak AI, terutama pada pekerja dengan keterampilan menengah seperti administrasi dan layanan pelanggan, kelompok yang selama ini menjadi penopang kelas menengah.

"Kalau segmen ini tertekan, dampaknya tidak hanya ke pasar tenaga kerja, tapi juga ke konsumsi dan stabilitas sosial," katanya.

Dalam konteks Indonesia, Yusuf melihat adanya efek ganda: sektor informal dan pekerjaan manual masih menjadi penyangga dalam jangka pendek, tetapi sektor jasa modern di perkotaan justru lebih rentan terdampak.

"Kalau tidak ada intervensi kebijakan, kita bisa melihat polarisasi pasar tenaga kerja-pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan rendah tetap ada, tapi lapisan menengah menyusut," pungkasnya.

Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kejelasan status hukum pekerja platform digital menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia.

Adanya ketidakpastian regulasi dinilai dapat menimbulkan ketimpangan perlindungan kerja di sektor yang terus tumbuh pesat tersebut.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Suci Lestari Yuana, menjelaskan bahwa jutaan pekerja platform kini berada di wilayah abu-abu yang berarti bukan pekerja formal, namun juga bukan wirausaha penuh.

“Ketidakjelasan status hukum membuat mereka berada di wilayah abu-abu — bukan pekerja formal, tetapi juga bukan wirausaha penuh — sehingga kehilangan hak-hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan kerja,” ujar Suci, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Platform Indonesia perlu segera dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan hubungan kerja dan tanggung jawab hukum antara pekerja dan perusahaan platform.

“Pembahasan RUU ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi juga upaya membangun tatanan kerja digital yang lebih setara, transparan, dan berkeadilan sosial,” tambahnya.

INDEF menilai regulasi pekerja platform akan memperkuat tata kelola tenaga kerja digital dan menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat bagi pelaku industri.

Selain itu, kejelasan status hukum juga dinilai mampu menekan potensi konflik industrial antara perusahaan digital dan mitra pekerja di masa mendatang.

Suci menekankan, proses legislasi harus memastikan adanya partisipasi pekerja agar kebijakan yang dihasilkan berbasis pada kondisi riil di lapangan.