REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengakuan global terhadap kendaraan listrik BYD terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Validasi tersebut datang dari berbagai negara, mulai dari penggunaan oleh pejabat publik, kehadiran di ajang otomotif internasional, hingga ulasan langsung dari pakar otomotif.

Salah satu model yang mendapat sorotan adalah BYD Sealion 7, SUV listrik premium yang dirancang untuk menyeimbangkan performa, kenyamanan, dan teknologi. Model ini dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang stabil dan responsif di berbagai kondisi jalan.

Dari sisi teknis, Sealion 7 mengandalkan integrasi sistem kendaraan yang mendukung kontrol berkendara tetap optimal tanpa mengorbankan kenyamanan. Sistem suspensi adaptif serta fitur bantuan berkendara menjadi bagian dari upaya menjaga pengalaman berkendara yang aman dan konsisten.

Efisiensi energi juga menjadi fokus utama. Dukungan pengisian cepat serta jarak tempuh yang kompetitif membuat kendaraan ini dinilai semakin praktis untuk penggunaan sehari-hari, seiring berkembangnya kebutuhan mobilitas berbasis listrik.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan kepercayaan terhadap kendaraan listrik kini semakin didasarkan pada pembuktian nyata. “Pengakuan ini mencerminkan penerimaan teknologi dan kualitas yang semakin luas, termasuk di tingkat pemerintahan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Salah satu contoh datang dari Thailand. Wakil Perdana Menteri sekaligus pejabat tinggi, Anutin Charnvirakul, memakai Sealion 7 sebagai kendaraan operasional menuju Government House pada Maret 2026. Penggunaan ini disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak global.

Langkah tersebut dinilai menjadi simbol adopsi kendaraan listrik dalam kebijakan publik. Penggunaan oleh pejabat negara mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap performa dan keandalan kendaraan listrik dalam mendukung mobilitas resmi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Solikin M Juhro menjalani fit and proper test dalam proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Jumat (23/1/2026). Ia optimistis bisa terpilih, menyaingi dua kandidat lainnya, Thomas Djiwandono dan Dicky Kartikoyono.

“Sebagai hamba Tuhan, dengan kelebihan dan kekurangan, pasti harus tetap optimistis. Saya do my best, melakukan sesuatu yang terbaik. Selebihnya adalah urusan Yang Maha Kuasa, mana yang terbaik menurut Yang Maha Kuasa,” ujar Solikin kepada wartawan usai menjalani fit and proper test di Kompleks DPR RI, Jumat (23/1/2026).

Diketahui, proses pencalonan Deputi Gubernur BI digelar usai Juda Agung mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 13 Januari 2026. Pengunduran diri itu langsung ditindaklanjuti dengan proses pengisian jabatan.

Pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dalam Surpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.

Posisi sebelum ketiganya masuk bursa pencalonan Deputi Gubernur BI yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan RI, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, dan Solikin M Juhro sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Masuknya nama Thomas Djiwandono menjadi sorotan publik. Thomas yang merupakan keponakan Prabowo Subianto diketahui sebagai politikus Partai Gerindra. Hal itu dikhawatirkan dapat mencederai independensi BI ke depan jika ia benar-benar masuk dalam jajaran elite BI.

Menanggapi soal independensi BI yang dipertanyakan dan menjadi polemik di mata publik, Solikin menyampaikan pandangannya. Ia menilai, tidak ada isu independensi di internal BI.

“Itu harus dimaknai secara utuh bahwa kita berada dalam konteks independensi, tetapi di dalam interdependensi. Jadi, kita tidak mungkin dalam suasana atau kompleksitas permasalahan yang kita hadapi ini bekerja sendiri, tidak mungkin,” ungkap Solikin.

“Sehingga kita harus melakukan koordinasi dan penguatan sinergi dengan pemerintah serta otoritas terkait. Jadi, itu poinnya. Selama yang kita hadapi sekarang ini, tidak ada isu terhadap independensi Bank Indonesia, dan kita tetap mengawal independensi itu sesuai dengan mandat undang-undang,” lanjutnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dikabarkan jatuh sakit dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait dugaan permintaan tender kepada sejumlah dinas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan kabar tersebut, namun menyatakan dirinya belum bisa menjenguk langsung lantaran harus menunggu izin resmi dari pihak kejaksaan.

Farhan menjelaskan bahwa izin Kejaksaan menjadi keharusan mengingat status hukum Erwin. Ia tidak dapat sembarangan mengunjungi seseorang yang tengah terlibat dalam proses hukum.

"Saya belum nengok, karena bagaimanapun juga saya sedang menunggu izin dari kejaksaan. Karena statusnya ini, izin untuk menengok, nggak boleh sembarangan," ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Kamis (11/12/2025).

Wali Kota menyampaikan, sebagai pejabat publik yang aktif, ia harus berhati-hati dalam bertindak untuk menghindari munculnya prasangka atau implikasi hukum.

"Kalau saya orang biasa boleh, tapi ya karena status saya sebagai wali kota jadi harus ada izin. Jangan sampai saya seakan-akan menimbulkan prasangka," jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan menyatakan pihaknya sedang mempelajari aturan terkait tata cara jenguk tersangka korupsi, sebab ia belum mengetahui secara pasti regulasi yang berlaku.

"Kalau masalah ini kita masih mendiskusikan. Kita akan lihat aturannya saja dulu. Tergantung dari peraturan yang berlaku seperti apa," kata dia.

Menanggapi informasi yang menyebut Erwin menderita infeksi paru dan memiliki leukosit tinggi, Farhan menegaskan belum dapat memastikannya. Ia masih menunggu laporan diagnosis resmi dari pihak rumah sakit.

"Nah ini saya lagi nunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya, kedua juga karena ini berimplikasi terhadap status hukum beliau," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto ketika dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

Kendati demikian, Fitroh belum menjelaskan detail perkara yang mengakibatkan Ardito terjaring OTT.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan dalam OTT.

Dilansir dari Antara, OTT tersebut merupakan yang kedelapan yang digelar selama 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

JAKARTA - Teddy Indra Wijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) muncul sebagai figur pejabat non-menteri koordinator yang paling dikenal publik di tengah dominasi para menteri yang menjabat di pos strategis. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat awareness atau kedikenalan Teddy Indra Wijaya mencapai 50,8%.

Survei tersebut menempatkannya di posisi ketiga secara keseluruhan, hanya di bawah Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam grafik 10 pejabat/menteri terpopuler, Teddy Indra Wijaya berada di atas sejumlah menteri dan kepala lembaga penting lainnya.

Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial. Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, menyebut tingginya awareness Teddy Indra Wijaya sebagai fenomena politik yang menarik dan patut dicermati.

"Posisi Sekretaris Kabinet secara tradisional bukanlah jabatan yang memiliki sorotan media sebesar Menteri Koordinator atau Menteri teknis yang berurusan langsung dengan proyek fisik,” kata Burhanuddin, saat menyampaikan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran secara virtual, Sabtu (8/11/2025).

Namun, Burhanuddin melanjutkan, “angka 50,8% awareness ini menunjukkan bahwa publik sangat memperhatikan sosok di lingkaran inti Presiden," ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kedikenalan Seskab dapat diartikan dalam dua hal. Pertama, mengindikasikan bahwa Teddy Indra Wijaya berperan sangat krusial dalam menyampaikan kebijakan dan keputusan penting di balik layar kepresidenan.

Perannya sebagai penjaga gerbang informasi dan administrasi Presiden kemungkinan besar terekspos dalam isu-isu besar.

Kedua, ini terkait efektivitas Komunikasi: "Meskipun bukan jabatan yang sering tampil di front-line, tingginya awareness ini bisa mencerminkan efektivitas komunikasi yang dibangun Seskab, baik melalui pernyataan publik terbatas maupun kehadirannya yang konsisten mendampingi Presiden dalam momen-momen penting."

Di sisi lain, awareness Teddy yang mencapai lebih dari 50% bahkan melampaui beberapa figur kunci, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (34,2%), dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (44,6%).

Survei Indikator dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 20-27 Oktober 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

JAKARTA - Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025 memasuki hari kedua dengan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari kalangan akademisi dan pemerintahan. Acara yang diikuti ribuan anggota legislatif dan kepala daerah dari PKS ini menjadi ajang pembelajaran dan penguatan kapasitas pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan yang inovatif dan berpihak kepada rakyat.

Para narasumber yang hadir antara lain Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Kekuatan Sistem dan Institusi

Dalam paparannya, Prof. Eko Prasojo menekankan empat faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan daerah, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem dan institusi, serta nilai budaya.

“Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia karena berkaitan dengan kompetisi, yang ketiga kekuatan sistem dan institusi, dan yang keempat adalah nilai budaya. Kita memiliki semuanya, tetapi masih lemah di sistem dan institusi,” jelasnya, Selasa (4/11/2025).

Ia mengajak para pejabat publik PKS untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun budaya birokrasi yang efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Implementasi Adaptif dan Inovatif

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.

“Ketika kebijakan pusat disambut dengan implementasi yang adaptif dan inovatif di daerah, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama para pencari kerja dan pelaku industri lokal," ujar Yassierli.

Ia menutup paparannya dengan ajakan kepada seluruh pejabat publik PKS untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

Koperasi dan UMKM Harus Jadi Penggerak Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memaparkan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam program pemenuhan gizi nasional.

“Komponen makan bergizi itu ada tiga: pertama bahan baku, kedua operasional, ketiga insentif bahan baku. Pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan yang kami harapkan nanti bisa dikoordinir oleh koperasi dan UMKM,” paparnya.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program ini berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semangat Koperasi Selaras dengan Jati Diri Bangsa

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga misi ideologis bangsa.

“Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto punya keinginan kuat untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, semangat koperasi itu adalah semangat yang nilai-nilainya punya korelasi dengan karakter masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap semangat gotong royong dan kebersamaan yang melekat dalam gerakan koperasi dapat dihidupkan kembali oleh para pejabat publik di daerah.

Transmigrasi Instrumen Pemerataan Pembangunan

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menutup rangkaian sesi dengan paparan tentang peran strategis transmigrasi dalam pemerataan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa program transmigrasi modern kini tidak hanya fokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga pada pengembangan wilayah dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah tujuan.

“Melalui sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah, transmigrasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan yang inklusif, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah-wilayah berkembang,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan hari kedua Bimteknas Pejabat Publik PKS berlangsung interaktif dan penuh inspirasi. Melalui diskusi, paparan, dan dialog tematik, para peserta mendapatkan wawasan strategis untuk mengembangkan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Acara Bimteknas akan terus berlanjut dengan berbagai sesi penguatan kapasitas, menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi, akademisi, dan pejabat tinggi negara, guna mewujudkan pejabat publik PKS yang inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

JAKARTA - Pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Hal tersebut dikatakan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 bertema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PKS se-Indonesia. Almuzzammil menegaskan komitmen kuat seluruh pejabat publik PKS untuk berkontribusi nyata dalam menyukseskan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia menjelaskan, Bimteknas bukan sekadar kegiatan rutin partai, melainkan momentum strategis untuk mengokohkan sinergi, memperkuat kompetensi, dan membangun kolaborasi antarlembaga dan antarpejabat publik PKS di seluruh tingkatan.

“Bimteknas ini menjadi ajang bagi seluruh pejabat publik PKS untuk meneguhkan komitmen, meningkatkan kapasitas, dan mempererat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita siap bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan rakyat,” ujar Almuzzammil dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pejabat publik PKS harus benar-benar hidup dan terimplementasi dalam kerja nyata, bukan hanya menjadi slogan atau jargon politik. “Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai ini bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” ucapnya.

Menurutnya, makna “bersih” berarti taat hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan. “Kita ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip Zero Case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” tegasnya.

Nilai “peduli”, lanjutnya, diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya. Sementara itu, “profesional” menandakan kesiapan dan kompetensi setiap pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif.

Adapun nilai “negarawan”, kata Almuzzammil, adalah sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral. “Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya.

Almuzzammil menutup sambutannya dengan menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah yang diemban sebagai ladang pengabdian. “Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Almuzzammil menegaskan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif sebagai amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances. Ia mencontohkan bagaimana PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.

“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif. Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, kritik PKS tersebut kini terbukti relevan dengan munculnya berbagai perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” tambahnya.

Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal. “Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” ujarnya.

dia pun menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurutnya sejak awal menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan pakar lingkungan. “Serupa dengan proyek kereta cepat, pembangunan IKN juga bermasalah sejak perencanaan. Kritik dari akademisi menunjukkan proyek ini gagal dalam perencanaan yang matang dan inklusif,” ucapnya.

Dia menambahkan, kekhawatiran bahwa IKN akan menjadi “kota hantu” kini bahkan disorot media internasional seperti The Guardian, yang menulis artikel berjudul ‘Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city.’

“PKS sejak awal konsisten menolak disahkannya Undang-Undang IKN karena cacat formil dan materiil. Pembahasannya tergesa-gesa, dan mengabaikan aspek historis Jakarta sebagai tempat proklamasi kemerdekaan. Nilai sejarah ini tidak boleh dipinggirkan,” tegasnya.

Dia menuturkan, pemerataan pembangunan tidak harus dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia.

“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” pungkasnya.