REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) pada April 2026 lalu, setelah memenangkan tender pemilihan mitra yang dilakukan Kementerian ESDM RI melalui LEMIGAS. Adapun pipa ini merupakan bagian dari Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) dimana pada tahap sebelumnya telah terbangun dan beroperasi untuk ruas Semarang-Batang (Cisem I).

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring mengatakan bahwa Pertagas telah memiliki pengalaman sebagai operator Pipa Cisem I sejak tahun 2023. Sehingga Perusahaan meyakini bahwa kompetensi dan pengalaman yang dimiliki menunjukan kesiapan untuk mengoperasikan seluruh jaringan pipa tersebut dalam menyalurkan gas ke berbagai sektor pengguna gas bumi nasional.

“Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi. Energi yang disalurkan melalui pipa Cisem ini akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lainnya atas energi yang bersih, lalu juga memberikan nilai tambah sektor hulu migas, dan yang terpenting adalah mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Indra.

Pipa Cisem 2, imbuh Indra, merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia. Keberadaan lokasi sumur gas bumi yang berbeda dengan pasar pengguna gas bumi utama, saat ini telah terhubung melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

“Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di Infrastruktur energi di Pulau Jawa,” imbuh Indra.

Direktur Teknik & Operasi Pertagas, Agung Indri Pramantyo menambahkan jaringan Pipa Cisem II saat ini sudah teintegrasi dengan Ruas Pipa CISEM I di Kawasan Industri Batang (KITB) di Jawa Tengah yang dioperasikan Pertagas dan Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Operation West Java Area milik Pertagas.

“Integrasi ini membentuk sistem jaringan pipa yang terintegrasi serta memberikan fleksibilitas pengoperasian dan kehandalan infrastruktur gas bumi, khususnya yang kami operasikan,” ujar Agung.

Ia menambahkan, terintegrasinya Pipa Cisem II dengan infrastruktur transmisi gas bumi nasional di lingkungan Subholding Gas tidak hanya memperkuat pasokan energi bagi sektor strategis seperti kilang, pupuk, dan pembangkit listrik, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan Gas untuk Rumah Tangga dan UMKM di sepanjang jalur pipa. Upaya ini diharapkan memperluas akses energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pertagas sebagai Perusahaan infrastruktur energi terus berperan aktif mendukung program integrasi infrastruktur transmisi gas bumi nasional guna meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertagas berkomitmen terus memperkuat optimalisasi penggunaan gas bumi sebagai energi yang bersih dan handal dalam transisi energi di Indonesia. Pertagas juga sekaligus mendukung target Asta Cita Presiden yaitu mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri manufaktur di wilayah Jawa Timur dikabarkan mengalami krisis pasokan gas bumi. Kondisi ini membuat industri serempak menetapkan status darurat gas di wilayah tersebut.

Pemasok gas industri, dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN disebut telah menyurati pelaku industri pada Januari 2026 terkait dengan kuota gas yang hanya dapat diberikan di kisaran 43%—68%. Bahkan, kuota tersebut hanya tersedia pada hari-hari tertentu.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, penurunan kuota gas tersebut utamanya berlaku bagi pemanfaat harga gas bumi tertentu (HGBT).

"Ironisnya, pembatasan pasokan ini terjadi meski alokasi HGBT telah diatur jelas dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025. Namun implementasinya di lapangan selalu lebih rendah dari alokasi resmi," kata Yustinus melalui keterangan resminya, Senin (19/1/2026).

Menurut dia, kondisi ini berpotensi langsung menekan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, dan menggerus daya saing industri nasional.

Yustinus juga memerinci dua persoalan kronis yang terus berulang, yaitu kuota gas yang rendah dan tidak sesuai alokasi HGBT, dan pemberitahuan mendadak serta ketidakpastian pasokan.

"Situasi ini membuat perencanaan produksi kacau. Industri membutuhkan kepastian energi jangka menengah dan panjang, bukan keputusan mendadak," tuturnya.

Adapun, hingga akhir Januari 2026, alokasi HGBT untuk Februari 2026 di Jawa Timur belum juga diumumkan. Pihaknya pun khawatir dengan pasokan bulan depan yang berpotensi tidak ada kuota.

"Jika benar Februari tanpa kuota, industri berharap kondisi darurat Januari tidak terulang. Namun, ketidakjelasan ini sudah cukup menciptakan keresahan," ujarnya.

Untuk diketahui, Jawa Timur merupakan basis industri strategis seperti petrokimia, pupuk, makanan-minuman, gelas, keramik, dan logam. Gangguan pasokan gas di wilayah ini diproyeksi berdampak sistemik terhadap ekonomi nasional, mulai dari ekspor, serapan tenaga kerja, hingga stabilitas harga.

Oleh karena itu, pelaku industri mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan distribusi gas PGN, memastikan kepatuhan terhadap Kepmen ESDM, serta menghadirkan kepastian pasokan energi yang sejalan dengan visi besar industrialisasi nasional.

“Tanpa langkah tegas, darurat gas bukan lagi isu teknis, tapi ancaman nyata bagi ambisi Indonesia menjadi negara industri berdaya saing global,” pungkas Yustinus.

Lebih lanjut, dia pun menyoroti kondisi darurat gas tersebut yang dinilai bertolak belakang dengan target ekonomi 8% sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menekankan pentingnya ketahanan energi nasional dalam visi Asta Cita.

Padahal, Yustinus menyebut, target ambisius tersebut sangat mungkin tercapai, asalkan ada penegasan dan penegakan penuh kebijakan energi, termasuk konsistensi distribusi gas bumi untuk industri.

“Tanpa kepastian energi, industri sulit tumbuh. Jika industri terhambat, ekonomi nasional ikut tertahan,” tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI) Henry Sutanto mengungkapkan bahwa anggota APGI di Jawa Timur terdampak langsung gangguan pasokan gas.

"Dari 17–21 Januari 2026 tidak ada kuota sama sekali. Lalu, 22 Januari hingga 1 Februari kuota hanya 46%. Ini sangat mengganggu operasi pabrik," ungkapnya.

Menurut Henry, industri gelas sangat bergantung pada gas yang stabil dan tidak bisa beroperasi dengan pasokan yang naik-turun.

“Anggota kami tidak bisa berproduksi optimal. Ini bukan sekadar gangguan teknis, tapi ancaman serius bagi kelangsungan usaha,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyebut, kondisi ini telah merusak semangat rebound industri keramik pada 2026.

“Industri keramik menargetkan utilisasi produksi 80% dan ekspansi kapasitas tahun ini. Namun, kebijakan kuota harian PGN di Januari 2026 justru memaksa pabrikan di Jawa Timur menurunkan kapasitas,” kata Edy.

Dia menilai gangguan pasokan gas di Jawa Barat dan Jawa Timur yang tak kunjung selesai telah memukul daya saing industri nasional dan membuka peluang besar bagi produk keramik impor menguasai pasar domestik.

“Ini bukan karena industri keramik tidak mampu tumbuh atau tidak berdaya saing, tetapi langkahnya terhambat karena suplai gas PGN," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Industri di Batam menghadapi tekanan serius akibat terus menyusutnya pasokan gas bumi sejak 2024. Dampak berantainya dirasakan luas, mulai dari lonjakan biaya produksi hingga kenaikan tarif listrik, yang kembali memunculkan kekhawatiran soal daya saing Batam sebagai kawasan industri.

Saat ini, harga gas bumi untuk industri di Batam berada di kisaran US$16,5 per MMBtu. Kalangan pengusaha menilai harga tersebut jauh dari ideal bagi sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Sebagai perbandingan, 1 dekade lalu harga gas industri di Batam masih berada di level US$6 per MMBtu, lalu sempat naik ke US$8 per MMBtu. Dengan demikian, harga gas kini telah melonjak lebih dari dua kali lipat.

Kenaikan harga gas turut berdampak pada tarif listrik PLN Batam, mengingat gas merupakan bahan bakar utama pembangkit. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan, lonjakan biaya energi telah menekan kondisi keuangan perusahaan.

“Biaya produksi langsung naik karena harga gas mahal. Ditambah lagi tarif listrik ikut terdorong karena biaya bahan bakar pembangkit meningkat,” kata Rafki, Rabu (14/1/2026).

Ia menilai kondisi tersebut membuat Batam semakin sulit bersaing dengan kawasan industri di negara tetangga yang menawarkan harga energi lebih murah.

“Kalau dibiarkan, investor bisa menilai Batam sudah tidak lagi kompetitif,” ujarnya.

Pemerintah pusat telah mendorong sejumlah langkah, seperti pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) dan rencana pembangunan pipa gas Natuna–Batam. Namun, pelaku usaha menilai kebijakan tersebut belum cukup untuk meredam tekanan dalam jangka pendek.

“Pasokan gas baru harus segera direalisasikan. Jalur Natuna–Batam jangan hanya menjadi wacana,” tegas Rafki.

Ia juga meminta pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri ketimbang ekspor gas. “Jika pasokan domestik terganggu, dampaknya bisa sistemik.”

Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. menjelaskan bahwa lonjakan harga gas di Batam dipicu perubahan sumber pasokan. Area Head PGN Batam Wendi Purwanto menyebut, pasokan gas pipa dari Sumatra turun lebih dari 50% dalam 2 tahun terakhir.

“Sekarang pasokan berasal dari kombinasi gas pipa dan LNG domestik. Harga gas pipa sekitar US$8–9 per MMBtu, sedangkan LNG lebih mahal karena dipengaruhi harga minyak dan proses pengadaannya,” kata Wendi.

Penurunan produksi sejumlah sumur gas di Sumatra memaksa PGN mengandalkan LNG untuk menjaga pasokan bagi industri dan pembangkit listrik. Sejak 2024, LNG domestik didatangkan dari Bontang, Donggi, dan Tangguh, yang dikirim melalui Lampung sebelum disalurkan ke Batam.

Terkait harga, Wendi menegaskan PGN tetap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran US$6–7 per MMBtu bagi industri tertentu.

“Pelanggan yang masuk skema HGBT tetap memperoleh harga lebih rendah. Di luar itu, pelanggan menerima sisa alokasi dengan harga yang lebih tinggi,” ujarnya.

PLN Batam termasuk penerima HGBT, meski volumenya terbatas. Sekitar 70–80% kebutuhan gas PLN Batam dipenuhi dari gas pipa, sementara sisanya menggunakan LNG.

PGN juga menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengalihkan sebagian pasokan ekspor gas ke kebutuhan domestik melalui skema domestic swap, termasuk dari Natuna. Namun, Wendi mengakui sejumlah proyek pipa baru masih bersifat jangka panjang dan baru dapat terealisasi dalam beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, dunia usaha berharap pemerintah bergerak lebih cepat. Tanpa pasokan gas yang lebih murah dan stabil, tekanan biaya energi dikhawatirkan akan menahan ekspansi industri manufaktur sekaligus menggerus minat investasi di Batam.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI) memasang target pertumbuhan produksi sebesar 5% pada tahun ini. Meski begitu, terdapat tantangan pasokan energi dan waswas risiko gejolak geopolitik global.

Ketua Umum APGI Henry T. Susanto mengatakan, industri gelas kaca mencatat peningkatan dari sisi produksi dan penjualan sekitar 10% pada tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung permintaan domestik dan ekspor.

"Kami mencoba bersikap optimistis dengan mengharapkan industri gelas akan tumbuh sekitar 5% akan tetapi tantangan akan banyak," kata Henry kepada Bisnis, Selasa (13/1/2025).

Adapun, 80% dari produksi gelas kaca dalam negeri dijual untuk domestik, sisanya diekspor ke berbagai negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa, hingga Afrika Selatan. Produk yang dipasarkan utamanya untuk kemasan minuman hingga tableware atau alat rumah tangga.

Kendati demikian, Henry mengkhawatirkan situasi dunia masih panas tahun ini. Pihaknya berharap ketegangan dan perang dagang akan mereda pada 2026 ini. Di samping itu, tantangan yang paling disoroti yaitu ketersediaan gas dengan harga yang kompetitif.

"Dengan pembatasan pemakaian gas yang apabila pemakaian melebihi dari kuota harus membayar 2 kali lipat maka banyak pabrik gelas anggota kami membatasi produksinya hingga sebatas gas yang tersedia karena apabila memakai gas lebih maka biaya produksi akan naik banyak," jelasnya.

Adapun, dia menerangkan bahwa hingga saat ini penyaluran gas murah lewat program harga gas bumi tertentu (HGBT) masih mengalami kendala. Untuk wilayah Jawa bagian barat, alokasi gas industri tertentu (AGIT) rata-rata sekitar 65%. Masalahnya, ketersediaan LNG di Jawa bagian barat terbatas sehingga industri harus memakai gas LNG yang harganya sekitar US$15 per MMBtu atau lebih dari 2 kali lipat harga HGBT US$7 per MMBtu.

Sementara itu, untuk wilayah Jawa bagian timur AGIT yang dikenakan lebih rendah yakni 55%. Namun, pasokan gas di wilayah tersebut masih mencukupi sehingga pemakaian gas LNG tidak diperlukan dan tidak dikenakan harga gas regasifikasi.

"Supply gas [di Jawa bagian timur] mencukupi tetapi bukan gas HGBT sehingga industri harus membayar harga gas biasa atau US$9,16 per MMBtu, bukan harga US$7 per MMBtu seperti yang tercantum dalam HGBT," jelasnya.

Industri membutuhkan harga energi yang kompetitif untuk dapat bersaing di pasar. Apalagi, ada banyak negara yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga mengurangi pasar produk gelas.

"Ditambah lagi kondisi geopolitik sekarang ini di mana terjadi gesekan antara negara besar yang menyebabkan terjadinya gangguan transportasi gas dan menaikkan biaya transportasi kapal," pungkasnya.