Saat penumpang naik turun, pengerjaan kami hentikan sementara. Setelah selesai, pekerjaan dilanjutkan kembali

Natuna (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevitalisasi Pelabuhan Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pelayaran di wilayah itu.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, di Natuna, Selasa, mengatakan pada Selasa pagi ia bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan yakni di Kecamatan Pulau Tiga.

“Progres pengerjaan sudah mencapai lima persen. Kita doakan semua proses berjalan lancar,” ucapnya.

Pelabuhan Selat Lampa masih berstatus pelabuhan pengumpul. Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengusulkan pelabuhan ini menjadi pelabuhan terbuka luar atau internasional pada 2025. Usulan tersebut disetujui pada pertengahan 2025 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Setelah disetujui, Kementerian Perhubungan menyusun rencana peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan guna mengoptimalkan layanan kepelabuhanan.

Pengembangan pelabuhan direncanakan dalam tiga tahap selama tiga tahun. Tahap pertama dimulai pada 2026 dengan anggaran lebih atas Rp20 miliar.

Salah satu fungsi pelabuhan itu nantinya adalah sebagai pintu ekspor-impor komoditas unggulan daerah perbatasan itu.

“Ini proyek Pemerintah Pusat, tujuannya untuk membantu Natuna supaya memiliki pelabuhan Internasional. Kami berterima kasih, karena setelah 20 sekian tahun ada revitalisasi,” ujar dia.

Sementara itu, Site Manager Proyek Rehabilitasi Inno, mengatakan proyek tersebut ditargetkan rampung pada September 2026.

Ia menjelaskan, anggaran Rp24 miliar digunakan untuk pembangunan gerbang utama, terminal, kantin, area parkir, pagar pelabuhan, lapangan penumpukan, serta beberapa fasilitas lainnya.

Meski masih dalam tahap pengerjaan, aktivitas bongkar muat barang dan naik turun penumpang tetap berjalan karena pelabuhan tetap beroperasi.

“Saat penumpang naik turun, pengerjaan kami hentikan sementara. Setelah selesai, pekerjaan dilanjutkan kembali,” katanya.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN Area Batam menargetkan pembangunan 150.000 sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga hingga 2030. Jika target tersebut tercapai, penghematan subsidi energi di Batam diperkirakan mencapai Rp79 miliar per bulan atau hampir Rp1 triliun per tahun.

Area Head PGN Batam, Wendi Purwanto, mengatakan hingga 2026 perusahaan telah menyelesaikan sekitar 10.000 sambungan rumah (SR). Sebelumnya, sebanyak 4.000–5.000 sambungan juga telah terpasang.

“Setelah 10.000 sambungan tahun ini, tahun depan penugasannya bisa lebih besar, sekitar 20.000 sampai 30.000 sambungan,” ujar Wendi, Jumat (27/2).

PGN menargetkan pengumpulan data calon pelanggan untuk memenuhi tambahan 114.000 sambungan rampung paling lambat Juni 2027. Proses pendataan dilakukan bersamaan dengan pemasangan jaringan.

Saat ini, layanan jargas PGN telah menjangkau Batu Aji, Sagulung, dan Batam Kota. Ke depan, cakupan akan diperluas ke Nongsa, Nagoya, dan Sekupang, sekaligus memperluas jaringan di kecamatan yang sudah terpasang.

Jika seluruh program berjalan sesuai rencana, total sambungan jargas di Batam diperkirakan mendekati 150.000 rumah tangga. Penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa ini akan menggantikan sebagian besar konsumsi LPG bersubsidi, sehingga beban subsidi energi negara dapat ditekan signifikan.

“Kalau dihitung, penghematannya bisa sekitar Rp79 miliar per bulan atau hampir Rp1 triliun per tahun. Itu baru dari Batam saja,” katanya.

Pasokan Tambahan dari Natuna

Dari sisi pasokan, PGN menyiapkan pemanfaatan gas dari Wilayah Natuna melalui pipa West Natuna Transportation System (WNTS) yang terhubung ke Batam. Gas tersebut akan memasok kebutuhan pembangkit listrik PLN, rumah tangga, dan industri.

Sekitar 80 BBTUD dialokasikan untuk pembangkit listrik, sementara 30 BBTUD untuk kebutuhan di Pulau Batam. BBTUD merupakan satuan volume gas per hari yang lazim digunakan dalam industri migas.

Wendi menegaskan pasokan gas dari Sumatera Selatan tetap berjalan. “Masuknya gas dari Natuna ini menambah pasokan, bukan menggantikan yang dari Sumatera Selatan,” ujarnya.

Bagi warga yang masih memiliki tabung LPG, pemerintah membuka opsi penjualan kembali. Distribusi LPG selanjutnya akan dialihkan ke wilayah kepulauan yang belum terjangkau jaringan gas.

“LPG nantinya bisa dialihkan ke pulau-pulau yang memang masih membutuhkan dan belum bisa dimasuki jaringan gas,” kata Wendi.

Hingga akhir Desember 2025, jumlah pelanggan jargas rumah tangga di Batam tercatat 8.829 pelanggan. Secara nasional, PGN telah membangun dan mengelola jaringan gas rumah tangga yang menjangkau lebih dari 821.000 rumah tangga di 18 provinsi serta 74 kabupaten/kota.

Selain itu, PGN mengoperasikan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi sepanjang lebih dari 33.500 kilometer, dengan sekitar 19.700 kilometer di antaranya merupakan jaringan gas rumah tangga.

Dengan ekspansi jaringan dan tambahan pasokan gas tersebut, Batam didorong menjadi salah satu kota percontohan dalam pengurangan ketergantungan terhadap tabung LPG. Jika target 150 ribu sambungan terealisasi, dampaknya tidak hanya dirasakan di dapur rumah tangga, tetapi juga pada struktur subsidi energi nasional.

Natuna (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri) menyebut Kabupaten Natuna menjadi salah satu pemasok sirip ikan hiu ke Kota Surabaya.

Kepala Karantina Kepri, Hasim dikonfirmasi dari Natuna, Kamis, mengatakan pada Jumat (20/2) akan dilakukan pengiriman sebanyak 34,35 kilogram sirip hiu ke Surabaya melalui jalur laut.

Adapun jenis sirip yang dikirim meliputi 9,55 kilogram hiu kemejan/lontar (Rhynchobatus australiae), 2,95 kilogram hiu kikir (Glaucostegus typus), 16,25 kilogram hiu kerbau (Carcharhinus leucas), 2,75 kilogram hiu kejen (Carcharhinus limbatus), 2,40 kilogram hiu tiger (Galeocerdo cuvier), dan 0,45 kilogram hiu kacang (Chaenogaleus macrostoma).

"Nilai ekonomisnya mencapai Rp37,8 juta, dan akan diberangkatkan melalui jalur laut," ucap dia.

Sebelum pengiriman, petugas Karantina telah melakukan pemeriksaan administratif berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dan surat rekomendasi jenis ikan dalam negeri.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan fisik dan kesehatan terhadap media pembawa untuk memastikan tidak terdapat Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian antara permohonan tindakan karantina (PTK) dengan dokumen yang diajukan pengguna jasa. Setelah seluruh proses dinyatakan lengkap dan sesuai, Karantina menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan (KI-2).

“Pemeriksaan fisik untuk menjamin kualitas media pembawa dan memastikan keamanan barang sebelum nantinya akan dikirim” kata dia.

Iwan menegaskan sirip hiu yang dikirim merupakan komoditas yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Namun, lanjut dia, dari ratusan jenis hiu di Indonesia, terdapat spesies yang dilarang, dibatasi, atau harus direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai regulasi internasional Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), jika ingin dimanfaatkan.

“Pada prinsipnya, sirip ikan hiu dapat dilalulintaskan sepanjang dokumennya lengkap dan sah. Pada pengiriman kali ini, seluruh persyaratan telah terpenuhi. Karantina memastikan proses berjalan dengan hati-hati dan teliti,” ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA -- Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Kepulauan Riau mencatat kelapa bulat asal Kabupaten Natuna menjadi komoditas primadona yang diminati daerah lain menjelang Ramadhan.

Pada Rabu (18/2), sebanyak 148,89 ton kelapa bulat akan dikirim ke Tanjungpinang setelah melalui pemeriksaan karantina dan diterbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-3).

Kelapa bulat merupakan istilah untuk buah kelapa utuh yang masih dalam kondisi segar dan belum diolah. Tanaman kelapa sendiri dikenal sebagai "pohon kehidupan" karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, mulai dari batang untuk bahan bangunan, lidi untuk sapu, hingga buah yang memiliki nilai ekonomi tertinggi . Penanggung Jawab Satuan Layanan BKHIT Natuna, Iwan Setiawan, menyebutkan kelapa asal Natuna dikenal dengan sebutan kelapa jambul.

Secara ilmiah, tanaman kelapa memiliki nama latin Cocos nucifera L. . Tanaman ini termasuk dalam famili Arecaceae (suku pinang-pinangan) dan merupakan satu-satunya spesies dalam genus Cocos . Meskipun ada varietas yang pernah diusulkan seperti Cocos nucifera var. javanica, secara taksonomi nama tersebut disinonimkan dengan Cocos nucifera .

Produk Olahan Kelapa Bulat

Kelapa bulat dapat diolah menjadi beragam produk turunan dengan nilai tambah signifikan:

Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa: Memberikan nilai tambah hingga 11 kali lipat dibanding kelapa mentah .

Arang tempurung dan briket: Produk unggulan ekspor untuk kebutuhan shisha di Timur Tengah dan barbeque di Eropa, dengan nilai tambah 4,5 kali lipat .

Nata de coco: Olahan dari air kelapa dengan nilai tambah 3,6 kali lipat .

Cocofiber dan cocopeat: Berbahan dasar sabut kelapa, digunakan untuk media tanam organik dan geotekstil .

Produk lainnya adalah desiccated coconut (kelapa parut kering), gula kelapa, serta santan UHT dan air kelapa kemasan.

Tingginya permintaan kelapa bulat dipicu beberapa faktor. Menjelang Ramadhan, konsumsi rumah tangga dan UMKM meningkat signifikan karena masakan bersantan menjadi hidangan khas.

Faktor lainnya adalah lonjakan ekspor. Sepanjang Januari-Oktober 2025, nilai ekspor kelapa bulat melonjak 143,90 persen mencapai US$208,2 juta (Rp3.507.545.400.000/Tiga triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). China menjadi pasar utama dengan nilai impor mencapai US$57,24 juta (Rp964.150.560.000/Sembilan ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada Januari-April 2025.

Potensi Ekonomi Nasional dari Komoditas Kelapa Bulat

Komoditas kelapa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada 2024, ekspor kelapa bulat dan produk turunannya mencapai 431.915 ton dengan nilai devisa sekitar US$1,55 miliar atau setara Rp25 triliun. Bahkan jika hilirisasi dioptimalkan, potensi ekspor diperkirakan bisa mencapai US$6,5 miliar .

Produksi kelapa nasional mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun dengan luas perkebunan 3,32 juta hektare, dan 98 persen dikelola petani rakyat . Pemerintah mengalokasikan Rp750 miliar pada 2025 untuk revitalisasi perkebunan kelapa guna meningkatkan produktivitas .

Petugas karantina berkomitmen mendorong potensi daerah untuk menembus pasar dalam negeri. "Dengan diperdagangkannya kelapa Natuna ke daerah lain, menjadi bukti hasil pertanian Natuna dapat bersaing dengan daerah lainnya," ujar Iwan.

Natuna (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kepulauan Riau mengawal proses ekspor perdana ikan hidup dari Kabupaten Natuna ke Hong Kong dengan nilai ekonomis mencapai Rp861 juta.

Penanggung Jawab Satuan Pelayanan (Satpel) Karantina Natuna, Iwan Setiawan, saat dikonfirmasi dari Natuna, Senin, mengatakan pengiriman ikan hidup tersebut dilakukan melalui jalur laut, dengan kapal pengangkut diberangkatkan dari Pelabuhan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, menuju Hong Kong.

Total ikan hidup yang diekspor mencapai sekitar 8,3 ton atau sebanyak 8.326 ekor. Komoditas yang dikirim didominasi oleh ikan kerapu bernilai ekonomis tinggi yang menjadi andalan ekspor perikanan Natuna.

Adapun rincian jenis ikan tersebut meliputi kerapu sunu sebanyak 1.320 ekor, kerapu cantang 1.222 ekor, kerapu cantik 1.150 ekor, kerapu macan 1.050 ekor, kerapu bakau 1.010 ekor, serta jenis kerapu lainnya sebanyak 2.153 ekor. Selain itu, turut diekspor ikan kakaktua sebanyak 421 ekor.

“Proses karantina dan pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 1 hingga 2 Februari 2025. Kapal diberangkatkan menuju Hong Kong pada pukul 15.00 WIB,” kata Iwan.

Ia menjelaskan ikan yang diekspor telah melalui pemeriksaan karantina secara ketat, mulai dari verifikasi kelengkapan dokumen, seperti packing list dan invoice yang diajukan oleh pengguna jasa melalui aplikasi Best Trust, hingga pemeriksaan fisik media pembawa.

Selain pemeriksaan fisik, ikan juga menjalani pengujian laboratorium untuk memastikan kondisinya sehat dan bebas dari penyakit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ikan dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga sertifikat kesehatan ikan diterbitkan sebagai salah satu syarat utama pengiriman ke luar negeri.

“Setelah dokumen dinyatakan lengkap, barulah dilakukan pemeriksaan fisik ikan dan pengujian laboratorium,” ujar dia.

Menurut Iwan, pengawasan karantina yang ketat bertujuan menjaga kepercayaan negara tujuan ekspor. Hong Kong, kata dia, dikenal menerapkan standar tinggi terhadap produk perikanan impor, sehingga peran karantina menjadi faktor penting dalam kelancaran ekspor.

“Kehadiran Karantina Kepulauan Riau di Natuna diharapkan dapat terus menjamin keamanan dan kualitas produk perikanan, sekaligus mendorong potensi kelautan Natuna agar mampu bersaing di pasar internasional,” katanya.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menargetkan produksi antara 165.000–170.000 barel setara minyak per hari (boepd) pada 2026 atau tingkat produksi tertingginya.

CEO MedcoEnergi Roberto Lorato perseroan sudah mampu mencatat produksi rata-rata minyak dan gas bumi (migas) sebesar 156.000 boepd pada 2025. Realisasi produksi migas itu naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di level 152.000 boepd.

"Memasuki tahun 2026, kami tetap fokus untuk terus menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui pertumbuhan, keunggulan operasional, serta disiplin dalam pengelolaan modal," kata Roberto dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (29/1/2026).

Adapun, realisasi produksi migas MEDC pada 2025 didukung oleh proyek-proyek baru di Blok B Natuna serta peningkatan kepemilikan operasi di PSC Corridor menjadi 70%.

Sebelumnya, MEDC mengakuisisi Fortuna International (Barbados) Inc, dari Repsol E&P, S.à.r.l. Fortuna International merupakan pemegang hak kepemilikan tidak langsung sebesar 24% di PSC Corridor.

Adapun, pada kuartal IV/2025, produksi migas mencapai puncaknya, yakni sebesar 178.000 boepd dan rata-rata 176.000 boepd selama kuartal tersebut.

Lebih lanjut, MEDC mencatat penjualan listrik lewat Medco Power mencapai 4.371 GWh sepanjang 2025. Adapun, pertumbuhan penjualan energi terbarukan sebesar 25% yang berasal dari independent power producer baru di Ijen dan Bali Timur.

Sedangkan, untuk 2026 MEDC menargetkan penjualan listrik sebesar 4.550 GWh, dengan kontribusi energi terbarukan sebesar 24%.

Medco juga mencatat cadangan 2P (proven + probable reserves) pada 2025 meningkat menjadi 564 juta barel setara minyak (boe). Angka itu meningkat dibanding 2024 yang sebesar 493 juta boe.

Sementara itu, indeks umur cadangan 2P meningkat menjadi 11,4 tahun pada 2025, naik dibanding 2024, yakni 10,4 tahun.

Adapun, sumber daya kontinjensi 2C pada akhir 2025 juga meningkat menjadi 1 miliar boe. Pada 2024, yakni 896 juta boe.

Arsari Group milik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo masuk ke salah satu proyek gas terbesar di Natuna Barat. Melalui anak usahanya PT Nations Natuna Barat (Nations), Arsari tengah merampungkan akuisisi 75% hak partisipasi atau participating interest (PI) di Blok Duyung, Cekungan West Natuna, Kepulauan Riau.

Blok migas tersebut mengelola lapangan gas Mako, yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan migas asal Australia, Conrad Asia Energy Ltd dalam skema Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC) Duyung. Adapun aksi korporasi itu ditargetkan rampung sebelum tanggal batas akhir pada kuartal ketiga 2026.

Berdasarkan laporan Conrad Asia Energy, Conrad bersama anak usahanya West Natuna Exploration Limited (WNEL), menandatangani perjanjian dengan PT Nations Natuna Barat (Nations) pada November 2025 lalu. Selain mengambil saham mayoritas, Nations juga akan menyediakan pendanaan untuk 100% biaya pengembangan Lapangan Gas Mako serta modal kerja.

Dalam skemanya Nations membiayai porsi 75% biaya PSC dan sekaligus menanggung bagian WNEL hingga fase pertama pengembangan Mako. Adapun Arsari Group bakal membayar ke WNEL sebesar US$ 16 juta atau sekitar Rp 268,88 miliar (kurs: Rp 16.805 per dolar AS) untuk 75% PI.

Pembayaran itu bakal dibayar dalam tiga tahap, pertama senilai US$ 5 juta atau Rp 84,02 miliar pada kuartal pertama 2026 setelah syarat pendahuluan terpenuhi. Kedua sebanyak US$ 4 juta atau Rp 67,22 miliar pada kuartal ketiga 2026 setelah transaksi tuntas. Ketiga US$ 7 juta atau senilai Rp 117,63 miliar pada saat produksi komersial pertama pada kuartal keempat 2027.

Usai transaksi rampung, WNEL akan mempertahankan 25% PI dan tetap menjadi operator PSC Duyung. Porsi WNEL diperkirakan akan sepenuhnya ditanggung (carried) hingga produksi komersial pertama, tergantung persetujuan pemerintah Indonesia.

Pendanaan WNEL akan diatur melalui Conrad Loan Agreement (CLA), di mana pengembalian dilakukan dari bagian pendapatan produksi WNEL. WNEL juga berhak menerima kembali 75% dari biaya historis PSC setelah pelunasan CLA.

Total dana yang dibutuhkan untuk membawa Lapangan Gas Mako sampai tahap produksi pertama diperkirakan mencapai US$ 320 juta atau Rp 5,37 triliun. Skema pendanaan melalui CLA sudah disiapkan untuk menutup kebutuhan dana bagian WNEL, termasuk uang muka proyek, cadangan jika biaya membengkak, bunga selama masa pembangunan, serta modal kerja.

Selain itu produksi gas pertama dari Lapangan Mako tetap ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat 2027.

Managing Director dan Chief Executive Officer Conrad, Miltos Xynogalas, mengatakan grup usaha yang terafiliasi dengan Nations sudah aktif di bisnis hulu migas internasional selama sekitar 20 tahun sehingga menjadi mitra kuat untuk proyek Mako. Menurutnya, memiliki mitra lokal yang visi dan kepentingannya sejalan dengan Conrad sangat positif, tidak hanya bagi proyek Mako, tetapi juga bagi Conrad dan industri gas Indonesia.

Selain itu ia menyebut pendanaan yang berhasil dikumpulkan untuk membawa Mako ke tahap produksi merupakan pencapaian besar bagi Conrad. Meski melepas mayoritas saham proyek, WNEL memegang 25% kepemilikan dan tetap menjadi operator. Xynogalas juga mengaku transaksi ini sebagai titik balik penting dalam delapan tahun perjalanan Conrad mengembangkan proyek Mako.

Selama periode tersebut, WNEL telah menemukan lapangan, melakukan evaluasi, memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan (POD), hingga menandatangani kontrak penjualan gas dengan perusahaan listrik terbesar di Indonesia.

“Kami antusias untuk membawa pengembangan ini ke tahap berikutnya dan berkontribusi pada pasokan energi domestik Indonesia yang sangat dibutuhkan,” ucap Xynogalas dalam keterangan resminya, dikutip Senin (11/1).

Katadata.co.id, telah meminta konfirmasi kepada Wakil Direktur Utama Arsari Group, Aryo P.S. Djojohadikusumo. Namun tidak dijawab hingga berita ini ditayangkan.

Rencana Jangka Panjang

Adapun Lapangan Gas Mako memiliki Sumber Daya Kontingen 2C sebesar 376 miliar kaki kubik (bcf). Setelah transaksi rampung, 63 bcf gas penjualan akan menjadi bagian bersih milik Conrad (setelah pengambilan pemerintah), mencerminkan pengurangan porsi kepemilikan WNEL dari 76,5% menjadi 25%.

Pengembangan Mako bakal dilakukan dua fase, di mulai dengan enam sumur pengembangan awal yang terhubung ke MOPU (Mobile Offshore Production Unit). Gas dijalankan melalui pipa 18 inci sepanjang 59 km ke platform di PSC Kakap, terhubung ke West Natuna Transport System (WNTS) lalu ke pasar domestik melalui cabang pipa ke Pulau Pemping, Riau, yang dibangun oleh PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI.

Dua sumur tambahan dapat dibor dua tahun setelah produksi pertama jika diperlukan. Kapasitas MOPU dirancang 172 million standard cubic feet per day (MMscfd).

Kemudian gas akan dijual ke PLN EPI hingga akhir PSC Duyung pada Januari 2037. Adapun volume penjualan plateau sebesar 111 british thermal unit per day (BBtud), setara dengan 111,9 million standard cubic feet per day (MMscfd), mencakup seluruh sumber daya kontingen 2C Mako.

Desa Sebadai Ulu bersiap mencatat sejarah kecil namun bermakna, yakni panen perdana padi gogo, setelah puluhan tahun tidak ada pertanian padi di sana

Natuna (ANTARA) - Pagi itu pekan pertama Januari 2026, di Desa Sebadai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, tampak berbeda dari biasanya. Di atas hamparan tanah yang sepi dan tidak sepenuhnya rata, berdiri sebuah tenda terbuka yang sedikit miring, seakan menyesuaikan diri dengan kontur lapangan. Meski sederhana, tenda itu menjadi pusat perhatian.

Di bawah tenda, kursi-kursi plastik tersusun rapi dan hampir seluruhnya telah terisi. Orang-orang datang dengan latar belakang berbeda. Ada yang mengenakan kemeja putih khas pejabat, seragam khaki aparatur sipil negara, hingga baju kasual berwarna-warni milik petani dan perangkat desa.

Mereka berkumpul bukan tanpa alasan. Pagi itu, Desa Sebadai Ulu bersiap mencatat sejarah kecil namun bermakna, yakni panen perdana padi gogo, setelah puluhan tahun tidak ada pertanian padi di sana.

Panen ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia merupakan hasil uji coba penanaman padi gogo yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bedung Lestari, dengan tujuan membuktikan bahwa desa mereka pun memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam swasembada pangan nasional.

Sejumlah orang yang hadir tampak berdiri di luar tenda, sesekali menoleh ke arah jalan. Seolah menunggu kehadiran seseorang. Tak lama berselang, sebuah mobil hitam terlihat berhenti di kejauhan.

Seorang pria turun dari kendaraan itu, lalu berjalan kaki menyusuri lapangan bola sejauh ratusan meter menuju tenda, karena lokasi kegiatan berada di seberang lapangan. Kendaraan tidak dipaksa masuk agar rumput yang ada di sana tidak rusak.

Dialah Wakil Bupati Natuna, Jarmin. Meski diketahui tengah mengalami gangguan persendian akibat saraf terjepit, semangat orang nomor dua di Kabupaten Natuna itu tak surut.

Dengan langkah perlahan dan penuh keyakinan, ia tetap hadir untuk menyaksikan langsung panen yang dinilai penting bagi masa depan pertanian daerah perbatasan.

Setibanya di titik kegiatan, Wakil Bupati menyalami semua yang hadir sambil bersenda gurau menggunakan bahasa daerah. Suasana yang sebelumnya canggung dan penuh ketegangan berubah hangat, seperti keluarga.

Proses kehadiran Bupati itu layak diceritakan sebagai latar betapa panen padi perdana itu memiliki makna yang begitu tinggi bagi Natuna. .

Dalam sambutannya, Jarmin menjelaskan bahwa penanaman padi gogo tersebut sepenuhnya menggunakan anggaran Desa Sebadai Ulu.

Pemerintah Kabupaten Natuna, kata dia, hadir dalam bentuk pendampingan teknis melalui penyuluh pertanian serta petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Pendampingan itu menjadi kunci penting. Penyuluh dan POPT berperan memastikan metode tanam yang digunakan tepat, pemupukan sesuai kebutuhan, serta pengendalian hama dilakukan secara benar. Tujuannya satu, agar panen tidak gagal dan upaya desa tidak berhenti hanya sebagai percobaan semata.

Hasilnya pun menggembirakan. Dari lahan seluas kurang lebih dua hektare, padi gogo yang ditanam diperkirakan mampu menghasilkan gabah kering panen sekitar delapan ton, atau rata-rata empat ton per hektare. Dari jumlah tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan beras sekitar empat ton.

Saat panen simbolis dilakukan, senyum merekah di wajah semua yang terlibat. Terutama para pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Bagi mereka, keberhasilan ini bukan sekadar soal angka produksi. Lebih dari itu, panen perdana ini menjadi bukti lahan kering di Natuna dapat dioptimalkan untuk pertanian pangan.

Menariknya, keberhasilan ini juga dibarengi dengan sebuah misi sosial. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes berharap panen ini dapat menjadi pemicu semangat bagi petani lain di wilayah sekitar.

Mereka sadar betul akan budaya “latah” masyarakat Indonesia, yang kerap terdorong mencoba ketika melihat keberhasilan nyata di depan mata. Harapannya, semakin banyak warga yang berani menanam padi dan memperluas areal tanam.

Lonjakan padi

Natuna bisa dibilang sangat serius dalam mendukung program swasembada pangan nasional, hal ini tercermin dari capaian luas tambah tanam (LTT) padi pada 2025.

Pemerintah pusat sebelumnya menetapkan target LTT untuk Kabupaten Natuna seluas 65 hektare. Namun hingga akhir 2025, realisasinya justru melampaui target, mencapai 102,25 hektare atau lebih luas sekitar 37 hektare.

Dari total luasan tersebut, produksi gabah kering panen diperkirakan mencapai 194,29 ton, menurut data hingga November. Capaian ini menjadi bukti wilayah perbatasan yang selama ini lebih dikenal sebagai kawasan maritim ternyata memiliki potensi pertanian yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pencapaian tersebut tentu tidak diraih secara instan. Ia merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan desa.

Dukungan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembangunan drainase, hingga pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Panen padi gogo di Desa Sebadai Ulu pun menjadi simbol optimisme baru, bahwa swasembada beras bukan hanya milik daerah sentra pertanian di Pulau Jawa atau Sumatera, tetapi juga dapat tumbuh dari wilayah perbatasan, selama ada kemauan, pendampingan, dan keberanian untuk mencoba.

Jika melihat dari total panen gabah kering pada 2025, jumlah itu bisa dikatakan belum bisa mencukupi kebutuhan beras seluruh masyarakat Natuna yang mencapai 6.000 ton. Namun capaian itu bisa dijadikan bukti bahwa tanah di Natuna bisa dijadikan media tanam padi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Wan Syazali mengatakan padi gogo juga tengah dicoba di Kecamatan Serasan dengan luas tanam 10 ha dan Kecamatan Bunguran Tengah empat ha.

Hasilnya masih ditunggu dengan harapan sesukses di Sebadai Ulu.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tidak memperpanjang kontrak ratusan pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN) untuk 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya saat dikonfirmasi Antara, menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan karena sejumlah alasan.

Menurut dia, beberapa pegawai non-ASN tidak lagi diperpanjang kontrak karena telah melewati batas usia, mengundurkan diri, diberhentikan, serta adanya penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Perkiraan sekitar 50-100, tapi jumlah pastinya masih menunggu laporan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), karena sebagian besar surat keputusan (SK) pegawai non-ASN diterbitkan oleh OPD, kalau untuk SK Bupati sekitar 34 orang. Lewat umur 25 orang, mengundurkan diri sembilan orang,” ucapnya.

Ia menjelaskan, penerapan UU Nomor 20 Tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kompeten, netral, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta adaptif terhadap perubahan.

Salah satu amanat dalam undang-undang tersebut adalah tidak adanya lagi perekrutan pegawai non ASN sejak aturan itu diterbitkan, dan pemerintah fokus pada penataan pegawai yang sudah ada.

Penataan dilakukan dengan membuka peluang bagi pegawai non-ASN untuk diangkat menjadi ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Namun, peluang tersebut hanya diberikan kepada pegawai non-ASN yang memenuhi syarat, yakni telah masuk dalam pendataan dan telah bekerja sejak 2020. Di Kabupaten Natuna sendiri, tercatat tidak kurang dari 2.250 pegawai non-ASN telah diangkat menjadi PPPK.

Meski terjadi pengurangan jumlah pegawai, Alim menegaskan pelayanan di lingkungan Pemkab Natuna tetap berjalan dan diupayakan optimal. “Kami meminta OPD memaksimalkan pelayanan dengan pegawai yang ada, yaitu PNS, PPPK paruh waktu, dan PPPK penuh waktu,” katanya

BINTAN - Konsultasi publik terkait studi Amdal rencana kegiatan Pembersihan dan Pemanfaatan Sedimentasi Laut di Perairan Natuna, Desa Numbing, Bintan Pesisir, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) digelar Minggu (21/12/2025). Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Numbing ini dihadiri sekitar 60 peserta.

Para peserta yakni Camat Bintan Pesisir, Kapolsek Bintan Pesisir, Kapolsubsektor Bintan Pesisir, Babinkamtibmas, Kepala Desa beserta aparat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan nelayan.

Pemaparan rencana kegiatan dan hasil kajian Amdal disampaikan langsung pihak pemrakarsa, yang diwakili Yamin Pakaya, selaku Direktur Teknik PT Suwarna Cahaya Semesta.

Selama sesi diskusi, antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, yang tercermin dari berbagai saran, masukan, dan pendapat yang disampaikan oleh peserta.

Sebagian masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait potensi dampak terhadap mata pencaharian nelayan. Khususnya kemungkinan terganggunya aktivitas penangkapan ikan selama kurang lebih tiga tahun pada masa berlangsungnya kegiatan pembersihan sedimentasi.

Menanggapi hal tersebut, Yamin Pakaya menjelaskan bahwa pemrakarsa telah mempertimbangkan dampak tersebut dan menyiapkan solusi pengelolaan. "Salah satunya melalui pengembangan sistem budidaya ikan terpadu dengan jaring apung modern (mariculture) bagi nelayan yang terdampak," ujarnya Yamin Pakaya.

Selain itu, direncanakan pula program budidaya dan restorasi mangrove yang terintegrasi dengan skema karbon biru (carbon trading) sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Melalui penjelasan yang rinci serta didukung dengan contoh penerapan program serupa yang telah berjalan di lokasi lain, masyarakat dapat memahami rencana pengelolaan yang ditawarkan dan menyampaikan harapan agar program tersebut dapat segera direalisasikan.

Dalam kesempatan tersebut, Yamin Pakaya yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Sedimentasi Laut Indonesia (HPSLI) menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan membahasnya bersama para pemangku kepentingan terkait.

"Komitmen tersebut akan dituangkan dalam dokumen Amdal sebagai bagian dari rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa," ujarnya.

Natuna, Kepri (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia mencatat transaksi ekspor dan impor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sepanjang Januari-Oktober 2025 mencapai Rp3,2 miliar.

Kepala PLBN Serasan Wendriady di Natuna, Rabu, mengatakan total nilai ekspor mencapai Rp2,156 miliar, sementara nilai impor Rp1,132 miliar.

Aktivitas perdagangan dilakukan melalui jalur laut dari Pulau Serasan ke Sematan, Malaysia, dan sebaliknya.

"Nilai ekspor-impor pada periode Januari hingga Oktober 2025 sekitar Rp3,289 miliar dengan nilai tertinggi pada Maret mencapai Rp1,087 miliar," ucap dia.

Ia menjelaskan komoditas ekspor didominasi ikan segar, cengkih, dan kelapa.

Sementara komoditas impor merupakan kebutuhan pokok yang tidak disubsidi oleh Kerajaan Malaysia serta bahan bangunan.

Tingginya nilai impor, kata dia, disebabkan tidak adanya pembatasan jumlah belanja bagi warga negara Indonesia (WNI) di Sematan.

Sebaliknya, komoditas ekspor dibatasi, yakni hanya boleh diangkut menggunakan kapal berkapasitas maksimal enam grosstone (GT).

"Perdagangan di PLBN Serasan masih bersifat tradisional atau terbatas," katanya.

Wendriady menambahkan jumlah pelintas sepanjang periode tersebut mencapai 179 orang, terdiri atas 96 orang berangkat dan 83 orang tiba.

Ia menambahkan bahwa PLBN Serasan juga menjadi salah satu objek wisata yang menarik minat pengunjung.

Pada periode yang sama, tercatat sebanyak 78.025 wisatawan berkunjung ke PLBN Serasan.

"Pelintas masih didominasi WNI yang menjual komoditas ikan dan berbelanja kebutuhan di wilayah Sematan-Serawak Malaysia," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Natuna (ANTARA) - Di perbatasan utara Indonesia, posisi Kabupaten Natuna menghadap langsung dengan perairan internasional serta berbatasan dengan beberapa negara, termasuk Malaysia. Kondisi ini memberi nilai strategis, sekaligus tantangan besar bagi daerah tersebut.

Letak Natuna jauh dari ibu kota provinsi, jika dihitung melalui perjalanan laut membutuhkan waktu satu hingga dua hari. Kondisi ini membuat daerah yang kaya hasil perikanan ini memikul peran ganda.

Selain menjadi garda pertahanan negara, juga sekaligus harus menjaga ketahanan hidup masyarakatnya sendiri agar tidak bergantung pada daerah lain.

Selama bertahun-tahun, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan pangan. Ketergantungan hampir penuh pada pasokan beras dari luar daerah, hingga menjadi persoalan penting, meski tidak selalu ramai dibicarakan masyarakat.

Dengan kebutuhan sekitar 5.800 ton beras per tahun, Natuna hanya mampu memenuhi sebagian kecil konsumsi dari produksi lokal. Biaya produksi tinggi, minim pendampingan, keterbatasan lahan, serta kurangnya alat dan teknologi, membuat pertanian padi tidak berkembang.

Kini, masa depan cerah pertanian padi, dalam dua tahun terakhir mulai terlihat. Produksi padi meningkat signifikan dan upaya menuju swasembada tidak lagi sekadar rencana, melainkan proses nyata yang sedang berjalan di lapangan.

Lompatan produksi

Natuna memiliki 414 hektare lahan baku sawah, dan 342,63 hektare telah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024. Kebijakan ini dibuat agar lahan pertanian tidak mudah dialihfungsikan.

Pada 2025, sekitar 30,4 hektare lahan aktif ditanami benih padi dan hasilnya meningkat signifikan. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat produksi padi 2025 naik 53,82 persen dibanding 2024, dari 113,68 ton menjadi 174,86 ton pada Oktober 2025.

Dengan satu kali panen tersisa, total produksi diperkirakan mencapai 200 ton di akhir tahun. Meskipun belum memenuhi kebutuhan daerah, capaian ini menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi ketahanan pangan di Natuna.

Kemajuan terjadi berkat kerja terkoordinasi antara petani, penyuluh, pemerintah desa, serta pemerintah daerah dan pusat. Petani lebih aktif mengikuti pendampingan, memanfaatkan lahan tidur, dan mengadopsi praktik pertanian modern, sedangkan pemerintah desa memastikan petani terhubung dengan informasi, bantuan, dan program.

Sementara pemerintah pusat dan daerah membuat regulasi untuk pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Pengadaan terbaru yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah 78,65 ton pupuk subsidi, terdiri dari 3,55 ton urea dan 75,1 ton NPK.

Pemerintah Kabupaten Natuna juga menambah pasokan berupa 36 ton pupuk NPK serta 44,05 ton kapur dolomit gratis bagi petani. Bantuan ini untuk meningkatkan motivasi dan sebagai dukungan penting menekan biaya produksi. Bantuan pupuk diserahkan kepada petani pada pekan pertama November 2025.

Pilar kedaulatan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Natuna Wan Syazali menegaskan peningkatan produksi prtanian membuktikan lahan sawah padi di daerah itu berpotensi untuk menghasilkan lebih, hanya saja perlu digarap maksimal, dengan bantuan berkelanjutan.

Keberhasilan awal ini penting untuk ketahanan pangan daerah dan kepentingan nasional. Sebagai wilayah perbatasan, Natuna berperan strategis menghadapi tantangan global, termasuk ancaman terhadap jalur distribusi pangan.

Langkah Natuna menuju kemandirian pangan memiliki arti lebih dari sekadar peningkatan produksi. Di tengah situasi geopolitik yang tidak pasti, kemampuan daerah memenuhi kebutuhan sendiri merupakan bagian dari upaya pertahanan negara.

Meski produksi masih jauh dari kebutuhan ideal, namun keberhasilan meningkatkan panen membuktikan Natuna mampu dan kita juga tidak boleh menampik bahwa perjalanan menuju kemandirian memang panjang, namun arah yang ditempuh sudah tepat dan terukur.

Natuna, kini tidak hanya menunggu beras dari luar. Daerah itu sedang menanam masa depan, masa depan ketika warga perbatasan dapat makan dari hasil tanah sendiri dan memperkuat kedaulatan bangsa dari titik terluar Indonesia.

Keberpihakan pemimpin

Di tengah langkah daerah perbatasan, seperti Natuna, mengejar kemandirian pangan, pemerintah pusat terus memberi dorongan baru yang terasa langsung oleh daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan besar, menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir mendukung petani, terutama mereka yang berada di wilayah paling luar Indonesia.

Bagi petani Natuna yang sedang giat meningkatkan produksi padi, turunnya harga pupuk menjadi angin segar. Selama ini, tingginya biaya produksi menjadi batu sandungan. Pupuk adalah komponen biaya terbesar, dan penurunan harga memberi ruang lebih baik bagi petani untuk mengelola lahan dengan optimal.

Harga sejumlah pupuk subsidi, kini lebih terjangkau. Urea turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800. Pupuk NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840. Bagi petani skala kecil, setiap selisih harga berarti tambahan napas untuk terus menanam.

Menurut Perwakilan PT Pupuk Indonesia Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Yandika Dwi Reganata, pemerintah resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) seluruh jenis pupuk bersubsidi sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan ini langsung berlaku di seluruh daerah penyaluran.

Pupuk yang disalurkan setelah tanggal tersebut, namun masih menggunakan harga lama akan disesuaikan. Selisih harga akan dikembalikan kepada petani, sesuai HET terbaru, sehingga tidak ada petani yang dirugikan selama masa transisi perubahan harga.

Selain membantu menekan biaya, kebijakan ini memperkuat pesan penting bahwa ada keberpihakan pemimpin terhadap petani dan keseriusan terhadap ketahanan pangan nasional.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025