#30 tag 24jam
KY: Pemeriksaan Etik Hakim Kena OTT KPK Tunggu Hasil Sidang Pleno
KY akan memeriksa etik hakim PN Depok yang terjerat OTT KPK terkait suap eksekusi lahan, menunggu hasil sidang pleno. KY terapkan zero tolerance. [370] url asal
#pemeriksaan-etik-hakim #hakim-kena-ott-kpk #ott-kpk #komisi-yudisial #sidang-pleno-ky #pelanggaran-etik-hakim #zero-tolerance-hakim #kode-etik-hakim #laporan-masyarakat-kpk #suap-eksekusi-lahan #sengk
(Bisnis.Com - Terbaru) 19/02/26 21:09
v/141376/
Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial, Abdul Chair Ramadhan mengatakan segera menggelar pemeriksaan etik terhadap hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap eksekusi lahan.
Abdul menyampaikan keputusan tersebut menunggu hasil sidang pleno yang digelar Komisi Yudisial.
"Ya nanti keputusan, keputusan dari hasil sidang pleno KY. Ya nanti terkuak apa dan bagaimana hasil daripada pemeriksaan," katanya saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).
Dia menyampaikan ada tiga klaster keputusan pelanggaran etik di mana klaster terberat akan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak hormat.
Menurutnya, institusi KY menerapkan zero tolerance terhadap oknum hakim yang melanggar etik maupun hukum di Indonesia.
"Ya, intinya praktik demikian zero toleransi dan KY selalu optimal untuk melakukan pengenaan terhadap pedoman kode etik hakim," jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Andi Muhammad Asrun, mengatakan bahwa ke depannya KY gencar memberikan laporan masyarakat kepada KPK, seperti pemerasan oleh hakim.
"Ke depan, jadi akan banyak masuk laporan-laporan masyarakat berupa pemerasan atau permintaan yang dari oknum hakim maupun oknum peradilan, itu akan ditindaklanjuti," ucapnya.
Sebagai informasi, pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.
Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.
Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.
Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:
1. I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok
2. Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok
3. Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok
4. Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD
5. Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.
"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.
Pemerasan Caperdes Pati, KPK Menduga Ada Intervensi ke Keluarga Tersangka
KPK menduga terjadi intervensi keluarga tersangka dalam kasus pemerasan Caperdes di Pati. Bupati Sudewo dan 3 lainnya ditangkap terkait pungutan Rp2,6 miliar. [279] url asal
#pemerasan-caperdes #intervensi-keluarga-tersangka #kpk-pati #kasus-pemerasan-pati #calon-perangkat-desa #dugaan-intervensi-kpk #saksi-kasus-caperdes #laporan-masyarakat-kpk #modus-pemerasan-pati #bupa
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/02/26 08:00
v/135410/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan intervensi kepada keluarga tersangka dalam kasus pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di Pati.
Hal itu disampaikan boleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebagai materi pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus ini berinisial NPS selaku wiraswasta dan IS selaku karyawan swasta.
"Hari ini dilakukan pemeriksaan juga kepada saksi didalami berkaitan dengan adanya dugaan intervensi kepada pihak-pihak tersangka ataupun keluarganya dan juga saksi-saksi lainnya," katanya kepada jurnalis, Kamis (12/2/2026).
Budi menjelaskan pihaknya masih mendalami motif dugaan intervensi dan kaitannya dengan kasus ini. Dia mengimbau kepada masyarakat maupun pihak yang mengetahui dugaan intervensi untuk melaporkan kepada lembaga antirasuah secara langsung atau melalui akun resmi KPK.
"Kami juga mengimbau kepada masyarakat Pati khususnya jika mengetahui adanya dugaan pihak-pihak lain yang juga melakukan modus serupa atau ikut terlibat dalam dugaan tindak pemerasan," jelasnya.
Menurutnya, laporan dari masyarakat dibutuhkan untuk mendalami informasi dan konstruksi perkara.
Dalam kasus ini, KPK menggelar kegiatan tertangkap tangan kepada Bupati Pati, Sudewo pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.
Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.
Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.
Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)