Jakarta (ANTARA) - CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menilai dukungan dan subsidi perikanan dari pemerintah masih krusial dan dibutuhkan terutama bagi nelayan kecil atau tradisional guna meningkatkan produktivitas.

Saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, Janti menilai larangan subsidi perikanan yang diatur dalam perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Menurutnya, sektor perikanan nasional masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah, terutama subsidi bahan bakar (BBM).

"Kalau tidak didukung dengan subsidi, Indonesia pasti kalah saing. Negara lain seperti China juga nelayannya kan menerima subsidi, hanya saja cara penyampaiannya berbeda," ujarnya.

Janti menjelaskan biaya operasional seperti transportasi dan pengemasan masih sangat tinggi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Ia menilai tanpa subsidi beban biaya tersebut akan membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di pasar global.

Janti menambahkan tidak semua nelayan benar-benar menikmati subsidi yang ada. Karena itu, diperlukan mekanisme yang sederhana dan efisien agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

Setelah lebih dari dua dekade perundingan, perjanjian subsidi perikanan tahap pertama (Agreement on Fisheries Subsidies/AFS-1) akhirnya disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO di Jenewa pada 2022.

AFS-1 mulai berlaku pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh 112 negara atau dua pertiga dari seluruh anggota WTO, dan hanya mengikat negara yang telah meratifikasi.

Aturan dalam AFS-1 mencakup larangan pemberian subsidi berupa bantuan uang, bahan bakar, maupun alat tangkap kepada kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal; larangan subsidi untuk kapal yang beroperasi di laut lepas di luar yurisdiksi negara manapun; serta kewajiban transparansi dan notifikasi terkait subsidi perikanan.

Saat ini, anggota WTO tengah merundingkan AFS-2 sebagai tahap lanjutan untuk menyusun perjanjian subsidi perikanan yang lebih komprehensif.

Perundingan ini bertujuan menetapkan ketentuan internasional mengenai larangan subsidi yang berkontribusi terhadap overcapacity dan overfishing, sekaligus merumuskan klausul special and differential treatment bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

Namun, pembahasan sejumlah isu penting dalam AFS-2 belum mencapai kesepakatan pada KTM ke-14 WTO yang berlangsung di Yaounde, Kamerun, April lalu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,

Jakarta (ANTARA) - CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menegaskan bahwa pasar global kini tidak lagi hanya menuntut kualitas, tetapi juga transparansi penuh atas produk perikanan.

Janti menilai produk perikanan yang memiliki sistem ketertelusuran diakui internasional akan lebih mudah diterima di pasar global.

“Kalau kita bisa memberikan bukti bahwa produk mengikuti prinsip keberlanjutan, aspek sosial, dan sistem ketertelusuran yang kompatibel, maka otomatis kita punya nilai jual lebih. Produk yang tidak menggunakan sistem (ketertelusuran) akan tertinggal,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, pelaku usaha perikanan Rimba Tri Pataka juga mengakui bahwa aspek ketertelusuran kini menjadi syarat utama untuk masuk ke pasar yang lebih berkembang.

Ia menjelaskan bahwa pola pasar perikanan terus bertumbuh, dari penjualan curah, kini merambah ke supermarket bahkan restoran.

“Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,” katanya.

Rimba menekankan bahwa hampir semua standar internasional seperti BRC (British Retail Consortium) maupun BAP (Best Aquaculture Practices) menjadikan traceability sebagai syarat wajib.

BRC merupakan standar keamanan pangan yang banyak digunakan oleh jaringan supermarket besar di Eropa untuk memastikan produk aman, berkualitas, dan dapat ditelusuri.

Sementara itu, BAP adalah standar global yang menilai praktik budidaya perikanan dari aspek lingkungan, sosial, kesejahteraan pekerja, hingga keamanan pangan.

Menjawab kebutuhan tersebut, KKP telah mengembangkan sistem ketertelusuran digital bernama Stelina. Platform ini mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.

Sistem ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan memenuhi standar internasional Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

Pemerintah menargetkan seluruh eksportir tuna, udang, dan rajungan dapat menggunakan Stelina paling lambat tahun 2027. Dengan penerapan bertahap, sistem ini diharapkan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia sekaligus menjawab tuntutan transparansi pasar global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menerapkan sistem ketertelusuran digital Stelina bagi eksportir produk perikanan secara bertahap.

Ketua Tim Kerja Pemantauan dan Ketertelusuran Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Lia Sugihartini menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir sebagai respons atas tuntutan pasar internasional yang mengharuskan produk perikanan Indonesia legal, tertelusur, dan berasal dari kegiatan berkelanjutan.

Dalam diskusi di Kantor KKP, Jakarta, Selasa, Lia menjelaskan penerapan Stelina akan difokuskan terlebih dahulu pada komoditas utama ekspor seperti tuna, udang, dan rajungan.

"Saat ini mungkin baru 584 pelaku usaha yang menerapkan Stelina dan ke depan jumlahnya akan terus ditingkatkan secara bertahap, khususnya eksportir," ujarnya.

Stelina merupakan platform digital yang mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.

Sistem ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) dan memenuhi standar internasional Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

Lia menyebut dengan standar tersebut, Indonesia menjadi negara pertama yang lolos uji capability test sehingga mampu melakukan interoperabilitas dengan berbagai sistem global.

Menurutnya, penerapan bertahap ini mempertimbangkan kesiapan industri pengolahan ikan. Pemerintah menargetkan seluruh eksportir tuna, udang, dan rajungan dapat menggunakan Stelina paling lambat tahun 2027.

Dengan adanya interoperabilitas, lanjut Lia, pelaku usaha yang sudah memiliki sistem ketertelusuran dapat menghubungkan datanya ke Stelina tanpa harus melakukan input ganda.

"Jadi, kita bisa membuka untuk interoperabilitas dengan sistem ketertelusuran yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun secara global," kata dia.

Ia menambahkan KKP juga akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi dan mitra strategis.

Ke depan, KKP berharap dapat menjalin komunikasi langsung dengan negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, yang mensyaratkan agar produk perikanan Indonesia memiliki sistem ketertelusuran yang jelas.

"Sehingga, nanti mereka bisa menerima Stelina untuk bisa berbagi data antar pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menilai sistem ini akan sangat membantu industri, mengingat selama ini buyer selalu meminta verifikasi apakah produk benar ditangkap oleh armada tertentu.

Menurut dia, penerapan sistem ketertelusuran Stelina ini bukanlah suatu beban, melainkan solusi untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh para buyer internasional.

Ia berharap sistem ini dapat memudahkan proses verifikasi agar lebih efisien sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Karena, pada akhirnya dokumen ekspor itu harus berada di bawah bendera pemerintah, harus ada cap dari pemerintah," kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) mendukung tradisi huhate, yakni metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing, guna menjaga posisi Indonesia sebagai produsen tuna terbesar dunia.

“Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional melalui pemenuhan standar keberlanjutan global yang kini menjadi syarat utama akses pasar," kata Program Lead Indonesia Tuna Consortium Thilma Komaling dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing memiliki nilai strategis bukan hanya bagi keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga bagi perekonomian pesisir dan memberikan keunggulan kompetitif bagi industri tuna nasional.

Menurutnya sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik penangkapan yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian sumber daya ikan.

Dijelaskan, huhate merupakan tradisi perikanan Nusantara yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Teknik ini dikenal efisien, selektif, minim bycatch (tangkapan sampingan), dan menghasilkan kualitas tuna yang tinggi sehingga berkontribusi langsung pada stabilitas populasi tuna.

Keunggulan metode memancing satu per satu (one by one) itu juga memperkuat nilai produk tuna Indonesia, membuka akses lebih luas ke pasar global, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok tuna berkelanjutan.

Ia menekankan metode itu mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memperkuat rantai pasok yang kredibel, faktor penting untuk memenuhi standar internasional yang semakin menuntut praktik perikanan berkelanjutan.

"Keberlanjutan tuna juga berarti menjaga laut tetap menjadi dapur protein bagi generasi sekarang dan mendatang," katanya.

Sementara itu Ketua AP2HI Abrizal Andrew Ang menambahkan sebagian besar operasi pole & line dijalankan oleh unit usaha berskala kecil dan menengah yang mengandalkan tenaga kerja lokal, mulai dari nelayan, pengolah, hingga rantai distribusi.

Oleh karena itu, setiap praktik penangkapan dengan huhate memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi komunitas pesisir, mulai dari sektor penangkapan, pengolahan, hingga distribusi.

Selain berdampak pada lapangan kerja, produk tuna yang ditangkap dengan metode itu memiliki harga jual 15-30 persen lebih tinggi di pasar ekspor karena memenuhi standar keberlanjutan.

“Ketika kita mendukung huhate, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan stok tuna, tetapi juga memastikan ribuan keluarga nelayan memperoleh pendapatan stabil dan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

Ia menegaskan TC dan AP2HI menilai keberlanjutan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui praktik penangkapan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Dengan mempromosikan pole & line yang berbasis sains, ramah lingkungan, dan terbukti selektif, Indonesia dapat terus memperkuat reputasinya sebagai pemasok tuna berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tawar produk di pasar domestik dan global.

Sebelumnya berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Rabu (30/4), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut Indonesia menjadi negara penghasil tangkapan tuna terbesar di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar tuna dunia.

KKP mencatat sektor perikanan tuna memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Pada 2024, nilai ekspor hasil produksi perikanan secara keseluruhan mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp98,14 triliun.

Dari jumlah tersebut, komoditas tuna, cakalang, dan tongkol menjadi penyumbang terbesar dari hasil tangkapan di laut dengan volume mencapai 278 ribu ton dan nilai ekspor sebesar 1,03 miliar dolar AS atau sekira Rp17,1 triliun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dengan sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan nelayan, kami optimistis SDM perikanan Indonesia akan semakin tangguh dan berdaya saing.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perikanan tangkap berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, dalam siaran resmi di Jakarta, Senin, mengatakan sinergi antara lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan nelayan akan memperkuat daya saing SDM perikanan Indonesia di tingkat global.

“Dengan sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan nelayan, kami optimistis SDM perikanan Indonesia akan semakin tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.

Kerja sama ini mencakup pelatihan dan sertifikasi awak kapal yang menangkap ikan dengan pancing (pole & line) dan pancing ulur (handline) di 23 lokasi, program magang dan link-and-match antara satuan pendidikan dengan industri anggota AP2HI, penyusunan modul pelatihan perikanan berkelanjutan, serta pendampingan kelembagaan nelayan kecil.

Kegiatan tersebut menargetkan lebih dari 900 nelayan kecil kapal di bawah 5 GT untuk memperoleh pelatihan dan sertifikasi resmi.

Program magang juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa dan lulusan sekolah kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesiapan kerja di industri.

Ketua AP2HI Abrizal Andrew Ang menambahkan kerja sama ini merupakan komitmen bersama pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat kapasitas nelayan kecil sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan perikanan berkelanjutan.

“Kerja sama antara BPPSDM KP dan AP2HI ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara pemerintah dan asosiasi dalam pengembangan SDM perikanan tangkap yang kompeten dan berkelanjutan,” kata dia lagi.

Sebagai pelopor perikanan tuna berkelanjutan, Abrizal mengatakan AP2HI selama ini terus mendorong penerapan praktik penangkapan ramah lingkungan, pengembangan komunitas pesisir inklusif, serta peningkatan daya saing di pasar global melalui inovasi penjaminan mutu, sistem ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan, dan peningkatan kapasitas nelayan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025