Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Sumsel Babel (BSB) memperkuat sistem pengamanan layanan perbankan melalui kerja sama strategis dengan Polda Sumatra Selatan (Sumsel).

Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi kejahatan perbankan dan menjaga kelancaran operasional di seluruh jaringan layanan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan bantuan pengamanan di Mapolda Sumsel, Jumat (22/5/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama Bank Sumsel Babel Marzuki bersama Dirpamobvit Polda Sumsel Kombes Pol Michael Ken Lingga.

Melalui kerja sama ini, pengamanan tidak hanya difokuskan pada kantor cabang, tetapi juga mencakup aktivitas transaksi perbankan hingga langkah antisipasi terhadap potensi gangguan operasional dan tindak kriminal di sektor keuangan.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel Marzuki mengatakan sinergi dengan Polda Sumsel menjadi langkah penting untuk memastikan layanan perbankan tetap berjalan aman dan kondusif di tengah meningkatnya aktivitas transaksi masyarakat.

"Dengan dukungan pengamanan dari Polda Sumsel, kami memastikan aktivitas perbankan dapat berjalan lebih aman dan terkendali. Ini penting agar nasabah merasa nyaman dalam bertransaksi, baik di kantor cabang maupun melalui layanan lainnya," ujar Marzuki melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan, penguatan pengamanan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan daerah.

Menurutnya, stabilitas operasional menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan kepada nasabah.

Selain pengamanan fisik, kerja sama tersebut turut mencakup penguatan mitigasi risiko dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan yang dapat menghambat layanan perbankan.

"Kami ingin memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan, dengan sistem pengamanan yang lebih terstruktur dan terintegrasi," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel Riera Ecorhynalda beserta jajaran pejabat utama Polda Sumsel.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumsel Babel terus memperluas kolaborasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk dari sisi keamanan transaksi dan kenyamanan nasabah.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tegas dalam menjaga keamanan transaksi keuangan masyarakat dari ancaman kejahatan perbankan . Bekerja sama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), bank sentral baru saja memusnahkan ratusan ribu lembar uang palsu yang berhasil disita dari berbagai penjuru Tanah Air.

Eksekusi pemusnahan barang bukti kejahatan ekonomi ini dilakukan pada Rabu (13/5/2026) yang berlangsung di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta. Kertas-kertas rupiah palsu tersebut dihancurkan menggunakan mesin peracik khusus hingga menjadi cacahan sangat kecil sehingga wujud aslinya lenyap tak bersisa.

Kronologi 2 WN Liberia Ditangkap terkait Kasus Penipuan Modus Black Dollar



"Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan tersebut berjumlah 466.535 lembar, yang berasal dari laporan masyarakat, perbankan, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), dan hasil pengolahan setoran bank kepada Bank Indonesia secara nasional, selama periode 2017 hingga November 2025," ujar Deputi Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali dalam konferensi pers di gedung BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Langkah pembersihan peredaran uang bodong ini merupakan perwujudan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Upaya preventif dan represif dari aparat penegak hukum tersebut rupanya membuahkan hasil positif di lapangan.

Berdasarkan catatan otoritas moneter, tren temuan uang bodong menunjukkan grafik penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi aparat penegak hukum dan peningkatan teknologi pengaman pada lembaran uang kertas edisi terbaru.

"Jumlah temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun, dari 5 ppm (piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar) pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024-2025, dan terus menurun menjadi 1 ppm pada April 2026," jelas Ricky.

Mata Uang yang Paling Banyak Dipalsukan di Dunia, Dolar AS Jadi Target Utama



Menyusutnya ruang gerak sindikat pemalsu uang ini sejalan dengan kualitas Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 yang semakin mumpuni. Bahkan, desain dan sistem keamanan mata uang Garuda telah mendapatkan berbagai pengakuan prestisius di kancah internasional.

Pecahan Rp50.000 TE 2022 berhasil meraih peringkat ketiga dunia sebagai uang yang paling aman dan sulit dipalsukan berkat 17 unsur pengaman canggih di dalamnya. Di sisi lain, otoritas memastikan bahwa produk uang tiruan yang selama ini beredar di pasaran sebenarnya dibuat secara amatiran.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan penelitian kami terhadap temuan uang palsu, kualitas uang palsu yang diproduksi selama ini relatif sangat rendah, dan harapan kami dapat diidentifikasi dengan mudah oleh masyarakat melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang)," ungkapnya.

Dia menekankan soal kewaspadaan warga tetap menjadi benteng pertahanan paling tangguh dalam memutus mata rantai peredaran uang palsu. BI bersama aparat kepolisian dan kejaksaan akan terus menggalakkan kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

Pemahaman visual dan taktil yang baik akan sangat membantu warga terhindar dari kerugian akibat menerima lembaran uang palsu. Selain rutin mengecek keaslian, publik juga diminta untuk tidak merusak wujud fisik uang agar fitur keamanannya tetap berfungsi secara optimal.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merawat uang Rupiah dengan baik agar tetap mudah dikenali keasliannya. Rawat Rupiah dengan menerapkan 5 Jangan; Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi," tukas Ricky.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menindak tegas debitur bank yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun komitmen tersebut salah satunya tecermin dari perkara tindak pidana perbankan pada PT BPR Duta Niaga Pontianak yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pada 6 Februari 2026.

“Perkara tersebut bermula dari hasil pengawasan OJK yang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan,” jelas OJK dalam keterangan resminya, Minggu (15/3/2026).

Otoritas menjelaskan, debitur tersebut terbukti dengan sengaja menyebabkan atau turut serta membantu perbuatan anggota Direksi BPR Duta Niaga Pontianak sehingga terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dokumen, maupun laporan transaksi atau rekening bank, termasuk melalui penerimaan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 54 bagian kedua tentang Perbankan Bab IV Perbankan Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, UU No.20/2025 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Februari 2026, Pengadilan Negeri Pontianak memvonis tersangka AS dalam perkara No.450/Pid.Sus/2025/PN Ptk dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda Rp250 juta.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Ptk, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun kepada tersangka HS serta denda Rp400 juta.

Selain debitur, pengadilan juga menyatakan pegawai BPR tersebut bersalah dalam perkara ini. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun serta denda Rp600 juta kepada ZB selaku Direktur Utama BPR Duta Niaga Pontianak.

Sementara itu, majelis hakim menghukum DD yang menjabat sebagai Direktur Operasional BPR Duta Niaga Pontianak dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp600 juta.

OJK menegaskan, penegakan hukum ini menunjukkan komitmen otoritas dalam menjaga integritas industri perbankan sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang sengaja menyalahgunakan fasilitas pembiayaan perbankan.

Otoritas juga mengimbau masyarakat agar bersikap jujur dan transparan saat mengajukan fasilitas kredit serta menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

JAKARTA - Anggota Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Yusuf Salahuddin menerangkan, scam semakin berubah seiring pesatnya kemajuan teknologi. Jadi generasi muda ( Gen Z ) harus meningkatkan literasi digital .

Pesan ini disampaikan Yusuf Salahuddin saat memaparkan materi dalam talkshow Insight Talks di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (6/12/2025). Acara itu mengangkat tema "Deteksi Cepat Scam: Cegah Penipuan di Media Sosial, E-commerce, dan Perbankan"

Yusuf Salahuddin mengatakan pola scam saat ini begitu beragam dalam usaha mengelabui masyarakat. Tentunya hal itu menjadi sebuah tantangan buat pemerintah dalam pencegahan dan masyarakat agar melek digital.

Literasi Digital Masih Menantang

Talkshow itu digelar Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang turut dihadiri, Plt. Direktur Ekosistem Media, Komdigi, Farida Dewi Maharani dan Rektor Unsoed Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Seminar Lab Terpadu Lantai 6 Unsoed, juga berkolaborasi dengan Okezone.com.

"Scam itu banyak sekali, apalagi berkembangnya teknologi itu. Kami banyak menemukan adanya fake GPS. Jadi, sebenarnya mereka mengirimkan SMS, tetapi bukan dari nomor yang sebenarnya. Soalnya ketika ditelusuri, nomor tersebut itu sebenarnya tidak aktif. Jadi hanya ngirim tanpa bisa di-trace balik," kata Yusuf Salahuddin.

"Kemudian ada yang dari phishing, mereka mengirimkan email palsu, membuat website palsu, yang nanti kita ngisi data di situ, dan datanya pindah ke pelaku, dan macam-macam sih. Ada malware stealer, ada ransomware," tambahnya.

Yusuf Salahuddin mengatakan, Komdigi pun turut bergerak dalam upaya melindungi data-data pribadi masyarakat. Hal itu dikarenakan pihaknya sudah ada program-program pencegahan.

5 Tips Aman Agar Terhindar dari Scam

"Untuk khususnya perlindungan data pribadi, kami banyak melaksanakan bimbingan teknis. Namun sementara masih ke penyelenggara sistem elektronik, karena memang yang memegang data itu," katanya.

"Untuk yang masyarakat masih mulai perlahan, ada edukasi BIMTEK, dan dari salah satu program Komdigi, yaitu Digi Talent. Kami punya mini kursus e-learning yang bisa diikuti untuk menambah pemahaman tentang perlindungan data pribadi," tambahnya.

Para mahasiswa mendapatkan materi dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Unsoed, Nurul Hidayat dan Sekjen Perhimpunan Bank Nasional, Anika Faisal. Selain talkshow ada pula mini games dan workshop yang diisi Co-Founder of Karsa-Siber David Gilbert Hasudungan.

JAKARTA - Di tengah era digital dan kemudahan akses serta berbagai fitur yang terus berkembang, media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga platform untuk berbagi pengalaman, kegiatan sehari-hari, hingga promosi bisnis. Namun perlu disadari penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat membuka celah terjadinya tindak kejahatan siber .

Menyadari itu, Danamon melalui kampanye edukasi #JanganKasihCelah kembali mengedukasi masyarakat agar terhindar dari penipuan yang memanfaatkan data pribadi yang diperoleh dari media sosial.

Menurut data Indonesia Digital Report 2025, hingga Februari 2025, terdapat sekitar 143 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Ini artinya lebih dari setengah populasi di Indonesia memanfaatkan platform digital tersebut dalam keseharian mereka.

Ancaman Penipuan Berbasis AI Deepfake Marak, Nasabah Bank Diminta Jangan Kasih Celah

Ragam media sosial yang digunakan pun beragam, mulai dari aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp dan Line, jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn, hingga platform berbagi foto dan video seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Keberagaman ini tentu memberikan banyak manfaat, namun juga menuntut kewaspadaan dalam memberikan informasi pribadi.

Fenomena over sharing atau berbagi informasi secara berlebihan menjadi salah satu tantangan utama dalam penggunaan media sosial yang perlu diwaspadai. Banyak pengguna yang tanpa sadar membagikan data-data pribadi dan rahasia seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor kartu identitas, hingga informasi transaksi perbankan seperti nomor Kartu Debit/Kredit/Charge Danamon, Kode OTP, serta kode keamanan CVV/CVC.

Data-data ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak beritikad buruk untuk melakukan berbagai modus penipuan, mulai dari menggunakan data kartu untuk belanja tidak resmi, mengakses platform digital perbankan korban, mengajukan pinjaman online atas nama orang lain, hingga melakukan rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi pegawai bank atau kerabat dekat.

Consumer Lending Business Head Danamon, Enriko Sutarto menyampaikan, media sosial saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat terutama dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan cepat menyampaikan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada orang lain dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu.

Namun lanjut dia, di balik kemajuan perkembangan media sosial terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk kejahatan siber apabila masyarakat tidak bijaksana dalam menggunakan semua media sosial miliknya. Tidak jarang masyarakat over sharing data pribadi dan informasi rahasia ke media sosial yang menguntungkan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya seperti mengakses platform digital perbankan dari korban.

"Melalui kampanye edukasi #JanganKasihCelah, Danamon menghimbau masyarakat untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan memahami informasi yang bisa dan tidak bisa dibagikan secara digital dan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat terhindar dari kerugian finansial akibat kejahatan siber,” ujar Enriko, Senin (24/11/2025).

Kampanye ini tambah Enriko, tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman, tetapi juga mendorong tindakan preventif yang konkret. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa ulang setiap unggahan di media sosial, agar tidak ada data pribadi atau informasi rahasia yang ikut tersebar.

Selain itu, penting untuk menghargai privasi orang lain dengan tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, karena hal tersebut juga dapat berpotensi untuk disalahgunakan.

“Bagi nasabah Danamon yang mungkin sudah terlanjur membagikan data rahasia di media sosial, nasabah disarankan segera mengganti password dan PIN akun perbankan serta melakukan pemblokiran sementara kartu transaksi melalui aplikasi D-Bank PRO atau pemblokiran permanen dengan menghubungi layanan Hello Danamon di nomor 1-500-090 untuk panggilan dari dalam negeri, dan +62-21-23546100 bagi yang berada di luar negeri,” jelas Enriko.

3 Modus Phishing Bank BRI, BCA, BNI, dan Danamon yang Harus Diwaspadai

Menurut dia, dengan semakin tingginya penggunaan media sosial, kesadaran dan kewaspadaan setiap individu menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian finansial akibat penipuan. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan #JanganKasihCelah ini sebagai pengingat pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial.

"Dengan memahami risiko dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, masyarakat dapat menikmati manfaat media sosial tanpa harus khawatir menjadi korban kejahatan siber,” tutup Enriko.