WASHINGTON - Mantan pejabat Central Intelligence Agency (CIA) David Rush telah menghebohkan publik Amerika Serikat (AS) karena membuat skandal yang memalukan bagi komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun terakhir.

Rush ditangkap setelah penyidik Federal Bureau of Investigation (FBI) menemukan 303 emas batangan, 35 jam tangan mewah, dan uang tunai USD2 juta di kediamannya di Virginia.

Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, Rush diduga selama bertahun-tahun membangun karier intelijennya dengan latar belakang pendidikan dan militer palsu. Singkatnya, dia diduga menggunakan ijazah palsu untuk mengubuli CIA agar merekrutnya. Semua harta melimpah itu diduga hasil kerjanya yang bermodal gelar palsu.

Profil David Rush, Eks Pejabat CIA Simpan 303 Emas Batangan

David J. Rush dikenal sebagai mantan pejabat senior CIA dengan level “Senior Executive Service”, kategori elite birokrasi federal Amerika Serikat yang biasanya ditempati pejabat tinggi dengan akses keamanan sangat sensitif.

Dia disebut memiliki izin keamanan tingkat tinggi dan akses terhadap informasi rahasia negara.

Dokumen FBI menyebut Rush bekerja di lingkungan pemerintah AS sejak sekitar 2009. Sebelum itu, dia mengaku pernah menjadi pilot Angkatan Laut AS dan memiliki gelar dari beberapa universitas ternama. Namun penyelidikan kemudian menemukan sebagian besar klaim tersebut diduga palsu.

Menurut affidavit FBI, Rush mengeklaim memiliki gelar sarjana dari Clemson University dan gelar master dari Rensselaer Polytechnic Institute. Namun investigasi federal menyebut tidak ada catatan bahwa dia pernah kuliah di kedua institusi tersebut.

Dia juga mengaku sebagai pilot Angkatan Laut AS, padahal FBI menyatakan tidak menemukan bukti yang mendukung klaimnya.

Awal Terbongkarnya Skandal

Kasus ini mulai terbongkar setelah CIA melakukan investigasi internal terkait dugaan pelanggaran hukum. Direktur CIA saat ini, John Ratcliffe, kemudian merujuk kasus tersebut kepada FBI untuk penyelidikan kriminal.

Menurut dokumen pengadilan federal, antara November 2025 hingga Maret 2026, Rush berulang kali meminta “sejumlah besar mata uang asing dan emas batangan” dengan alasan untuk kebutuhan operasional atau pengeluaran terkait pekerjaan, sebagaimana dikutip dari Los Angeles Times, Jumat (29/5/2026).

Namun audit internal CIA menemukan aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian kecil ditemukan di ruang penyimpanan dekat kantornya, tetapi sebagian besar hilang.

FBI kemudian menggerebek rumah Rush di Virginia pada 18 Mei 2026.

Dalam penggerebekan itu, FBI menemukan sekitar 303 emas batangan, masing-masing berbobot sekitar 1 kilogram. Nilainya diperkirakan melampaui USD40 juta berdasarkan harga emas saat ini.

Selain emas, aparat juga menyita sekitar USD2 juta uang tunai dan sekitar 35 jam tangan mewah, banyak di antaranya merek Rolex.

Temuan tersebut langsung memicu kehebohan di Amerika Serikat karena jarang ada pejabat intelijen senior yang diduga menyimpan aset bernilai fantastis secara ilegal di rumah pribadi.

Media-media AS menyebut kasus ini seperti cerita film spionase, tetapi terjadi di dunia nyata.

Dan Meyer, seorang mitra di firma hukum Tully Rinckey yang mengkhususkan diri dalam masalah izin keamanan, mengatakan kepada The New York Post bahwa puluhan juta dolar dalam bentuk batangan emas dan mata uang AS tampaknya merupakan sumber daya yang akan digunakan dalam operasi AS di luar negeri. "Yang dialihkan untuk penggunaan pribadinya," katanya.

"Saya ragu ini berasal dari sumber asing," imbuh dia.

Mantan petugas operasi staf CIA, Tracy Walder, mengatakan kepada The New York Post bahwa dia terkejut Rush berhasil berbohong untuk mendapatkan pekerjaan dengan izin keamanan rahasia tingkat tinggi dan mendapatkan begitu banyak emas dari agensi tersebut.

"Fakta bahwa ini lolos dari pengawasan membuat saya khawatir bahwa ada orang lain yang juga lolos dari pengawasan," katanya.

Setelah menjalani proses pemeriksaan ketat agensi itu sendiri, Walder mengatakan itu bukanlah urusan yang sepele.

“Mereka tidak hanya memverifikasi universitas saya. Mereka datang ke rumah perkumpulan mahasiswi saya. Mereka berbicara dengan saudari-saudari saya di perkumpulan itu. Mereka datang ke rumah orang tua saya. Mereka pergi ke teman-teman dari teman-teman orang tua saya,” katanya tentang proses yang dia sendiri alami sebelum bergabung dengan agensi tersebut.

“Ini pasti merupakan penutupan kebohongan skala besar. Pasti ada banyak kaki tangan lainnya,” katanya.

Tak hanya dugaan "pencurian" emas, FBI juga menemukan indikasi bahwa Rush memalsukan berbagai aspek identitas profesionalnya selama hampir dua dekade.

Dia pernah mengeklaim masih aktif di cadangan Angkatan Laut AS meski sebenarnya sudah diberhentikan secara hormat pada 2015. Berdasarkan dokumen pengadilan, setelah keluar dari militer, Rush masih mengajukan 744 jam cuti militer yang membuatnya menerima kompensasi sekitar USD77 ribu secara tidak sah.

Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana seseorang dengan latar belakang yang diduga penuh kebohongan bisa lolos proses pemeriksaan keamanan ketat CIA selama bertahun-tahun.

Rush kini didakwa atas pencurian uang publik dan masih ditahan oleh US Marshals Service. Permohonan pembebasan dengan jaminannya dilaporkan ditolak, sementara sidang penahanan lanjutan dijadwalkan berlangsung di pengadilan federal Alexandria, Virginia, pada hari Jumat.

Jika terbukti bersalah, dia dapat menghadapi hukuman penjara federal bertahun-tahun. FBI, CIA, dan Departemen Kehakiman AS masih terus menyelidiki kemungkinan pelanggaran lain, termasuk bagaimana emas dan mata uang asing tersebut bisa lolos dari pengawasan internal.

Skandal David Rush menjadi pukulan telak bagi reputasi CIA. Lembaga intelijen yang terkenal dengan prosedur keamanan berlapis kini dipertanyakan kredibilitas sistem pengawasannya.

Kasus ini juga memperlihatkan ancaman terbesar dalam dunia intelijen modern bukan selalu datang dari musuh luar, tetapi bisa berasal dari “orang dalam” yang memiliki akses tinggi terhadap aset dan informasi negara.

JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) menilai perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa seharusnya tidak dapat dinyatakan lengkap atau P21. Anggota tim hukum Troya, Didit Wijayanto, mengatakan terdapat sejumlah persoalan formil dalam penanganan perkara tersebut, termasuk dugaan penyelundupan pasal oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Kalau apa yang dilaporkan dengan peristiwa yang terjadi, perkara ini nggak bakal bisa P21, harusnya,” kata Didit dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Ia juga menyatakan adanya dugaan penyelundupan pasal dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa. Menurut Didit, terdapat sejumlah pasal yang dipersoalkan dalam gugatan citizen lawsuit (CLS) yang saat ini sedang berproses.

Didit mengatakan pihaknya mempersoalkan empat pasal dalam perkara tersebut, termasuk penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai tidak tepat.

“Yang satu pasalnya itu sama dengan pasal 310, yaitu 27A Undang-undang ITE, tapi penerapan pasal ini juga keliru dari asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Nah jadi banyak sekali yang amburadul sebenarnya,” katanya.

Meski demikian, Didit mengaku tetap berharap penyidik dan jaksa peneliti dapat bersikap profesional dalam menentukan kelanjutan perkara. Ia juga meminta kejaksaan, termasuk Kejaksaan Agung, mengkaji perkara tersebut secara objektif sebelum menentukan status berkas perkara.

“Saya yakin kali ini penyidik akan bertindak profesional, tidak lagi sembarangan,” ujarnya.

“Kita harapkan jaksa peneliti dan pihak kejaksaan termasuk sampai dengan Kejaksaan Agung akan secara profesional, objektif, tidak memihak,” sambung Didit.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pihaknya akan segera mengumumkan status perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, termasuk kemungkinan berkas dinyatakan P21 atau belum.

JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) menilai gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS) terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dapat mempengaruhi kelanjutan perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Gugatan tersebut berangkat dari penanganan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo.

Para penggugat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh sembilan purnawirawan jenderal, enam kolonel, dan dua warga sipil terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Itu ada sembilan jenderal, enam kolonel, dua warga negara biasa, itu mengajukan gugatan kepada Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya,” kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Refly, terdapat dua pokok persoalan dalam gugatan CLS tersebut. Pertama, terkait dugaan penyelundupan hukum melalui penerapan pasal-pasal yang dinilai tidak berkaitan dengan fakta perkara. Ia menyoroti penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Yaitu terutama Pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun dan kemudian Pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun,” kata Refly.

Poin kedua yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut ialah penerimaan laporan dari pihak yang dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Refly juga menilai perkembangan perkara saat ini menunjukkan penyidik maupun jaksa penuntut umum belum mudah membawa kasus tersebut ke tahap P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap. “Mudah-mudahan, karena baik penyidik maupun penuntut kelihatannya agak susah untuk menindaklanjuti kasus ini ke P21,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat CLS, Yasena, mengatakan gugatan warga negara tersebut diajukan sebagai bentuk koreksi terhadap manajemen penyidikan yang dinilai bermasalah. “Ini ada manajemen penyidikannya ini gimana sih, kok bisa penerapan pasal terhadap seorang peneliti yang ada dan ini merupakan aset publik yang saat ini kok dijadikan sebagai tersangka,” ujar Yasena.

Yasena mengatakan sidang lanjutan CLS dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 18 Mei 2026. “Insyaallah kami akan melanjutkan CLS ini atau Citizen Lawsuit itu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026,” ujarnya.

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut akan mengumumkan status perkara yang menjerat dirinya dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Roy mengatakan, penetapan P21 atau status berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa bukan akhir dari proses hukum.

Ia menyebut timnya masih terus menggugat substansi maupun prosedur penanganan perkara. “Saya ingin menantang juga omongan-omongan yang mengatakan minggu depan sudah P21,” kata Roy, dalam konferensi pers tim hukum Tifa and Roy's Advocate (TROYA) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Roy mengaku menghormati pernyataan Polda Metro Jaya terkait pengumuman perkembangan perkara tersebut. Meski demikian, Roy menegaskan bahwa status P21 bukanlah penentu akhir dalam perkara yang tengah berjalan.

“Tapi enggak apa-apa kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final ya. Ada yang P19, ada yang P20 yaitu dihentikan di tengah. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal bukan tukang prediksi, tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Roy juga menjelaskan bahwa timnya tetap fokus pada upaya pembuktian yang mereka sebut berbasis konsep 3C, yakni Clean Document, Clear Procedures, dan Credible Witnesses. Menurut Roy, konsep tersebut digunakan untuk mengkritisi dokumen, prosedur, hingga saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.

Ia mengklaim dokumen yang selama ini beredar belum dapat disebut sebagai clean document karena belum pernah diverifikasi langsung dengan ijazah asli. “Yang nanti kita butuhkan adalah dokumen yang benar-benar bersih. Dokumen yang bukan dokumen yang asal diunggah,” ujarnya,” katanya.

Selain itu, Roy mengungkapkan dirinya bersama Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa telah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi DKI Jakarta terhadap Polda Metro Jaya. Sengketa tersebut terkait permintaan daftar barang bukti dalam perkara dugaan ijazah palsu yang ditangani polisi.

“Intinya, kami minta daftar dari barang-barang bukti yang ada. Karena selama ini yang diterima itu adalah daftar yang dihitamkan. Daftar saja dihitamkan, apalagi isinya. Maka kami minta daftar itu bisa kami ketahui,” ucapnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan status perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. “Kalau terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dokter Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum,” kata Budi, Rabu (13/5/2026).

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, gugatan tersebut dinyatakan tidak dilanjutkan ke pokok perkara dalam sidang perdana pada Selasa (12/5/2026).

Gugatan itu ditujukan terhadap Surat Keputusan (SK) penetapan calon presiden Jokowi pada 2014 dan 2019 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perkara tersebut teregister dengan nomor 158/G/2026/PTUN.JKT.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hakim juga menilai perkara itu masuk ranah pemilu dan telah melewati tenggat waktu pengajuan.

"Dismissal-nya menolak ya, karena alasannya mereka tidak berwenang mengadili ini karena perkara ini dinilai ranah Pemilu apalagi katanya jangka waktunya sudah jauh," ujar Bonatua kepada wartawan di Kantor PTUN Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bonatua menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menerbitkan SK penetapan calon presiden untuk Jokowi pada 2014 dan 2019. Menurutnya, keputusan itu membuat Jokowi dapat maju hingga menjadi presiden.

Ia juga menyinggung Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2008. Menurut Bonatua, kedua aturan tersebut mengatur bahwa legalisir ijazah atau dokumen harus mencantumkan tanggal.

"Saya sedikit kecewa mendengar dismissal tadi, jelas-jelas sudah perbuatan melanggar hukum, ada Undang-undangnya ada buktinya, tak satupun legalisir itu bertanggal dan itu sah saya dapat dari KPU," jelas Bonatua.

Meski kecewa, Bonatua mengaku tidak akan berhenti menelusuri keberadaan ijazah Jokowi. "Seharusnya mereka (hakim) memberi solusi, ini perbuatan melawan hukum kita adilkan, nanti direkomendasikan ke mana-mana. Seharusnya begitu seorang yang negarawan," tegas dia.

JAKARTA - Roy Suryo, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu mengungkap sejumlah kejanggalan pada skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Temuan tersebut menurutnya menguatkan dugaan bahwa ijazah tersebut palsu.

Roy menyebut skripsi yang pernah ia pegang langsung di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan banyak ketidaksesuaian.

“Jadi makin jelas skripsinya 99,9% palsu maka ijazahnya juga pasti palsu,” kata Roy Suryo saat konferensi pers bersama Tim Hukum Tifa and Roy's Advocate (Troya) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Roy menjelaskan, dirinya sempat memegang langsung skripsi yang disebut milik Jokowi pada 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM bersama Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dan Rismon Hasiholan Sianipar. Kala itu, lanjut Roy Suryo, skripsi Jokowi diserahkan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof Wening Udasmoro

Menurut dia, salah satu kejanggalan terlihat pada lembar skripsi yang disebut milik Jokowi. Ia menyoroti perbedaan kondisi kertas dan penyebutan gelar nama pembimbing dalam dokumen tersebut.

“Kalau teman-teman lihat di kertas ini, ini ada kertas yang kuno, kertas asli dari skripsi ini yang sudah lusuh, di situ masih tertulis Doktor Insinyur Achmad Sumitro. Sedangkan di halaman pengesahannya kertasnya masih bagus putih tertulis Profesor Doktor Insinyur Achmad Sumitro,” kata Roy Suryo.

Roy menyoroti nama Profesor Doktor Insinyur Achmad Sumitro yang disebut belum menyandang gelar profesor pada tahun penulisan skripsi.

“Profesor Doktor Insinyur Achmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi Profesor itu bulan Maret tahun 86. Ini tertanggal skripsi ini tertanggal November 85. Jadi orang November 85 sudah ditulis Profesor padahal belum Profesor nggak bisa,” katanya.

Selain itu, Roy juga mempersoalkan tanda tangan dalam skripsi yang dinilai berbeda dengan tanda tangan asli Achmad Sumitro.

“Putri Profesor Doktor Insinyur Achmad Sumitro menyatakan nama ayah saya yang benar adalah Profesor Doktor Insinyur Sumitro pakai U (bukan OE). Ini tanda tangannya. Tanda tangannya beda banget dengan tanda tangan Profesor Achmad Sumitro yang ada di sini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Roy menyebut skripsi tersebut juga tidak memiliki lembar pengesahan penguji.

“Ini nggak ada lembar pengujiannya itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Lawyernya selalu mengatakan ada ada lembar pengujiannya terpisah. Skripsi kok lembar pengujiannya terpisah,” katanya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut foto ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa ini menegaskan 92,37% berbeda dengan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Refly Harun dalam Program Rakyat Bersuara bertajuk “Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy CS: Rekayasa” yang tayang di iNews pada Selasa, 5 Mei 2026.

“Saya sebagai orang awam bicara foto saja. Foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari specimen semuanya. Anda mau KPU nasional, KPU Jakarta, tidak bisa mengubah foto itu karena sudah direfil. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi,” tegasnya, dikutip SindoNews, Jumat (8/5/2026).

Refly mengaku sependapat dengan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang menyebut bahwa foto tersebut bukan Jokowi. “Mana pernah kita melihat Pak Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal baik dia masa tua maupun masa mudanya lihat lah. Karena itu saya cocok dan setuju dengan Oegroseno bahwa itu bukan Jokowi,” tegasnya.

Apalagi, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sudah melakukan penelitian foto tersebut melalui Matematika Bioscience.

Lihat video: NEKAT! Refly Harun Sebut Ada Penyelundupan Pasal di Kasus Ijazah Jokowi



“Foto bisa dilihat secara kasat mata, ini rambutnya gondrong, kacamata, ini ada kumis. Nah ini baru kasat mata. Tapi dokter Tifa sudah melakukan matematika bioscience dia hitung berdasarkan matematik seperti jarak antar mata, hidung, gigi, dan sebagainya 92,37% berbeda,” kata Refly.

Hal senada dikatakan Kreator Konten Topi Merah yang mengaku telah melakukan uji face comparison pakai model face net terhadap foto Jokowi yang berada di ijazah dan di wisuda dengan Jokowi yang sekarang. Hasilnya, kecocokannya hanya 54%.

“Ijazah dengan wisuda itu sama, 80% kecocokannya. Sementara ijazah dengan Pa Jokowi yang sekarang itu 54%. Jauh di bawah standar,” ucapnya.

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Rustam Effendi Piliang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Rustam mulanya kembali menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu.

Dia menuding ada pihak-pihak yang telah mengorkestrasi ijazah Jokowi tersebut, selain mantan Ketua KPU Solo Eko Sulistyo. "Selain Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo, juga yang paling otaknya lagi, Pratikno," kata Rustam Effendi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Pratikno dari kursi menteri di Kabinet Pemerintahannya. Apalagi, kata Rustam, Pratikno saat ini juga memiliki jabatan yang cukup kuat di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Ketua Majelis Wali Amanah.

"Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pratikno dicopot! Pratikno diduga keras terlibat kasus ijazah Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Pemain lapangannya Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo," ujarnya.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo menampilkan ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik istrinya, Ismarindiyani Priyanti. Roy Suryo menampilkan ijazah tersebut untuk membantah adanya tulisan Gadhaj Adam.

Hal itu dilakukan Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV. Hal itu sekaligus membantah klaim Andi Azwan yang menyebut bahwa tulisan Gadhaj Adam memang ditemukan pada ijazah UGM pada tahun-tahun tertentu.

"Saya menampilkan ijazah, ini pacar saya, mantan pacar, ini istri saya, ijazah asli dari UGM Ada embossnya, ada watermark nya, dan tidak ada tulisan Gadhaj Adam. Jadi tidak ada setiap tahun ada Gadhaj Adamnya," ujar Roy, Selasa (5/5/2026).

Roy juga meminta UGM memberikan penjelasan atas adanya temuan tulisan Gadhaj Adam yang ada pada ijazah Jokowi. Menurutnya, penjelasan dari UGM tidak boleh memvalidasi apa yang telah ditemukan baru-baru ini.

"UGM harus memberikan penjelasan dan sampai detik ini belum ada keterangan yang itu namanya security index. Jangan-jangan nanti di-backdate lagi keterangan," tegas Roy.

Lihat video: Fakta Baru! Kuasa Hukum Roy Suryo Temukan Pasal yang 'Tidak Masuk Akal' di Kasus Ijazah Jokowi



Roy Suryo juga mengungkap adanya temuan kejanggalan ijazah Jokowi. Hal itu terungkap setelah dirinya bersama salah seorang peneliti yang akrab disapa Topi Merah menemukan bahwa tulisan nama universitas pada barang bukti ijazah yang ditampilkan Rismon Sianipar tersebut tidak sesuai.

Momen itu terjadi saat Program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 21 April 2026. Saat itu, Rismon menampilkan barang bukti ijazah Jokowi yang disebut didapat dari Dian Sandi.

Dia menemukan tulisan nama universitas dalam emboss barang bukti ijazah tersebut berbeda dengan nama asli universitas yang seharusnya Universitas Gadjah Mada, menjadi Universitas Gadhaj Adam. “Di embossnya itu bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadhaj Adam,” kata Roy di Jakarta Selatan, Sabtu, 25 April 2026.

JAKARTA - Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan mengungkap fakta baru terkait watermark Gadhaj Adam yang ditemukan di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Andi, tulisan tersebut bukan hanya ditemukan di ijazah Jokowi, tapi juga beberapa alumni lainnya sebagai suatu security index.

Hal itu disampaikan Andi di Program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy Cs: Rekayasa', pada Selasa (5/5/2026).

Awalnya, Andi mengamini terkait pernyataan Topi Merah soal adanya tulisan Gadhaj Adam di ijazah Jokowi. "Dia katakan tadi ada empat yang dipunyai Pak Jokowi, untuk Pak Jokowi betul. Kita juga sudah cek," kata Andi.

Dalam kesempatan tersebut, Andi juga membawa sejumlah ijazah yang diklaim terdapat tulisan Gadhaj Adam. Menurut Andi, ada tiga tahun kelulusan UGM yang memiliki tanda tersebut yang jumlahnya bervariasi.

"Tahun 1984, 1985, 1986 ada," ungkapnya.

Lihat video: Fakta Baru! Kuasa Hukum Roy Suryo Temukan Pasal yang 'Tidak Masuk Akal' di Kasus Ijazah Jokowi



Andi menjelaskan, tulisan tersebut sengaja dibuat Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai tanda keamanan. "Karena ini dibuat oleh Perum Peruri, watermark security index-nya itu dibuat oleh Perum Peruri," ujarnya.

"Jadi ini dibuatlah yang namanya ijazah itu yang dicetak olehUGM itu. Jadi bermacam-macam untuk itu. Untuk Gadhaj Adam ini ada security index-nya ya," sambungnya.

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal hadir dalam persidangan pencemaran nama baik melibatkan Roy Suryo dkk. Dalam kesempatan itu, Jokowi akan membawa dan memperlihatkan ijazah yang selama ini menjadi polemik masyarakat.

Kepastian kehadiran Jokowi itu didapatkan setelah Yakub Hasibuan kuasa hukum ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu bertemu dan menunjukkan keaslian ijazahnya. Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan memuji sikap Jokowi tersebut.

"Kita puji Pak Jokowi. Kita melihat beliau adalah sosok negarawan yang patuh dan sangat menghormati proses hukum. Walau selama ini kerap dizalimi oleh pihak lain, Jokowi tetap sabar dan sangat menjunjung tinggi hukum agar bisa berikan rasa keadilan," katanya, Selasa (28/4/2026).

Melihat berkas yang sudah ada, kata Edi, penyidik Polda Metro Jaya sudah memenuhi semua petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan optimistis lengkap (P21). Polda Metro Jaya juga sebelumnya sudah memberikan ruang dan waktu yang cukup agar pihak Roy Suryo Dkk mengambil langkah keadilan Restorative Justice.

Namun, hingga kini harapan RJ kandas karena Roy Suryo ada keinginan kasus dihentikan tapi menolak damai dan meminta maaf.

"Demi kepastian hukum, seharusnya proses peradilan segera digelar karena azas ultimum remedium gagal terwujud. Solusinya. Perkara lanjut karena pengadilan dan diharapkan perkaranya tuntas dan ada kepastian hukum," kata mantan anggota Kompolnas ini.

Ketua Prodi Magister Hukum ini menambahkan, siapa pun yang diduga melanggar hukum kalau tidak bisa menyelesaikannya, maka sebagai pilihannya pihak terkait bisa mengikuti proses hukum lewat jalur peradilan.

JAKARTA - Pengacara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara menyatakan persoalan ijazah tak akan selesai meskipun telah dibuka ke publik. Polemik ini berhenti bila dibuktikan di meja persidangan.

Rivai mengatakan, para tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sebenarnya telah diperlihatkan dokumen tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun, kenyataannya polemik ini tak kunjung berakhir meski orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu sudah melihat dokumen tersebut.

"Perlu saya jelaskan bahwa ijazah ini sudah pernah ditunjukkan. Para tersangka sudah melihat. Faktanya selesai nggak? Tidak," ujar Rivai dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (21/4/2026).

Karena itu, dia meminta kasus ijazah ini tidak dianggap simpel dengan cara menunjukkan dokumen kepada publik. Sebab, kalau pun ditunjukkan hanya dengan penglihatan mata saja sangat sulit untuk membuktikan ijazah tersebut asli atau palsu.

"Tadi sudah terjawab sendiri, dalam perdebatan tidak bisa, gitu loh, itu fakta," ucapnya.

Menurut Rivai, tak ada yang bisa menjamin isu ijazah Jokowi palsu bisa berakhir tanpa kepastian hukum melalui persidangan. Karena selain kubu Roy Suryo, bisa saja ada kelompok lain yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi.

"Tiga tahun lagi, empat tahun lagi tidak muncul lagi isu ini. Memang hanya rekan-rekan (kubu Roy Suryo) saja yang bisa persoalkan. Mungkin juga ada kelompok lain yang bisa mempersoalkan terus," katanya.