Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan hingga 2045 dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan baru sekaligus reaktivasi jaringan rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045," kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Program tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan matang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tahunan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi tersebut dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun.

"Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi," ujarnya.

Kebutuhan pengembangan jaringan rel masih cukup besar di luar Jawa. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk memenuhi kebutuhan konektivitas berbasis jumlah penduduk.

Di Kalimantan, jaringan rel kereta api masih belum tersedia, sementara kebutuhan minimal pembangunan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer.

Sementara itu di Sulawesi, panjang jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas regional.

AHY menegaskan pembangunan jaringan kereta tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan jangka menengah dan panjang dengan prioritas program cepat (quick wins) sebagai langkah awal.

"Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya," katanya.

Sejumlah proyek quick wins tengah dikaji, termasuk pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara guna mempercepat konektivitas antarwilayah strategis.

Ia menambahkan bahwa pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

Selain mengandalkan APBN, pembiayaan proyek ini akan melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta dan luar negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Tadi Pak Kepala BRIN (Arif Satria) juga sangat mendorong agar kita bisa justru sekaligus memajukan industri perkeretaapian nasional. Mengapa tidak? Karena kebutuhannya ada,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan industri perkeretaapian nasional guna mendukung sistem transportasi yang efisien serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

AHY mengatakan dorongan tersebut sejalan dengan masukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menilai pengembangan industri kereta domestik menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan transportasi nasional.

"Tadi Pak Kepala BRIN (Arif Satria) juga sangat mendorong agar kita bisa justru sekaligus memajukan industri perkeretaapian nasional. Mengapa tidak? Karena kebutuhannya ada," kata Menko AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan industri perkeretaapian harus didukung ekosistem yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis, badan usaha milik negara (BUMN), hingga pelaku industri.

"Kita pastikan ekosistem industrinya, tadi Kementerian Perindustrian juga sudah menyampaikan hal tersebut, BUMN juga sama, kita bangun dengan baik sehingga nanti ada proses yang utuh," ujarnya.

Ia menegaskan penguatan industri perkeretaapian penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri serta penguasaan teknologi.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu membangun kemandirian industri transportasi berbasis kereta api secara berkelanjutan.

“Sehingga kita tidak hanya membeli produk atau teknologi dari luar, tetapi juga membangun kemandirian industri perkeretaapian nasional,” katanya.

AHY menambahkan peran Kementerian Perindustrian dan BUMN menjadi krusial dalam membangun rantai industri, mulai dari produksi hingga pengembangan teknologi.

Selain itu, pemerintah akan mengawal pengembangan trase jaringan kereta dari sisi tata ruang wilayah, kesiapan teknologi, serta integrasi dengan sistem transportasi publik di berbagai daerah.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pengembangan transportasi berbasis kereta api dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara luas.

“Kami akan mengawal bersama pengembangan trase dari sisi tata ruang, teknologi, hingga kerja sama dengan daerah untuk memperkuat transportasi publik,” kata AHY.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan rencana reaktivasi dan pembangunan jalur kereta api hingga sekitar 14.000 kilometer di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Saat ini, panjang jalur kereta di Sumatra mencapai 1.871 kilometer dan masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer. Di Kalimantan, jaringan kereta api belum tersedia dari kebutuhan sekitar 2.772 kilometer.

Sementara di Sulawesi, jalur kereta yang telah beroperasi sepanjang 109 kilometer, dengan kebutuhan tambahan sekitar 3.284 kilometer.

Untuk merealisasikan pengembangan jaringan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.

Kemudian Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional.

“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengembangan perkeretaapian tidak hanya bertujuan menekan biaya transportasi logistik, tetapi juga mengurangi kepadatan jalan yang selama ini didominasi kendaraan berat dengan muatan berlebih.

Kebijakan tersebut, lanjut AHY, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Ia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan jaringan kereta api nasional yang terintegrasi untuk melayani mobilitas penumpang dan distribusi logistik.

Pemerintah juga mendorong pengembangan jaringan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi guna memperkuat konektivitas antardaerah serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

“Ini menjadi mandat Presiden untuk mempercepat pengembangan jaringan kereta lintas pulau,” ujarnya.

AHY menilai peran kereta api tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas daerah melalui penurunan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan.

Selain itu, sektor perkeretaapian dinilai lebih ramah lingkungan karena kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil dibandingkan transportasi darat lainnya.

Ia menyebut sektor transportasi darat menyumbang sekitar 89 persen emisi, sementara kereta api kurang dari satu persen.

AHY juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan rel kereta. Pada 2023, anggaran pembangunan jalan mencapai sekitar Rp86 triliun, sedangkan rel kereta sekitar Rp6 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperbaiki mengingat panjang jaringan rel nasional masih terbatas sekitar 12.000 kilometer, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Sementara itu, jaringan kereta di Sumatera belum sepenuhnya terhubung, Kalimantan belum memiliki jalur kereta, dan Sulawesi masih terbatas.

Ia menekankan pentingnya pengembangan jaringan kereta di wilayah berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan efisiensi distribusi komoditas.

Pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer secara bertahap menuju visi Indonesia 2045, dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.

Pembiayaan pembangunan tersebut akan mengandalkan kombinasi APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan sinergi pemerataan pembangunan kawasan.

Dia menekankan pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan.

“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin..

Pembangunan jalan tol, peningkatan jalan nasional, pengembangan kawasan industri, serta perbaikan fasilitas publik menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di daerah.

AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Ia menjelaskan geopolitik global saat ini tidak lagi terbatas pada ruang diplomasi dan pertahanan, tetapi telah berdampak langsung terhadap rantai pasok, sistem energi, platform digital, hingga jaringan infrastruktur nasional.

AHY juga menyoroti tantangan perubahan iklim yang kini menjadi bagian dari risiko ekonomi global. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dirancang untuk menghadapi kondisi masa depan dan memperkuat daya tahan nasional.

AHY menegaskan pembangunan infrastruktur nasional harus diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat konektivitas logistik, serta mendorong pemerataan pertumbuhan antar-wilayah di seluruh Indonesia.

Selain memperkuat ketahanan nasional, AHY menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat proyek-proyek strategis yang kredibel, transparan, dan siap investasi, guna mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

penataan permukiman dan perumahan ini juga bisa menghadirkan ekosistem yang bukan hanya asri tapi juga produktif

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan infrastruktur menghadirkan ekosistem yang asri dan produktif.

"Mengapa ini penting karena memang kita berharap dan terus kita dorong, kita ingin memastikan pembangunan infrastruktur termasuk penataan kawasan, penataan permukiman dan perumahan ini juga bisa menghadirkan ekosistem yang bukan hanya asri tapi juga produktif," ujar AHY di Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis.

AHY melakukan kunjungan ke Ketapang Urban Aquaculture di Desa Ketapang, Kabupaten Tangerang, Banten. Dirinya mengatakan kawasan tersebut merupakan hasil penataan kawasan nelayan yang sebelumnya kumuh menjadi layak dan asri.

"Saat ini kita berada di Ketapang Urban Aquaculture, ini sebuah kawasan kurang lebih luasnya 14 hektare yang dikembangkan sejak tahun 2019 hingga 2021, yang intinya adalah penataan kawasan yang tadinya kumuh menjadi rumah-rumah yang jauh lebih layak dan kondisinya asri. Kurang lebih ada 127 rumah dan tadi saya sempat menyapa keluarga-keluarga nelayan yang selama ini juga tinggal di sini," katanya.

Menurut dia, ketika para suami, para nelayan melaut dan melakukan budidaya baik ikan maupun udang, para istri atau keluarganya bisa juga produktif dengan mengolah hasil tangkapan dan budidaya tadi.

"Ada yang menjadi bakso ikan, kerupuk udang, otak-otak dan lain sebagainya. Jadi ada pertambahan nilai ekonomi yang bisa dihadirkan di Aquaculture ini," ujar AHY.

Penataan kawasan permukiman nelayan merupakan program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tentunya harus dikawal dan sukseskan bersama.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan penataan kawasan permukiman nelayan mewujudkan semangat Indonesia ASRI ( Aman, Sehat, Resik dan Indah).

Penataan kawasan permukiman nelayan ini adalah sebuah proyek kolaborasi sesuai dengan visi-misi dan direktif Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan semakin baik dari hari ke hari.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan mangrove dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata.

"Ke depan kita ingin terus kembangkan, mangrove ini juga saat ini sekarang sebagai salah satu destinasi wisata yang populer bagi masyarakat di sekitar sini dan juga ada jogging track yang bisa digunakan untuk berolahraga," ujar AHY di Desa Ketapang, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis.

Dirinya menambahkan sport tourism dan ekowisata (ecotourism) juga penting untuk menambah aktivitas masyarakat dan sekaligus juga punya nilai ekonomi.

Menko IPK melakukan kunjungan ke Ketapang Urban Aquaculture di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

AHY mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga pendekatan penanaman mangrove menjadi sangat penting.

"Tadi kita juga menyusuri bisa dikatakan lorong-lorong yang sudah lebat mangrove-nya. Ini juga sebuah upaya untuk melakukan pengamanan terhadap wilayah dari abrasi dan ini sesuatu yang sangat baik karena memang tantangan bagi negara kepulauan termasuk Indonesia, apalagi di situasi yang penuh dengan ancaman perubahan iklim dan pemanasan global, maka proteksi dengan pendekatan penanaman mangrove ini juga menjadi sangat penting," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kepedulian terhadap mangrove bisa dilakukan mulai dari membersihkan sampah di kawasan dan terus menanam.

Mangrove menjadi penting sebab mampu menangkap karbon, mencegah abrasi, hingga menjadi infrastruktur wisata lewat ekowisata mangrove.

Menurutnya ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi dari menjaga mangrove sebagai infrastruktur pariwisata hijau oleh seluruh pihak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kawasan kampung nelayan di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang, Banten akan dilengkapi pabrik es untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan laut dari nelayan.

"Kita ingin memastikan juga ada pabrik es. Tadi Pak Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menceritakan pabrik esnya juga yang spesifik menggunakan slurry ice, menggunakan air asin. Artinya ini lebih baik karena tangkapan laut dari air asin," ujar AHY di Kabupaten Tangerang, Kamis.

Menurut dia, kalau pabrik esnya menggunakan air asin maka hasil tangkapan laut akan lebih tahan dan lebih baik kualitasnya sehingga nantinya siap dipasarkan di banyak tempat, termasuk pasar tradisional maupun pasar yang lebih modern.

Di samping itu, pengembangan kawasan permukiman nelayan di Desa Tanjung Anom juga ke depannya akan diperkuat dengan dermaga, lalu tanggul penahan abrasi, pemecah ombak (breakwater), tempat bersandar kapal, SPBU dan bengkel nelayan.

AHY juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU )untuk membantu dan memberikan dukungan atas rancangan kawasan permukiman nelayan di Desa Tanjung Anom yang dikembangkan ke depannya.

"Jadi masyarakat yang ada di Tanjung Anom ini, mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah dengan NGO (organisasi non pemerintah), dengan semua kalangan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat nelayan kita bisa perkuat dari waktu ke waktu," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa program pembangunan kampung nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan para nelayan di daerah itu.

Ia mengatakan, program strategis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini telah berhasil terwujud atas kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Dimana, kawasan nelayan yang sebelumnya belum tertata kemudian kini menjadi sebuah permukiman aman, sehat, resik (bersih), dan juga Indah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tadi kita lihat ada 110 rumah yang dibangun, dan sekali lagi ini kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang yang juga melakukan penyiapan infrastruktur dasarnya..,

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, penataan kawasan permukiman nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten mewujudkan semangat Indonesia ASRI.

"Ini juga semangat yang sedang kita kawal bersama-sama, yaitu mewujudkan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik atau bersih, tertata, dan juga ‘I’-nya adalah Indah. Mudah-mudahan Tanjung Anom ini bisa semakin asri," ujar AHY di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis.

AHY melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung penataan kawasan kumuh nelayan yang ada di Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

"Hari ini kami secara langsung melihat kondisi kawasan pemukiman yang sebelumnya bisa dikatakan kondisinya kurang layak untuk hidup. Dilakukan pembangunan, perbaikan, penataan rumah-rumah masyarakat, terutama para nelayan dan keluarganya," katanya.

Penataan kawasan permukiman nelayan ini adalah sebuah proyek kolaborasi sesuai dengan visi-misi dan direktif Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan semakin baik dari hari ke hari.

"Tadi kita lihat ada 110 rumah yang dibangun, dan sekali lagi ini kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang yang juga melakukan penyiapan infrastruktur dasarnya yakni jalan lingkungan, sanitasi, kemudian penerangan, dan lain sebagainya bersama dengan Habitat for Humanity," kata AHY.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menyiapkan program pembangunan kawasan hunian layak untuk 110 nelayan di Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa mengatakan, program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni dan sehat bagi nelayan itu merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah itu.

Menurut Maesyal, pembangunan kawasan hunian nelayan dengan paket lengkap itu merupakan program unggulan bernama Sistem lingkungan yang aman, ramah dan berkesinambungan (SELARAS) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025-2030.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung pengembangan fasilitas dermaga hingga pabrik es untuk kepentingan masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih di Tanjung Anom, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita akan lengkapi kawasan ini (Kampung Nelayan). Bukan hanya perumahannya, tapi juga fasilitas yang membuat aktivitas nelayan lebih produktif dan berkelanjutan," kata AHY di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, setelah dilakukan pembangunan 110 unit rumah layak huni bagi nelayan, maka pemerintah akan melanjutkan pengembangan dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup infrastruktur perlindungan, fasilitas produksi, hingga penunjang distribusi hasil laut.

Menurut dia, beberapa rencana pembangunan yang disiapkan antara lain pembangunan breakwater dan tanggul pemecah ombak di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang.

Selain itu, pihaknya bakal mendukung pembangunan jetty atau dermaga khusus sebagai tempat berlabuhnya perahu nelayan agar aktivitas bongkar muat hasil tangkapan lebih tertata dan bisa meningkatkan produktivitas bagi ekonomi masyarakat nelayan setempat.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan," tuturnya.

Kemudian, AHY juga telah merancang penyediaan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bagi nelayan guna mempermudah dalam mendapatkan energi.

"Serta bengkel perbaikan kapal untuk mendukung perawatan armada nelayan secara lebih efisien," ucapnya.

Ditambahkan dia, urgensi pendukungan fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan pabrik es berbasis teknologi slurry ice, yang menggunakan air laut. Penggunaan teknologi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan dibandingkan es berbahan air tawar.

"Dengan slurry ice dari air asin, kualitas ikan bisa lebih terjaga dan tahan lebih lama, sehingga nilai jualnya meningkat saat dipasarkan. Penguatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, dan penerangan juga akan terus dilengkapi," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat legalitas kepemilikan tanah bagi hunian di Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Tangerang, Banten.

"Ke depan kami ingin kawasan ini tidak hanya tertata, tetapi juga semakin produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," kata AHY di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Ia bilang, status kepemilikan atau legalitas lahan bagi hunian nelayan penting dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Kendati demikian, pemerintah bakal langsung menghadirkan Kementerian ATR/BPN untuk percepatan sertifikasi lahan hunian tersebut.

AHY juga menuturkan, program penataan kawasan nelayan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pembangunan kampung nelayan yang lebih tertata dan produktif.

"Dulu kawasan ini bisa dikatakan kurang layak huni, namun sekarang sudah jauh lebih asri dan tertata. Ini bagian dari semangat mewujudkan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik, Tertata, dan Indah," jelasnya.

Menurutnya, dalam penataan kawasan hunian Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tanjung Anom, Mauk seluas1,3 hektare ini mencakup pembangunan 110 unit rumah bagi masyarakat nelayan.

"Setiap rumah berdiri di atas lahan sekitar 60 meter persegi dengan luas bangunan 30 meter persegi," ucapnya.

Dia menjelaskan pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan organisasi kemanusiaan Habitat for Humanity yang menggelontorkan dana sekitar Rp5,5 miliar.

"Pemerintah daerah turut menyiapkan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sanitasi, serta penerangan," tuturnya.

Selain itu, skema pembiayaan rumah juga dirancang ringan bagi masyarakat. Warga dapat mencicil dengan kisaran Rp140.000 per minggu selama kurang lebih empat tahun, sehingga kepemilikan rumah menjadi lebih terjangkau.

"Tadi kami lihat secara langsung jauh lebih baik dan mereka senang, nyaman. Ada yang sudah punya warung dan sebagainya," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa program pembangunan kampung nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan para nelayan di daerah itu.

"Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga dan semua kalangan masyarakat (membangun hunian) bisa untuk menyejahterakan nelayan. Selain itu bisa kita perkuat dari waktu ke waktu," ucap Menko AHY usai meninjau langsung progres pembangunan hunian di Kampung Nelayan di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, program strategis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini telah berhasil terwujud atas kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Dimana, kawasan nelayan yang sebelumnya belum tertata kemudian kini menjadi sebuah permukiman aman, sehat, resik (bersih), dan juga Indah.

"Dan ini adalah sebuah projek kolaborasi. Sesuai dengan visi misi dan direktif Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan kita, semakin baik dari hari ke hari," paparnya.

Ia menjelaskan, di areal kurang lebih seluas 1,3 hektare ini dibangun sebuah permukiman sebanyak 110 unit hunian dengan sekala luasan tanahnya 60 meter persegi dan bangunan ukuran 30 meter persegi ini menjadikan lebih berkualitas yang layak hingga sehat.

Selain itu, dalam program pengembangan pembangunan tersebut juga akan didukung oleh sejumlah fasilitas bagi para nelayan seperti sanitasi, puskesmas, sekolah, pabrik es hingga tanggul sebagai perlindungan dari abrasi laut.

"Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi," tuturnya.

Dalam hal ini, kata AHY, para nelayan mendapatkan masing-masing hunian melalui lembaga koperasi yang dapat meringankan mereka. Sebab, setiap unit bisa dicicil dengan kurun waktu seminggu Rp140.000 Jadi tenornya kurang lebih empat tahun ke depan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang ringan dan semakin terjangkau bagi masyarakat yang ada di sini. Sebagian sudah menambah sendiri jumlah kamarnya, termasuk memperluas dapur," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, untuk kedepannya pemerintah berkomitmen akan terus mendukung untuk percepatan penyelesaian program strategis tersebut, baik itu dalam penyelesaian status tanah hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Jadi ke depan, kami tentunya sangat mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, yang terus mengawal transformasi pembangunan Kampung Nelayan yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk yang ada di sini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026