JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan langkah mitigasi strategis untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat domestik di tengah kenaikan harga energi global. Melalui kebijakan fiskal terbaru, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan akses transportasi udara bagi masyarakat luas dengan memberikan insentif pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9% hingga 13%, meski biaya operasional maskapai melambung.

"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9% hingga 13%," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.

Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Fasilitas ini mencakup PPN atas tarif dasar serta biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Kebijakan ini akan berlaku efektif selama 60 hari, terhitung satu hari setelah tanggal pengundangan.

"Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari," jelas Airlangga.

Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi guna memastikan dukungan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, untuk kelas di luar ekonomi, ketentuan PPN tetap berlaku normal.

Airlangga menekankan bahwa intervensi fiskal ini sangat krusial mengingat komponen bahan bakar atau avtur menyumbang porsi besar, yakni sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 yang menyesuaikan fuel surcharge menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeler. Pemerintah berharap kombinasi PMK 24/2026 dan aturan perhubungan ini dapat menjaga konektivitas antarwilayah.

"Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global," jelas Airlangga.

Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah mewajibkan setiap Badan Usaha Angkutan Udara untuk melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN DTP ini secara tertib dan transparan kepada otoritas perpajakan.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan I (TW-1) 2026 meningkat dan berada pada fase ekspansi (indeks lebih dari 50 persen), tecermin dari Prompt Manufacturing Index​ (PMI) BI yang lebih tinggi.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa angka PMI-BI triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 52,03 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 51,86 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, PMI-BI triwulan I 2026 didorong oleh volume persediaan barang jadi, volume produksi, dan volume total pesanan yang tercatat berada pada fase ekspansi masing-masing sebesar 54,43 persen, 54,07 persen, dan 53,20 persen.

Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman (57,27 persen), selanjutnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (55,83 persen), serta industri makanan dan minuman (55,33 persen).

Adapun pada triwulan II 2026, ia mengatakan kinerja LU industri pengolahan diprakirakan tetap berada pada fase ekspansi dan meningkat menjadi 52,26 persen.

Ekspansi itu, menurut dia, terutama didorong oleh volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan.

Mayoritas sub-LU diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri furnitur, lalu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri makanan dan minuman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), perusahaan BPO yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group , kembali menunjukkan langkah strategisnya di pasar internasional melalui pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri. Mereka mengirimkan 7 tenaga profesional Indonesia untuk bergabung sebagai engineer bersama Keumseong dalam proyek MRO One Air International di Korea Selatan.

Keberhasilan pengiriman tenaga kerja profesional ini semakin menegaskan komitmen GDPS dalam mendukung ekspansi bisnis di pasar internasional, khususnya pada sektor maintenance, repair & overhaul (MRO) industri aviasi . Sebelumnya mereka berhasil mengirimkan 12 tenaga kerja profesional untuk bergabung sebagai cabin technician dalam proyek MRO di Arab Saudi pada Februari 2026. Perluas Kerja Sama, GDPS Berangkatkan Tenaga Profesional Aviasi ke Arab Saudi

Pengiriman tenaga profesional ini menunjukkan kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan GDPS. Juga mencerminkan daya saing tenaga profesional Indonesia dalam berkontribusi pada proyek berskala internasional.

Keterlibatan para engineer dalam proyek MRO di Korea Selatan ini menjadi langkah strategis yang memperkuat peran GDPS dalam menghadirkan solusi tenaga kerja profesional yang andal, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang. Dirut GDPS, Cornelis Radjawane mengatakan keterlibatan tenaga profesional Indonesia dalam proyek MRO di Korea Selatan ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan yang diberikan GDPS.

“Pengiriman engineer ke Korea Selatan ini merupakan bentuk nyata komitmen GDPS dalam mendukung pengembangan talenta Indonesia agar mampu berkiprah di industri aviasi global. Kami percaya bahwa SDM Indonesia memiliki kompetensi dan integritas yang mampu memenuhi standar internasional,” katanya dalam siaran tertulis, Senin (13/4/2026).

Langkah ini juga sejalan dengan visi jangka panjang GDPS untuk terus memperkuat kehadiran perusahaan di pasar global melalui penyediaan tenaga kerja profesional yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Melalui pengembangan kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional, GDPS berkomitmen untuk terus membuka peluang penempatan tenaga profesional Indonesia di berbagai negara. Mengatasi Pengangguran lewat Peningkatan Kompetensi Profesional Indonesia

Ke depan, GDPS akan terus memperluas jejaring internasional secara terukur dan berkelanjutan. Tujuannya mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia di industri aviasi global.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, lonjakan harga avtur memicu kenaikan tarif tiket pesawat . Airlangga mengungkapkan harga avtur di berbagai negara seperti di Thailand berada di angka Rp29.518, dan Filipina Rp25.326 per liter.

Menko menyebut avtur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar. Avtur sendiri berkontribusi hingga 40% terhadap biaya operasional maskapai penerbangan, sehingga pemerintah melakukan intervensi agar kenaikan harga tiket pesawat tetap terkendali.

"Hari ini kita lihat di Bandara Soekarno Hatta itu harga avtur per 1 April kemarin sudah sekitar 23.000-an, ini Rp23.551 per liter. Nah kenaikan harga avtur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, dimana harga avtur itu berkontribusi terhadap 40 persen dari biaya operasional pesawat," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/4/2026).

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Untuk lebih menekan struktur biaya operasional maskapai, pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu maskapai, tetapi juga memperkuat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) di dalam negeri.

Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional. Harga Avtur Melonjak 70% Imbas Perang AS-Iran, Maskapai Teriak Minta Kenaikan Tiket Pesawat



“Agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun rupiah per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun," ujar Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan maskapai PT Pelita Air Service (Pelita Air) untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di industri penerbangan.

Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini juga sekaligus mendukung kelancaran operasional tugas pegawai Kemnaker di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Pelita Air Service atas komitmen dan keterbukaannya dalam menjalin kolaborasi dengan Kemnaker. Kerja sama ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara sektor pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian yang dinamis," kata Cris.

Cris menambahkan Kemnaker memiliki Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya, kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional pegawai Kemnaker dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain mendukung operasional tugas, Cris menyebut bahwa kerja sama ini juga mencakup implementasi aspek ketenagakerjaan, di antaranya adalah integrasi penyiapan dan pengembangan SDM di bidang industri penerbangan.

"Kami memiliki sejumlah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Harapannya, kerja sama ini membuka ruang untuk penyiapan SDM penerbangan. Jadi, SDM seperti apa yang Pelita Air butuhkan, maka kami yang menyediakan melalui BPVP," katanya.

Lebih jauh, Cris menjelaskan nantinya Pelita Air dapat memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja, baik dari sisi spesifikasi keterampilan maupun jumlah SDM, sehingga dapat disiapkan oleh BPVP/BLK.

Selanjutnya, terkait penempatan tenaga kerja, kerja sama ini diharapkan membuka peluang bagi lulusan BPVP/BLK untuk masuk ke pasar kerja industri penerbangan.

"Kami juga punya unit Pusat Pasar Kerja dan sistem KarirHub. Nanti kami harapkan Pelita Air dapat membuka rekrutmen melalui sistem KarirHub," ujar Cris.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pembinaan hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di industri penerbangan, serta memastikan norma ketenagakerjaan dipatuhi dengan baik di industri tersebut.

"Kami berharap kerja sama ini berjalan produktif dan menjadi contoh implementasi kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan industri penerbangan di sektor lain," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) terus memperkuat strategi bisnis melalui pengembangan layanan berbasis kompetensi tinggi serta perluasan kerja sama internasional. Sebagai langkah konkret dari strategi tersebut, pada 2-3 Februari 2026, GDPS memfasilitasi keberangkatan 12 tenaga profesional Indonesia ke Arab Saudi.

Mereka akan terlibat sebagai cabin technician dalam proyek pemeliharaan pesawat yang dijalankan Regent Aerospace Corporation pada fasilitas MRO di Negeri Petro Dolar tersebut. GDPS merupakan perusahaan business process outsourcing (BPO) yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group. 2 Maskapai Baru Siap Mengudara di Indonesia, Salah Satunya Layani Jemaah Haji dan Umrah

Keterlibatan tenaga profesional Indonesia dalam proyek ini menjadi salah satu tonggak penting bagi GDPS dalam memperluas eksistensi global. Sekaligus menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki kompetensi dan keahlian yang mampu memenuhi standar industri aviasi internasional.

”Partisipasi tenaga profesional dalam proyek internasional merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan menghadirkan layanan manpower dengan spesialisasi tinggi,” kata Direktur Utama GDPS, Cornelis Radjawane, Rabu (11/3/2026).

Pengiriman tenaga profesional dalam proyek MRO di Arab Saudi ini menunjukkan SDM Indonesia memiliki kualitas, kompetensi, dan integritas yang mampu bersaing di industri aviasi global. “Bagi GDPS ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia tenaga profesional dengan keahlian spesifik,” ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan pasar internasional dilakukan secara terukur melalui kolaborasi proyek dan kerja sama lintas Negara. Hal ini sejalan dengan transformasi GDPS sebagai penyedia layanan BPO berbasis teknologi yang adaptif terhadap dinamika industri global. GDPS Dorong Transformasi Model Bisnis dan Inovasi Digital di Industri BPO

Sebagai bagian dari pengembangan kerja sama internasional yang berkelanjutan, dalam waktu dekat GDPS juga tengah mempersiapkan keterlibatan tenaga profesional Indonesia lainnya dalam proyek industri aviasi di beberapa Negara. Mulai dari Korea Selatan, India, dan Singapura.

Ke depan, GDPS berkomitmen terus memperluas peluang kolaborasi internasional melalui penyediaan tenaga profesional dengan kompetensi tinggi di berbagai sektor industri. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi perusahaan di pasar global, tetapi juga turut membuka ruang bagi talenta Indonesia untuk berkontribusi dalam proyek-proyek strategis di tingkat internasional.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti serius insiden penembakanpesawat perintis Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah (TMH) – Danawage/Koroway Batu (DNW) pada tanggal 11 Februari 2026 lalu. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan, saat ini telah dipetakan setidaknya ada 5 bandara yang dalam status rawan penyerangan.

Bahkan menyusul insiden tersebut Kementerian Perhubungan juga resmi menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara /satpel/lapter. Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua yang Tewaskan 2 Pilot



"Penembakan pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation menorehkan luka yang mendalam bagi dunia transportasi udara, sekaligus mengingatkan kita betapa tingginya risiko bertugas di tanah Papua," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (16/2/2026).

Adapun 5 bandara yang masuk dalam status situasi rawan penyerangan antara lain, Bandara Kiwirok, Bandara Maoanamani, Satpel Sianak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga, dan Bandara Illu.

Sementara 11 bandara/satpel/lapter yang operasionalnya dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan, antara lain, Satpel Koroway Batu, Bandara Bomakia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Latper Kapiraya, Latper Iwur. Selain itu Latper Faowi, Lapter Dagai, Latper Aboy, Latper Teraplu, dan Lapter Beoga.

"Kegiatan operasional pada bandara-bandara tersebut akan dibuka kembali setelah mendapat pengamanan dari aparat TNI/Polri dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif serta memenuhi standar keselamatan penerbangan," kata Lukman.

Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri Sigap Tangani Peristiwa Penembakan Pesawat di Papua



Ditjen Hubud juga tengah melakukan pemetaan bandara berdasarkan tingkat risiko, menyusun Standard Operating Procedure (SOP) khusus bagi awak pesawat di wilayah kritis, serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia dan aparat penegak hukum terkait investigasi insiden sesuai ketentuan perundang-undangan penerbangan.

"Ke depannya kami akan menekankan pentingnya penguatan dasar hukum penghentian sementara operasional apabila kondisi keamanan tidak terpenuhi, serta perlunya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memperkuat pelaksanaan angkutan udara perintis," tegas Lukman.

Keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas utama. Ditjen Hubud berkomitmen melakukan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat keamanan guna memastikan layanan angkutan udara perintis tetap berjalan dengan prinsip safety first.

"Kami menyampaikan kembali belasungkawa yang mendalam atas gugurnya pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation saat bertugas. Mereka adalah pahlawan transportasi yang sesungguhnya," tutup Lukman.

berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) menyoroti kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi secara drastis kepada pelaku usaha swasta yang dinilai berdampak pada pasokan komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180 ribu ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging.

Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, berisiko terjadinya kekurangan bahan baku buat industri pengolahan daging.

"Dengan pasokan yang makin terkonsentrasi di tangan BUMN dan menurunnya fleksibilitas swasta, maka pasar pun rentan terhadap gangguan," katanya.

Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton.

Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Terkait dibukanya keran impor daging dari Brasil, Hastho menyatakan pengalaman empiris sejak 2016 menunjukkan impor daging kerbau oleh BUMN yang dimaksudkan sebagai instrumen stabilisasi harga tidak selalu menghasilkan harga pasar yang lebih rendah, dan dalam beberapa periode justru diikuti oleh kenaikan harga.

Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah tidak membatasi daging industri, baik untuk industri olahan daging maupun industri hotel, restoran dan katering (Horeka), karena daging impor itu merupakan bahan baku dan bukan untuk konsumsi akhir, namun diolah menjadi nilai tambah produk berbeda.

Menurut dia, kebijakan pemangkasan kuota impor daging tidak tepat terlebih ditambah dengan adanya beberapa Izin Pemasukan API-U jenis dagingnya tidak sesuai dengan yang dimohon.

"Hal itu membuat kuota secara angka terlihat ada, tapi secara utilisasi industri tidak efektif dan bahkan berpotensi mematikan perusahaan API-U (importir umum), karena tidak punya barang dagangan yang sesuai kebutuhan pelanggannya," ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan daging saat ini bertentangan dengan tujuan pembangunan industri dan dampaknya sangat jelas di lapangan, karena dengan pembatasan kuota, harga bahan baku industri melonjak tajam.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/2), harga daging sapi sudah masuk rentang tertinggi harga acuan pembelian (HAP) konsumen sementara di pasaran untuk daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

“Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp140.000/kg,” ujar Ahmad, pedagang daging di Pasar Cibubur, Jakarta, Rabu (11/2)

Begitu juga untuk harga daging kerbau sudah 20 persen HAP atau rata-rata Rp112.100/kg, bahkan di Pulau Jawa, harga daging kerbau mencapai Rp120.000/kg atau 50 persen di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp80.000/kg.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pengusaha Indonesia siap bersaing dan terus berinvestasi, terbukti dengan PMTB tumbuh 6,12 persen pada kuartal IV 2025 dan kontribusi investasi PMDN sepanjang 2025 lebih besar dibandingkan PMA,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kinerja industri pengolahan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen sepanjang 2025, dengan dorongan investasi dan peningkatan aktivitas manufaktur.

Kadin mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan, sementara sektor industri pengolahan tumbuh 5,40 persen (yoy), seiring pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,12 persen pada periode yang sama.

“Pengusaha Indonesia siap bersaing dan terus berinvestasi, terbukti dengan PMTB tumbuh 6,12 persen pada kuartal IV 2025 dan kontribusi investasi PMDN sepanjang 2025 lebih besar dibandingkan PMA,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Bayu Priawan Djokosoetono dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Ia menyebut, Kadin berharap industri pengolahan dapat tumbuh mendekati 6 persen pada 2026 agar investasi pabrik dan aset tetap dapat mencapai tingkat utilisasi yang optimal.

Kadin juga mencatat sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menjadikannya kontributor terbesar bagi suplai ekonomi Indonesia.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat berada pada level ekspansi sejak Agustus 2025 dan mencapai 52,6 pada Januari 2026, yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas produksi.

Sementara itu, sektor pertanian sebagai prioritas program Asta Cita tumbuh 5,14 persen pada kuartal IV 2025, namun Kadin menilai produktivitas sektor tersebut masih relatif rendah.

Ketua Komite Tetap Perencanaan Pangan Kadin Indonesia Frans Tambunan mengatakan, sekitar 28 persen tenaga kerja nasional berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, tetapi hanya menghasilkan sekitar 13 persen PDB.

“Indonesia perlu terus mendorong modernisasi pertanian melalui inovasi dan investasi teknologi tepat guna, termasuk optimalisasi dan pembukaan lahan baru, serta penguatan sektor perikanan,” ucap Frans.

Di sisi lain, sektor konstruksi yang berkontribusi hampir 10 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 3,81 persen pada kuartal IV 2025, sejalan dengan belanja pemerintah yang tumbuh 4,55 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Lebih lanjut, Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter Kadin Indonesia Ikhwan Primanda menilai sejumlah program pemerintah dapat mendorong kinerja sektor konstruksi ke depan.

“Kami berharap program KUR perumahan, renovasi sekitar 70 ribu sekolah, serta pembangunan infrastruktur dapat memperkuat pertumbuhan sektor konstruksi dan real estat,” ujar Ikhwan.

Dari sisi permintaan, Kadin mencatat konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 53,88 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,11 persen pada kuartal IV 2025, didukung stimulus ekonomi dan momentum libur Natal dan Tahun Baru.

Kadin mengapresiasi paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah, termasuk program magang bagi lulusan baru yang telah memfasilitasi lebih dari 80 ribu peserta pada kuartal IV 2025.

Menurut Kadin, stimulus tersebut cukup berhasil mendorong konsumsi, dengan harapan dapat berlanjut pada 2026 untuk menopang konsumsi selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Namun demikian, Kadin mencatat pertumbuhan ekspor pada kuartal IV 2025 melambat menjadi 3,25 persen, dibandingkan 9,14 persen pada kuartal sebelumnya, yang memunculkan potensi penumpukan persediaan produk jadi.

Ikhwan menilai kondisi tersebut menegaskan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan produktivitas, bukan semata penambahan modal dan tenaga kerja.

“Kontribusi produktivitas total atau total factor productivity terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Vietnam dan China,” ungkap Ikhwan.

Ke depan, ia mengatakan, peningkatan produktivitas harus menjadi prioritas agar target pertumbuhan ekonomi delapan persen dapat tercapai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat nilai ekspor Jawa Timur sepanjang Januari sampai Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 16,61 persen dibandingkan periode sama 2024 yaitu dari 26,07 miliar dolar AS menjadi 30,40 miliar dolar AS.

“Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja ekspor nonmigas sebesar 18,17 persen dari 25,19 miliar dolar AS menjadi 29,77 miliar dolar AS,” kata Statistisi Ahli Madya BPS Jatim Ike Rahayu Sri di Surabaya, Senin.

Di sisi lain, ekspor migas turun cukup tajam 28,02 persen dari 877,97 juta dolar AS menjadi 631,94 juta dolar AS karena menurunnya ekspor minyak mentah 29,09 persen menjadi 567,83 juta dolar AS dan ekspor hasil minyak turun 17,03 persen menjadi 63,87 juta dolar AS.

Untuk Desember, nilai ekspor Jatim 2,77 miliar dolar AS atau naik 31,13 persen dibandingkan Desember 2024 sedangkan nonmigas naik 30,76 persen dibandingkan Desember 2024 menjadi 2,71 miliar dolar AS.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Januari-Desember 2025, peningkatan tertinggi terjadi pada berbagai produk kimia (HS 38) sebesar 47,50 persen menjadi 1,28 miliar dolar AS dan mayoritas diekspor ke Tiongkok dengan nilai 455,30 juta dolar AS.

Komoditas dengan peningkatan terbesar selanjutnya adalah komoditas perhiasan/permata (HS 71) naik 38,50 persen menjadi 6,86 miliar dolar AS; komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) naik 35,06 persen menjadi 2,38 miliar dolar AS; serta komoditas kakao dan olahannya (HS 18) naik 20,62 persen menjadi 931,87 juta dolar AS.

Komoditas perhiasan/permata paling banyak diekspor ke negara Swiss mencapai 4,41 miliar dolar AS dan Singapura mencapai 1,07 miliar dolar AS sedangkan lemak dan minyak hewani/nabati mayoritas diekspor ke Tiongkok mencapai 1,02 miliar dolar AS dan Malaysia 170,02 juta dolar AS.

Komoditas kakao dan olahannya paling banyak diekspor ke Amerika Serikat mencapai 161,32 juta dolar AS dan Tiongkok ekspor mencapai 105,67 juta dolar AS.

“Untuk komoditas yang mengalami penurunan adalah bahan kimia organik (HS 29) turun 11,78 persen menjadi 1,10 miliar dolar AS,” ujar Ike.

Selama Januari-Desember 2025, ekspor dari sepuluh golongan barang (HS 2 digit) di atas memberikan kontribusi 67,72 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Dari sisi pertumbuhan, ekspor sepuluh golongan barang itu naik 21,59 persen dibandingkan periode sama 2024 lantaran sebagian besar komoditas ekspor utama Jatim meningkat terutama perhiasan/permata (HS 71).

Apabila ekspor dilihat menurut sektor, ekspor nonmigas Jatim menurut sektor industri pengolahan mencapai 28,30 miliar dolar AS naik 18,85 persen dibandingkan periode sama 2024 didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas perhiasan/permata dan komoditas tembaga.

Ekspor sektor industri pengolahan memiliki peran 93,10 persen terhadap total ekspor nonmigas sedangkan ekspor sektor pertanian mencapai 1,40 miliar dolar AS atau naik 8,29 persen didorong oleh komoditas kopi, teh, dan rempah-rempah serta biji dan buah mengandung minyak.

Pada Desember 2025, ekspor sektor industri pengolahan Jatim mencapai 2,59 miliar dolar AS atau naik 35,12 persen sedangkan ekspor sektor pertanian mencapai 108,42 juta dolar AS atau turun 24,52 persen dibandingkan Desember 2024.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI-BI didorong oleh ekspansi pada mayoritas komponen

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan IV 2025 diindikasikan meningkat dan berada pada fase ekspansi atau dengan Prompt Manufacturing Index​ (PMI) BI lebih dari 50 persen.

Hal ini tercermin dari PMI-BI triwulan IV 2025 sebesar 51,86 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 51,66 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI-BI didorong oleh ekspansi pada mayoritas komponen.

Komponen dimaksud antara lain volume produks​i (53,46 persen), volume persediaan barang jadi (53,46 persen), dan volume total pesanan (53,31 persen).

Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman (56,71 persen), industri barang galian bukan logam (54,33 persen), serta industri makanan dan minuman (54,06 persen).

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan tetap kuat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,18 persen.

Pada triwulan I 2026, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan terus meningkat dan berada pada fase ekspansi, tercermin dari PMI-BI sebesar 53,17 persen.

Ekspansi terutama didorong oleh volume total pesanan (55,05 persen), volume produksi (54,82 persen), volume persediaan barang jadi (54,22 persen), dan kecepatan penerimaan barang input (50,38 persen).

Mayoritas sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (58,54 persen), industri furnitur (57,06 persen), industri logam dasar (55,45 persen), serta industri makanan dan minuman (55,23 persen).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memasuki 2026 dengan keyakinan yang kian kokoh terhadap daya tahan ekonominya.

Proyeksi pertumbuhan yang stabil di kisaran 5,0 hingga 5,4 persen menjadi sinyal bahwa konsumsi domestik dan investasi sektor riil masih akan menjadi penggerak utama perekonomian nasional.

Pemerintah, melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal menegaskan arah kebijakan yang mendorong penguatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan keberlanjutan reformasi struktural.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa stabilitas ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkesinambungan.

Optimisme serupa datang dari dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran yang sama, yakni 5,0 hingga 5,4 persen.

Menurut Apindo, konsumsi domestik akan tetap menjadi penopang utama, terutama pada awal tahun, ketika aktivitas ekonomi meningkat seiring momentum hari besar keagamaan.

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa stabilitas ekonomi makro yang terjaga akan memperkuat iklim usaha nasional.

Kadin memandang, selama sinergi kebijakan antara pemerintah dan dunia usaha terus dipelihara, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen adalah target yang realistis.

Dalam lanskap tersebut, sektor manufaktur, khususnya industri makanan dan minuman, dipandang sebagai motor penting.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menilai bahwa permintaan terhadap produk makanan dan minuman masih bertumbuh seiring meningkatnya konsumsi masyarakat serta kesadaran yang lebih tinggi terhadap kualitas dan keamanan produk.

Industri air

Di tengah perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan ritme kerja yang semakin dinamis, kebutuhan terhadap produk yang praktis, higienis, dan mudah diakses akan terus meningkat.

Industri air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi bagian strategis dalam rantai tersebut. Air minum yang aman dan terjamin mutunya merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Air Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo menyebut 2026 sebagai periode krusial bagi industri AMDK.

Hal itu, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil harus diikuti dengan peningkatan efisiensi produksi, penguatan rantai pasok, dan inovasi produk.

AMDATARA hadir sebagai wadah kolaborasi produsen air kemasan untuk membangun industri yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Asosiasi ini juga memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi kebijakan industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa sektor makanan dan minuman merupakan salah satu tulang punggung industri pengolahan nonmigas.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas produksi, penerapan standar mutu, serta transformasi industri menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Senada dengan itu, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya penguatan permintaan domestik, peningkatan daya saing industri nasional, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif sebagai faktor kunci menjaga momentum ekonomi pada 2026.

Jika melihat rekam jejaknya, industri AMDK Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif konsisten dalam satu dekade terakhir.

Faktor pendorongnya, antara lain pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses air minum yang aman.

Kinerja positif

Pada 2025, industri ini mencatat kinerja yang positif, stabil, dan resilien. Perannya dalam menopang subsektor makanan dan minuman terlihat jelas sebagai bagian dari subsektor makanan dan minuman yang merupakan kontributor utama industri pengolahan nonmigas

Saat ini, terdapat sekitar 707 pabrik AMDK, dengan kapasitas terpasang sekitar 47 miliar liter per tahun. Tingkat utilisasi industri berada di atas 70 persen dan menyerap sekitar 46 ribu tenaga kerja langsung.

Daya saing industri juga diperkuat melalui penerapan standar mutu, dengan 1.348 sertifikat SNI yang aktif. Di saat yang sama, kontribusi ekspor menunjukkan pertumbuhan, sementara sejumlah pelaku industri mulai memasuki fase transformasi menuju Industri 4.0.

Seluruh capaian tersebut menunjukkan bahwa industri ini tidak hanya mengikuti arus pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong stabilitas industri manufaktur nasional.

Ke depan, aspek keberlanjutan, ekonomi sirkular, serta pengelolaan sumber daya air menjadi isu strategis yang perlu terus diperkuat. Tantangan seperti efisiensi energi, pengelolaan kemasan, dan kepatuhan terhadap standar mutu dapat menjadi pendorong inovasi, sekaligus faktor pembeda daya saing.

Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Dengan proyeksi ekonomi nasional yang tetap solid, dukungan kebijakan pemerintah, dan penguatan kelembagaan di tingkat asosiasi, industri AMDK memiliki peluang besar untuk terus tumbuh pada 2026.

Wadah asosiasi disarankan untuk diperkuat, demi memberikan ruang konsolidasi bagi pelaku usaha agar lebih siap menghadapi dinamika global, meningkatkan efisiensi, serta memperluas kontribusi terhadap perekonomian.

Bila momentum ini dikelola dengan baik, industri air minum dalam kemasan tidak hanya menjadi sektor bisnis yang tangguh, tetapi juga bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional yang mendorong pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Optimisme yang muncul bukanlah tanpa dasar. Pertumbuhan yang stabil, konsumsi domestik yang kuat, dan arah kebijakan industri yang jelas merupakan fondasi bagi pengembangan sektor-sektor strategis, termasuk air minum.

Dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, standar mutu, dan keberlanjutan sumber daya, 2026 dapat menjadi tahun penguatan posisi industri air minum dalam kemasan sebagai bagian integral dari ekonomi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berorientasi masa depan.

Copyright © ANTARA 2026