Bisnis.com, BALI - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam upaya mengembalikan kejayaan Kopi Arabika Kintamani sebagai salah satu komoditas unggulan nasional yang berdaya saing global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Panen Raya Komoditas Kopi di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Makmur Agrosolution, program pendampingan pertanian terintegrasi yang menghadirkan solusi budidaya berkelanjutan mulai dari penyediaan sarana produksi, edukasi pemupukan berimbang, pendampingan teknis, hingga peningkatan kapasitas petani.

Panen raya dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian RI, Dr. Drs. Jekvi Hendra, M.Si., PT Pusri Palembang yang diwakili VP Pengelolaan Pelanggan Bpk Arman Zainuddin dan Bpk Robin Radhian Lee mewakili PT Pupuk Indonesia (Persero), jajaran Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten di Bali, perangkat Desa Awan, pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta para petani kopi setempat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga keberlanjutan Kopi Arabika Kintamani yang telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG) sejak 2008. Selain meningkatkan produktivitas, kolaborasi ini juga bertujuan mempertahankan keaslian cita rasa khas kopi Kintamani yang dikenal memiliki karakter citrus dan telah diakui di pasar nasional maupun internasional.

Dr. Jekvi Hendra menegaskan pentingnya menjaga kemurnian varietas kopi yang sesuai dengan dokumen persyaratan Indikasi Geografis.

"Varietas seperti Lini S 795, B1 atau Kopyol, USDA 762, Kartika, dan Kobra telah terbukti menghasilkan karakter rasa khas Kopi Arabika Kintamani. Oleh karena itu, varietas tersebut perlu dipertahankan agar identitas dan kualitas kopi tetap terjaga," ujarnya.

Ia juga mengimbau kelompok tani dan subak abian untuk mengembangkan sumber benih lokal dari tanaman induk unggul yang terbukti produktif, serta memastikan proses pengolahan dan rantai pasok tetap berada di wilayah Kintamani guna menjaga konsistensi mutu produk.

Sejalan dengan hal tersebut, PT Pusri melalui Program Makmur Agrosolution menghadirkan pendampingan intensif melalui kegiatan demplot yang menunjukkan efektivitas penerapan rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang.

VP Pengelolaan Pelanggan PT Pusri, Arman Zainuddin, menyampaikan bahwa Program Makmur Agrosolution dirancang untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen secara berkelanjutan.

"Kami melihat Kopi Arabika Kintamani sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan reputasi yang sangat baik. Karena itu, Pusri melalui Program Makmur Agrosolution berupaya mendukung petani agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan kualitas dan karakteristik khas kopi Kintamani," ujar Arman.

Dukungan juga diberikan oleh PT Pupuk Indonesia melalui penguatan ekosistem kopi secara menyeluruh, termasuk pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Manfaat program ini telah dirasakan langsung oleh petani. Ketua Kelompok Tani Dapdap Putih Desa Awan, I Wayan Arsa, mengungkapkan bahwa penerapan rekomendasi budidaya dan pemupukan melalui demplot berhasil meningkatkan hasil panen secara signifikan.

"Sebelumnya produksi kopi di kebun saya sekitar 1,5 ton. Setelah mengikuti kegiatan demplot dan menerapkan rekomendasi yang diberikan, produksi meningkat menjadi sekitar 3 ton. Hasil ini tentu sangat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan," ungkapnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani, PT Pusri optimistis Kopi Arabika Kintamani dapat terus berkembang sebagai komoditas unggulan nasional yang mampu bersaing di pasar global, sekaligus mempertahankan keaslian cita rasa yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Bali.

PT Winn Appliance menegaskan posisinya sebagai pemegang lisensi resmi merek AIWA di Indonesia melalui surat pemberitahuan tertanggal 30 April 2026. Pernyataan ini ditujukan untuk memperjelas status hukum penggunaan merek tersebut di pasar nasional.

Dalam keterangan tertulisnya, PT Winn Appliance menyampaikan bahwa hak lisensi tunggal atas AIWA berada di bawah kendalinya. Kepastian ini merujuk pada perjanjian lisensi bernomor Ref 26041401 yang berlaku di Indonesia.

"PT Winn Appliance merupakan pemegang lisensi tunggal yang sah atas merek AIWA di Indonesia berdasarkan perjanjian resmi yang berlaku," tegas pernyataan tersebut.

Perusahaan juga meminta seluruh pihak, mulai dari produsen, agen, importir, hingga individu, untuk tidak lagi menggunakan merek AIWA tanpa izin resmi. Larangan ini berlaku untuk semua jenis produk, baik elektronik maupun non-elektronik.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kepastian hukum serta menghindari potensi sengketa yang dapat muncul akibat penggunaan merek tanpa dasar hukum yang jelas. PT Winn Appliance menilai penggunaan ilegal dapat merugikan banyak pihak, termasuk konsumen.

"Kami meminta seluruh pihak yang masih menggunakan merek AIWA tanpa izin untuk segera menghentikan kegiatan tersebut dan menarik produk dari peredaran," lanjut pernyataan itu.

Perusahaan memberikan tenggat waktu maksimal tujuh hari sejak tanggal pemberitahuan untuk menghentikan penggunaan merek dan menarik produk terkait. Batas waktu ini disebut sebagai kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, PT Winn Appliance menyatakan akan mengambil langkah hukum. Tindakan ini akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Apabila tidak dipatuhi, kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," tegas keterangan resmi.

Pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan merek terdaftar tanpa hak untuk barang atau jasa sejenis. Ancaman hukumannya mencakup pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

PT Winn Appliance menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola merek yang tertib di Indonesia. Selain itu, perusahaan ingin memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat berjalan secara konsisten.

Perusahaan juga menegaskan bahwa pemberitahuan ini bersifat resmi dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha. Kepatuhan terhadap aturan ini diharapkan dapat mencegah risiko hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Sinergi kuat terus dijalin antara Disbun Kaltim dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) tingkat provinsi maupun kabupaten guna mempercepat proses sertifikasi tersebut,

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah mengamankan paten Indikasi Geografis (IG) bagi tiga komoditas perkebunan unggulan dan menargetkan satu lagi untuk Kopi Prangat dapat tuntas pada tahun 2026.

"Kami menargetkan pada tahun 2026 satu lagi komoditas akan meraih Indikasi Geografis (IG), yakni Kopi Prangat yang berasal dari Kampung Kopi Luwak di Desa Prangat Baru, Kutai Kartanegara," ujar Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Taufiq Kurrahman di Samarinda, Sabtu.

Tiga komoditas yang sebelumnya telah resmi mendapatkan pengakuan hukum tersebut adalah Lada Putih Malonan Kutai Kartanegara, Kakao Berau, dan Aren Tuana Tuha dari Kutai Kartanegara.

Langkah pengejaran status paten ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan khas sekaligus meningkatkan nilai tawar produk lokal di pasar internasional.

Proses pembentukan IG Kopi Prangat kini tengah bergulir melalui tahapan sosialisasi intensif serta pembentukan masyarakat perlindungan indikasi geografis di tingkat petani.

Pemerintah daerah juga sedang merampungkan pemenuhan dokumen persyaratan mulai dari SK Bupati, pengujian sampel laboratorium, hingga koordinasi teknis bersama Kementerian Hukum.

"Sinergi kuat terus dijalin antara Disbun Kaltim dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) tingkat provinsi maupun kabupaten guna mempercepat proses sertifikasi tersebut," kata taufiq.

Selain perlindungan hukum, Disbun Kaltim menyiapkan infrastruktur pendukung berupa Toko Kebun yang berfungsi sebagai pusat pemasaran produk-produk perkebunan yang telah bersertifikasi.

Dalam peta kekuatan ekonomi daerah, Kalimantan Timur memiliki tujuh komoditas andalan yakni kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada, aren, serta kopi.

Dijelaskan Taufiq, kelapa sawit tetap menjadi penopang utama dengan luas lahan mencapai 1,6 juta hektar atau menguasai sekitar 95 persen total luas perkebunan di Benua Etam.

"Guna memperkuat sektor non-sawit, bidang pengolahan kini aktif memfasilitasi kebun rakyat agar mampu bertransformasi menjadi produk olahan UMKM yang bernilai tambah tinggi," cakapnya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan Disbun Kaltim melalui pelatihan diversifikasi produk, salah satunya adalah teknik pembuatan gula semut bagi para petani aren.

Pemerintah juga membuka akses pasar yang lebih luas melalui kegiatan business matching yang mempertemukan petani lokal dengan pembeli skala besar dan buyer internasional.

"Program pemberdayaan ini, menyisir hingga ke pelosok desa, termasuk pelatihan bagi puluhan petani di Kutai Barat agar mampu menghasilkan produk perkebunan berkualitas standar industri," demikian Taufiq.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ternate, Malut (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melirik kopi jenis liberika dari Bacan, Halmahera Selatan (Halsel), menjadi potensi indikasi geografis karena memiliki nilai sejarah tinggi.

"Banyak sekali potensi indikasi geografis dari Maluku Utara yang patut kita lindungi. Untuk itu, Kanwil Kemenkum Malut terus bersinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, komunitas masyarakat, dan seluruh pihak dalam upaya pelindungan kekayaan intelektual komunal dari Malut, karena keunikan dan rasa yang khas seperti kopi liberika Bacan yang memiliki potensi indikasi geografis," kata Analis Kekayaan Intelektual Kemenkum Malut M Ikbal saat dihubungi di Ternate, Malut, Kamis.

Dia mengatakan pihaknya bersama tim Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian menggelar penelusuran lapangan sebagai tahapan penting dalam memastikan bahwa kopi liberika Bacan memiliki keunikan yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan historis.

Ikbal menyampaikan bahwa penelusuran lapangan untuk memastikan setiap elemen khas kopi mulai dari lingkungan tumbuh hingga proses pengolahan terverifikasi langsung di lapangan agar dapat memperkuat pengusulan dokumen indikasi geografis (IG) nantinya.

"Hasil penelusuran lapangan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen deskripsi IG dan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai lembaga pengelola dan penjaga standar mutu kopi lokal di kemudian hari," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator BRMP Kementerian Pertanian Hardin menyatakan pihaknya mendukung penuh dalam penyediaan data teknis serta pendampingan selama proses penelusuran.

"Harapannya pengajuan indikasi geografis untuk kopi lokal liberika Bacan ini dapat meningkatkan daya saing, membuka akses pasar, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ungkapnya.

Potensi indikasi geografis adalah barang atau produk yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang secara substansial terkait dengan lokasi geografis asalnya, namun belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Untuk itu, pentingnya sinergi pemerintah daerah, komunitas masyarakat, kampus, dan seluruh pihak untuk bersama-sama mencatatkan potensi IG termasuk jenis kekayaan intelektual komunal lainnya agar terlindungi, tak diklaim pihak lain, dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Kopi liberika Bacan memiliki sejarah yang panjang.

Pada masa kolonial, oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), benih kopi ini dibawa dari Afrika dan ditanam secara turun-temurun oleh masyarakat Bacan.

Kini, Dinas Pertanian dan BRMP Kementerian Pertanian tengah berupaya melestarikan varietas kopi tersebut.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Batik Tulis Waleran Megamendung asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini resmi memperoleh pengakuan hukum sebagai produk berindikasi geografis.

Sertifikat indikasi geografis (IG) tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia setelah melalui proses panjang verifikasi asal-usul, teknik, dan karakteristik khas yang hanya dimiliki batik tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Asep Sutandar, menegaskan pengakuan ini bukan sekadar simbol administratif, tetapi bentuk perlindungan hukum yang konkret terhadap hasil karya budaya masyarakat Cirebon.

Menurutnya, sertifikasi IG memastikan Batik Waleran tidak dapat diklaim, ditiru, atau dieksploitasi oleh pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah pembuatannya.

“Kami memastikan Batik Tulis Waleran Megamendung mendapatkan perlindungan menyeluruh agar nilai budaya dan ekonominya tetap berada di tangan masyarakat setempat,” ujar Asep, Kamis (23/10/2025).

Asep mengatakan, produk batik ini memiliki keunikan yang membedakannya dari motif lain di Indonesia. Pola Megamendung, yang menggambarkan awan bergelombang dengan warna bertingkat, telah menjadi ciri kuat batik Cirebon sejak masa Kesultanan.

Dalam varian Waleran, pola tersebut dikembangkan lebih kompleks, menghadirkan gradasi warna yang dapat mencapai hingga 19 lapis. Teknik pewarnaan berulang dengan proses pelilinan bertahap menjadikan setiap kain Waleran memiliki tekstur dan kedalaman warna yang khas.

Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Indonesia, Komarudin, menjelaskan teknik tersebut membutuhkan ketelitian ekstrem serta keahlian turun-temurun.

“Proses merawit atau pelilinan halus dilakukan manual, kadang sampai berhari-hari. Itu tidak bisa dipelajari hanya lewat pelatihan singkat karena merupakan pengetahuan tersirat yang diwariskan langsung dari generasi sebelumnya,” ungkapnya.

Pengakuan IG terhadap Batik Waleran Megamendung diharapkan memperkuat posisi para perajin dalam rantai ekonomi kreatif. Selama ini, banyak pengrajin lokal kesulitan melindungi hasil karyanya dari tiruan massal yang dijual murah di pasar daring.

Dengan status tersebut, mereka kini dapat memasarkan produknya dengan label resmi, sekaligus mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.

"Melalui mekanisme perlindungan ini, nilai ekonomi dari keaslian produk dapat dimaksimalkan, sementara risiko penyalahgunaan nama atau motif dapat ditekan," ujarnya.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, pengakuan tersebut menjadi momentum baru bagi kebangkitan ekonomi kreatif daerah. Ia menyebut, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa warisan budaya dapat menjadi sumber ekonomi berkelanjutan jika dilindungi secara hukum.

Ke depan, kata Imron, pemerintah daerah berencana memperkuat pembinaan terhadap kelompok pengrajin serta memperluas promosi Batik Waleran Megamendung ke pasar nasional dan internasional.

Langkah ini dipandang penting agar status Indikasi Geografis tidak berhenti pada sertifikat, tetapi benar-benar menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan perajin, desainer, dan pelaku usaha lokal.

"Pengakuan ini menjadi penegasan warisan tradisi tidak hanya layak dipertahankan, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah berbasis kearifan lokal," katanya.