Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi geopolitik global saat ini berpotensi memunculkan risiko terhadap pasokan energi nasional, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor energi untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Dalam kacamata Indonesian Petroleum Association (IPA), hal ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia, khususnya dalam mencapai ketahanan energi nasional.

Menurut Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri guna memperkuat ketahanan energi nasional, melalui peningkatan produksi dan percepatan eksplorasi di sektor hulu migas.

“Situasi global saat ini menunjukkan rantai pasok energi sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Indonesia perlu mengantisipasi hal ini dengan memperkuat produksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor,” kata Marjolijn Wajong, dalam acara Press Confrence—Road to IPA Convex 2026, Selasa (12/5/2026).

Sejalan dengan itu, Marjolijn Wajong menilai bahwa dinamika geopolitik global saat ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas dalam negeri.

Terlebih, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi migas nasional. Lebih dari 50% cekungan migas di Indonesia, imbuhnya, saat ini belum dieksplorasi. Hanya saja, dia menjelaskan bahwa sebagian besar cekungan migas tersebut berada di wilayah timur Indonesia dan laut dalam yang membutuhkan teknologi tinggi serta investasi besar.

Dengan kata lain, Marjolijn Wajong menilai, tantangan industri hulu migas saat ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kebutuhan investasi dan tingginya risiko eksplorasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang konsisten, kepastian hukum, dan percepatan perizinan, serta skema fiskal yang kompetitif menjadi kunci utama dalam menarik investor.

“Penemuan cadangan baru menjadi kunci. Tidak cukup hanya mengandalkan proyek yang sudah berjalan. Diperlukan eksplorasi yang lebih agresif serta kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri,” katanya.

Adapun, IPA yang merupakan asosiasi para pelaku sektor hulu migas di Indonesia, kembali menyelenggarakan konfrensi dan pameran tahunan yang dikenal dengan IPA Convention and Exhibition (IPA Convex).

Pada tahun ini, IPA Convex diadakan untuk ke-50 kalinya dengan mengusung tema “50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth”, yang akan berlangsung pada 20–22 Mei 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Ketua Panitia IPA Convex 2026, Teresita Listyani menjelaskan bahwa penyelenggaraan IPA Convex ke-50 tahun ini tidak hanya menjadi refleksi perjalanan panjang industri hulu migas nasional, tetapi juga menjadi forum strategis untuk membahas masa depan ketahanan energi Indonesia.

“IPA Convex menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, hingga generasi muda dalam mendukung ketahanan energi nasional dan menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif,” ujar Teresita.

Dia memaparkan, IPA Convex 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 exhibitor dan lebih dari 200 technical presentation yang mencakup berbagai isu strategis di sektor energi, mulai dari eksplorasi, teknologi, transisi energi, hingga investasi hulu migas.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham konglomerat tercatat ambrol seiring dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai hingga 3,06% pada sesi I perdagangan Jumat (24/4/2026).

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan penyebab pelemahan IHSG ini salah satunya akibat pasar yang masih memfaktorkan peningkatan ketegangan antara AS dan Iran sehingga menciptakan ketidakpastian terkait perundingan perdamaian di masa depan.

“Hal ini mendorong investor ritel beralih ke aset safe haven seperti dolar AS,” ujar Nafan, Jumat (24/4/2026).

Apalagi, lanjutnya, rupiah terpantau melemah sekitar 105 poin dan ditutup di kisaran Rp17.280.

Nafan juga menjelaskan di sisi lain, harga minyak Brent melonjak ke kisaran US$106 per barel akibat gangguan di Selat Hormuz.

“Dengan Indonesia yang merupakan negara net importir minyak, kebutuhan dolar AS untuk impor energi meningkat tajam, sehingga secara langsung menekan kurs rupiah,” ucap Nafan.

Seiring dengan pelemahan IHSG yang mencapai hingga 3%, Nafan belum melihat adanya risiko trading halt dari pelemahan ini.

Sebagai informasi, sejumlah saham konglomerat tercatat melemah seperti BBCA milik Grup Djarum yang turun 5,45% ke level Rp6.075 per saham. Lalu BUMI milik Grup Bakrie dan Salim yang melemah 2,61% ke level Rp224 per saham, dan saham PTRO milik Prajogo Pangestu juga turun 8,10% ke level Rp5.675 per saham.

Demikian juga saham ENRG milik Grup Bakrie yang melemah 8,61% ke level Rp1.910 per saham, dan DEWA yang turun 4,47% ke level Rp492 per saham.

Saham BRPT milik Prajogo Pangestu juga ambrol 5,48% ke level Rp2.070 per saham, BREN turun 4,26% ke level Rp4.720, dan saham CUAN turun 5% ke level Rp1.330 per saham hingga pukul 13.45 WIB atau sesaat setelah pembukaan sesi II perdagangan hari ini.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan terkait dengan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah kondisi perang Iran dengan AS-Israel.

Hal tersebut disampaikan Purbaya setelah mengikuti agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa (3/3/2026) di Istana Negara. Menurut Purbaya, dalam pertemuan tersebut dibahas juga terkait dengan kondisi krisis geopolitik saat ini.

Kemudian, dibahas terkait dampaknya terhadap ketahanan ekonomi dalam negeri. Sebab, perang antara Iran dengan Israel-AS membawa dampak penutupan Selat Hormuz. Negara-negara Asia pun akan merasakan dampak cukup signifikan dari penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

"Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi enggak ada masalah. Karena tax collection kita juga membaik, Januari-Februari kan tumbuhnya 30%," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa capaian tax collection saat ini tumbuh signifikan. Artinya, terdapat perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku masyarakat, pajak, serta bea cukai.

"Pokoknya kita hitung simulasi harga minyak level tertentu. Ya [tahan] setahun, untuk anggaran setahun ini. Jadi masih bisa di-absorb kalau harga minyak naik, kalau terlalu tinggi, tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang," ujarnya.

Purbaya juga mengklaim defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 tetap terjaga meski harga minyak mentah menembus angka US$92 per barel.

“Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke US$80 (dolar AS), saya hitung sampai US$92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi tidak masalah,” ujarnya.

Purbaya mengakui, apabila kondisi global memburuk dan harga impor energi melonjak tajam, tekanan terhadap defisit anggaran bisa meningkat. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif.

“Kalau impor makin parah kan, harganya mahal, mungkin akan menekan defisit. Kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita dan cukai nggak ada yang bocor. Jadi bisa kurangi tekanan ke defisit,” jelasnya.

Menurutnya, setelah kondisi penerimaan negara terjaga, pemerintah akan menghitung kembali dampak lanjutan sebelum mengambil kebijakan tambahan.

“Kalau sudah bagus nanti kita lihat dampaknya seperti apa baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan,” tambahnya.

Terkait pernyataan mengenai cadangan BBM dan gas LPG, Purbaya juga menjelaskan bahwa kontrak pembelian energi umumnya dilakukan dalam skema tahunan.

“Kan itu harga setahun kan, kalau kita belinya setahun. Yang 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali, berantakan. Tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti dapat suplai. Mungkin harganya lebih tinggi,” katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, selama asumsi harga masih dalam rentang perhitungan pemerintah, defisit tetap dapat dikendalikan.

"Saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa kendalikan defisit kita. Kita masih bisa atur, nggak masalah,” ujarnya optimistis.

Purbaya juga menekankan bahwa struktur ekonomi Indonesia yang ditopang oleh permintaan domestik menjadi bantalan utama menghadapi gejolak global.

“Kalaupun globalnya di atas, selama kita bisa jaga domestic demand yang 90 persen kontribusinya ke ekonomi kita, juga masih bisa survive,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Sekjen OPEC Soebroto menilai sudah waktunya pemerintah membuat kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rasional—dengan menyerahkannya kepada pasar bebas.

Pernyataan itu disampaikan oleh Soe­broto kepada pers seusai menyampaikan pidato ilmiah pada acara Wisuda III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) di Jakarta pada Sabtu, 21 Oktober 1995.

Berita tentang usulan kebijakan harga BBM agar diserahkan kepada mekanisme pasar tersebut menjadi headline halaman muka Harian Bisnis Indonesia pada edisi Senin, 23 Oktober 1995.

Soebroto mengatakan bahwa kebijakan harga yang rasional dapat mengurangi ketimpangan antara konsumsi dan produksi energi, meskipun hal itu tidak akan dapat menghindarkan Indonesia sebagai pengimpor energi dalam 15—20 tahun mendatang.

“Kebutuhan energi meningkat pesat akibat pertumbuhan ekonomi selama PJP II sebesar 7% per tahun,” ujarnya.

Indonesia, menurut dia, tidak lagi dapat mempertahankan kebijakan export oriented bagi investasi asing yang berminat memasarkan minyak olahannya di pasar dalam negeri.

“Hal ini mengingat cadangan minyak kita makin menipis,” kata Soebroto menanggapi keengganan perusahaan perminyakan Kuwait untuk menanamkan modal di Indonesia dalam bidang pengilangan minyak.

Kuwait Petroleum Corp. (BUMN Kuwait) pada saat itu mengadakan serangkaian perjalanan ke beberapa negara di Asia untuk menjajaki pembukaan kilang minyak baru dan memperluas jaringan perdagangan minyak negeri tersebut.

Managing Director Kuwait Petroleum Corp. (KPC) Hani Hussain mengatakan bahwa KPC sama sekali tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia karena pemerintah masih cenderung memberlakukan kebijakan export oriented daripada membuka pasar dalam negeri.

Hal itu bertentangan dengan strategi yang akan dikembangkan KPC yang berencana mendatangkan minyak mentah dari Kuwait untuk diolah di beberapa negara Asia dan menjualnya untuk pasar domestik.

Tajuddin Noer Said, Anggota Komisi APBN DPR mengatakan usulan Soebroto agar pemerintah menghapus kebijakan export oriented di bidang pengilangan cukup tepat.

Dia berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah mengevaluasi seluruh kebijakan nasional di bidang perminyakan.