JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) menilai gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS) terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dapat mempengaruhi kelanjutan perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Gugatan tersebut berangkat dari penanganan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo.

Para penggugat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh sembilan purnawirawan jenderal, enam kolonel, dan dua warga sipil terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Itu ada sembilan jenderal, enam kolonel, dua warga negara biasa, itu mengajukan gugatan kepada Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya,” kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Refly, terdapat dua pokok persoalan dalam gugatan CLS tersebut. Pertama, terkait dugaan penyelundupan hukum melalui penerapan pasal-pasal yang dinilai tidak berkaitan dengan fakta perkara. Ia menyoroti penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Yaitu terutama Pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun dan kemudian Pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun,” kata Refly.

Poin kedua yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut ialah penerimaan laporan dari pihak yang dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Refly juga menilai perkembangan perkara saat ini menunjukkan penyidik maupun jaksa penuntut umum belum mudah membawa kasus tersebut ke tahap P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap. “Mudah-mudahan, karena baik penyidik maupun penuntut kelihatannya agak susah untuk menindaklanjuti kasus ini ke P21,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat CLS, Yasena, mengatakan gugatan warga negara tersebut diajukan sebagai bentuk koreksi terhadap manajemen penyidikan yang dinilai bermasalah. “Ini ada manajemen penyidikannya ini gimana sih, kok bisa penerapan pasal terhadap seorang peneliti yang ada dan ini merupakan aset publik yang saat ini kok dijadikan sebagai tersangka,” ujar Yasena.

Yasena mengatakan sidang lanjutan CLS dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 18 Mei 2026. “Insyaallah kami akan melanjutkan CLS ini atau Citizen Lawsuit itu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026,” ujarnya.

JAKARTA - Tim hukum Troya yang mendampingi Roy Suryo dan Dokter Tifa menilai kecil kemungkinan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dapat dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan hingga kini status berkas perkara belum jelas meski polisi disebut telah melimpahkan berkas sejak April lalu.

“Boro-boro penahanan, P21 saja belum jelas,” kata Refly saat konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Refly, timnya telah melakukan analisis terhadap perkembangan perkara tersebut. Dari hasil pembahasan internal, mereka menilai peluang perkara itu menjadi P21 cukup kecil.

Ia menyebut ada empat aspek yang menjadi dasar analisis tim hukum Troya. Salah satunya terkait lamanya proses penanganan perkara.

“Kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April, dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei,” ucapnya.

Refly menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya keraguan dari penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam menentukan status berkas perkara. “Padahal tujuh hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengaku telah menyampaikan sejumlah keberatan secara formil dan materiil kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi terkait penanganan perkara tersebut. “Kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya,” ujar Refly.

Tim hukum Troya juga menyinggung adanya gugatan citizen lawsuit terkait manajemen penanganan perkara di Polda Metro Jaya. Menurut Refly, berbagai faktor tersebut memperkuat keyakinan pihaknya bahwa peluang perkara dinyatakan P21 cukup kecil.

“Empat hal itu kami duga bahwa membuat pertanyaan apakah bakal P21 atau tidak, ya kecil kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada,” katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan perkembangan status perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa, termasuk terkait kemungkinan berkas dinyatakan P21 atau belum.

JAKARTA - Tim Hukum Tifa and Roy's Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap klien mereka, Roy Suryo dan dokter Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak layak dilanjutkan. Mereka mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur karena pelimpahan perkara disebut melewati batas waktu yang diatur KUHAP.

Koordinator Tim Troya, Refly Harun mengatakan, pelimpahan tahap dua perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya diduga sudah melampaui batas waktu hingga lebih dari 70 hari.

“Secara formil kawan-kawan sudah paham bahwa pelimpahan tahap dua yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHAP lama maupun KUHAP baru,” kata Refly Harun dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

“Karena baik KUHAP lama maupun KUHAP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari,” lanjutnya.

Menurut Refly, kondisi tersebut membuat proses penersangkaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa seharusnya dihentikan. Ia menyebut kliennya telah menyandang status tersangka selama sekitar enam bulan sejak ditetapkan pada 7 November 2025.

“Pertama kali ditetapkan Mas Roy itu pada tanggal 7 November. Kalau sekarang tanggal 8 Mei sudah 6 bulan dalam status sebagai tersangka,” ujarnya.

Tim hukum juga mengaku telah melayangkan surat keberatan ke sejumlah lembaga, mulai dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, hingga Komisi III DPR RI.

Refly mengatakan pihaknya mempermasalahkan aspek formil maupun materiil dalam penanganan perkara tersebut. Salah satunya terkait penerapan sejumlah pasal yang dinilai tidak relevan.

“Mas Roy ini ya, disangkakan dengan pasal yang ancaman hukumannya 6 tahun, 8 tahun dan 12 tahun. Which is itu punya legitimasi hukum untuk dilakukan penahanan setiap saat. Tetapi kami melihat ini pasal-pasal yang dipakai ini diselundupkan, tidak sesuai dengan hakikat dari kasus atau peristiwa yang diadukan yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah,” katanya.

Ia juga menyoroti penerapan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk Pasal 27A, Pasal 28 ayat 2, Pasal 32 ayat 1, dan Pasal 35 UU ITE.

Sementara itu, anggota tim hukum lainnya, Didit Wijayanto, menyebut Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik tidak tepat digunakan karena pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa dinilai berkaitan dengan kepentingan publik.

“Pasal 310 ini ada ayat 3, ayat 3-nya ini adalah kalau untuk kepentingan publik tidak dapat dipidana. Artinya sebenarnya pasal 310 ini juga tidak bisa diterapkan di sini,” ujar Didit.

Ia juga menyinggung pernyataan Roy Suryo yang kerap menyebut dugaan ijazah palsu dengan persentase tertentu. Menurutnya, Roy Suryo tidak pernah secara mutlak menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu 100 persen sehingga tak bisa dikatagorikan sebagai fitnah.

“Mas Roy ini selalu mengatakan 99,9 persen. Kalau dikatakan 100 persen itu fitnah. Tapi kalau 99,9 persen itu berbeda dengan 100%,” ujarnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut foto ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa ini menegaskan 92,37% berbeda dengan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Refly Harun dalam Program Rakyat Bersuara bertajuk “Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy CS: Rekayasa” yang tayang di iNews pada Selasa, 5 Mei 2026.

“Saya sebagai orang awam bicara foto saja. Foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari specimen semuanya. Anda mau KPU nasional, KPU Jakarta, tidak bisa mengubah foto itu karena sudah direfil. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi,” tegasnya, dikutip SindoNews, Jumat (8/5/2026).

Refly mengaku sependapat dengan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno yang menyebut bahwa foto tersebut bukan Jokowi. “Mana pernah kita melihat Pak Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal baik dia masa tua maupun masa mudanya lihat lah. Karena itu saya cocok dan setuju dengan Oegroseno bahwa itu bukan Jokowi,” tegasnya.

Apalagi, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sudah melakukan penelitian foto tersebut melalui Matematika Bioscience.

Lihat video: NEKAT! Refly Harun Sebut Ada Penyelundupan Pasal di Kasus Ijazah Jokowi



“Foto bisa dilihat secara kasat mata, ini rambutnya gondrong, kacamata, ini ada kumis. Nah ini baru kasat mata. Tapi dokter Tifa sudah melakukan matematika bioscience dia hitung berdasarkan matematik seperti jarak antar mata, hidung, gigi, dan sebagainya 92,37% berbeda,” kata Refly.

Hal senada dikatakan Kreator Konten Topi Merah yang mengaku telah melakukan uji face comparison pakai model face net terhadap foto Jokowi yang berada di ijazah dan di wisuda dengan Jokowi yang sekarang. Hasilnya, kecocokannya hanya 54%.

“Ijazah dengan wisuda itu sama, 80% kecocokannya. Sementara ijazah dengan Pa Jokowi yang sekarang itu 54%. Jauh di bawah standar,” ucapnya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun menyebut Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membiarkan anak bangsa meributkan masalah ijazah. Sebab, hingga saat ini Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya ke publik.

Dia meminta agar perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa harus segera dihentikan. Bahkan, ia meminta agar Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan.

"Atau kita bicara tentang out of the court, yaitu penyelesaian bagaimana sisi kenegarawanan seorang Jokowi," katanya dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (5/5/2026).

Dia pun menyinggung nasihat Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar Jokowi menunjukkan ijazah asli. "Misalnya, imbauan dari Jusuf Kalla, dari seorang pengusaha yang mengatakan kalau ijazah Jokowi itu asli, ini Pak Jokowi kejam. Kenapa? Karena dia membiarkan anak bangsa berkelahi setiap saat," ujar Refly.

Dia pun yakin bahwa persidangan kliennya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi nantinya bukan bertujuan untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi. "Ada satu hal yang barangkali orang lupa, pengadilan itu bukan pengadilan ijazah palsu atau tidak," ujar Refly.

Dia menegaskan Roy dan Tifa hanya akan disidang atas tudingan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Majelis hakim, kata dia, tidak akan menyatakan keaslian atau kepalsuan atas ijazah Jokowi.

"Yang akan disidang nanti itu adalah mas Roy kalau jadi disidang itu akan dituding melakukan fitnah, pencemaran nama baik kemudian melakukan ujaran kebencian, edit dokumen dan sebagainya dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan - 12 tahun penjara," jelas Refly.

"Apakah Anda kemudian akan mendapatkan sebuah statement atau sebuah putusan pengadilan 'ya dengan demikian ijazah Jokowi palsu' no," sambung dia.

JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya (Tifa and Roy's Advocate) Refly Harun mengungkap sudah 6 bulan Roy Suryo dan dokter Tifa atau sejak November 2025 dicekal serta melakukan rutinitas wajib lapor. Keduanya menjadi tersangka kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Refly menilai kebijakan pencekalan dan wajib lapor tidak transparan sekaligus membelenggu. Mekanisme wajib lapor dibebankan kepada tersangka meski berkas perkara diklaim sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Wajib lapor itu walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya membelenggu. Semacam rantai bagi tersangka untuk tidak bisa pergi ke mana-mana. Bayangkan kalau rumahnya mas Roy itu di luar kota kan ribetnya minta ampun,” ujar Refly dikutip Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan waktu wajib lapor, terutama saat berkas sudah berpindah kewenangan ke Kejaksaan. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya kesewenang-wenangan dalam prosedur hukum.

Refly menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi terhadap Roy Suryo dan dr Tifa sebagai tersangka. Salah satunya terkait kelambatan proses birokrasi hukum.

Karena itu, dia bakal melayangkan surat resmi ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya. Surat itu rencananya diserahkan besok, Senin, 4 Mei 2026.

Draf surat tersebut sebenarnya telah rampung dan tertanggal 30 April. Namun, karena kendala teknis hari libur, pengiriman baru bisa dilakukan awal pekan depan. Langkah ini diambil guna memenuhi tenggat waktu 15 hari kerja sebagaimana disyaratkan Komnas HAM.

"Maka, kemudian baru disampaikan pada 4 Mei," kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026).

“Surat ini berisi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM. Misalnya lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara (P19) yang lebih dari 70 hari. Itu potensial melanggar hak asasi manusia,” lanjutnya.

Melalui laporan ke Komnas HAM, Refly berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan perkara agar hak-hak warga negara tetap terlindungi selama proses hukum berjalan.

JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya (Tifa and Roy's Advocate) Refly Harun melaporkan hasil audiensinya bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kelanjutan kasus hukum yang menjerat kliennya, Roy Suryo dan dokter Tifa. Dalam pertemuan tersebut, Refly meminta Kejagung segera menghentikan perkara tersebut karena dianggap sudah tidak layak ditindaklanjuti baik secara formil maupun materiil.

Refly mengapresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Plt Wakil Jaksa Agung Asep yang telah memfasilitasi pertemuan hampir satu jam tersebut. Namun, dia menekankan adanya pelanggaran serius dalam proses hukum yang berjalan.

"Intinya adalah kami menyampaikan baik soal formil maupun materiil pada pertemuan tersebut," ujar Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026).

Menyangkut formil, Refly menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Artinya, dia berharap perkara yang menyeret kliennya harus dihentikan.

"Secara formil karena sudah melanggar dan yang paling fatal adalah pengembalian berkas perkara P19 itu sudah melewati waktu, tidak tanggung-tanggung, yang tadinya 14 hari diberikan waktunya lewat menjadi 84 hari, lewat 70 hari kurang lebih. Karena itu, kami mengatakan secara formil ini tidak layak," ungkapnya.

Selain masalah prosedur, Refly juga menyoroti kejanggalan materiil terkait penerapan pasal-pasal dalam UU ITE. Dia menilai penggunaan Pasal 35 dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE sebagai bentuk penyelundupan hukum yang tidak sesuai dengan fakta peristiwa.

Dia mempermasalahkan pasal pencemaran nama baik yang dikenakan kepada kliennya. Menurut Refly, isu ijazah yang dipermasalahkan adalah domain publik berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik.

"Nah, itu hal-hal yang kami sampaikan baik secara formil maupun materiil selama 40 menit kepada Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum," katanya.

JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun menyatakan pihaknya kembali menyurati Komisi III DPR. Surat tersebut terkait pengajuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus yang menersangkakan Roy Suryo.

"Hari ini juga sudah mengajukan surat ke Komisi III DPR. Surat Komisi III itu langsung ditandatangani oleh dua prinsipal, Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa," kata Refly saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026).

Ia mengungkapkan, sejatinya pengajuan tersebut sudah disampaikan pada Januari 2026. Karena belum ada tanggapan, pengajuan tersebut kembali dilayangkan.

"Kami meminta dalam kesempatan ini perhatian kepada Komisi III DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Jadi kami meminta agar Komisi III menerima kami untuk Rapat Dengar Pendapat Umum," ujarnya.

"Sebenarnya, ini sudah kami ajukan tanggal 15 Januari. Sampai sekarang Februari, Maret, April, sudah tiga bulan lebih tidak ada tanggapan dari DPR. Padahal selain surat, kami juga melakukan approach pribadi kepada Ketua Komisi III. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan," sambungnya.

Refly mengaku heran dengan sikap DPR yang tak kunjung memberikan jawaban atas pengajuan pihaknya. Sebab, Komisi III DPR RI sering menggelar RDPU terkait kasus terkini yang menyedot perhatian khalayak.

"Jadi sekali lagi, kami minta Komisi III memberikan waktu kepada kami untuk mengadukan potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum di mana Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa menjadi tersangka," sebutnya.

JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun mengungkapkan bahwa pemberhentian penyidikan (SP3) terhadap tiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak sesuai aturan. Tiga tersangka tersebut yakni Rismon Sianipar, Eggi Sudjana, dan Damai Hari Lubis.

“Kita menyoal bahwa penghentian penyidikan tersangka lain dengan dasar restorative justice (RJ) itu melanggar ketentuan RJ yang diatur dalam KUHAP,” kata Refly saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Refly, alasannya karena para tersangka tersebut mendapatkan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun. Menurutnya, berdasarkan KUHAP baru, yang berhak mendapatkan RJ adalah yang mendapatkan ancaman hukuman pidana di bawah 5 tahun.

“KUHAP baru mengatakan dengan jelas bahwa kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun, tidak boleh menerima atau memperoleh restorative justice,” ucapnya.

Selain itu, Refly juga menanggapi kasus kliennya yang masih bergulir dan telah dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ia mengaku penyerahan berkas tersebut telah melampaui batas waktu, sehingga Kejati harus menolaknya.

“Batas waktu pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan KUHAP, baik KUHAP lama tahun 1981 maupun KUHAP baru tahun 2025, yaitu 14 hari,” tutur Refly.

“Jadi 13 Januari itu disampaikan, dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan, dikembalikan lagi berkasnya pada hari ke-13, (tanggal) 26. Nah 26 sampai katakan tanggal 22 (April) ya, bisa dihitung sudah hampir 3 bulan,” tambahnya.

Refly juga menegaskan agar berkas perkara kliennya dikembalikan oleh Kejati. Menurutnya, jaksa tidak perlu mengecek aspek materiil berkas tersebut sebab secara prosedur hukum sudah tak sesuai.

“Kami meminta kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera mengembalikan berkas perkara dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) karena telah melanggar ketentuan hukum acara tanpa perlu memeriksa aspek-aspek materiil dari berkas P-19 yang dikembalikan ke jaksa,” papar Refly.

Oleh karena itu, Refly menegaskan bahwa kasus yang menjerat kliennya seharusnya sudah selesai dan dihentikan.

“Kalau formilnya sudah cacat, sudah bertentangan dengan undang-undang, maka tidak perlu kita periksa materiilnya, harusnya selesai kasus ini, jadi dihentikan,” tuturnya.

JAKARTA - Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya membatalkan status Restorative Justice (RJ) Rismon Hasiolan Sianipar. Refly juga meminta kasus yang menjerat klienya dihentikan tanpa harus meminta maaf.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai, permintaan Refly Harus tidak masuk akal. Menurut Edi, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Rismon Hasiolan Sianipar sudah sesuai prosedur.

"Permintaan Refly Harun itu tidak masuk akal. Refly ingin membebaskan kliennya tapi tidak bersedia minta maaf," katanya, Kamis (23/4/2026).

Edi meminta semua pihak menghormati proses hukum dan mengikuti semua tahapan dalam proses hukum yang ada. Kalau ada yang keberatan putusan status RJ dan penetapan SP3 Rismon Sianipar silakan melakukan upaya hukum lain.

“Kepolisian sejauh ini terus memberikan ruang dan waktu kepada kedua belah pihak melakukan upaya damai guna mendapatkan keadilan restorative,” katanya.

Lihat video: Sekarang Lawan? Rismon: Roy Suryo Panik Sebentar Lagi Mau Dipenjara



Anggota Kompolnas periode 2012-2026 menyebut agar kedua belah pihak memenuhi semua syarat RJ secara formil yakni melakukan perdamaian antara pelaku dan korban, tidak ada penolakan dari korban, pelaku mengakui perbuatannya, dan kesepakatan dibuat secara sukarela.

Syarat RJ lainnya adalah perkara pidananya ringan dan pelaku bukanlah residivis serta ancaman pidana ringan di bawah lima tahun. Untuk ancaman hukuman yang lebih dari lima tahun, Ketua Prodi Magister Hukum ini menilai tidak ada masalah dan tidak perlu dipersoalkan karena kedua belah pihak sudah sepakat berdamai dan saling memaafkan.

"Kami meminta dalam melihat hukum itu jangan terlalu kaku. Ketika hukum itu sudah memberikan keadilan dan memberikan manfaat serta untuk kepentingan umum, penyidik memiliki kewenangan diskresi untuk itu. Kewenangan diskresi itu diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri,” katanya.

Edi menambahkan, apa yang dilakukan Rismon seharusnya juga diikuti Roy Suryo dkk biar persoalan tudingan ijazah palsu ini tuntas. "Kita ingin kasus ini segera tuntas dan hasilnya bisa berikan rasa keadilan dan bermanfaat kepada semua pihak,” ucapnya.

JAKARTA - Tifa-Roy's Advocates (Troya) mengantongi informasi bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta belum mengantongi berkas perkara R oy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Informasi itu didapat setelah Troya bertemu jaksa peneliti pada Kejati DKI Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Adapun perwakilan Troya turut dihadiri oleh Refly Harun, Ahmad Wirawan Adnan, Didit Wijayanto hingga Ramdan Syah.

"Tadi kami sekitar pukul 10.00, setelah administrasi, baru masuk kira-kira pukul 11.00 kurang, itu diterima oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena jaksa inilah yang kemudian akan menentukan nasib Dokter Tifa dan Mas Roy selanjutnya," ujar Refly saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Refly mengaku, pihaknya mendapat informasi bahwa jaksa peneliti belum menerima berkas perkara Roy dan Dokter Tifa dari Polda Metro Jaya. Menurutnya, informasi ini sekaligus membantah kabar penyidik akan melimpahkan perkara Roy dan Dokter Tifa ke Kejaksaan yang dihembuskan Ketua Umum (Ketum) Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan.

"Kita tahu bahwa Polda Metro Jaya sudah memberitahukan bahwa pada tanggal 17 April kemarin, pada hari Jumat, mereka mengatakan sudah mengirimkan berkas P-19. Setelah diperintahkan untuk perbaikan, mereka kemudian menyampaikan sudah mengirimkan berkas dan sudah press conference Dirreskrimum," tutur Refly.

"Nah tetapi tadi kami mendapatkan informasi, ya, itu ternyata mereka belum terima berkasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebentar lagi P-21 dan lain sebagainya, ah itu orang yang tidak tahu kabar sebenarnya. Kira-kira gitu, ngarang ya, ngarang itu," tambahnya.

Refly pun mengaku senang pihak Kejati DKI Jakarta menerima Troya dengan pintu terbuka. Bahkan, kata dia, Kejati DKI Jakarta turut mendengarkan keluh-kesah Troya.

"Dan mereka juga welcome, mereka mengatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan SOP, dan kemudian eh yang paling penting adalah mereka menerima apa yang kami sampaikan dan akan mempertimbangkannya mereka, akan mendiskusikannya," ucap Refly.

"Dan mudah-mudahan ini adalah kabar yang baik karena apa yang kami sampaikan ini sangat memperkuat posisi Mas Roy dan Dokter Tifa," pungkasnya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Refly Harun menegaskan isu permintaan nominal Rp20 miliar dalam konteks restorative justice (RJ) cuma candaan dari tersangka kasus ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rustam Effendi. Refly awalnya mengaku, soal Rp20 miliar itu telah ia dengar beberapa bulan lalu, tak lama setelah Eggi Sudjana mendapatkan restorative justice dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

Saat itu, beredar juga isu yang menyebut pihaknya yang mengajukan RJ akan mendapatkan sejumlah uang, meski diakui tidak ada klarifikasi resmi terkait uang tersebut. "Sudah beberapa bulan yang lalu saya dengarnya, setelah Eggi Sudjana mendapatkan restoratif justice, dan isu yang berseliwaran. Isu ya. Dia (Eggi) mendapatkan uang. Tapi kan tidak clarified. Siapa yang mengklarifikasi itu,” kata Refly Harun dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (7/4/2026).

Isu tersebut kemudian berkembang menjadi candaan dari kubu yang masih berstatus tersangka kasus ijazah Jokowi. Ia menegaskan candaan soal Rp20 miliar dilontarkan oleh Rustam Effendi.

"Tapi candaan itu muncul. Apakah dengan angka Rp20 miliar saya agak lupa, dan sudah lah namanya Rustam Effendi yang bercanda itu," ucapnya.

"Saya sudah mendengar itu beberapa bulan yang lalu. Begitu loh. Namanya Rustam Effendi. Kalau saya salah correct me," sambungnya.

Candaan Rustam soal nominal uang agar dirinya bersedia mengajukan RJ bahkan didengar langsung oleh Refly. "Ya canda-candaan itu. Kata Rustam 'ah enak sekali, ayo kita minta juga berapa puluh miliar, saya gini-gini' kan kita tahulah kalau konteksnya. Kalau dia tidak bercanda. Nggak mungkin dia ngomong di depan," ucapnya.

Ia mempercayai Rustam hanya bercanda karena dengan sikapnya yang hingga kini masih konsisten terhadap kasus ijazah Jokowi. Berbeda dengan Rismon Sianipar yang telah mengajukan RJ.

"Kan Rustam belum berubah. Posisinya," pungkasnya.