Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham konglomerat tercatat ambrol seiring dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai hingga 3,06% pada sesi I perdagangan Jumat (24/4/2026).

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan penyebab pelemahan IHSG ini salah satunya akibat pasar yang masih memfaktorkan peningkatan ketegangan antara AS dan Iran sehingga menciptakan ketidakpastian terkait perundingan perdamaian di masa depan.

“Hal ini mendorong investor ritel beralih ke aset safe haven seperti dolar AS,” ujar Nafan, Jumat (24/4/2026).

Apalagi, lanjutnya, rupiah terpantau melemah sekitar 105 poin dan ditutup di kisaran Rp17.280.

Nafan juga menjelaskan di sisi lain, harga minyak Brent melonjak ke kisaran US$106 per barel akibat gangguan di Selat Hormuz.

“Dengan Indonesia yang merupakan negara net importir minyak, kebutuhan dolar AS untuk impor energi meningkat tajam, sehingga secara langsung menekan kurs rupiah,” ucap Nafan.

Seiring dengan pelemahan IHSG yang mencapai hingga 3%, Nafan belum melihat adanya risiko trading halt dari pelemahan ini.

Sebagai informasi, sejumlah saham konglomerat tercatat melemah seperti BBCA milik Grup Djarum yang turun 5,45% ke level Rp6.075 per saham. Lalu BUMI milik Grup Bakrie dan Salim yang melemah 2,61% ke level Rp224 per saham, dan saham PTRO milik Prajogo Pangestu juga turun 8,10% ke level Rp5.675 per saham.

Demikian juga saham ENRG milik Grup Bakrie yang melemah 8,61% ke level Rp1.910 per saham, dan DEWA yang turun 4,47% ke level Rp492 per saham.

Saham BRPT milik Prajogo Pangestu juga ambrol 5,48% ke level Rp2.070 per saham, BREN turun 4,26% ke level Rp4.720, dan saham CUAN turun 5% ke level Rp1.330 per saham hingga pukul 13.45 WIB atau sesaat setelah pembukaan sesi II perdagangan hari ini.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan partai politik (parpol) menggunakan hak penamaan atau naming right di halte yang dikelola Pemprov DKI Jakarta . Ia menyebut saat ini sudah banyak halte di Jakarta yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan.

Hal ini disampaikan Pramono ketika memberikan sambutan dalam perayaan Paskah Bersama Hamba Tuhan dan Warga Jemaat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026). Dalam acara tersebut turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Erwin Aksa dan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua.

Pramono menyampaikan bahwa beberapa halte di Ibu Kota saat telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Hal ini, kata dia, efektif memberikan pemasukan bagi DKI Jakarta.

"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan memberikan bayar retribusi bayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono.

Pramono menegaskan, penamaan halte dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap pihak yang namanya telah dicantumkan pada halte akan diwajibkan membayar retribusi. "Semuanya, siapa saja, yang paling penting bayar," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga membuka peluang bagi parpol untuk menggunakan nama mereka di halte yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Tentunya dengan kewajiban yang sama membayar retribusi. "Yang paling penting bayar, bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayar aja," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan terpilihnya Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, Friderica atau kerap disapa Kiki dinilai responsif terhadap kondisi pasar yang belakangan ini mengalami gejolak.

“Dasar pertimbangan kami banyak. Salah satunya, kenapa kami menetapkan kembali Ibu Kiki, karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” kata Misbakhun kepada wartawan, Rabu (11/3/2026) lalu.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini kepemimpinan OJK mengalami prahara di tengah kondisi pasar modal Indonesia yang bergejolak akibat MSCI melakukan pembekuan rebalancing indeks bagi sekuritas Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan, bahkan sempat terjadi trading halt selama dua hari berturut-turut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pada 30 Januari 2026 Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Mahendra, Wakil Ketua OJK saat itu Mirza Adityaswara dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi juga turut mundur pada hari yang sama sehingga banyak kursi Dewan Komisioner OJK yang kosong.

Pada masa-masa genting tersebut, Kiki yang merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen dipilih menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK menggantikan Mahendra.

Sementara itu, Hasan Fawzi yang menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto turut merangkap jabatan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon menggantikan Inarno Djajadi.

Kiki bersama Hasan saling bahu-membahu mengatasi gejolak di pasar modal yang menjadi sorotan dunia keuangan. Mereka bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Self Regulatory Organization (SRO) menjalin koordinasi dengan MSCI untuk memperbaiki kondisi pasar modal.

Ada pula inisiatif untuk membentuk Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal sebagai evaluasi menyeluruh dari gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal.

Selain Kiki yang dianggap responsif, Misbakhun juga mengungkapkan hal serupa terhadap Hasan. Menurut Misbakhun, Hasan memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani persoalan serius di pasar modal.

“Hasan Fawzi juga memberikan respons yang sangat memadai terhadap beberapa isu MSCI. Kemudian mereka (Kiki dan Hasan) juga bisa melakukan presentasi yang sangat baik dalam fit and proper test yang terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahuinya melalui saluran televisi dan secara langsung. Sehingga pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” tegasnya.

Misbakhun juga menyebut Adi Budiarso yang terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto turut memiliki kapabilitas yang sesuai di bidang tersebut.

“Seperti Adi Budiarso, dia adalah seorang yang sudah sangat lama berkarier di sektor keuangan. Dia menentukan banyak kebijakan di berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), yang juga melibatkan dirinya. Jika kita tempatkan dia untuk mengelola bursa kripto dan sebagainya, dia sangat mengerti dan memahami hal yang berkaitan dengan aset digital,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI memutuskan setelah melalui uji kelayakan terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner OJK dan melaksanakan rapat internal, Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selanjutnya, Hernawan Bekti Sasongko terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Hasan Fawzi menempati posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Dicky Kartikoyono menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto ditempati oleh Adi Budiarso.

Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan terhadap 10 calon Dewan Komisioner OJK pada Rabu (11/3/2026). Ke-10 calon tersebut yakni Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Proses fit and proper test tersebut dilakukan untuk mengisi lima posisi, yakni ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas aset digital, dan kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keputusan otoritas pasar modal menerapkan papan pemantauan khusus, sambil memaklumi urgensi regulator meluncurkan papan pencatatan tersebut.

Papan Pemantauan Khusus adalah papan pencatatan yang merupakan pengembangan lanjutan dari Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus yang telah diimplementasikan sejak 19 Juli 2021. Kebijakan ini kemudian diperbarui kembali pada 2024.

"Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan. Naik segini kena itu [masuk pantauan], turun segini juga. Ini bursa saham," kata dia dalam forum Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam aturan main Papan Pemantauan Khusus hasil evaluasi terbaru, terdapat 11 kriteria yang menjadi dasar bagi suatu saham untuk dimasukkan ke dalam Papan Pemantauan Khusus.

Kriteria tersebut antara lain adalah rata-rata saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa, saham yang dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, sampai kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melansir penjelasan di laman Stockbit Sekuritas, saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus diperdagangkan dengan metode khusus yang disebut periodic call auction atau pelelangan saham secara berkala. Dalam sistem ini, harga saham ditentukan berdasarkan volume terbesar pada jam-jam tertentu. Saham yang masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus dapat dianggap sebagai tanda peringatan.

"Bursa saham itu, this is another speculation. Kalau spekulasi ruangnya Anda tutup, itu sudah bukan pasar modal. Saya waktu itu [menanyakan], pemantauan ini apa maksudnya? Itu dibangun siapa? Regulator. Bursa cuma menjalankan perintah regulator," jelasnya.

Menurutnya, volatilitas harga saham yang secara real time tergambar di sistem Bursa itu sudah menjadi pemantauan sendiri sehingga tak perlu dibuat lagi Papan Pemantauan Khusus. Walau begitu, dirinya memahami sudut pandang regulator berbeda dengan sudut pandang investor.

Di sisi lain, Misbakhun memahami bahwa BEI tetap perlu menjalankan fungsi pengawasan yang salah satunya untuk mencegah terbentuknya harga saham yang tidak wajar. Dia menilai Papan Pemantauan Khusus harusnya tidak terlalu berlebihan. Dia menyarankan perlu ada evaluasi kembali.

"Kalau pasar pemantauannya itu terlalu rigid, terlalu berlebihan, maka baru naik sudah kena trading halt. Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” tandasnya.

Melansir laman Stockbit Sekuritas, Papan Pemantauan Khusus memiliki beberapa manfaat bagi investor, yaitu antara lain meningkatkan likuiditas saham yang masuk ke dalam daftar Papan Pemantauan Khusus agar lebih mudah diperjualbelikan, memberikan informasi tambahan tentang risiko investasi, terutama bagi investor pemula, serta memisahkan saham dengan kriteria khusus untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan yang memuncak dalam perang antara AS—Israel dengan Iran membuat pasar saham di Asia bergerak tumbang pada perdagangan hari ini, Senin (9/3/2026). IHSG yang mewakili kinerja saham-saham Tanah Air bahkan ditutup terkoreksi hingga 3,27% ke level 7.337,37 sore ini.

Ditelisik lebih jauh, posisi IHSG saat ini setara dengan kondisi pasar saham pada Juli 2025. Saat itu, pasar saham Indonesia perlahan-lahan bergerak menguat selepas pengumuman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump merontokkan pasar saham di berbagai negara.

Mengantisipasi tekanan yang lebih dalam, Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik memastikan bahwa BEI telah memiliki infrastruktur dan peraturan untuk menghadapi berbagai dinamika pasar.

Terlebih, kondisi amblesnya pasar saham saat ini lebih disebabkan oleh ketidakpastian yang terjadi di global. Hal itu tampak dari kinerja pasar saham negara lain, seperti Nikkei Jepang yang terkoreksi 5,20%, DAX Jerman terkoreksi 2,65%, atau Shanghai Composite melemah 0,67%.

Dibandingkan dengan pelemahan serupa pada April 2025, Jeffrey menilai bahwa kondisi saat ini cenderung lebih baik. Dengan begitu, dia cukup pede bahwa BEI memiliki mekanisme yang mumpuni menghadapi berbagai tekanan.

”Dan pada saat itu, apa yang kita alami lebih buruk dalam konteks pasar daripada hari ini. Oleh karena itu, sistem infrastruktur dan peraturan di Bursa kita sudah siap untuk menghadapi dinamika pasar yang sedang ada,” kata Jeffrey kepada wartawan di BEI, Senin (9/3/2026).

Adapun pada April 2025 lalu, BEI telah melakukan penyesuaian ketentuan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek atau trading halt. Trading halt adalah upaya penghentian perdagangan oleh regulator untuk mengantisipasi aksi panic selling yang lebih jauh.

Dalam aturan yang telah disesuaikan itu, BEI akan melakukan trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 8%, kemudian trading halt selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%.

BEI juga dapat melakukan trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20% dengan ketentuan sampai akhir sesi perdagangan, atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah OJK.

Sementara itu, dalam aturan lama, trading halt selama 30 menit dilakukan BEI saat IHSG ambrol 5%. Lalu trading halt selama 30 menit ini akan dilanjutkan apabila IHSG mengalami penurunan 10%.

Bursa juga akan melakukan trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15% pada peraturan sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terperosok ke 7.577,06 pada Rabu (4/3/2026). Kondisi ini selaras dengan tekanan pada sejumlah sahambig caps, seperti AMMN, TPIA, TLKM, dan UNVR.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup turun sebesar 4,57% atau 362,70 poin menuju 7.577,06. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 7.896,37 dan sempat menyentuh posisi tertingginya ke level 7.897,81.

Tercatat, hanya 54 saham yang naik, 734 saham turun, dan 33 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp13.549 triliun.

Dari jajaran saham big caps, penurunan terdalam ditorehkan PT Amman Mineral Internasional Indonesia Tbk. (AMMN) yang terkoreksi 10,62% ke posisi Rp6.100, sedangkan saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) membukukan penurunan sebesar 8,15% menuju level Rp5.350 per saham.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turut menekan indeks dengan penurunan 7,25% ke level Rp3.200. Adapun saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) terkoreksi sebesar 6,97% menjadi Rp1.935 per saham.

Sementara itu, saham top gainers hari ini dihuni oleh PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) yang naik 25% ke level Rp3.250, sementara PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS) meraih pertumbuhan sebesar 24,59% menjadi Rp725 per saham.

Di sisi lain, posisi saham paling boncos atau top losers ditempati oleh PT Island Concepts Indonesia Tbk. (ICON) yang terkoreksi 14,91% menjadi Rp97, dan PT Megapower Makmur Tbk. (MPOW) melemah 14,73% ke Rp110 per saham.

Sebelumnya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menjelaskan pergerakan IHSG saat ini sejalan dengan tren negatif yang melanda bursa saham regional. Indeks utama di Asia-Pasifik seperti Kospi, SET, Kosdaq, Nikkei, Taiwan TAEIX, hingga ASX juga mengalami penurunan tajam.

Bahkan, Irvan menyoroti kondisi ekstrem yang terjadi di Korea Selatan. Bursa saham Negeri Ginseng tersebut dilaporkan sempat mengalami penghentian perdagangan sementara atau trading halt setelah merosot lebih dari 8%.

“Hal ini merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas. Iran menutup Selat Hormuz yang menyebabkan kekhawatiran munculnya krisis energi,” ujar Irvan dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Menurut Irvan, sentimen risiko global sudah tercermin pada pergerakan harga komoditas. Harga minyak dunia terpantau meningkat signifikan seiring dengan terganggunya jalur distribusi energi internasional di Selat Hormuz.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkap penyebab Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah hingga 4% pada sesi I perdagangan hari ini, Rabu (4/3/2026).

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menjelaskan pergerakan IHSG hari ini sejalan dengan pergerakan indeks regional lain yang juga mengalami penurunan tajam, seperti Kospi, SET, Kosdaq, Nikkei, Taiwan TAEIX, dan ASX. Bahkan, kata Irvan, Korea Selatan sempat mengalami trading halt setelah turun lebih dari 8%

“Hal ini merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas, dan Iran menutup selat Hormuz yang menyebabkan kekhawatiran munculnya krisis Energi,” kata Irvan, Rabu (4/3/2026).

Menurut Irvan, hal ini juga sudah tercermin pada harga minyak dunia yang meningkat.

Adapun melansir RTI Infokom, IHSG sempat mengalami pelemahan hingga level 7.584,85, dari level pembukaan pada 7.896,37.

Sebanyak 30,6 miliar saham ditransaksikan hingga pukul 11.00 WIB, dengan nilai transaksi mencapai Rp15.734 triliun.

Selain itu, sebanyak 58 saham berada di zona hijau, 702 saham melemah, dan 52 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG juga ikut turun menjadi Rp13.700 triliun.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan konflik AS-Iran berpotensi menekan IHSG secara lebih luas.

Konflik ini menurut Kiwoom Sekuritas membuat pasar energi global dalam mode waspada. Ancaman terhadap selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan risiko inflasi energi global.

“Selama harga minyak masih di bawah US$90, dampaknya ke pasar biasanya masih berupa volatilitas sentimen. Namun jika Brent menembus US$100 disertai gangguan distribusi fisik, risiko bisa berubah menjadi shock energi yang berpotensi menekan inflasi, rupiah, dan IHSG secara lebih luas,” tulis Liza dalam risetnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memanas masih berdampak di pasar saham nasional. Pada penutupan hari ini, Selasa (3/3/2026), indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali parkir di zona merah.

Melansir IDX Mobile, IHSG turun 0,96% ke 7.939. Sebanyak 365 saham ditutup melemah. Sisanya, 362 saham menguat dan 231 saham tak berubah. Kondisi ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan meminta investor ritel tak panic selling.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan apa yang terjadi di pasar Indonesia juga dirasakan oleh bursa saham negara-negara lainnya yang turut terdampak eskalasi perang AS-Iran. Oleh karena itu, pelemahan IHSG saat ini menurutnya wajar terjadi.

Di Indonesia, jelasnya, OJK dan BEI memiliki sejumlah mekanisme untuk menjaga stabilitas pasar dan mengantisipasi pasar jatuh lebih dalam. Misalnya, emiten bisa melakukan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mekanisme auto reject yang bisa menahan harga suatu saham bisa jatuh lebih dalam, sampai mekanisme trading halt atau pembekuan aktivitas pasar saham.

"Stabilitas pasar tergatung pada perilaku dan respons investor. Oleh karena itu kami OJK mengimbau ke investor ritel yang aktif di pasar untuk tetap rasional dan tetap mencermati perkembangan yang ada," ujar Hasan dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Hasan juga mengimbau agar investor ritel tetap mempertimbangkan aspek risiko dan faktor fundamental emiten yang menjadi sasaran investasi. Menurutnya, hal-hal itu sangat dibutuhkan apalagi ketika pasar yang sekarang sangat dinamis imbas konflik global.

Hasan menambahkan, dalam situasi ketidakpastian global yang sudah terjadi sebelumnya, investor cenderung merespons kondisi pasar dengan merotasi aset mereka ke kelompok safe haven seperti emas atau mata uang yang cenderung lebih stabil seperti dolar AS, maupun obligasi negara sembari wait and see.

Kondisi tersebut kemudian berimbas pada aliran asing yang keluar dari pasar modal Tanah Air. Berdasarkan statistik BEI per Senin (2/3/2026), net sell asing di pasar mencapai Rp10,14 triliun secara year to date (YtD).

"Kami OJK memantau secara intensif likuiditas dan risiko di pasar. Bersama lembaga lain di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kami pastikan stabilitas sistem keuangan kita," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan operasional Transjabodetabek tetap berjalan meski ada permasalahan halte di daerah luar DKI Jakarta. Pramono menilai keberadaan Transjabodetabek memudahkan penggunaan transportasi umum menuju Jakarta.

"Sekali lagi yang namanya Transjabodetabek ini tujuan utamanya adalah untuk memudahkan orang menggunakan transportasi umum. Sehingga dengan demikian walaupun ada permasalahan halte tetap untuk Transjabodetabek ini kami lanjutkan," ungkap Pramono kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Pramono tak menampik halte merupakan masalah yang muncul saat Transjabodetabek berjalan. Meski demikian menurutnya pembangunan Halte di luar DKI Jakarta bukanlah tanggung jawabnya.

"Kalau yang wilayahnya Jakarta maka kami yang bertanggung jawab untuk membangun haltenya. Dan semuanya sudah kita lakukan," ujar Pramono.

"Tetapi problemnya adalah tidak semua daerah kemudian apa, mau untuk membangunkan halte itu karena kami juga mendapatkan komplain tanpa menyebut daerahnya ya bahwa belum ada halte," sambungnya.

Sebagai informasi, tak ada Halte Transjabodetabek di Jatiasih, Kota Bekasi. Padahal antrean pengguna Transjabodetabek untuk naik moda transportasi rute B41 itu cukup mengular.

Dalam video viral yang beredar, pengguna moda transportasi umum itu harus mengantre menggunakan tepi jalan. Kondisi tak memadai itu diperparah dengan tidak adanya atap pelindung.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung soal kondisi pasar modal Indonesia di dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam forum yang juga dihadiri Presiden Indonesia Prabowo Subianto itu, Airlangga mengatakan pasar modal pekan ini sudah mulai rebound. Sebagai konteks, pekan lalu pasar modal sempat jatuh selama dua hari beruntun hingga terjadi trading halt imbas kebijakan MSCI untuk menunda pemeringkatan emiten di Indonesia. Lembaga pemeringkat itu meminta transparansi pasar Indonesia.

"Sektor keuangan punya peran strategis, terutama enabler dalam hal ini pasar modal yang menjadi window keuangan, saat ini kembali positif dan stabil. Untuk itu rebound pasar modal dalam minggu ini," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan saat ini reformasi pasar modal sedang berjalan, antara lain adalah peningkatan ketentuan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk pendalaman pasar, hingga transparansi pemegang saham terutama yang kepemilikannya di bawah 5%.

"Ini yang sangat diperlukan sehingga keterbukaan kepemilikan menjadi sangat jelas," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mengubah ketentuan investasi lembaga dana pensiun dan asuransi di saham dari yang dibatasi 10% menjadi 20%. Dengan menyasar pada saham-saham berkualitas seperti LQ45, menurutnya hal ini mampu membuat pasar semakin likuid.

Selain di pasar modal, Airlangga mengatakan pemerintah juga memberikan dukungan di sektor perdagangan melalui perluasan pasar. Contohnya adalah perjanjian Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang membuat produk ekspor RI ke Uni Eropa dikenakan tarif 0% mulai 2027. Perluasan pasar tersebut juga sedang dikerjakan pemerintah ke pasar global lainnya.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sangat marah atas gejolak yang terjadi di pasar modal beberapa pekan ini.

Menurut Hashim, Prabowo melihat peristiwa ini tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga menyangkut kehormatan Indonesia.

“Presiden Prabowo sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama karena kehormatan negara dipertaruhkan,” ucap Hashim dalam Asean Climate Forum (ACF) 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Hashim menuturkan gejolak ini menjadi perhatian serius pemerintah karena munculnya sorotan terkait transparansi dan kredibilitas pasar modal. Dia menyebut, pasar berintegritas tinggi hanya bisa ada jika ada kepercayaan dan kredibilitas di pasar modal.

“Saya tujukan kepada Anda, Pak Jeffrey [BEI] dan Pak Hasan [OJK], pemerintah akan mengawasi dengan sangat ketat. Saya serius. Ini menjadi topik besar minggu lalu, beberapa orang diminta mundur. Ada alasannya karena tidak ada transparansi dan pasar yang tidak transparan,” tutur Hashim.

Hashim yang juga adik Presiden Prabowo itu mengungkapkan Morgan Stanley mengirim empat surat ke Pemerintah Indonesia yang mempertanyakan banyak hal.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu perhatian utama pasar saat ini. Sosok yang terpilih akan mempertaruhkan integritas dalam mengelola pasar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

Kemudian, pada Sabtu (31/1/2026), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan, tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kemarin membeberkan progres pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk mengisi pimpinan OJK.

Purbaya mengatakan pembentukan Pansel akan mengikuti Undang-Undang yang ada. Sebab, pimpinan OJK akan mempertaruhkan integritas dalam mengelola pasar.

Dia pun menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan OJK akan berlangsung lama, sebab terdapat kaidah-kaidah yang harus diikuti, termasuk dalam proses pembentukan Pansel.

"Jadi pada dasarnya sih kita biarkan saja yang jago-jago [calon pimpinan OJK] untuk tempur di situ. Nanti kita lihat di Pansel kerja mereka seperti apa ketika dilakukan sesi tanya jawab maupun pengetesan pengaturan mereka tentang pasar modal dan pasar finansial," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).

Namun, di tengah proses pembentukan panitia seleksi (pansel) saat ini muncul salah satu nama politisi yang diisukan menjadi pimpinan OJK, yaitu Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Sebagai informasi, Misbakhun merupakan politisi dari Partai Golkar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025)./Bisnis-Dany Saputra

Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta, Rabu (4/2/2026), Misbakhun mengaku belum mengetahui informasi mengenai masuknya nama dia ke dalam bursa pencalonan tersebut.

Politisi ini menekankan bahwa mandat utama yang diberikan partai kepadanya saat ini masih di parlemen. "Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI [DPR],” ujarnya.

Ketika disinggung lebih jauh mengenai apakah sudah ada komunikasi dengan Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Misbakhun kembali menekankan posisinya saat ini sebagai alat kelengkapan dewan yang ditugaskan oleh ketua umum partainya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kesiapannya jika kelak benar-benar mendapatkan penugasan untuk memimpin otoritas jasa keuangan, Misbakhun enggan memberikan spekulasi. “Saya tidak berandai-andai,” tutupnya.

Standar Pimpinan OJK

Pengamat Perbankan Moch Amin Nurdin menyampaikan ada sejumlah aspek krusial yang perlu menjadi perhatian pansel dalam memilih pejabat definitif OJK, khususnya Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertama, integritas dan independensi harus menjadi fondasi utama.

“Ketua OJK harus benar-benar bebas dari konflik kepentingan, tidak terafiliasi dengan kepentingan politik maupun kelompok usaha tertentu, serta memiliki rekam jejak yang bersih dan kredibel,” kata Amin kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Kapasitas kepemimpinan dan pengalaman teknokratis di sektor jasa keuangan juga menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan. Amin mengatakan, tantangan industri kian kompleks ke depannya sehingga dibutuhkan figur yang memahami kebijakan makroprudensial sekaligus dinamika mikro industri.

Karyawan beraktivitas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (4/7/2024). Bisnis/Arief Hermawan P

Kedua, kemampuan menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar sangat dibutuhkan. Amin menuturkan, Ketua OJK harus mampu menjadi jangkar stabilitas (confidence anchor), baik melalui komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, maupun responsif terhadap risiko.

Terakhir yakni visi jangka menengah-panjang kandidat, khususnya terkait penguatan tata kelola, pengawasan berbasis risiko, serta kesiapan sektor jasa keuangan nasional menghadapi tekanan global dan transformasi digital.

Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memandang pimpinan yang dipilih harus mampu menghadirkan kepercayaan ketika terpilih. Menurutnya, poin ini merupakan hal yang paling penting.

“Kita tidak banyak waktu memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan kita, khususnya di pasar modal,” ujar Sunarsip dalam keterangannya.

Selain itu, dia menilai pemimpin OJK ke depan harus memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki tata kelola industri keuangan, termasuk perbankan.

Sunarsip menuturkan, sektor perbankan Indonesia saat ini membutuhkan langkah strategis untuk mendorong percepatan peran intermediasi perbankan, termasuk meningkatkan kualitas peran intermediasinya tersebut.

Perlakuan serupa juga perlu dilakukan pada industri keuangan lainnya, asuransi, perusahaan pembiayaan, fintech, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya.

Kriteria lainnya, yakni memiliki sasaran yang selaras dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah. Meski sebagai lembaga independen, menurutnya peran OJK tetap harus sinergi dan selaras dengan berbagai sasaran pembangunan ekonomi pemerintah.

Selain pimpinan yang mampu mewujudkan trust building secara seketika dan kompeten, Sunarsip menyoroti pentingnya sosok pemimpin yang dapat menyatu, baik secara visi dan aksi dengan program-program ekonomi pemerintah dan selaras dengan otoritas keuangan lainnya.

“Karena sudah pasti bahwa untuk menyelaraskan dengan program-program pemerintah dan sekaligus membangun industri yang sehat dan kuat, OJK perlu melakukan debottlenecking regulasi di sektor keuangan,” pungkasnya. (Surya Dua Artha S.)

Lonjakan pasar saham kerap dipersepsikan sebagai bukti keberhasilan ekonomi. Namun sejarah menunjukkan, pasar yang naik tinggi tidak selalu berarti pasar yang siap menghadapi guncangan. Reli harga dapat dibangun oleh optimisme dan likuiditas, tetapi daya tahan pasar justru ditentukan oleh kualitas institusi, transparansi, dan kedalaman basis investor. Peristiwa di awal tahun 2026 menjadi pengingat penting akan perbedaan keduanya.

Pada dasarnya, pasar saham adalah cermin kepercayaan—bukan hanya terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga terhadap kualitas institusi yang menopangnya. Ketika kepercayaan kuat, aliran dana mengalir deras dan harga aset terdorong naik. Namun ketika muncul keraguan atas aturan main dan tata kelola, koreksi dapat terjadi cepat dan dalam, bahkan tanpa didahului krisis ekonomi. Inilah dinamika yang kembali menegaskan bahwa pasar saham bukan sekadar soal angka indeks, melainkan soal reputasi, kredibilitas, dan konsistensi kebijakan.

Indonesia memasuki awal tahun 2026 dengan modal kepercayaan yang sebelumnya terbangun solid. Sepanjang 2025, pasar saham nasional berada dalam fase ekspansi yang sangat kuat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sekitar 22,1%, dari 7.080 pada akhir 2024 menjadi 8.647 pada penutupan tahun 2025, bahkan sempat menembus rekor tertinggi sepanjang masa di kisaran 8.710. Kinerja ini mencerminkan optimisme investor terhadap stabilitas makroekonomi, likuiditas yang longgar, serta prospek pertumbuhan nasional yang relatif terjaga.

Namun kepercayaan pasar tidak hanya dibangun oleh pertumbuhan ekonomi dan kinerja harga. Ia juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pasar dinilai oleh komunitas investor global. Titik balik itu muncul pada 28 Januari 2026, ketika MSCI (Morgan Stanley Capital International), penyusun indeks saham global, mengumumkan penerapan interim treatment terhadap saham-saham Indonesia. Secara sederhana, langkah ini merupakan sinyal kehati-hatian kepada investor institusi global untuk menahan penempatan dana hingga terdapat perbaikan pada kualitas pasar.

Bagi investor besar dunia, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, penilaian MSCI bukan sekadar opini, melainkan panduan investasi. Indeks MSCI digunakan untuk menentukan negara mana yang layak masuk portofolio. Ketika sebuah pasar diberi tanda kehati-hatian, respons investor cenderung bersifat mekanis: mengurangi eksposur atau menarik dana, terlepas dari apakah kondisi ekonomi domestik sedang baik atau tidak.

Respons pasar pun terjadi dengan cepat dan tanpa kompromi. Dalam dua hari perdagangan, IHSG terkoreksi sekitar 8,3%, dari 8.980 pada 27 Januari 2026 menjadi 8.232 pada 29 Januari 2026. Bahkan pada 28 Januari 2026, IHSG sempat turun sekitar 7,35% dalam satu hari, sehingga Bursa Efek Indonesia memberlakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt). Secara historis, koreksi sedalam ini biasanya hanya terjadi saat krisis global besar, seperti krisis keuangan global 2008 dan resesi ekonomi 2020 akibat pandemi Covid-19. Fakta bahwa peristiwa serupa terjadi tanpa krisis global menunjukkan adanya guncangan kepercayaan terhadap kualitas pasar, bukan pelemahan ekonomi riil.

Tekanan tersebut diperparah oleh arus keluar dana asing yang signifikan. Dalam dua hari, dana asing keluar sekitar Rp10,8 triliun, sementara kapitalisasi pasar saham menyusut sekitar 8,7%, dari Rp16,3 ribu triliun menjadi Rp14,9 ribu triliun. Pola ini menegaskan bahwa pasar sedang melakukan penyesuaian risiko struktural, bukan sekadar koreksi teknikal jangka pendek.

Yang membuat gejolak ini terasa jauh lebih mengkhawatirkan adalah ikut tertekannya saham-saham yang secara fundamental sangat kuat. Saham perbankan besar seperti Bank Central Asia (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dan Bank Mandiri (BMRI) terkoreksi cukup tajam, masing-masing turun sekitar 6,3%, 6,0%, dan 5,2% dalam satu hari. Padahal, tidak ada perubahan mendadak pada fundamental bisnis perbankan nasional yang selama ini dikenal memiliki kinerja keuangan solid, profitabilitas tinggi, serta manajemen risiko yang kuat.

Fakta bahwa saham-saham terbaik di pasar ikut dijual menunjukkan bahwa yang terjadi bukan seleksi berbasis kinerja perusahaan, melainkan aksi jual menyeluruh berbasis persepsi risiko pasar. Inilah ciri khas gejolak akibat isu reputasi dan kredibilitas pasar: ketika kepercayaan terguncang, saham yang baik dan buruk sama-sama terkena dampaknya.

Lebih jauh, dampak penilaian MSCI sejatinya tidak berhenti pada IHSG. Efeknya menjalar ke berbagai variabel makroekonomi, mulai dari arus modal asing, nilai tukar rupiah, imbal hasil obligasi pemerintah, hingga biaya pendanaan dunia usaha. Tekanan di pasar keuangan juga berpotensi mempersempit ruang kebijakan moneter dan fiskal, serta memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Karena itu, isu MSCI pada hakikatnya adalah isu makroekonomi dan kredibilitas nasional, bukan sekadar persoalan teknis pasar saham.

Perlu ditegaskan, MSCI tidak menyoroti kelemahan fundamental ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5%, inflasi relatif terkendali, dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Namun bagi investor global, pertumbuhan bukan satu-satunya tolok ukur. Kualitas aturan main, transparansi kepemilikan, kedalaman likuiditas, dan tata kelola bursa menjadi faktor penentu utama dalam menilai daya tarik suatu pasar.

Pengalaman negara lain memberikan pelajaran berharga. Argentina dan Pakistan, ketika tergelincir dari Emerging Market ke Frontier Market, tidak hanya mengalami penurunan harga saham sementara, tetapi juga penyempitan basis investor dan kenaikan biaya modal yang bertahan lama. Sebaliknya, Vietnam dan Arab Saudi mampu meningkatkan daya tarik pasarnya bukan semata karena pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui reformasi struktural pasar keuangan yang konsisten.

Skenario tergelincir ke pasar frontier tentu bukan sesuatu yang diharapkan Indonesia. Jika itu terjadi, implikasinya luas dan serius: arus dana global menyusut, likuiditas pasar menurun secara struktural, premi risiko meningkat, dan biaya pembiayaan ekonomi menjadi lebih mahal. Karena itu, isu MSCI seharusnya diperlakukan sebagai peringatan dini, bukan sekadar gangguan sementara.

Di sinilah momentum reformasi pasar saham menjadi krusial. Rekomendasi MSCI perlu dijadikan peta jalan pembenahan struktural, bukan respons reaktif. Empat langkah yang diambil pemerintah dapat menjadi kunci dan game changer: peningkatan transparansi kepemilikan saham, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai amanat UU P2SK, kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, serta penguatan investor domestik jangka panjang melalui peningkatan porsi investasi dana pensiun dan asuransi ke saham dari 8% menjadi 20%.

Yang patut dicatat, pemerintah merespons gejolak ini dengan cepat dan terukur. Koordinasi antar-lembaga diperkuat, arah kebijakan dikomunikasikan lebih jelas kepada pelaku pasar, dan agenda reformasi struktural yang selama ini dibahas mulai didorong ke tahap implementasi. Respons awal ini penting, bukan hanya untuk meredakan volatilitas jangka pendek, tetapi juga untuk menegaskan komitmen negara dalam menjaga kredibilitas pasar saham.

Pada akhirnya, pasar saham yang kuat tidak dibangun dari reli harga semata, melainkan dari institusi yang dipercaya. Koreksi di awal 2026 adalah pengingat keras bahwa reputasi pasar dapat runtuh jauh lebih cepat daripada dibangun. Namun justru di situlah nilai strategisnya: krisis kepercayaan membuka ruang bagi pembenahan yang selama ini tertunda dan sering dihindari.

Jika momentum ini dijawab dengan keberanian reformasi dan konsistensi kebijakan, bukan sekadar respons jangka pendek. Indonesia tidak hanya dapat meredam gejolak sesaat, tetapi memperkuat fondasi pasar sahamnya secara struktural. Inilah ujian sesungguhnya: menjadikan koreksi hari ini sebagai pijakan untuk membangun pasar saham yang lebih dalam, lebih kredibel, dan lebih tahan guncangan.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili institusi manapun.