Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah disahkan di DPR RI. Regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum dan kejelasan formalisasi pekerja rumah tangga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan bahwa dalam UU PPRT, hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga adalah bersifat sosial, kultural, dan ekonomi.

"Artinya, pertimbangan-pertimbangan seperti budaya, kekeluargaan, dan lain-lain itu juga masih tetap melekat. Tetapi, hak-haknya itu yang perlu dipastikan," katanya dalam konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (29/4/2026).

Kemudian, terdapat ketentuan terkait hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT).

"Harapannya, termasuk misalnya mismatch skill-nya, itu juga kita fasilitasi. Baik bagi calon PRT, termasuk juga bagi PRT. Jadi harapannya hak dan kewajiban itu lebih teratur," katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa UU PPRT mengatur secara komprehensif mengenai pekerja rumah tangga mulai dari perekrutan, waktu kerja, lingkup pekerjaan, termasuk hubungan kerja yang bersifat sosio ekonomi antara PRT dan pemberi kerja.

Diatur pula pelatihan vokasi bagi PRT dan calon PRT, perizinan, hal-hal yang dilarang, sanksi administratif bagi P3RT, termasuk pembinaan pengawasan dan penyelesaian perselisihan.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra mengatakan bahwa dengan adanya UU PPRT terdapat pengakuan pekerja rumah tangga tentang status hak dan kewajibannya, serta perlindungannya.

UU PPRT juga menjadi proteksi peristiwa hukum. PRT pun kemudian mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, UU PPRT juga memberikan batasan, bahwa terdapat pula hubungan kekeluargaan dalam pekerja rumah tangga.

"Ini posisi sangat baik. Ini juga memberikan kejelasan. PRT itu juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini juga baik memberikan hak pengakuan," katanya.

Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT harus benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar aturan formal tanpa implementasi.

“Kami sangat bersyukur UU PPRT akhirnya disahkan. Namun, kami meminta UU ini jangan sekadar menjadi macan kertas. UU ini harus mampu memutus mata rantai eksploitasi dan memberikan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan bagi jutaan PRT kita,” ujar dia.

Ia juga menyoroti bahwa sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia—yang mayoritas perempuan dan anak selama ini berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Sebagaimana diketahui, pembahasan UU PPRT telah memakan waktu 22 tahun. Sampai akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025—2026 pada Selasa (21/4/2026) atau tepat pada peringatan Hari Kartini 2026.

Singkatnya, pembahasan kebijakan ini mulai dibahas pada tahun 2004. RUU tersebut kerap digantung, bahkan pada tahun 2014 pembahasan RUU terhenti di Baleg DPR. Hingga akhirnya disahkan di tahun 2026 setelah melalui dinamika di Gedung Parlemen, Senayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Dalam rapat tersebut, Baleg menyepakati agar RUU ini dilanjutkan ke tahap rapat paripurna untuk disahkan.

Rapat berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/4/2026) malam, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sebelumnya, Baleg telah merampungkan pembahasan ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. Setelah laporan disampaikan Ketua Baleg Bob Hasan, seluruh fraksi DPR menyatakan setuju agar RUU ini dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Kita semua harapkan semoga RUU PPRT dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, guna menjadi landasan yuridis bagi pekerja rumah tangga Indonesia," ujar Supratman.

"Pada akhirnya kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia menyetujui dan menyambut baik serta sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU PPRT pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," lanjutnya.

Pemerintah juga menyampaikan dukungan penuh. Menteri Hukum berharap RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang sebagai dasar hukum perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Dengan persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah, RUU PPRT resmi dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026).

Ketua Panja RUU PPRT Bob Hasan menjelaskan, seluruh DIM telah dibahas secara menyeluruh, mulai dari yang bersifat tetap, redaksional, hingga substansi baru dan penghapusan pasal. Secara keseluruhan, RUU ini terdiri dari 12 bab dan 37 pasal.

Selain itu, RUU ini juga memuat sejumlah substansi penting, seperti hak atas jaminan sosial, larangan pemotongan upah oleh perusahaan penempatan, hingga kewajiban pelatihan bagi calon pekerja rumah tangga.

Jaminan Sosial Kesehatan dan Poin Penting untuk PRT

Penting dipahami bahwa RUU PPRT ini secara khusus menyoroti aspek perlindungan utama bagi pekerja rumah tangga, mulai dari jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, pengaturan serta perlindungan gaji agar lebih layak dan transparan, hingga kewajiban adanya pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon maupun pekerja yang sudah aktif, maka disahkan 12 poin penting untuk PRT, antara lain:

Pertama, mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam undang-undang ini.

Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

Kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Keenam, calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.

Ketujuh, pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.

Kedelapan, perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

Kesepuluh, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

Kesebelas, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

Keduabelas, peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak undang-undang PPRT berlaku.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini, menilai regulasi ini menjadi langkah penting dalam memberikan pengakuan sekaligus perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Ia menyoroti pentingnya pengaturan jam kerja, upah, tunjangan hari raya (THR), hari libur, hingga kebutuhan dasar seperti akomodasi dan makanan.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, aspek jaminan sosial dan bantuan sosial juga dinilai krusial, mengingat masih banyak pekerja rumah tangga yang hidup dalam kondisi rentan dan belum tersentuh perlindungan yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah disahkan menjadi UU pada hari ini, Selasa (21/4/2026). Unsur PRT dan koalisi masyarakat sipil memandang bahwa beleid ini menjadi momentum pengakuan hak-hak yang melekat pada profesi PRT.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menyampaikan, di samping pengakuan profesi PRT, UU ini juga memperjuangkan perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, yang paling penting saat ini yaitu adanya pengakuan untuk jam kerja, tunjangan hari raya (THR), upah, hari libur, serta ketentuan akomodasi dan makanan bagi PRT.

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi adanya ketentuan terkait jaminan sosial dan bantuan sosial yang selama ini luput untuk pekerja rumah tangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Sipil Pengesahan UU PPRT Eva Kusuma Sundari menambahkan bahwa aturan ini menjadi momentum negara melindungi PRT yang menghidupi keluarganya serta sebagai penopang keluarga-keluarga di Indonesia.

“Negara harus hadir bukan hanya memberi perlindungan dasar untuk PRT, tetapi untuk menata sistem perekonomian yang lebih inklusif, ramah ke perempuan miskin dan berkelanjutan,” kata Eva.

Adapun, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).

Pengesahan RUU tersebut mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa kepastian hukum bagi perlindungan pekerja domestik. Pengesahan tersebut dilakukan dalam agenda pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi, setelah sebelumnya seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” demikian pertanyaan Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian disambut dengan jawaban setuju oleh seluruh peserta sidang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa ketentuan pemberian jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Hal ini dia sampaikan menyusul persetujuan DPR RI terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan PRT (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).

“[Jaminan sosial] sudah ada, nanti ada PP-nya. Diatur di PP,” kata Dasco saat ditemui setelah rapat.

Ketika ditanya apakah dalam rancangan PP tersebut jaminan sosial diberikan oleh negara, dia menyampaikan bahwa hal tersebut dapat dijadikan usulan kepada pembentuk PP.

“Ya kami nanti coba usulkan. Itu nanti di PP diaturnya,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Pengesahan UU PPRT mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa kepastian hukum bagi pelindungan pekerja domestik. Pengesahan tersebut dilakukan dalam agenda pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi setelah seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menyampaikan UU ini turut memperjuangkan pelindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab, selain berisi pengakuan profesi PRT.

Menurutnya, yang paling penting saat ini yaitu adanya pengakuan untuk jam kerja, tunjangan hari raya (THR), upah, hari libur, serta ketentuan akomodasi dan makanan bagi PRT.

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi adanya ketentuan terkait jaminan sosial dan bantuan sosial yang selama ini luput untuk pekerja rumah tangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan DPR RI tercatat memiliki 12 substansi utama.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026). Rapat tersebut antara lain beragendakan pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi, setelah sebelumnya seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

Sebelum persetujuan tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan pembahasan terhadap 409 daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama Pemerintah, Badan Legislasi pada tanggal 20 April 2026 telah menyelenggarakan rapat kerja final bersama Pemerintah RI.

“Dengan demikian, kami menyampaikan bahwa pembicaraan tingkat I terhadap RUU PPRT telah selesai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bob Hasan membacakan sekitar 12 substansi utama yang disepakati dalam RUU PPRT, berikut ini:

1. Pengaturan perlindungan PRT berdasarkan asas kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pekerjaan berbasis relasi adat, kekerabatan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk kategori PRT.

4. Perekrutan tidak langsung oleh perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) dapat dilakukan secara luring maupun daring.

5. PRT berhak memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS).

6. Calon PRT berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah maupun P3RT.

7. Pelatihan mencakup pemahaman norma sosial dan budaya di lingkungan kerja.

8. Perusahaan penempatan PRT wajib berbadan hukum dan memiliki izin.

9. P3RT dilarang memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk apa pun dari PRT.

10. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan RT/RW.

11. Pengecualian diberikan bagi pekerja di bawah 18 tahun yang telah bekerja sebelum UU berlaku, dengan tetap menjamin haknya.

12. Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah UU diundangkan.

“Semoga Undang-Undang ini nantinya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia,” pungkas Bob Hasan.

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta sidang agar RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” demikian pertanyaan Puan Maharani yang kemudian disambut dengan jawaban setuju oleh seluruh peserta sidang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pendapat akhir Pemerintah RI dalam rapat paripurna pengesahan RUU PPRT.

“Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” demikian laporan Menteri Hukum.

Puan Maharani selaku pimpinan pun kembali menanyakan persetujuan para peserta sidang agar RUU PPRT dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Setuju,” demikian jawaban para peserta sidang yang diikuti ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani. (Reyhan Fernanda Fajarihza)

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah 22 tahun tak masuk radar, status Pekerja Rumah Tangga akhirnya diakui dan diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Hal itu turut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato panjang dan penuh pesan politik-ekonomi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Prabowo melapor kepada massa buruh bahwa pemerintah telah mengesahkan UU PPRT.

Bisnis.com, JAKARTA — Tonggak sejarah baru terukir usai DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada Selasa (21/4/2026), atau tepat pada peringatan Hari Kartini.

Tak hanya lantaran menunjukkan pengakuan dan juga perlindungan bagi para PRT demi penghargaan atas kemanusiaan yang beradab, pengesahan UU PPRT dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 juga mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun.