IDXChannel - PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) menghadapi risiko delisting setelah sahamnya digembok selama sekitar 5,5 tahun sejak Januari 2020.

Suspensi berkepanjangan tersebut terjadi setelah komisaris sekaligus pengendali perseroan Heru Hidayat, terseret kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dampaknya, sejumlah aset perseroan disita oleh Kejaksaan Agung sehingga aktivitas operasional perusahaan sempat terganggu secara signifikan.

Untuk menghindari ancaman delisting, IIKP memaparkan perkembangan terbaru terkait upaya pemulihan kinerja dan keberlangsungan usaha perseroan.

Direktur Inti Agri Resources, Yenny Wijaya mengatakan, permohonan pembukaan blokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik entitas anak, PT Inti Kapuas International, yang diajukan pada 18 Desember 2025 telah selesai diproses oleh Kementerian Hukum.

Menurut Yenny, meski status tanah dan bangunan yang digunakan perusahaan telah diblokir dan ditetapkan sebagai aset yang dirampas untuk negara, PT Inti Kapuas International masih dapat menjalankan kegiatan operasional di lokasi tersebut.

Hal ini dimungkinkan karena Kejaksaan Agung saat ini menjadi salah satu pemegang saham IIKP dan perusahaan juga telah mengantongi izin operasional yang diperlukan.

"Apabila di kemudian hari Kejaksaan Agung RI mengambil alih atau melelang aset tanah dan bangunan tersebut, PT Inti Kapuas International akan sepenuhnya mengikuti keputusan Kejaksaan Agung RI," ujar Yenny dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/6/2026).

Yenny menegaskan, PT Inti Kapuas International terus berupaya menjaga kelangsungan usaha mengingat statusnya sebagai perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas serta sejumlah institusi pemerintah.

Sebagai informasi, komposisi pemegang saham IIKP saat ini terdiri atas PT Maxima Agro Industri sebesar 6,30 persen, Kejaksaan Agung 9,84 persen, PT Asabri (Persero) 12,32 persen, dan masyarakat publik 71,54 persen.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kompak membantah isu yang menyebut Bank Danamon akan melakukan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memenuhi ketentuan free float.

Direktur Bank Danamon Rita Mirasari mengatakan, perseroan hingga saat ini tidak memiliki rencana maupun opsi untuk melakukan delisting dalam rencananya memenuhi ketentuan free float.

Dia menegaskan, fokus perusahaan saat ini adalah mengembangkan bisnis dan memanfaatkan berbagai peluang pertumbuhan.

"Enggak sih (belum ada rencana delisting). Tapi kita selalu berusaha untuk Bank Danamon," ujar Rita saat ditemui di Perbanas Institute Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Rita menjelaskan, untuk memenuhi ketentuan minimum porsi saham yang dimiliki publik (free float) sebesar 15 persen, pihaknya akan mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ya kan kita akan ikutin ketentuan dari regulator. Nanti kita ikutin itu saja. Kita akan banyak diskusi kok sama OJK, terutama dengan OJK ya," ucap dia.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di Perbanas Institute Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga menepis isu tersebut.

Sebab pihaknya belum menerima pengajuan rencana delisting dari Bank Danamon.

"Enggak, enggak, sama sekali enggak," jawab Dian saat diminta konfirmasi mengenai isu tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kalaupun terdapat pembahasan mengenai delisting dalam Bank Danamon, hal tersebut lebih terkait dengan aksi korporasi penggabungan usaha antara Danamon dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), bukan karena pemenuhan free float.

Meski demikian, dia menegaskan, proses tersebut belum final karena masih memerlukan persetujuan OJK.

Bahkan waktu pelaksanaannya pun belum ditentukan.

Sebab dalam pelaksanannya, rencana ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi pasar modal serta perlindungan pemegang saham minoritas dan investor.

"Itu akan tentu akan membaca situasi ya. Seperti apa situasi pasar modal dan lain sebagainya. Mungkin termasuk juga perlindungan pemegang saham minoritas, perlindungan investor, dan lain sebagainya, itu isu-isu seperti itu," bebernya.

Dian menambahkan, OJK sebelumnya telah memberikan masa transisi bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float minimum.

Masa penyesuaian tersebut diberikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pemenuhan free float memang bukan perkara mudah.

Namun, berdasarkan perhitungan regulator, sebagian besar emiten masih memiliki peluang untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

"Kalau dilihat petanya secara keseluruhan, ini kalau jangka waktunya seperti itu, mestinya pasti bisa," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah kabar PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) akan menghapus pencacatan saham atau delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

OJK menegaskan proses yang tengah berlangsung saat ini merupakan bagian dari aksi korporasi penggabungan usaha Bank Danamon dan belum mengarah pada keputusan untuk menghapus pencatatan saham perseroan dari pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan isu delisting sebab terbeban aturan free float seperti kabar yang beredar tidak tepat.

Dian menilai pembahasan yang ada saat ini berkaitan dengan langkah korporasi dalam rangka integrasi antara Danamon dan MUFG Bank Ltd.

"Enggak, enggak sama sekali enggak. Sebetulnya kalau itu kan hal-hal corporate action ya untuk melakukan penggabungan usaha," kata Dian saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan proses tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum dapat dikatakan final. Selain itu, setiap aksi korporasi yang akan ditempuh juga tetap harus memperoleh persetujuan dari regulator.

"Dan ini juga belum selesai. Masih harus ada izin dari kita, dari OJK kan sebetulnya," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons spekulasi yang berkembang bahwa Danamon berpotensi keluar dari bursa karena kepemilikan saham publik atau free float yang semakin terbatas.

Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek per April 2026, MUFG menguasai 92,47% saham Danamon atau setara 9,03 miliar saham. Sementara itu, porsi saham publik tersisa sekitar 7,5%.

Dian menuturkan rencana penggabungan usaha Danamon dan MUFG merupakan bagian dari agenda korporasi yang lebih besar. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun bentuk final integrasi tersebut.

"Ya sebetulnya itu bagian dari rencana umumnya, secara keseluruhan. Upaya untuk penggabungan itu sendiri sebetulnya salah satu poin. Kapan dilaksanakannya tidak disebut," katanya.

Menurut Dian, pelaksanaan integrasi akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar modal serta kepentingan investor.

Oleh karena itu, regulator juga mencermati aspek perlindungan pemegang saham minoritas dalam setiap tahapan proses yang berjalan.

"Itu akan tentu membaca situasi ya, seperti apa situasi pasar modal dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin termasuk perlindungan pemegang saham minoritas, perlindungan investor, dan lain sebagainya," ujar Dian.

Sebelumnya, Bank Danamon dan MUFG Bank Ltd. Kantor Cabang Indonesia mengumumkan penjajakan integrasi kegiatan operasional melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Langkah tersebut dilakukan untuk mengeksplorasi potensi penggabungan operasional antara Danamon dan MUFG Indonesia.

Manajemen Danamon menyatakan integrasi tersebut bertujuan menggabungkan kekuatan, keahlian, serta jaringan global dan nasional kedua entitas untuk membentuk salah satu institusi finansial global terdepan di Indonesia.

Melalui integrasi itu, kedua entitas menargetkan perluasan layanan kepada segmen korporasi, usaha kecil dan menengah (UKM), hingga ritel.

Danamon memiliki basis bisnis yang kuat di segmen ritel, UKM, dan pembiayaan otomotif melalui Adira Finance.

Adapun MUFG Indonesia selama ini berfokus pada layanan bagi perusahaan Jepang, korporasi nasional, dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Per akhir 2025, Danamon membukukan total aset konsolidasian sebesar Rp275,7 triliun, sementara MUFG Indonesia memiliki aset sekitar Rp207 triliun. Dengan demikian, apabila integrasi terlaksana, total aset gabungan keduanya berpotensi melampaui Rp480 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko penghapusan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) dari indeks VanEck Gold Miners ETF (GDX) pada tinjauan Juni 2026 diperkirakan relatif terbatas.

Dalam riset terbarunya, Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan mengungkapkan bahwa indeks GDX dan GDXJ masing-masing telah merosot 27% dan 28% dari titik puncaknya seiring dengan penurunan harga emas dunia ke kisaran level US$4.500 per troy ounce.

Koreksi itu pun turut menyeret saham emiten tambang emas asal Indonesia. Konstituen GDX, seperti AMMN dan BRMS bahkan mengalami penurunan lebih tajam dari indeksnya dengan kontraksi masing-masing sebesar 61% dan 54%.

Meski demikian, posisi AMMN dan BRMS di dalam GDX dinilai cenderung aman dari risiko delisting. Pasalnya, berdasarkan regulasi indeks, anggota eksis tidak akan terdepak selama kapitalisasi pasar free float mereka tetap berada di dalam koridor 98% dari kelompok saham yang memenuhi kriteria.

“Saat ini, baik AMMN maupun BRMS berada di dalam kelompok 10 konstituen dengan bobot terendah di GDX, tetapi masih masuk dalam cakupan 98% kapitalisasi pasar free-float tersebut,” ujar keduanya dikutip Selasa (2/6/2026).

Selain faktor kapitalisasi pasar, emiten juga harus memenuhi syarat pendapatan minimum sebesar 25% yang bersumber dari pertambangan emas atau perak.

Per kuartal I/2026, Ryan dan Reggie menyatakan bahwa kedua emiten tersebut berhasil memenuhi kriteria ini. Tercatat, lini emas menyumbang 32% terhadap pendapatan AMMN dan mencapai sekitar 100% bagi pendapatan BRMS.

Terkait kebijakan baru BEI mengenai penyesuaian free float, termasuk keterbukaan informasi kepemilikan 1% dan 39 klasifikasi baru, Indo Premier Sekuritas menilai dampaknya juga minim bagi AMMN dan BRMS.

Hal tersebut dikarenakan metodologi GDX hanya mengecualikan kepemilikan saham di atas 5% (closely held shares) dalam perhitungan saham publik.

Di sisi lain, Indo Premier melihat adanya peluang bagi saham PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) untuk naik kelas dari GDXJ ke indeks utama GDX.

Untuk diketahui, dalam beberapa kuartal terakhir, belum ada emiten tambang emas maupun perak nonproduksi yang berhasil naik kelas ke indeks GDX.

EMAS sendiri sebenarnya telah memulai produksi pada kuartal I/2026 sebesar 1,8 kilo ons (koz). Hanya saja, jumlah tersebut relatif kecil dan belum tecermin dalam laporan keuangan lantaran perusahaan belum mencatatkan penjualan.

Di sisi lain, laporan keuangan perseroan kemungkinan besar belum akan dirilis dalam waktu dekat akibat adanya periode tenang sehubungan dengan pengajuan pencatatan saham berganda (dual listing) EMAS di Bursa Efek Hong Kong.

Menurut Ryan dan Reggie, masuknya EMAS ke indeks GDX akan menjadi katalis tambahan setelah aksi dual listing. Adapun peluang masuknya EMAS diperkirakan terjadi pada tinjauan September atau Desember 2026.

“Dalam hal batas minimal [cut-off] kapitalisasi pasar free float, kami menilai EMAS akan memenuhi syarat jika harga sahamnya diperdagangkan di atas Rp8.000 per saham,” pungkas keduanya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan penghapusan atau delisting 30 waran terstruktur pada 10 Juni 2026.

Pengumuman jadwal delisting efek waran terstruktur di atas berdasarkan pengumuman BEI No. Peng-00088/BEI.POP/05-2026.

Sebanyak 30 waran terstruktur ini tidak lagi diperdagangkan setelah 10 Juni 2026, atau dikeluarkan dari daftar efek yang tercatat di Bursa.

"Terhitung mulai tanggal 10 Juni 2026 Waran Terstruktur pada daftar di atas tidak lagi diperdagangkan dan Efek tersebut dikeluarkan dari Daftar Efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia," tulis pengumuman Bursa, Kamis (28/5/2026).

Sebagai informasi, waran terstruktur adalah instrumen turunan (derivatif) yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegangnya untuk membeli (Call Warrant) atau menjual (Put Warrant) saham tertentu pada harga dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Instrumen ini tidak diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan melainkan oleh perusahaan sekuritas (penerbit waran terstruktur) yang mendapat izin dari BEI dan OJK.

Berikut daftar 30 waran terstruktur yang akan hangus pada 10 Juni 2026:

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Djarum, PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR), mulai mempersiapkan tahapan go private atau delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah rencana tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (20/5/2026).

Direktur Utama SUPR Juliawati Gunawan Halim mengatakan perseroan bersama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) selaku pemegang saham pengendali telah menyusun tahapan pelaksanaan voluntary tender offer (VTO) hingga penghapusan pencatatan saham di BEI.

Rencana go private dan delisting dilakukan setelah perseroan bersama Protelindo mengevaluasi strategi bisnis jangka panjang grup dalam rangka pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien.

“Kami perlu untuk melakukan restrukturisasi dalam Grup, termasuk meninjau ulang status kepemilikan saham oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) di beberapa anak perusahaan,” ujarnya dalam Paparan Publik, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan pemenuhan kewajiban refloat oleh Protelindo serta ketentuan minimum free float perseroan.

Sebagai bagian dari proses go private, Protelindo akan melakukan penawaran tender sukarela kepada pemegang saham publik dengan harga Rp45.000 per saham.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan perseroan, pengumuman pernyataan VTO kepada publik akan dilakukan pada 22 Mei 2026. Selanjutnya, perseroan memperkirakan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diperoleh pada 11 Juni 2026.

Adapun masa pelaksanaan VTO dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 14 Juli 2026, sementara pembayaran akhir kepada pemegang saham publik diperkirakan dilakukan pada 24 Juli 2026.

“Seluruh proses masih bergantung pada persetujuan OJK, BEI, KSEI dan instansi yang berwenang lainnya,” tulis manajemen SUPR.

Perseroan juga memperkirakan OJK akan mencabut efektif pernyataan pendaftaran perusahaan publik pada 18 Februari 2027. Setelah itu, BEI diproyeksikan membatalkan pencatatan saham SUPR pada 10 Maret 2027 bersamaan dengan pembatalan penitipan kolektif oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Perkiraan Jadwal Delisting SUPR

• RUPSLB: 20 Mei 2026
• Pengumuman Pernyataan VTO kepada Masyarakat: 22 Mei 2026
• Perkiraan tanggal pernyataan efektif VTO dari OJK: 11 Juni 2026
• Perkiraan Masa VTO: 15 Juni – 14 Juli 2026
• Tanggal akhir pembayaran VTO: 24 Juli 2026
• Perkiraan OJK mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan/atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik: 18 Februari 2027
• Perkiraan BEI membatalkan pencatatan Efek: 10 Maret 2027
• Perkiraan KSEI membatalkan penitipan kolektif: 10 Maret 2027

Sebelumnya, saham SUPR telah mengalami suspensi perdagangan sejak April 2025 akibat belum terpenuhinya ketentuan minimum free float. BEI kemudian menghentikan sementara perdagangan saham SUPR di seluruh pasar mulai 6 April 2026 setelah perseroan menyampaikan rencana delisting secara resmi.

Hingga kini, berbagai upaya yang dilakukan perseroan belum mampu memenuhi ketentuan tersebut.

“Mempertimbangkan hal di atas serta berdasarkan evaluasi secara menyeluruh oleh manajemen Perseroan atas strategi bisnis jangka panjang Perseroan dan Grup Perseroan dalam pengelolaan aset dan kegiatan operasional yang lebih efisien, termasuk melalui restrukturisasi kepemilikan saham dalam Grup Perseroan, Perseroan memutuskan untuk mengajukan Rencana go private dan delisting,” jelas manajemen SUPR sebelumnya dalam keterbukaan informasi.

Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp45.000 per saham, lebih tinggi dari harga rata-rata historis sesuai ketentuan regulator. Harga terakhir saham SUPR sebelum suspensi ialah Rp42.295 per saham.

Sebagai informasi, pengendali akhir SUPR adalah Martin Basuki Hartono dan Victor Rachmat Hartono dari Grup Djarum.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan penghapusan atau delisting sembilan waran terstruktur pada 29 Mei 2026.

Pengumuman jadwal delisting efek waran terstruktur di atas berdasarkan No. Peng-00083/BEI.POP/05-2026.

Sembilan waran terstruktur ini diterbitkan oleh CGS International Sekuritas Indonesia dan tidak lagi diperdagangkan setelah 29 Mei 2026, atau dikeluarkan dari daftar efek yang tercatat di Bursa.

"Terhitung mulai tanggal 29 Mei 2026 Waran Terstruktur pada daftar di atas tidak lagi diperdagangkan dan Efek tersebut dikeluarkan dari Daftar Efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia," tulis pengumuman Bursa, Senin (18/5/2026).

Sebagai informasi, waran terstruktur adalah instrumen turunan (derivatif) yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegangnya untuk membeli (Call Warrant) atau menjual (Put Warrant) saham tertentu pada harga dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Instrumen ini tidak diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan melainkan oleh perusahaan sekuritas (penerbit waran terstruktur) yang mendapat izin dari BEI dan OJK.

Berikut daftar 10 waran terstruktur yang akan hangus pada 29 Mei 2026:

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel—PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) bergerak di bidang apa? Emiten farmasi ini berencana menjadi perusahaan privat melalui proses delisting atau keluar dari Bursa Efek Indonesia.

Perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 23 Juni 2026 untuk meminta persetujuan delisting. Untuk privatisasi, SCPI menawarkan pembelian saham milik publik dengan harga Rp100.000 per unit.

Sebagai tambahan, SCPI telah disuspensi sejak 2013. Adapun rencana privatisasi telah mencuat sejak lama. Pada 2014, perseroan mengantongi restu dari mayoritas pemegang saham untuk delisting.

Melansir Laporan Tahunan SCPI 2025, setelah perubahan pengendali dilakukan, perseroan ingin melanjutkan proses delisting. Namun, hingga kini SCPI masih berupaya mendapatkan persetujuan dari pemegang saham publik untuk melepas kepemilikannya.

Jika perseroan berhasil mendapat persetujuan dari pemegang saham publik, tahap selanjutnya adalah persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk perubahan status perusahaan menjadi perusahaan tertutup.

Lalu apa bisnis Organon Pharma di Indonesia?

Organon Phamra Bergerak di Bidang Apa? Perjalanan Bisnis dan Kepemilikan Sahamnya

Organon Pharma Indonesia beroperasi di Indonesia sejak 1972 dan telah mengalami perubahan nama beberapa kali. Awalnya perseroan didirikan dengan nama PT Essex Indonesia, lalu berubah menjadi PT Schering Plough Indonesia pada 1990.

Perseroan kembali mengubah namanya menjadi PT Merch Sharp Dohme Pharma Tbk pada 2012, SCPI sempat berada di bawah Organon LLC selaku induk langsungnya dan Merck & Co., Inc selaku induk utamanya.

Lalu pada 2020, Merck Sharp & Dohme Corp mendirikan entitas anak bernama Organon & Co, yang pada masa mendatang memfokuskan bisnisnya pada produk kesehatan wanita, legacy brands, dan biosimilar.

Merck selaku induk saat itu mengalihkan seluruh sahamnya ke Organon LLC, yang tak lain adalah entitas lain dalam Grup Merck. Usai spin-off, Organon & Co menjadi perusahaan independen dan terpisah dari Merck.

Pada 2021, akhirnya SCPI menggunakan nama PT Organon Pharma Indonesia Tbk. Produk dan jasa yang dihasilkan adalah produk kesehatan wanita, biosimilar, dan produk obat (established medicine).

SCPI memproduksi obat-obatan di bidang terapeutik seperti obat pernapasan, obat kardiovaskular, obat dermatologi (kulit), nyeri nonopioid, dan sebagainya. Perseroan memproduksi obat dalam bentuk tablet, salep, cair, tabung/vial, dan sachet.

Perseroan beroperasi di dua wilayah. Yaitu kantor pusat di Jakarta dan fasilitas pabrik seluas 2,6 hektare di Pandaan, Jawa Timur. Pabrik tersebut memproduksi obat-obatan dengan kapasitas 3,95 miliar butir tablet, 346 juta gram salep/krim, dan 581 juta ml per tahun.

Saat ini, pengendali dan pemegang saham mayoritas di SCPI adalah Organon LLC dengan kepemilikan sebanyak 3,55 juta lembar saham. Setara 98,78 persen dari total saham terdaftar. Sementara sisanya (43.664/1,04 persen) dikuasai oleh publik.

Jumlah saham SCPI yang terdaftar di bursa adalah 3,6 juta lembar. Jika tawaran pembelian saham senilai Rp100.000 per unit itu disetujui investor publik, maka SCPI harus menyiapkan dana sekitar Rp4,36 miliar untuk buyback saham.

Itulah informasi singkat tentang Organon Pharma (SCPI) bergerak di bidang apa.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel - PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) tengah bersiap delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi perusahaan tertutup.

Rencana go private ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 23 Juni 2026.

Manajemen SCPI menjelaskan, keputusan go private dan delisting diambil karena saham SCPI dinilai sudah tidak aktif diperdagangkan di pasar.

Saham SCPI telah disuspensi Bursa selama 13 tahun sejak 2013 lalu dan terakhir diperdagangkan di harga Rp29.000 per saham.

Adapun Organon LLC selaku pemegang saham utama dan pengendali perseroan akan melakukan penawaran tender untuk membeli saham milik publik dengan harga Rp100.000 per saham.

Saat ini, Organon LLC tercatat menguasai langsung 98,79 persen saham SCPI. Sementara porsi saham publik hanya sebesar 1,21 persen dari total saham beredar atau setara 43.664 saham.

Selain itu, kebutuhan pendanaan dari pasar modal sudah tidak lagi menjadi prioritas karena kegiatan operasional perusahaan masih dapat dibiayai secara mandiri.

"Melalui pelaksanaan go private dan delisting, pemegang saham publik akan memperoleh kesempatan untuk menjual saham yang dimilikinya dengan harga premium dibandingkan harga historis saham perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (15/5/2026).

Manajemen menambahkan, rencana delisting sejalan dengan kebijakan global Grup Merck yang terus melakukan restrukturisasi pascamerger dengan Schering-Plough pada 2009.

Di mana pada 2021 juga telah dilakukan transaksi spin off di tingkat pemegang saham perseroan.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) mengumumkan rencana go private sekaligus menghapus pencatatan saham perseroan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau delisting.

Organon LLC selaku pemegang saham utama dan pengendali perseroan akan melakukan penawaran tender untuk membeli saham milik publik dengan harga Rp100.000 per saham.

Saat ini, Organon LLC tercatat menguasai langsung 98,79 persen saham SCPI. Sementara porsi saham publik hanya sebesar 1,21 persen dari total saham beredar atau setara 43.664 saham.

Manajemen SCPI menjelaskan, keputusan go private dan delisting diambil karena saham SCPI dinilai sudah tidak aktif diperdagangkan di pasar.

Saham SCPI telah disuspensi Bursa selama 13 tahun sejak 2013 lalu dan terakhir diperdagangkan di harga Rp29.000 per saham.

Selain itu, tingkat kehadiran serta partisipasi pemegang saham publik dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selama tiga tahun terakhir juga sangat rendah.

"Melalui pelaksanaan go private dan delisting, pemegang saham publik akan memperoleh kesempatan untuk menjual saham yang dimilikinya dengan harga premium dibandingkan harga historis saham perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (15/5/2026),

Manajemen menambahkan, kebutuhan pendanaan dari pasar modal sudah tidak lagi menjadi prioritas karena kegiatan operasional perusahaan masih dapat dibiayai secara mandiri.

Lebih lanjut, rencana go private dan delisting ini sejalan dengan kebijakan global Grup Merck yang terus melakukan restrukturisasi pascamerger dengan Schering-Plough pada 2009.

Selain itu, pada 2021 juga telah dilakukan transaksi spin off di tingkat pemegang saham perseroan.

Adapun perseroan menjadwalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan atas rencana go private dan delisting pada 23 Juni 2026.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Proses delisting PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), sesuai dengan surat yang dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia pada pertengahan April 2026 lalu, masih terkendala dalam proses pembelian saham kembali atau buy back saham yang beredar di publik.

Direktur Utama Marga Abhinaya Abadi, Adrian Bramantyo mengatakan, sebagian saham perseroan menjadi aset sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. Sebab, saham-saham tersebut sebagian dikuasai oleh terpidana kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro.

"Dengan memperhatikan imbauan untuk pelaksanaan pembelian kembali/buyback, Perseroan memperhatikan adanya kepemilikan saham oleh instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang kepemilikannya berasal dari sitaan saham-saham Perseroan yang dikuasai oleh Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro (secara langsung atau tidak langsung)," ujarnya dalam surat balasan MABA kepada Bursa Efek dalam keterbukaan informasi Sabtu (9/5/2026).

MABA rencananya melakukan pembelian saham kembali yang beredar di publik sebanyak 11,04 miliar lembar saham atau setara 71,92 persen. Jumlah tersebut sudah termasuk saham yang dimiliki Benny Tjokro yang saat ini disita oleh Kejaksaan.

Sebagai tindak lanjut proses delisting, perseroan berencana mengambil langkah penunjukan likuidator atau permohonan pailit secara sukarela. Apabila permohonan pailit sukarela dikabulkan, maka akan diangkat kurator yang memiliki izin untuk bertindak selaku kurator dan atau pemberesan.

Selanjutnya, likuidator dan atau kurator mengajukan permohonan kembali untuk pelaksanaan buyback kepada Bursa Efek dengan menembuskan permohonan tersebut kepada OJK.

"Pelaksanaan buyback dengan memperhatikan skema likuidasi atau kepailitan, dan pemberesan perseroan," lanjut Adrian.

Ia menambahkan, perseroan juga tengah mempersiapkan laporan keuangan untuk menjadi dasar likuidasi dan permohonan pailit sukarela. Perseroan meminta waktu selama 90 hari kalender untuk merampungkan laporan keuangan.

"Perseroan akan menginformasikan tindakan lanjutan setelah laporan keuangan sudah ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan akan menyampaikan surat ke IDX untuk kelanjutan proses buyback tersebut dengan memperhatikan mekanisme likuidasi atau kepailitan yang telah disampaikan dalam surat ini," lanjutnya.

Adapun BEI telah melayangkan surat untuk Pembatalan Pencatatan Efek (Delisting) untuk PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA) pada pertengahan April 2026 lalu. Hal ini menyusul kondisi MABA yang sudah tidak menjalankan kegiatan operasional secara keseluruhan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan penghapusan atau delisting 11 waran terstruktur pada 11 Mei 2026.

Pengumuman jadwal delisting efek waran terstruktur di atas berdasarkan No. Peng-00071/BEI.POP/04-2026. Belasan waran terstruktur ini diterbitkan oleh KGI Sekuritas Indonesia.

Waran tersebut tidak lagi diperdagangkan setelah 11 Mei 2026, atau dikeluarkan dari daftar efek yang tercatat di Bursa.

"Terhitung mulai 11 Mei 2026 Waran Terstruktur pada daftar diatas tidak lagi diperdagangkan dan Efek tersebut dikeluarkan dari Daftar Efek yang tercatat di BEI," tulis pengumuman Bursa, Selasa (28/4/2026).

Sebagai informasi, waran terstruktur adalah instrumen turunan (derivatif) yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegangnya untuk membeli (Call Warrant) atau menjual (Put Warrant) saham tertentu pada harga dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Instrumen ini tidak diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan melainkan oleh perusahaan sekuritas (penerbit waran terstruktur) yang mendapat izin dari BEI dan OJK.

Berikut daftar 11 waran terstruktur yang akan hangus pada 11 Mei 2026:

(DESI ANGRIANI)