JAKARTA - Angka 48,5 persen pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) motor listrik Emmo JX GT mengundang banyak pertanyaan dari warganet. Bagaimana mungkin motor yang tidak terlihat pabrik atau dilernya bisa mengantongi TKDN begitu tinggi?

Menurut Pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik) Hendro Sutono, secara regulasi, angka tersebut masuk akal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023, TKDN kendaraan listrik roda dua dihitung dari empat komponen utama, yakni manufaktur komponen utama dengan bobot 50 persen, perakitan 30 persen, komponen pendukung 10 persen, dan riset serta pengembangan 10 persen.

Dalam konteks ini, Hendro menyebut bahwa Emmo memiliki modal kuat pada aspek perakitan. Pabrik di Citeureup, Jawa Barat, dengan tenaga kerja WNI, fasilitas produksi, serta penggunaan listrik dari PLN dan air PDAM, sudah mampu menyumbang porsi signifikan, bahkan sebelum komponen utama dihitung.

Struktur Biaya, Bukan Teknologi

Masuk ke komponen pendukung, penggunaan ban lokal berukuran 19 dan 18 inci dari produsen seperti IRC, FDR, atau Swallow ikut mendorong nilai TKDN.

Sementara pada baterai, meski sel litium masih diimpor dari China, proses perakitan menjadi battery pack di dalam negeri—termasuk pemasangan Battery Management System (BMS), casing, dan sistem pendingin—menambah nilai lokal dalam struktur biaya produksi.

Dalam pembukuan, baterai tersebut tercatat sebagai pembelian dari entitas Indonesia, karena telah melalui importir resmi yang membayar bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22.

“Ditambah lagi aspek riset dan pengembangan yang bisa diklaim melalui proses sertifikasi, pengujian lokal, serta dokumentasi produk, maka total angka TKDN 48,5 persen menjadi logis secara administratif,” ungkapnya.

Namun, di sinilah letak persoalan mendasarnya.

Industrialisasi Dangkal

TKDN tidak mengukur penguasaan teknologi, melainkan nilai rupiah yang berputar di dalam negeri.

Artinya, meski seluruh komponen inti seperti motor listrik BLDC, controller, rangka, hingga sel baterai berasal dari luar negeri—terutama China—produk tetap bisa dikategorikan sebagai “produk dalam negeri”.

Secara matematis, bahkan bukan tidak mungkin angka TKDN bisa mencapai 55 hingga 60 persen dalam skenario tertentu.

“Masalahnya, tidak ada transfer teknologi yang signifikan. Tidak ada penguasaan desain baterai, tidak ada pengembangan motor listrik lokal, dan tidak ada ekosistem komponen strategis yang benar-benar tumbuh,” tutur Hendro.

Jika rantai pasok dari luar negeri terganggu, produksi akan berhenti dalam hitungan minggu.

”Fenomena ini dikenal sebagai industrialisasi dangkal, ketika aktivitas produksi hanya sebatas perakitan tanpa kedalaman teknologi,” tambahnya.

Celah Regulasi dan Origin Washing

Regulasi terbaru melalui Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 juga menyederhanakan proses verifikasi TKDN, yang kini hanya menelusuri hingga vendor tingkat satu.

Artinya, perusahaan asing yang membuka badan usaha di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pemasok lokal, meski sumber komponen dan keuntungan tetap berasal dari luar negeri.

“Dalam praktik global, kondisi ini dikenal sebagai origin washing, yakni perubahan status asal komponen tanpa transformasi substansial,” beber Hendro.

Berbeda dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menerapkan uji “substantial transformation” secara ketat, Indonesia masih mengandalkan verifikasi berbasis dokumen yang disampaikan produsen.

Kasus Emmo JVX GT bukan sekadar soal satu produk, tetapi mencerminkan arah kebijakan industri nasional.

Program pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk program pemerintah menunjukkan bahwa regulasi, anggaran, dan niat sudah tersedia.

Namun, definisi “produk dalam negeri” masih terlalu longgar.

“Selama TKDN hanya mengukur nilai transaksi, bukan kedalaman teknologi, maka industri lokal akan terus berada di posisi sebagai perakit, bukan pencipta,” tutur Hendro.

JAKARTA - Tuduhan mark-up pengadaan motor listrik pemerintah mencuat setelah warganet menemukan produk serupa di platform Alibaba dengan harga hanya Rp8 juta hingga Rp10 juta, sementara harga di e-katalog mencapai Rp42 juta hingga Rp43 juta per unit.

Perbandingan itu sekilas terlihat janggal. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, perbedaan tersebut tidak sesederhana angka yang beredar di ruang publik.

Pegiat kendaraan listrik Hendrosutono menilai kesimpulan adanya mark-up tersebut terlalu dini karena membandingkan dua skema harga yang berbeda secara fundamental.

“Harga di Alibaba itu harga pabrik, biasanya dalam skema Free on Board (FOB) atau Ex Works (EXW). Artinya belum termasuk ongkos kirim, pajak, dan biaya lain di Indonesia,” ujarnya.

Jika menggunakan asumsi harga dasar Rp10 juta per unit dari pabrik di China, maka biaya langsung bertambah ketika barang dikirim ke Indonesia.

Ongkos freight dan asuransi internasional diperkirakan menambah 5 persen hingga 10 persen, sehingga nilai Cost, Insurance, Freight (CIF) naik menjadi sekitar Rp10,5 juta hingga Rp11 juta.

Nilai CIF ini kemudian menjadi dasar pengenaan pajak di Indonesia.

Hendrosutono juga menyebut, importir wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5 persen dari nilai impor. Selain itu, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dari nilai pabean.

Dalam beberapa kasus, bea masuk bisa dikenakan, meskipun untuk kendaraan listrik dalam bentuk terurai seperti Completely Knocked Down (CKD) atau Incompletely Knocked Down (IKD), tarif bea masuk bisa 0 persen—dengan catatan produsen memenuhi syarat investasi tertentu.

Namun, biaya tidak berhenti di pelabuhan.

Barang yang sudah masuk ke Indonesia masih harus melalui proses logistik domestik, termasuk pengangkutan dari pelabuhan ke fasilitas perakitan, biaya administrasi, serta pengurusan dokumen.

“Di tahap berikutnya, komponen dirakit di dalam negeri. Di sinilah muncul biaya tenaga kerja, listrik, air, sewa atau depresiasi fasilitas, hingga pengujian kualitas dan sertifikasi. Semua ini menambah nilai biaya produksi,” bebernya.

Belum lagi biaya distribusi dan margin perusahaan penyedia. Dalam kasus ini, PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai penyedia dalam e-katalog bukan produsen langsung, melainkan entitas bisnis yang memiliki biaya operasional, kewajiban pajak badan, serta margin keuntungan yang sah.

Jika seluruh komponen biaya tersebut dijumlahkan, maka harga akhir motor listrik yang awalnya Rp10 juta di pabrik dapat mencapai lebih dari Rp40 juta di Indonesia tanpa harus melibatkan praktik mark-up yang tidak wajar.

“Dalam ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai cost of market—biaya nyata yang diperlukan untuk membawa produk dari pabrik ke konsumen akhir melalui jalur distribusi legal,” beber Hendrosutono.

Namun, kritik tidak berhenti di sana.

Masalah lain yang kerap diabaikan adalah asumsi bahwa produk yang terlihat serupa di Alibaba memiliki spesifikasi yang sama. Padahal, dalam industri manufaktur global, hal ini belum tentu benar.

”Banyak produsen di China beroperasi sebagai Original Equipment Manufacturer (OEM) atau Original Design Manufacturer (ODM), yang pada dasarnya menyediakan platform dasar yang bisa disesuaikan oleh pemesan,” ungkapnya.

Motor listrik dengan harga Rp8 juta di Alibaba bisa saja menggunakan baterai kelas rendah, motor berkekuatan 1.000 watt tanpa proteksi termal, serta rangka tanpa uji ketahanan.

Sementara itu, motor yang digunakan dalam pengadaan pemerintah disebut memiliki spesifikasi jauh lebih tinggi, seperti motor 7.000 watt, baterai 72V 31Ah, fitur pengisian cepat, garansi rangka lima tahun, garansi baterai tiga tahun, serta harus lolos uji tipe dari Kementerian Perhubungan.

Perbedaan spesifikasi ini secara langsung memengaruhi harga.

”Analogi yang sering digunakan adalah perbandingan antara produk massal murah dan produk dengan standar kualitas tinggi yang keluar dari pabrik yang sama. Secara visual mungkin mirip, tetapi kualitas material, standar produksi, dan kontrol kualitas berbeda jauh,” ungkap Hendrosutono.

Meski demikian, kritik publik tetap memiliki dasar yang relevan, terutama terkait transparansi.

Pengadaan melalui skema e-purchasing memang sah secara hukum, tetapi dinilai kurang memberikan ruang kompetisi terbuka seperti tender atau lelang. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi harga dan akuntabilitas.

Dalam konteks ini, kritik seharusnya tidak berhenti pada selisih harga semata, tetapi juga menyasar mekanisme pengadaan, spesifikasi teknis, serta pembuktian kualitas produk yang dibeli.

“Tanpa transparansi yang memadai, ruang persepsi negatif akan terus terbuka,” bebernya.

Pada akhirnya, perdebatan ini menunjukkan satu hal: dalam kebijakan publik, angka tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan konteks—mulai dari rantai pasok global, standar teknis, hingga sistem regulasi yang berlaku.

Dan tanpa pemahaman utuh terhadap seluruh lapisan tersebut, kesimpulan yang diambil berisiko menjadi terlalu sederhana.

JAKARTA - Membelanjakan uang negara untuk satu unit motor listrik dari merek yang rekam jejaknya masih abu-abu adalah anomali yang mencederai logika ekonomi.

Di tengah gaung efisiensi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keputusan memborong motor bertipe trail, Emmo JVX GT, memantik kritik tajam dari publik.

Bukan sekadar soal harga yang fantastis, melainkan betapa butanya langkah ini terhadap realitas pasar otomotif nasional yang sebenarnya dibanjiri opsi kendaraan berjenis skutik yang jauh lebih murah, sangat fungsional, dan lahir dari jenama terpercaya.

SindoNews mencoba mencari sejumlah opsi pasar motor listrik “segmen premium” yang ada di pasar —berkisar di atas Rp 30 juta—seharusnya cukup untuk operasional MBG yang memang ingin mendapatkan produk terbaik.



Emmo JVX GT dibanderol di angka Rp 49.000.000-an. Harga ini secara otomatis menempatkannya di kasta tertinggi harga eceran, nyaris setara dengan produk raksasa lokal mapan seperti United E-Motor seri TX-3000 yang juga berada di kisaran Rp49.000.000-an.



Selain itu, New Honda CUV e, skuter listrik terbaru dengan jaringan purnajual terkuat di penjuru Nusantara, hanya dibanderol Rp 43.800.000.

Dengan selisih jauh lebih murah sekitar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per unit, apa rasionalisasi logis di balik pemilihan Emmo yang minim dealer dibandingkan Honda untuk mengawal urat nadi logistik negara?

Dilema inefisiensi ini semakin menjadi-jadi saat melihat persaingan dari merek lokal bergaya maksi yang menawarkan kepraktisan ruang mutlak untuk mengangkut logistik makanan.



Polytron Fox 500 Electric, yang saat ini membuka pre-order untuk OTR Jadetabek dan Banten, melenggang gagah dengan harga kompetitif Rp39.600.000.

Polytron Fox 500 Electric dengan tampilan yang bongsor, dek lega, serta tenaga prima, sangat cocok untuk utilitas staf MBG.



Di sisi lain, Alva tak kalah agresif di pasar premium. Skuter bongsor futuristik, Alva One XP yang langsung dibekali 2 baterai, kini mendapat potongan harga fantastis sebesar 15 persen. Harganya anjlok dari Rp46.500.000 menjadi hanya Rp 39.500.000.

Jika kepala cabang SPPG membutuhkan traksi ekstra, Alva Cervo dengan paket 2 baterai berstatus pre-order dipatok jauh lebih terjangkau, memukul telak harga pesaingnya di angka Rp 35.750.000.

Ketika opsi skutik premium dari Polytron, Alva, atau Honda terbukti lebih murah dan memiliki dek fungsional untuk membawa barang, memilih motor trail berharga nyaris Rp 50 juta terasa sebagai pemborosan uang rakyat yang sulit dinalar akal sehat.

Secara teknis, memaksakan kendaraan berjenis trail adventure seperti Emmo JVX GT untuk operasional perkotaan adalah blunder. Motor trail tidak memiliki dek rata bawah atau kompartemen bagasi memadai layaknya skutik untuk meletakkan boks rantang makanan maupun dokumen.

Jika dikalkulasi, mensubstitusi Emmo JVX GT dengan armada skutik bongsor mapan seperti Polytron Fox 500, Alva One XP, atau CFMoto Zeeho AE6 akan menghemat anggaran negara rata-rata Rp 10 juta hingga Rp 13 juta per unit.

Dengan total kebutuhan ribuan armada, penghematan yang diraih bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

JAKARTA - Di balik niat mulia pemerintah memberantas krisis gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), aroma kejanggalan justru menguar kuat dari garasi pengadaannya.

Keputusan pemerintah memborong puluhan ribu unit motor listrik (Electric Vehicle/EV) mendadak menjadi bola liar di ruang publik, membenturkan antara logika operasional logistik dengan temuan-temuan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan anggaran.

Kepanikan publik bermula dari angka fantastis yang beredar liar: pengadaan 70.000 unit motor listrik. Di tengah wacana pengetatan anggaran negara, isu ini langsung memicu sentimen negatif.

Belakangan, data tersebut diklarifikasi. Rencana pengadaan sebenarnya berada di kisaran 25.000 unit, dengan realisasi awal ditarik menjadi sebanyak 21.801 unit.

Namun, dalam praktik komunikasi kebijakan, klarifikasi yang datang terlambat sering kali gagal menghapus persepsi awal yang sudah terlanjur melekat di benak masyarakat.

Polemik kian memanas ketika menyinggung harga yang disebut menembus angka di atas Rp50 juta per unit. Publik sontak membandingkannya dengan motor konvensional yang jauh lebih murah.

Hendro Sutono, pengamat Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus pegiat KOSMIK Indonesia, mengapresiasi langkah pemerintah beralih ke kendaraan listrik.

Ia memaparkan bahwa MBG adalah sebuah sistem distribusi logistik. Keberhasilannya bergantung pada ketepatan waktu pengantaran. “Radius kerja dapur MBG menjadi acuan, sehingga kendaraan harus optimal untuk rute pendek hingga menengah yang berulang," analisisnya.

Penggunaan molis memutus mimpi buruk rantai pasokan logistik di pelosok. Pengisian daya bisa dilakukan langsung di dapur MBG, mengeliminasi ketergantungan pada distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap tersendat.

Selain biaya energi yang jauh lebih murah, sistem penggerak molis yang minim komponen mekanis menjanjikan perawatan yang lebih ringan.

Karakter torsi instan pada motor listrik juga menjadi keunggulan absolut untuk rute pendek dengan frekuensi berhenti (stop and go) yang tinggi saat membawa beban berat.

Menelanjangi Kejanggalan Emmo Mobility

Sayangnya, logika operasional yang brilian itu runtuh seketika ketika publik menyoroti siapa vendor di balik megaproyek ini. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeksekusi pembelian melalui e-Katalog 6.0 yang disediakan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal.

Perusahaan ini hanya menjual dua model bermerek Emmo Mobility, yakni seri JVH Max yang dibanderol Rp 49.950.000 dan seri JVH GT seharga Rp 48.840.000.

Dari sinilah sederet anomali terungkap. Pertama, Emmo Mobility ibarat jenama 'siluman'.

Profil perusahaan menyebutkan entitas ini baru didirikan pada tahun 2025. Brosur spesifikasi kedua motor tersebut bahkan baru diunggah ke situs web mereka pada 18 Februari 2026.

Alamat kantor yang dicantumkan ternyata merujuk pada kantor perusahaan motor listrik lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri. Klaim bombastis bahwa mereka telah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia pun menguap; penelusuran digital di Google Maps tidak menemukan satu pun titik dealer Emmo Mobility.

Kejanggalan kronologis juga ditemukan pada urutan administratif. Berdasarkan dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernomor kode 01K7H947T92XHCTQ270JBQYKZ6, proses pembelian motor diperkirakan sudah selesai dieksekusi pada 14 Oktober 2025.

Sangat ironis, penelusuran data menunjukkan bahwa hak paten desain industri untuk motor ini justru baru didaftarkan ke negara tiga hari kemudian, yakni pada 17 Oktober 2025.

Metode belanja negara ini tak luput dari bidikan tajam Center for Budget Analysis (CBA). Mereka menyoroti penggunaan sistem e-purchasing—cara kementerian membeli barang langsung lewat katalog daring tanpa melalui lelang atau tender terbuka. Meski sah secara hukum demi asas kecepatan dan simplifikasi, metode ini menutup ruang kompetisi yang adil.

Penunjukan satu vendor yang rekam jejaknya patut dipertanyakan ini menjadi ironi yang menyedihkan.

JAKARTA - Kebijakan elektrifikasi armada pemerintah kembali menuai polemik tajam di ruang publik. Video yang memperlihatkan deretan sepeda motor terbungkus plastik dengan stiker Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial, memicu rentetan tanya terkait efisiensi dan ketepatan spesifikasi armada pelat merah tersebut.

Keresahan publik ini langsung direspons oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Di Jakarta, Selasa (7/4), ia mengklarifikasi bahwa pengadaan tersebut adalah rancangan anggaran tahun 2025 guna mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkhusus bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan menepis isu liar terkait jumlah unit. "Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," tegasnya.

Ia pun memastikan armada ini belum dibagikan dan tengah melalui proses pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan penelusuran pada sistem katalog elektronik (e-katalog) LKPP, armada yang ditunjuk adalah Emmo JVX GT dari PT Yasa Artha Trimanunggal yang berlokasi di DKI Jakarta, dengan harga tertera Rp 49.950.000 (termasuk PPN 12 persen, berstatus off the road dan belum termasuk garansi). Sementara harga ritel resminya mencapai Rp 56.800.000.

Membedah spesifikasi Emmo JVX GT untuk operasional pengantaran program gizi memunculkan lima argumen krusial mengapa motor lokal lain, seperti Polytron Fox 350, sejatinya jauh lebih relevan, efisien, dan tepat guna.

1.⁠ ⁠Rekam jejak jenama

Polytron adalah merek lokal raksasa yang kredibilitasnya tak perlu diragukan, memegang takhta sebagai salah satu pemimpin penjualan motor listrik di Tanah Air. Bandingkan dengan Emmo, merek yang rekam jejak dan penetrasi pasarnya di Indonesia masih abu-abu dan mengundang tanda tanya.

2.⁠ ⁠Komitmen industri dalam negeri

Polytron Fox 350 bukan sekadar tempelan merek lokal; motor ini dirakit langsung di fasilitas pabrik Polytron di Kudus, Jawa Tengah, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, menjadikannya sah menerima subsidi pemerintah. Meski Emmo di laman Inaproc mengklaim kandungan lokal 48,5 persen, ekosistem produksi Polytron jauh lebih mengakar.

3.⁠ ⁠Layanan purnajual

Mendistribusikan 25.000 unit motor ke seluruh pelosok negeri menuntut kesiapan bengkel resmi. Jaringan service center Polytron EV telah tersebar masif di berbagai kota, memastikan perawatan jangka panjang Kepala SPPG tidak akan terbengkalai. Mengandalkan merek dengan jaringan purnajual yang belum teruji sama halnya dengan menimbun masalah di masa depan.

4.⁠ ⁠Efisiensi anggaran negara yang sangat mencolok

Saat pemerintah harus merogoh kocek lebih dari Rp50 juta untuk satu unit Emmo, Polytron Fox 350 ditawarkan di kisaran harga yang sangat rasional, yakni Rp15 juta dengan skema sewa baterai yang sangat murah, hanya Rp 200.000 per bulan. Selisih harga ini bisa menyelamatkan ratusan miliar uang negara. Atau, Rp27,5 juta tanpa sewa baterai.

5.⁠ ⁠Fungsionalitas dan ergonomi

Emmo JVX GT dilahirkan sebagai motor adventure atau trail. Ia memiliki jarak pijak tanah (ground clearance) setinggi 320 mm dengan ban Dual Purpose ring 19 inci di depan dan 18 inci di belakang.

Motor ini dibekali Smart Gear Box dan transmisi Dynamo BLDC bersistem rantai dengan daya normal 3800 W dan tenaga puncak (peak) hingga 7000 W. Torsinya sangat besar dan liar. Apakah relevan menggunakan trail buas bertenaga 7000 W, berbobot 110 kg dengan dimensi 2080 × 810/860 × 1150 mm, hanya untuk keperluan koordinasi dan distribusi program gizi?

Sebaliknya, Polytron Fox 350 hadir dengan desain Urban Shape bergaya skutik maksi yang sangat ramah pengguna. Dek kakinya yang luas (Comfy Deck) dan bagasi yang muat helm half-face sangat praktis untuk membawa dokumen atau sampel logistik.

Roda berukuran 13 inci dipadu dimensi 1970-2000 mm x 790 mm x 1245 mm membuat motor ini lincah dan tidak mengintimidasi pengendaranya.

Secara komparasi teknis di atas kertas, keunggulan Fox 350 tak bisa diremehkan. Meski dayanya "hanya" 3000 Watt (tenaga maksimal 6409 Watt) tipe Hub Drive dengan torsi puncak 187 Nm, kemampuannya menanjak 14 hingga 17 derajat sudah lebih dari cukup. Top speed-nya mencapai 95 km/jam, lebih unggul dari Emmo yang mentok di angka 80-85 km/jam.



Kelebihan utama Polytron terletak pada kapasitas baterainya. Fox 350 menggunakan sel baterai LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) berkapasitas raksasa 3,75 kWh (72V 52 Ah) bersertifikasi IP67 antiair.

Kombinasi ini menghasilkan jarak tempuh hingga 130 km pada kecepatan rata-rata 40 km/jam. Emmo JVX GT memang membawa baterai 72v 31Ah yang terintegrasi dan bisa diisi fast charging (30% - 80% dalam 1 jam), namun jarak tempuh standarnya hanya 70 km, dan butuh dua baterai untuk menembus 140 km.

Ditambah lagi, Fox 350 dibanjiri fitur canggih seperti Passive Keyless Technology (motor menyala saat didekati), Cruise Control (5-80 km/jam), Regenerative Braking (2 level), hingga Hill Start Assist yang menahan rem otomatis di tanjakan. Semuanya dibalut penerangan Full LED (passing lamp dan hazard) serta aplikasi pemantau baterai.

Sementara Emmo JVX GT mengandalkan panel instrumen digital, suspensi belakang adjustable, rem cakram ganda CBS depan belakang, dan garansi rangka 5 tahun, dinamo/baterai 3 tahun, serta elektrik 1 tahun.

Namun, pada akhirnya, spesifikasi dewa untuk off-road ini gagal menjawab kebutuhan esensial dari tugas seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang lebih membutuhkan kepraktisan, keamanan, dan efisiensi di jalan aspal.