Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimplementasikan QR Code pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) pialang asuransi dan pialang reasuransi yang memungkinkan verifikasi identitas dan status pendaftaran pialang secara lebih cepat, mudah, dan real time.

“QR Code ini tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, adanya pendaftaran ini diharapkan juga mengubah perilaku di industri perasuransian, di mana semua pihak harus bertanggung jawab sesuai dengan profesi dan sertifikasi yang telah dimiliki.

“Langkah ini akan menjadikan industri perasuransian semakin sehat, melindungi industri, melindungi konsumen dan berjalan lebih efisien,” kata Ogi.

STTD berbasis QR Code dinilai dapat meningkatkan kepastian informasi, meminimalkan risiko interaksi dengan pihak yang tidak terdaftar, serta mendukung pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, QR Code ini diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri.

OJK menekankan pentingnya peran pialang asuransi dan pialang reasuransi sebagai penasihat risiko yang menjembatani kebutuhan perlindungan dengan kapasitas pasar.

Pertumbuhan jumlah pialang serta kontribusinya menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap profesi ini pun menjadi semakin relevan.

Hingga 31 Maret 2026, sebanyak 560 pialang asuransi dan 105 pialang reasuransi terdaftar di OJK dan telah memiliki STTD.

OJK menyatakan, pihaknya terus mendorong digitalisasi industri asuransi untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi layanan, dan kualitas pengawasan.

Penguatan basis data terintegrasi memungkinkan pengolahan informasi yang lebih presisi serta mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan berbasis data.

OJK juga telah menyederhanakan proses bisnis pendaftaran pialang yang sebelumnya melibatkan beberapa sistem dan masih dilakukan secara manual.

Seluruh proses saat ini dilakukan secara end-to-end melalui satu sistem terintegrasi, yaitu Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

Menurut OJK, perubahan ini meningkatkan efisiensi, memperkuat basis data, serta mendukung kualitas pengawasan, termasuk melalui otomatisasi penerbitan nomor STTD oleh SPRINT.

OJK menyatakan bahwa seluruh pengembangan yang dilakukan sejalan dengan Visi Roadmap Perasuransian 2023-2027 yaitu terwujudnya Industri Asuransi yang sehat, efisien dan berintegritas, memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendalaman pasar, peningkatan inkluasi dan stabilitas keuangan.

Kewajiban pendaftaran pialang asuransi dan pialang reasuransi ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Rimba Mahardika

Humas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (Unas)

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 kembali menyapa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan kali ini terasa lebih mendesak dengan tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua".

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, tema ini bukan sekadar slogan administratif, melainkan sebuah seruan untuk merekonstruksi ulang paradigma komunikasi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan bukanlah entitas terisolasi. Ia adalah proses komunikasi yang kompleks antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Namun, tantangan di tahun 2026 – di mana scrolling culture dan kecepatan informasi digital menguasai ruang publik – pendidikan seringkali gagap berkomunikasi dengan generasinya sendiri.

Hari ini adalah titik refleksi, apakah pendidikan kita masih relevan, atau justru terasing dalam bisingnya komunikasi digital?

Komunikasi Interaktif sebagai Ruh Ki Hadjar

Ki Hadjar Dewantara, melalui semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, sejatinya merumuskan landasan komunikasi pendidikan yang partisipatif dan humanis. Ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme, yang dalam konteks komunikasi pembelajaran menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, bukan sekadar ditransfer.

Guru, dalam pandangan komunikasi modern, bukanlah transmitter tunggal (sumber pesan) yang absolut, melainkan fasilitator komunikasi yang membangun makna bersama siswa. Jika merujuk pada Teori Komunikasi Humanisme, pendidikan harus menempatkan siswa sebagai subjek aktif, bukan objek komunikasi pasif. Di tengah tantangan 2026, ruang kelas harus menjadi dialog yang hidup, bukan monolog guru yang monoton.

Opini ini menyoroti tren scrolling culture yang melemahkan daya konsentrasi Generasi Z dan Alpha. Komunikasi pendidikan terancam ketika pendidik menggunakan metode konvensional di hadapan peserta didik yang terbiasa dengan komunikasi instan 15 detik.

Di sini, kita perlu menerapkan Teori Uses and Gratifications. Pendidik harus memahami bahwa siswa aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan kognitif dan afektif mereka. Pendidikan tidak bisa melawan arus teknologi, melainkan harus menggunakannya. Kurikulum harus bertransformasi menjadi komunikasi visual-interaktif yang mampu menyaingi konten media sosial.

"Partisipasi Semesta" dan Komunikasi Kritis

Tema "Partisipasi Semesta" (2026) menekankan perlunya kolaborasi semua pihak. Dalam perspektif Teori Kritis, kita harus mempertanyakan, siapa yang memiliki akses ke pendidikan bermutu? Diskursus 2026 harus membongkar ketimpangan akses digital dan kualitas pengajaran antara kota besar dan daerah terpencil.

Pendidikan berkualitas adalah komunikasi yang adil. Komunikasi pendidikan bukan hanya tentang alat (laptop/internet), tetapi tentang inklusivitas makna. Masyarakat dan dunia industri perlu didorong untuk berpartisipasi sebagai "komunikator sekunder" yang memberikan pengalaman praktis bagi siswa.

Dengan demikian, Hardiknas 2026 semoga menjadi momen evaluasi, apakah pendidikan kita memanusiakan atau mendigitalisasi manusia? Pendidikan bukan sekadar industri cetak lulusan, melainkan peradaban manusia.

Pendidik dituntut menjadi komunikator yang tidak hanya lihai teknologi, tapi juga memiliki nurani. Dengan mengadopsi teori komunikasi yang tepat – konstruktivisme, humanisme, dan kritis – pendidikan Indonesia akan mampu menjawab tantangan 2026, melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, kuat secara karakter, dan bijak dalam mengelola arus informasi.

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bergerak semesta, berkomunikasi dengan hati, demi Indonesia yang lebih cerdas.

JAKARTA - OVO mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan transaksi elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan konsumen di tengah maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan kelengahan pengguna.

“Sebagai platform pembayaran digital, OVO berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang aman sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Kami percaya bahwa edukasi menjadi garis pertahanan pertama dalam menghadapi risiko penipuan digital,” kata Head of Strategy, Integrated Marketing Communication OVO Asep Haekal dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

OVO mendukung Gerakan Bersama Edukasi Perlindungan Konsumen (GEBER PK), inisiatif kolaboratif antara Bank Indonesia dan pelaku industri jasa pembayaran untuk meningkatkan literasi keamanan transaksi digital masyarakat.

Menurut Asep, masyarakat perlu membiasakan langkah sederhana seperti melakukan pengecekan dan verifikasi sebelum bertransaksi, serta memastikan seluruh aktivitas dilakukan melalui kanal resmi agar terhindar dari penipuan digital.

Ia menjelaskan, salah satu modus yang masih kerap ditemukan adalah penyebaran nomor layanan pelanggan palsu melalui mesin pencarian internet maupun kolom komentar media sosial. Pelaku kemudian mengarahkan korban menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi percakapan.

Setelah terhubung, korban biasanya diminta memberikan data pribadi seperti OTP, PIN, atau kode verifikasi, bahkan diarahkan melakukan transfer dengan alasan penyelesaian masalah akun atau transaksi. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengambil alih akun atau menguras saldo pengguna.

Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai modus undangan digital atau file APK berisi malware, hingga penawaran promo dan cashback palsu yang mengarahkan pengguna ke situs tidak resmi untuk mencuri data login.

OVO mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber tidak dikenal, tidak membagikan OTP maupun PIN kepada pihak mana pun, serta selalu memeriksa identitas penerima sebelum menyelesaikan transaksi.

Melalui dukungan terhadap GEBER PK dan kampanye edukasi #KalauRaguStopDulu, OVO berharap masyarakat dapat membangun kebiasaan bertransaksi digital yang lebih aman, nyaman, dan bijak di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber.

BEKASI - Sebanyak 55 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bantargebang, Bekasi mengikuti program pelatihan dan pendampingan berbasis digital dalam kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Internasional 2026. Kegiatan itu digelar Universitas Indonesia (UI) bersama mitra internasional dan nasional.

Program ini merupakan kolaborasi antara UI, Binus University, UniKL Business School (Malaysia), dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia. Kegiatan tersebut juga didukung melalui pendanaan hibah Community Development World Class University (WCU) Skema Inbound dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi Sosial (DPIS) UI.

Ketua Pengabdi Dewi Lusiana mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendorong UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. “UMKM perlu naik kelas dengan memanfaatkan teknologi, baik dalam pemasaran, branding, maupun pengelolaan keuangan,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Ciketing Udik.

Lurah Ciketing Udik Usep Sudharma Wijaya menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai pelatihan ini sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha saat ini. “Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini sangat membantu UMKM memahami cara mengembangkan usahanya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi terkait transformasi bisnis di era digital, termasuk pemanfaatan e-commerce dan sistem pembayaran digital. Selain itu, pelaku UMKM juga dibekali strategi branding dan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business untuk meningkatkan visibilitas serta penjualan produk.

Aspek literasi keuangan turut menjadi perhatian. Peserta diajarkan pentingnya pencatatan keuangan, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta pemanfaatan aplikasi keuangan sederhana.nKegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata.

Tim pengabdi akan melanjutkan program melalui sesi mentoring dan pendampingan intensif kepada para pelaku UMKM. Melalui tahap lanjutan ini, peserta akan mendapatkan bimbingan secara lebih mendalam dan berkelanjutan, mulai dari implementasi strategi digital, penguatan branding, hingga pengelolaan keuangan usaha secara praktis di lapangan.

Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan bahwa materi yang telah diberikan tidak hanya dipahami, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam pengembangan usaha para peserta. Program ini melibatkan sejumlah akademisi dari berbagai institusi, di antaranya Dewi Lusiana, Abdul Razak Bin Abdul Hadi, Fakhurl Anwar Zainol, Fibria Indriati, Muhammad Ramaditya, Annisa Parastry, Sekar Wulan, dan Rianto Nurcahyo.

Melalui kolaborasi lintas negara ini, diharapkan UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta yang aktif berdiskusi mengenai tantangan usaha yang mereka hadapi.

JAKARTA - Momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati 1 Mei 2026 ini menegaskan bahwa tantangan dunia kerja kini tidak lagi terbatas pada isu upah, kontrak, atau jaminan sosial, tetapi juga pada kemampuan pekerja beradaptasi dengan laju digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI). Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai, AI harus dipandang secara jernih sebagai tantangan sekaligus peluang, sehingga diperlukan kebijakan konkret agar teknologi dapat memperkuat daya saing pekerja, bukan justru memperlebar ketimpangan.

Menurut politikus Partai Golkar ini, peringatan yang disampaikan International Labour Organization (ILO) soal dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, dan perlindungan hak pekerja harus menjadi alarm serius bagi Indonesia.

"Ancaman terbesar AI bukan hanya hilangnya pekerjaan, tetapi berubahnya struktur kerja itu sendiri. Banyak tugas rutin akan diambil alih sistem otomatis, sementara pekerja dituntut memiliki keterampilan baru yang lebih adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi. Kalau negara tidak hadir menyiapkan transisi ini, maka kesenjangan akan semakin lebar," kata Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan kajian ILO, AI tidak hanya memengaruhi jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas kerja, termasuk upah, kondisi kerja, hingga hak pekerja dalam sistem berbasis algoritma. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda: harus mengejar transformasi digital sekaligus menutup kesenjangan infrastruktur dan keterampilan.

Nurul menilai, solusi paling mendesak adalah transformasi keterampilan tenaga kerja secara masif. Program pelatihan harus diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan era AI, seperti literasi digital, analisis data dasar, keamanan siber, komunikasi berbasis teknologi, serta kolaborasi manusia-mesin.

"Buruh masa depan bukan hanya mereka yang kuat secara fisik, tetapi juga mereka yang mampu membaca teknologi, mengoperasikan sistem digital, dan menciptakan nilai tambah yang tidak bisa digantikan mesin," ujarnya.

Nurul mendorong kemitraan erat antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan serikat pekerja untuk membangun ekosistem pembelajaran ulang atau reskilling yang berkelanjutan.

Dalam konteks Hari Buruh, Nurul mengajak semua pihak untuk memperluas definisi perjuangan pekerja. Jika dulu fokus utama adalah hak dasar dan kesejahteraan, kini perjuangan juga mencakup akses terhadap teknologi, kesempatan belajar ulang, dan perlindungan di ruang kerja digital.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar itu menilai, buruh Indonesia memiliki peluang besar di era AI jika mampu bergerak dari sekadar pengguna menjadi pengelola teknologi. Sektor ekonomi kreatif, layanan digital, manufaktur cerdas, dan industri berbasis data disebut sebagai ruang baru yang bisa menyerap tenaga kerja dengan nilai tambah lebih tinggi.

"Pekerja Indonesia harus menjadi bagian dari transformasi, bukan korban transformasi. Masa depan kerja bukan soal manusia versus mesin, tetapi soal bagaimana manusia memimpin teknologi untuk menciptakan kemajuan yang inklusif," kata anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I ini.

Nurul menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan hak pekerja, melainkan momentum untuk membangun model kerja yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

"Selamat Hari Buruh. Ini saatnya kita memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan manusia. Karena masa depan kerja yang sehat adalah masa depan di mana inovasi dan kesejahteraan tumbuh bersama," kata Nurul.

JAKARTA - Untuk menjawab meningkatnya kebutuhan keterampilan kecerdasan buatan (AI) di dunia kerja, DBS Foundation bersama Dicoding menyelenggarakan Coding Camp Workshop di SMK Wikrama Bogor. Inisiatif ini merupakan sebuah pelatihan luring yang dirancang untuk membekali siswa SMK dengan kompetensi teknologi AI, literasi keuangan, dan soft skill demi kesiapan karier.

Workshop ini merupakan bagian dari program Coding Camp powered by DBS Foundation, inisiatif pelatihan digital nasional yang sejak 2023 berfokus menyajikan pembelajaran terstruktur dan berkualitas tinggi demi membentuk lulusan terampil yang siap berkarier di perusahaan teknologi dan startup.

Hingga kini, Coding Camp powered by DBS Foundation telah melatih dan menjangkau sebanyak 227.000 peserta, termasuk 15.000+ siswa dari 1.500+ SMK di seluruh Indonesia, dengan SMK Wikrama Bogor sebagai salah satu kontributor peserta terbesar. Pada periode 2025–2026, sekolah ini mengirimkan 155 siswa, atau sekitar 13% dari total 1.200 peserta SMK dalam program intensif Coding Camp.

“DBS Foundation berkomitmen memperluas akses pendidikan dan kesiapan kerja bagi kaum muda secara inklusif. Pelatihan coding camp di SMK Wikrama hari ini menunjukkan komitmen kami untuk membekali kaum muda khususnya para pelajar vokasi dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini dan di masa depan, khususnya di era AI seperti sekarang ini. Sehingga mereka memiliki peluang dan kesempatan untuk maju dan berkembang. Hal ini selaras dengan misi DBS Foundation untuk mendorong inklusi keuangan dan digital,” ujar Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika,melalui siaran pers, Kamis (30/4/2026).

Transformasi teknologi berbasis AI semakin mengubah kebutuhan kompetensi tenaga kerja global, termasuk di Indonesia. Literasi AI kini tidak lagi menjadi keterampilan tambahan, melainkan kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja digital. Data Indonesian Developer Outlook 2026 menunjukkan sebanyak 86% developer Indonesia telah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka, menandakan perubahan signifikan dalam standar keterampilan industri teknologi.

Perubahan ini turut berdampak pada pendidikan vokasi. Lulusan SMK tidak hanya dituntut menguasai kemampuan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi baru, berpikir kritis, berkolaborasi lintas disiplin, serta memahami cara memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di tempat kerja.

Selain belajar tech skills yang diisi oleh pengajar Dicoding, siswa SMK Wikrama juga belajar tentang soft skills dan literasi keuangan yang dibawakan langsung oleh karyawan Bank DBS Indonesia. Kelas ini dihadirkan untuk memastikan peserta tidak hanya terampil secara teknis, namun memiliki kemampuan komunikasi, siap beradaptasi, dan mampu mengelola keuangan secara bijak.

Kegiatan mengajar ini bagian dari program sukarelawan karyawan Bank DBS Indonesia, People of Purpose (PoP). Secara total, sejak 2025, sebanyak 223 karyawan Bank DBS Indonesia telah berkontribusi lebih dari 5.500 jam pengajaran mencakup materi seperti literasi keuangan, presentasi bisnis dan komunikasi, dan personal branding, dalam program Coding Camp powered by DBS Foundation.

“Coding Camp adalah program pelatihan digital berkualitas tinggi dari Bank DBS Indonesia yang konsisten memberi kesempatan pada murid SMK kami untuk belajar secara intensif (800+ jam) ataupun secara progresif (100+ jam). Melihat dampak positif program pada keterserapan kerja di kalangan alumni, kami mendukung sepenuhnya agenda workshop yang diselenggarakan bersama pada hari ini. Kami berharap bahwa Coding Camp bisa terus berlanjut dan memberi manfaat pada murid-murid SMK, khususnya dalam membangun portofolio dan meraih mikro kredensial untuk diterima kerja,"Kepala Sekolah SMK Wikrama Iin Mulyani menuturkan.

Lebih lanjut, mewakili alumni SMK Wikrama Bogor, Muhammad Yazid Wiliadi menceritakan manfaat dari program Coding Camp yang telah diikutinya tahun lalu. Yazid lulus hingga kelas mahir pada alur belajar Full Stack Web Developer.

“Hasilnya, saya terbantu dalam mendapat posisi magang sebagai front-end developer dan quality assurance di sebuah perusahaan IT & pengembangan perangkat lunak di Yogya,” serunya. Kini di sela studinya di Universitas Terbuka, Yazid terus mengasah kemampuannya dengan bekerja paruh waktu di bidang pengembangan web untuk sejumlah klien dan untuk proyek novel karyanya sendiri.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara resmi meluncurkan Program Inisiatif Penggunaan Jaminan Nontunai Elektronik. Program ini merupakan terobosan inovatif untuk menggeser metode jaminan cetak konvensional menjadi sepenuhnya terdigitalisasi demi percepatan layanan.

Peluncuran ini diselenggarakan secara langsung di Ruang Sinergi Lt. 5 KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Bea Cukai Priok. Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses bisnis kepabeanan yang lebih adaptif terhadap teknologi.

Selama ini penggunaan warkat jaminan fisik mengharuskan proses antar-jemput dokumen secara manual yang memakan waktu, biaya, tenaga, serta rentan terhadap risiko fisik seperti kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan.



Bea Cukai Gagalkan 190 Kg Ekspor Emas Ilegal di Halim, Potensi Kerugian Negara Capai Rp41 Miliar



Melalui integrasi dalam sistem CEISA 4.0, alur end-to-end jaminan kini dapat dikirimkan langsung oleh pihak Penjamin secara elektronik dan divalidasi oleh Bea Cukai secara realtime. Efisiensi ini membebaskan pengguna jasa dari batas waktu penyerahan dokumen fisik tiga hari kerja, sehingga proses Izin Penggunaan Jaminan rampung seketika saat Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) terbit.

Kegiatan peluncuran ini mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan strategis guna menyelaraskan ekosistem layanan. Kehadiran Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, para Kepala Kantor Wilayah DJBC (Jakarta, Jawa Barat, Banten), pimpinan perusahaan perbankan dan asuransi, hingga perusahaan eksportir dan importir menandai kolaborasi solid antara pemerintah dan dunia usaha (Business-to-Government).

Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi menekankan bahwa program ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi instansi.KPK Kantongi Informasi Ada Oknum Klaim Bisa Kondisikan Kasus Bea Cukai



“Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dengan seluruh pihak untuk menjaga kelancaran arus logistik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujarnya.

Ke depan, implementasi jaminan nontunai elektronik diharapkan memberikan dampak sistemik bagi iklim usaha di Indonesia. Dengan layanan yang tidak lagi bergantung pada mobilitas fisik, operasional perusahaan manufaktur maupun perdagangan internasional akan berjalan jauh lebih efektif.

Transformasi digital ini diproyeksikan mampu mendongkrak indikator kemudahan berbisnis (ease of doing business) secara nasional, sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang makin produktif dan terpercaya.

Digitalisasi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia harus terus diuji, disesuaikan, dan disempurnakan. Surabaya telah menunjukkan langkah berani dengan menjadikan teknologi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar simbol kemajuan.

Surabaya (ANTARA) - Pada suatu sore di ruas Jalan Darmo, Kota Surabaya, seorang pengendara sepeda motor menepi, bukan untuk menawar tarif parkir, melainkan membuka ponsel. Ia memindai sebuah kode. Dalam hitungan detik, transaksi rampung dan bukti pembayaran tersimpan rapi. Tak ada uang kembalian, tak ada perdebatan.

Di sudut lain kota, seorang guru mengakhiri hari kerjanya tanpa dibebani laporan manual yang menumpuk. Sementara itu, seorang warga memastikan status data sosialnya dari rumah, tanpa harus menunggu petugas datang.

Potongan-potongan cerita kecil itu menggambarkan wajah baru Surabaya. Sebuah kota yang perlahan menata ulang cara kerjanya melalui inovasi digital. Bukan sekadar mengikuti tren, melainkan menjadikan digitalisasi sebagai tulang punggung pelayanan publik dan strategi fiskal.

Momentum Hari Otonomi Daerah 2026 menegaskan arah tersebut, bahwa efisiensi anggaran dan inovasi digital sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Transformasi ini penting ditelaah, bukan hanya karena skalanya yang kian luas, tetapi juga karena dampaknya yang menyentuh relasi antara negara dan warga. Di sinilah Surabaya menarik untuk dibaca sebagai laboratorium kebijakan digital yang hidup, dengan segala capaian dan tantangannya.

Transparansi

Digitalisasi di Surabaya bergerak dari satu gagasan sederhana, yakni membangun kepercayaan melalui transparansi. Dalam konteks kota jasa, kepercayaan adalah modal utama. Tanpa itu, investasi tersendat, pelayanan dipertanyakan, dan partisipasi publik melemah.

Langkah konkret terlihat pada digitalisasi parkir tepi jalan. Hingga April 2026, sebanyak 711 juru parkir telah terintegrasi dalam sistem non-tunai, meningkat dari 616 sebelumnya. Targetnya terus digenjot. Sistem ini tidak hanya mengubah cara bayar, tetapi juga memutus rantai kebocoran pendapatan. Setiap transaksi tercatat, terhubung langsung ke rekening, dan dapat diaudit.

Inovasi tidak berhenti di situ. Kehadiran voucher parkir dengan fitur keamanan dan kode digital menunjukkan upaya menjembatani masa transisi. Pemerintah tidak serta-merta memaksa perubahan, tetapi menyediakan opsi yang adaptif bagi warga. Di sini terlihat bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan manajemen perubahan sosial.

Dampaknya mulai terasa pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi pada sektor hotel dan restoran, misalnya, berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan. Ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya nilai normatif, tetapi juga strategi ekonomi.

Selain parkir, platform SASETBOYO membuka akses publik terhadap pemanfaatan aset daerah. Selama ini, banyak aset pemerintah yang “tidur” karena minim informasi. Dengan digitalisasi, aset tersebut dipetakan, ditampilkan, dan ditawarkan secara terbuka kepada investor. Ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan redefinisi tata kelola dari tertutup menjadi kolaboratif.

Namun, transparansi digital juga membawa konsekuensi. Sistem yang terbuka menuntut akurasi tinggi dan keamanan data yang kuat. Tanpa itu, kepercayaan yang dibangun bisa runtuh dalam sekejap. Di sinilah tantangan berikutnya muncul, yaitu memastikan bahwa percepatan digital tidak mengorbankan perlindungan data pribadi.

Inovasi

Keunikan Surabaya terletak pada keberanian membawa digitalisasi ke ranah yang lebih sensitif, yakni kehidupan sosial dan perlindungan warga. Salah satu contohnya adalah integrasi sistem kependudukan dengan putusan hukum dalam kasus penonaktifan nomer induk kependudukan (NIK) bagi penunggak nafkah (Ayah yang menunggak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian).

Kebijakan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga normatif. Sistem digital menjadi alat untuk menegakkan tanggung jawab sosial. Ketika kewajiban tidak dijalankan, konsekuensi administratif langsung terasa dalam akses layanan publik.

Di sisi lain, layanan konfirmasi data sosial ekonomi secara daring memperlihatkan wajah digitalisasi yang inklusif. Sekitar 17 persen kepala keluarga yang belum terkonfirmasi diberikan akses mandiri untuk memperbarui data. Ini mengurangi ketergantungan pada birokrasi lapangan sekaligus mempercepat validasi.

Di sektor pendidikan, digitalisasi diarahkan untuk mengembalikan fokus guru pada proses belajar. Penghapusan laporan manual melalui sistem digital adalah langkah kecil dengan dampak besar. Waktu yang sebelumnya habis untuk administrasi kini bisa dialihkan untuk interaksi dengan siswa.

Jika ditarik benang merahnya, inovasi-inovasi ini menunjukkan satu pola, yakni digitalisasi sebagai alat pembebasan. Membebaskan warga dari antrean, membebaskan guru dari beban administratif, dan membebaskan sistem dari praktik tidak transparan.

Namun, tidak semua berjalan mulus. Tantangan literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah. Tidak semua warga siap beralih ke sistem non-tunai atau layanan daring. Di beberapa titik, resistensi muncul, baik karena kebiasaan lama maupun keterbatasan akses.

Selain itu, integrasi antar-sistem masih perlu diperkuat. Digitalisasi yang terfragmentasi berisiko menciptakan “pulau-pulau data” yang tidak saling terhubung. Padahal, kekuatan utama transformasi digital terletak pada integrasi.

Kendali laju

Di tengah laju inovasi, pertanyaan mendasar muncul: ke mana arah digitalisasi ini dibawa? Apakah sekadar efisiensi, atau menuju transformasi yang lebih dalam?

Surabaya tampaknya memilih jalur kedua. Digitalisasi tidak hanya diposisikan sebagai alat, tetapi sebagai fondasi tata kelola baru. Namun, agar arah ini tetap terjaga, diperlukan beberapa langkah strategis.

Pertama, memperkuat ekosistem literasi digital. Transformasi tidak akan inklusif tanpa kesiapan warga. Program edukasi harus berjalan seiring dengan peluncuran sistem baru. Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem digital.

Kedua, memastikan interoperabilitas data. Setiap inovasi harus dirancang untuk saling terhubung. Integrasi antara layanan kependudukan, keuangan, pendidikan, dan sosial akan menciptakan efisiensi yang lebih besar sekaligus meningkatkan akurasi kebijakan.

Ketiga, menjaga keseimbangan antara kontrol dan pelayanan. Digitalisasi memberi pemerintah kemampuan monitoring yang lebih kuat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesan kontrol berlebihan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak warga harus menjadi pagar utama.

Keempat, mendorong partisipasi publik. Inovasi terbaik sering lahir dari kebutuhan nyata warga. Program parkir non-tunai, misalnya, berangkat dari aspirasi masyarakat. Model seperti ini perlu diperluas agar digitalisasi tidak menjadi proyek top-down semata.

Digitalisasi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia harus terus diuji, disesuaikan, dan disempurnakan. Surabaya telah menunjukkan langkah berani dengan menjadikan teknologi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar simbol kemajuan.

Di tengah dinamika global yang menuntut efisiensi dan adaptivitas, kota ini sedang menulis narasi baru tentang bagaimana pemerintahan bisa bekerja lebih cepat, lebih transparan, dan lebih dekat dengan warganya.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah digitalisasi diperlukan, melainkan sejauh mana ia mampu menjaga nilai dasarnya, yaitu melayani manusia. Jika itu tetap menjadi kompas, maka inovasi digital Surabaya bukan hanya akan relevan hari ini, tetapi juga menjadi pijakan bagi masa depan kota-kota lain di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

Kita semua menyadari bahwa scam (tindak penipuan) semakin marak terjadi di seluruh dunia dengan beragam modus yang terus berkembang. Edukasi (kepada konsumen) saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,

Jakarta (ANTARA) - Founder dan Group CEO PT Indonesia Digital Identity (VIDA) Niki Luhur menyoroti pentingnya keamanan infrastruktur identitas digital untuk melindungi ekosistem financial technology (fintech) yang terus berkembang di Indonesia.

Ia menyatakan, taktik kejahatan siber kian berkembang secara kompleks, sehingga para pelaku industri fintech perlu memitigasi ancaman tersebut sedini mungkin.

“Kita semua menyadari bahwa scam (tindak penipuan) semakin marak terjadi di seluruh dunia dengan beragam modus yang terus berkembang. Edukasi (kepada konsumen) saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini,” ucap Niki Luhur dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk mengurangi kerugian akibat tindak kejahatan tersebut, ia menilai, penguatan infrastruktur serta ekosistem hukum yang mampu melindungi konsumen dan meningkatkan standar keamanan penting bagi pelaku fintech.

Ia juga mengatakan, penerapan multi-layered defense sangat diperlukan untuk menghadapi modus penipuan digital yang semakin canggih.

Niki menuturkan, terdapat empat lapis pengamanan yang dapat diterapkan oleh pelaku fintech untuk mengoptimalkan perlindungan sistem mereka, yakni verifikasi individu, verifikasi perangkat, verifikasi identitas, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pihaknya pun mengembangkan fitur “Beyond Liveness” untuk membantu ekosistem fintech nasional mendeteksi ancaman penipuan digital yang semakin kompleks yang tidak lagi dapat diatasi oleh satu lapisan keamanan saja.

Ia menyatakan, teknologi tersebut tidak bergantung pada satu titik verifikasi, tapi mengombinasikan lima lapisan pengamanan yang bekerja simultan, termasuk analisis perilaku perangkat, pola jaringan, serta behavioral analytics (analisis perilaku) secara real-time.

Ke depannya, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi digital identity berstandard global yang tersertifikasi pemerintah, untuk menjamin keamanan digital jutaan pengguna serta ratusan pelaku usaha di Indonesia maupun global.

“Seperti pada abad pertengahan, ketika membangun sebuah kastil, sistem pertahanan dirancang berlapis untuk melindungi dari serangan musuh. Pendekatan serupa juga perlu diterapkan dalam membangun keamanan di industri fintech,” imbuh Niki.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti semakin banyaknya pemangku kepentingan di Indonesia yang tertarik mempelajari teknologi dan digitalisasi di Estonia.

“Sejak 10 tahun terakhir banyak sekali delegasi, baik itu swasta maupun pemerintah, belajar ke Estonia,” kata Ketua Komite Baltik Kadin Indonesia sekaligus Konsul Kehormatan Estonia di Jakarta Adriana Sri Lestari di Jakarta, Selasa.

Saat ditemui usai agenda forum Misi Bisnis Industri Maritim Estonia ke Indonesia, ia mengatakan tren tersebut terjadi seiring meningkatnya kesadaran para pihak di Indonesia akan kemajuan teknologi informasi (IT) dan digital di Estonia yang dapat mereka pelajari.

Menurut Adriana, banyak sekali konferensi, pertemuan, ataupun kursus di bidang IT, keamanan siber, dan digitalisasi sektor transportasi hingga medis yang terbuka bagi audiens internasional, termasuk Indonesia.

Konhor Estonia di Jakarta itu lantas menyebut Kota Cerdas Sumedang sebagai salah satu contoh program yang dapat terlaksana setelah pejabat kabupaten tersebut menjadikan Estonia salah satu kiblat pengembangan digitalisasi dalam pemerintahan.

“Sumedang kini mampu mengadopsi sistem IT dalam berbagai aspek pemerintahannya, dan hal tersebut merupakan hasil dari belajar banyak ke Estonia,” ujar Adriana.

Lebih lanjut, pejabat Kadin Indonesia itu menyampaikan bahwa Estonia saat ini memfokuskan investasinya di Indonesia ke sektor teknologi digital dan maritim.

Terlebih, Estonia adalah negara berwawasan digital yang telah mengadopsi berbagai teknologi digital di sektor maritimnya, seperti pengembangan pelabuhan cerdas, sistem optimalisasi energi, dan perencanaan lalu lintas pelayaran otomatis.

Dengan demikian, misi bisnis Estonia kali ini didatangkan ke Indonesia untuk menjajaki potensi kerja sama dan investasi di bidang digital dan maritim, katanya.

Adriana juga mengungkapkan bahwa dalam upaya tersebut, delegasi Estonia telah bertemu dengan mitra dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, kemudian sejumlah BUMN yaitu Pertamina, Pelni, dan Pelindo.

"Dengan bekal tersebut, Estonia siap untuk berkolaborasi dengan Indonesia dan siap membantu untuk ke depannya. Apa yang mungkin Indonesia perlukan, Estonia akan siap membantu," kata Adriana.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kualitas jaringan kini menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas organisasi di tengah lonjakan kebutuhan konektivitas digital . Sejumlah laporan global menunjukkan tren peningkatan signifikan penggunaan data dan kebutuhan infrastruktur digital yang semakin andal.

International Energy Agency mencatat konsumsi listrik global meningkat 4,3% pada 2024 dan diperkirakan terus tumbuh hingga 2027. Sementara itu Ericsson melaporkan trafik data seluler global mencapai 200 exabyte per bulan pada kuartal IV 2025, naik 22% secara tahunan, dengan trafik video menyumbang 76% dari total penggunaan.

Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan akan jaringan yang stabil, adaptif, dan mampu menopang aktivitas digital skala besar semakin mendesak bagi sektor bisnis, operator telekomunikasi, hingga instansi pemerintahan.

Sistem Transaksi ICONPay Perkuat Transformasi Digital PLN



Dalam konteks tersebut, penguatan infrastruktur konektivitas tidak lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari strategi peningkatan produktivitas dan kualitas layanan.

Kajian pemerintah Australia melalui BCARR menunjukkan bahwa peningkatan kualitas broadband berkorelasi positif terhadap pertumbuhan produktivitas perusahaan, terutama pada fase awal adopsi jaringan berkecepatan tinggi. Hal serupa juga disampaikan World Bank yang menilai peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong produktivitas serta daya saing.

Menjawab kebutuhan tersebut, PLN Icon Plus memperpanjang program promo konektivitas bertajuk AMAN (Akses Mantap Makin Cuan) hingga 30 Juni 2026. Era Industri Modern, Wujudkan Efisiensi Energi dengan Power Meter Icon Plus



Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana mengatakan, program ini menyasar segmen korporasi, operator telekomunikasi, dan pemerintahan dengan berbagai layanan seperti Internet Corporate, Metronet, Ethernet Kapasitas Besar, hingga IPVPN.

"Di tengah kebutuhan jaringan yang terus berkembang, perpanjangan program ini dapat menjadi momentum bagi organisasi yang ingin memperkuat fondasi konektivitasnya secara lebih efisien," kata Chipta dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, konektivitas yang andal tidak hanya memperlancar pertukaran data, tetapi juga menjaga kelincahan operasional organisasi di era digital.

"Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan, kami menghadirkan pilihan layanan yang dapat mendukung stabilitas komunikasi, kolaborasi antarunit, dan kesinambungan layanan, sehingga transformasi digital dapat berjalan dengan fondasi yang semakin kuat," ujarnya.

PLN Icon Plus juga menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital sekaligus pengembangan energi hijau berkelanjutan.

Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah

Jakarta (ANTARA) - Dalam banyak negara berkembang, transformasi ekonomi sering dimulai dari kota, lalu perlahan merembes ke pinggiran. Indonesia mulai menunjukkan pola yang sedikit berbeda.

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian energi hingga ketegangan rantai pasok, desa justru ditempatkan lebih awal dalam arsitektur ketahanan ekonomi nasional.

Perubahan ini tidak terjadi karena satu kebijakan tunggal, melainkan akumulasi dari pergeseran cara pandang bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat pusat-pusat industri tumbuh, tetapi juga oleh seberapa stabil basis ekonomi di tingkat paling bawah.

Dalam kerangka itu, desa tidak lagi berada di posisi pasif. Ia mulai diperlakukan sebagai ruang produksi yang memiliki fungsi strategis, bukan hanya untuk pemerataan, tetapi untuk stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Namun di balik narasi besar tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih fundamental: apakah desa benar-benar sedang diberdayakan sebagai mesin ekonomi baru, atau justru sedang dimasukkan ke dalam beban ekspektasi kebijakan yang semakin besar?

Pertanyaan ini penting karena menentukan bagaimana arah transformasi desa dibaca, bukan hanya sebagai program pembangunan, tetapi sebagai bagian dari desain ekonomi nasional yang lebih luas.

Logika produksi desa

Selama periode panjang, pembangunan desa di Indonesia bergerak dalam logika yang relatif sederhana, yaitu redistribusi. Infrastruktur diperbaiki, akses diperluas, layanan dasar diperkuat. Desa berada dalam posisi menerima manfaat dari pertumbuhan yang terutama terjadi di kota dan pusat industri.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, logika itu mulai berubah arah. Desa tidak lagi hanya dituntut untuk berkembang secara administratif atau infrastruktur, tetapi juga untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, termasuk Dana Desa, desa didorong masuk ke dalam ruang produksi seperti sektor pangan, ekonomi lokal, hingga penguatan kelembagaan usaha.

Perubahan ini pada dasarnya menandai pergeseran penting. Desa tidak lagi diposisikan sebagai ruang konsumsi pembangunan, tetapi sebagai unit produksi ekonomi yang diharapkan mampu menopang sebagian kebutuhan nasional, terutama pada sektor pangan.

Dalam konteks ketidakpastian global dan tekanan rantai pasok, arah ini dapat dipahami sebagai strategi rasional untuk memperkuat ketahanan dari dalam.

Namun di sisi lain, perubahan ini juga menggeser sebagian beban stabilitas ekonomi ke tingkat lokal. Desa kini tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari sistem penyangga ekonomi nasional. Ia diminta tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyerap tekanan, baik dari fluktuasi harga, distribusi logistik, maupun dinamika pasar domestik.

Di titik ini, muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang sama untuk bertransformasi dari wilayah administratif menjadi entitas ekonomi produktif. Ketimpangan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan membuat proses ini berjalan tidak seragam.

Sebagian desa mampu beradaptasi lebih cepat, memanfaatkan akses jalan, konektivitas pasar, dan dukungan kebijakan untuk memperluas aktivitas ekonomi. Namun sebagian lainnya masih berada dalam fase transisi yang lebih lambat, di mana program pembangunan belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Perbedaan ini menciptakan dinamika baru dalam peta ekonomi desa, yang tidak lagi homogen, tetapi semakin berlapis.

Digitalisasi dan kelembagaan desa

Jika pergeseran ke arah produksi menjadi fondasi baru, maka digitalisasi hadir sebagai alat percepatan yang diharapkan mampu memperkuat perubahan tersebut. Desa digital diposisikan sebagai ruang baru di mana efisiensi, transparansi, dan perluasan pasar dapat terjadi secara bersamaan.

Secara teori, digitalisasi menjanjikan pemangkasan jarak antara desa dan pasar. Produk lokal tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada rantai distribusi tradisional. Layanan publik menjadi lebih cepat, dan informasi bergerak lebih terbuka. Dalam banyak hal, digitalisasi membuka peluang bagi desa untuk terhubung langsung dengan sistem ekonomi yang lebih luas.

Namun dalam praktiknya, digitalisasi tidak bekerja sebagai penyama peluang secara otomatis. Ia justru memperlihatkan perbedaan kesiapan yang lebih tajam antarwilayah.

Desa yang memiliki infrastruktur dan literasi digital yang lebih baik bergerak lebih cepat, sementara desa lain masih berada pada tahap awal adaptasi. Hasilnya bukan pemerataan, melainkan fragmentasi kecepatan transformasi.

Di dalam lanskap ini, kelembagaan ekonomi desa seperti badan usaha milik desa (BUMDes) ditempatkan sebagai penghubung utama antara potensi lokal dan pasar yang lebih luas. Secara desain, lembaga ini diharapkan menjadi simpul ekonomi yang mengonsolidasikan produksi desa dan menghubungkannya dengan sistem ekonomi yang lebih besar.

Namun di lapangan, kapasitas kelembagaan tidak tumbuh secepat desain kebijakan. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, kemampuan manajerial, serta ekosistem pasar yang mendukung. Tanpa itu, kelembagaan desa berisiko berhenti pada bentuk formal, dengan struktur yang ada tetapi fungsi ekonominya masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi desa bukan sekadar pada ketersediaan program atau besaran anggaran, tetapi pada kualitas ekosistem yang menopang implementasi program tersebut. Tanpa penguatan yang menyeluruh, digitalisasi dan kelembagaan hanya akan menjadi instrumen yang tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong transformasi ekonomi.

Pada akhirnya, transformasi ekonomi desa di Indonesia tidak lagi bisa dipahami sebagai agenda pemerataan dalam pengertian klasik. Ia telah bergerak menjadi bagian dari strategi stabilitas ekonomi yang lebih luas, di mana desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penyerap risiko sistem.

Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah. Namun semakin besar peran yang dibebankan, semakin penting untuk menguji kembali apakah kapasitas yang tersedia cukup untuk menopang ekspektasi tersebut.

Tanpa penguatan institusional yang sepadan, transformasi ini berisiko menciptakan kesenjangan baru antara desa yang mampu masuk ke ekonomi modern dan desa yang tertinggal dalam proses transisi yang sama. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang justru ingin diperkuat melalui pembangunan desa.

Pada titik ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah desa harus menjadi bagian dari ekonomi nasional, karena itu sudah menjadi kenyataan.

Pertanyaannya adalah apakah arsitektur kebijakan yang dibangun hari ini cukup realistis untuk menjadikan desa benar-benar sebagai motor transformasi, bukan sekadar penyangga pasif dari sistem yang terus mencari keseimbangannya sendiri.

Copyright © ANTARA 2026