Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah resmi menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Cirebon tahun 2026 sebesar Rp2,87 juta. Angka ini naik Rp180.960 dibandingkan UMK tahun 2025 yang berada di level Rp2,69 juta. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Kenaikan UMK itu diumumkan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon setelah melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Kota. Pemerintah daerah menyebut kebijakan ini telah disusun sesuai ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Agus Suherman menjelaskan penetapan UMK 2026 menggunakan formula nasional, yakni dikalikan dengan UMK tahun berjalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 2,19% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%.

“Nilai alpha yang digunakan sebesar 0,9%. Angka tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Cirebon dari rentang ketentuan 0,5 hingga 0,9%,” ujar Agus, Rabu (28/1/2026).

Ia menambahkan hasil perumusan UMK kemudian diusulkan kepada Wali Kota Cirebon untuk direkomendasikan ke Gubernur Jawa Barat hingga akhirnya ditetapkan secara resmi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Namun, di lapangan, kenaikan UMK tersebut dinilai belum cukup menjawab persoalan riil pekerja, terutama di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup perkotaan yang terus meningkat.

Salah seorang pekerja sektor jasa di Kota Cirebon, Rina (28), mengaku kenaikan UMK belum signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan. Menurutnya, kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga pangan, sewa rumah, hingga transportasi.

“Kalau dihitung-hitung, kenaikannya memang ada, tapi kebutuhan juga naik semua. Harga beras, telur, minyak, sampai ongkos transportasi terus naik. Dengan gaji segitu, rasanya masih berat untuk menabung atau sekadar memenuhi kebutuhan layak,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pekerja sektor ritel, Ahmad (32). Ia menilai UMK yang ditetapkan belum mencerminkan kondisi biaya hidup di Kota Cirebon yang kian mahal.

“Buat pekerja lajang saja pas-pasan, apalagi yang sudah berkeluarga. Kenaikan UMK ini belum menjawab kondisi di lapangan,” katanya.

Data BPS menunjukkan, dalam setahun terakhir, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga yang cukup tajam. Selain itu, biaya sewa tempat tinggal dan tarif transportasi juga cenderung meningkat seiring pemulihan ekonomi dan naiknya permintaan.

Pemerintah Kota Cirebon mengimbau seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan UMK 2026 sesuai regulasi yang berlaku. Penerapan upah minimum disebut sebagai bentuk perlindungan pekerja sekaligus upaya menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Bisnis.com, CIREBON - Tingkat kemiskinan di Kota Cirebon menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Namun, di balik angka yang tampak membaik itu, tersimpan tantangan struktural yang masih membayangi daya tahan ekonomi warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada 2025 sebesar 28.120 orang, turun 1.005 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 29.171 orang. Secara persentase, angka kemiskinan Kota Cirebon juga turun dari 9,02% pada 2024 menjadi 8,66% pada 2025.

Penurunan ini melanjutkan tren jangka panjang sejak 2016, meski sempat terganggu lonjakan kemiskinan pada periode 2019–2021 akibat tekanan ekonomi nasional dan pandemi Covid-19.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon Ujang Mauludin menjelaskan penurunan kemiskinan tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan sebagian kelompok rentan.

Namun, ia mengingatkan, membaca kemiskinan tidak cukup hanya dari sisi jumlah dan persentase. "Penurunan jumlah penduduk miskin itu penting, tapi yang lebih krusial adalah melihat seberapa jauh pengeluaran mereka dari garis kemiskinan dan bagaimana ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri,” ujar Ujang, Selasa (30/12/2025).

BPS mencatat, selama 2024–2025 Garis Kemiskinan Kota Cirebon justru naik 4,8%, dari Rp545.592 menjadi Rp571.809 per kapita per bulan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan, yang harus dipenuhi penduduk agar tidak dikategorikan miskin.

“Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, beban hidup minimum yang harus dipenuhi masyarakat semakin tinggi,” kata Ujang.

Kondisi ini menunjukkan penurunan kemiskinan belum sepenuhnya sejalan dengan stabilitas harga dan daya beli.

Lebih lanjut, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,18 pada 2024 menjadi 0,94 pada 2025. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,25 menjadi 0,16 pada periode yang sama.

Menurut Ujang, penurunan dua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin makin menyempit.

“Ini sinyal positif. Artinya, penduduk miskin tidak semakin tertinggal jauh, dan jarak pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan mengecil,” ujarnya.

Namun demikian, penurunan indeks tidak serta-merta menandakan kemiskinan telah tertangani secara fundamental. Struktur ekonomi Kota Cirebon yang didominasi sektor jasa, perdagangan kecil, dan pekerja informal membuat kelompok miskin tetap rentan terhadap gejolak harga dan perlambatan ekonomi.