#30 tag 24jam
Total Pagu Indikatif Belanja K/L Rp1.370,3 Triliun pada 2027, 45,7% untuk Program Prioritas
Pemerintah mengalokasikan Rp1.370,3 triliun untuk belanja K/L 2027, dengan 45,7% untuk Program Prioritas Nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di 2029. [408] url asal
#pagu-indikatif-2027 #belanja-kementerian-lembaga #program-prioritas-nasional #anggaran-pkpn-2027 #alokasi-belanja-pkpn #pagu-indikatif-k-l #belanja-operasional-2027 #program-pkpn-2027 #klaster-kedaula
(Bisnis.Com - Ekonomi) 07/05/26 18:10
v/214666/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2027 sebesar Rp1.370,3 triliun, dengan sekitar 45,7% atau Rp625,28 triliun di antaranya dialokasikan untuk mendukung Program Prioritas Nasional (PKPN).
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menyampaikan, meski lebih kecil dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 DIPA awal sebesar Rp1,510,5 triliun dan pasca efisiensi Rp1.460,6 triliun, pagu indikatif tersebut sudah mencakup PKPN sebesar Rp625,28 triliun.
“Meskipun ini lebih kecil, namun ini sudah mencakup PKPN sebesar Rp625 triliun,” kata Putut dalam sesi panel diskusi Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Jika melihat porsinya, alokasi belanja PKPN untuk tahun anggaran 2027 lebih besar, yakni 45,7% dibandingkan non PKPN. Selain itu, anggaran PKPN untuk 2027 lebih tinggi dibandingkan dengan 2026 yang senilai Rp530,12 triliun.
Putut mengungkapkan, untuk alokasi pagu indikatif K/L 2027 memang difokuskan untuk memenuhi PKPN dan belanja pendukung fondasi PKPN. Inilah alasan mengapa alokasi belanja PKPN pada 2027 besar meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pagu indikatif juga akan diarahkan untuk belanja operasional, belanja wajib, MYC, KPBU, dan belanja bersumber NonRM.
Bagi K/L yang tidak mendapatkan alokasi untuk PKPN, Puput mengimbau agar tidak khawatir. Pasalnya, selain program-program tersebut tidak berada di bawah kewenangan instansi terkait, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi K/L tersebut.
Dia juga mendorong K/L mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan PKPN yang menjadi fokus prioritas saat ini.
Untuk diketahui, pemerintah dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2027 menetapkan 60 program PKPN yang terbagi dalam delapan klaster utama sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.
Di klaster kedaulatan pangan terdapat sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.
Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
Lalu, untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.
Purbaya Buka-bukaan Alasan Genjot Belanja pada Awal Tahun
Menteri Keuangan Purbaya mempercepat belanja awal tahun untuk mendorong ekonomi tumbuh 5,5%-6%. Realisasi belanja hingga Februari mencapai Rp493,8 triliun. [270] url asal
#purbaya-strategi-akselerasi #belanja-awal-tahun #penyerapan-belanja-negara #pertumbuhan-ekonomi-indonesia #belanja-pemerintah-2026 #pemerataan-anggaran #belanja-kementerian-lembaga #transfer-ke-daerah
(Bisnis.Com - Ekonomi) 11/03/26 19:56
v/162317/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat penyerapan belanja pada awal tahun untuk mendorong aktivitas perekonomian.
Dia memaparkan bahwa realisasi belanja negara sampai dengan 28 Februari telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy) dari angka Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun.
Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%
"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang Purbaya.
Secara terperinci, realisasi belanja itu meliputi dari kementerian/lembaga Rp155 triliun atau tumbuh 85,5% (yoy) sedangkan non-kementerian/lembaga Rp191 triliun atau tumbuh 49,4% (yoy).
Adapun transfer ke daerah (TKD) dibelanjakan senilai Rp147,7 triliun atau tumbuh 8,1% (yoy). Salah satu pendorong belanja adalah pemerintah di antaranya adalah perubahan skema pembayaran tunjangan tenaga pendidik. Dari awalnya pembayaran dilakukan setiap tiga bulan, kini dilakukan setiap bulan.
Program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan realisasi sampai akhir Februari mencapai Rp39 triliun. Ini mendorong belanja barang meningkat ke Rp28,6 triliun.
"Tanpa Makan Bergizi Gratis, belanja barang itu juga tetap meningkat Rp18 triliun tahun lalu menjadi Rp28,6 triliun [Februari] 2026 ini. Jadi, memang ada peningkatan belanja barang dengan adanya penyaluran MBG menjadi lebih cepat lagi belanja barang ini," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada kesempatan yang sama.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)