Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah korban tewas akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela naik menjadi 1.430 orang pada Sabtu (29/6/2026), seiring perluasan radius operasi pencarian dan keterlibatan tim penyelamat internasional di wilayah terdampak.

Otoritas nasional melaporkan bencana seismik tersebut juga mengakibatkan 3.238 orang luka-luka serta menempatkan 3.142 keluarga dalam kondisi darurat. Upaya evakuasi di lapangan saat ini berjalan di bawah bayang-bayang risiko geologis menyusul deteksi ratusan aktivitas tektonik susulan yang masih terus terjadi di beberapa titik episentrum.

Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, melalui siaran televisi pemerintah menyampaikan data mutakhir tersebut mencakup dampak kerusakan dari dua guncangan utama bermagnitudo 7,2 dan 7,5. Setelah dua gempa bumi dahsyat tersebut, Venezuela mencatat sebanyak 430 gempa susulan berkekuatan ringan hingga sedang dalam laporan darurat nasional.

Atas nama otoritas Venezuela, Rodriguez menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada ribuan korban bencana alam tersebut. Guna mengoptimalkan proses penanganan pascabencana, pemerintah memobilisasi puluhan ribu personel domestik untuk menyisir sisa puing infrastruktur yang kolaps.

"Puluhan ribu orang masih bekerja nonstop dalam operasi pencarian dan penyelamatan," ujar Rodriguez dilansir dari Antara, Senin (29/6/2026).

Skala kerusakan yang masif memicu simpati global dengan hadirnya dukungan logistik dan personel dari mancanegara. Sebanyak 24 negara tercatat telah mengirimkan bantuan darurat dan menyiagakan 2.741 petugas penyelamat eksternal untuk memperkuat posko pencarian lokal. Rodriguez menambahkan para personel asing tersebut telah terintegrasi penuh dengan komando taktis di lapangan untuk merespons titik-titik kritis secara bersama-sama.

Di tengah situasi darurat, operasi kemanusiaan ini membuahkan secercah harapan dengan ditemukannya sejumlah korban selamat yang sempat terjebak selama tiga hari di bawah reruntuhan beton. Salah satu keajaiban tersebut terjadi pada seorang anak di wilayah Caraballeda.

Pelaksana Tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan apresiasi mendalam atas keberhasilan penyelamatan tersebut.

"Beberapa menit yang lalu seorang bocah berusia 11 tahun diselamatkan hidup-hidup di Caraballeda. Saat ini, setiap nyawa adalah sumber harapan bagi Venezuela," tulisnya melalui unggahan resmi di platform X.

Pemerintah Venezuela memastikan koordinasi pengiriman logistik medis, makanan, dan tenda darurat dari komunitas internasional akan terus dipusatkan di bawah kendali militer guna menjamin kelancaran distribusi ke wilayah-wilayah terisolasi.

Diketahui, Venezuela terletak tepat di perbatasan utara Lempeng Tektonik Amerika Selatan dan Lempeng Tektonik Karibia. Kedua lempeng besar ini terus bergerak dan saling bergeser (patahan transform/transkursen) dengan kecepatan sekitar 2 sentimeter per tahun.

Aktivitas pergeseran ini menciptakan sistem patahan utama di sepanjang pantai utara Venezuela, termasuk Patahan San Sebastian, Patahan El Pilar, dan Patahan Boconó. Gempa kembar bermagnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi merupakan pelepasan energi masif yang terakumulasi di sepanjang sistem patahan aktif ini.

Diketahui gempa bumi yang mengguncang wilayah pesisir utara Venezuela terjadi pada Rabu (24/6/2026) pukul 15.04 waktu setempat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Aceh memastikan bantuan internasional untuk bencana Sumatra dapat masuk ke wilayah bencana, kecuali berasal dari government atau pemerintah negara asing.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan dari konfirmasi yang pihaknya melakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan. Meski begitu, bantuan government to government belum ada arahan.

“Dengan demikian, Pihak NGO's Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Mereka tentu harus melaporkan kepada BNPB dan BPBA,” katanya dalam keterangan teks yang diterima Bisnis, Senin (22/12/2025).

Lebih lanjut, terkait bantuan barang atau logistik kata dia, akan mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Sedangkan, ihwal program pemulihan akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Koordinasi bantuan ini menurutnya diperlukan karena akan disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Sementara itu, MTA menyebutkan bahwa berbagai langkah pemulihan pascabencana terus kita lakukan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga kian mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak untuk dapat langsung mengambil langkah strategis dan terpadu dalam penanganan pemulihan pascabencana.

“Dari beberapa kesempatan Gubernur selalu berharap, agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini,” ujarnya.

Laporan terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 22 Desember 2025 mencatat 1.090 orang meninggal dunia dari bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Selain itu, 186 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 7000 orang mengalami luka-luka.

Sementara itu di Aceh, 472 korban meninggal akibat peristiwa ini dan 32 orang masih dinyatakan hilang. BNPB mencatat 4.300 jiwa mengalami luka-luka. Selain itu, 106.060 rumah diketahui mengalami kerusakan dengan 36.330 rumah mengalami rusak berat.

Pemerintah saat ini masih berupaya untuk melakukan pemulihan pascabencana termasuk perbaikan sejumlah infrastruktur termasuk jembatan penghubung antarkabupaten/kota. Di samping itu, bantuan logistik juga terus mengalir ke sejumlah wilayah terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim penanganan bencana di Sumatra telah berjalan dengan cepat dan tepat.

Prabowo membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

“Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.

Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya.

Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

“Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo.

Aceh Surati PBB

Klaim penanganan bencana pemerintah terlihat bertolak belakangan dengan aksi warga Aceh mengibarkan bendera putih yang belakangan ramai di media sosial. Aksi itu disebut sebagai sebagai pesan jika sudah tidak mampu lagi menghadapi situasi bencana.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengirim surat permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Muhammad MTA menjelaskan, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo

Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

Kepala negara juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

“Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu menyampaikan proses rehabilitasi akan memakan waktu 2-3 tahun untuk membenahi seluruh fasilitas yang terdampak, terutama adalah infrastruktur.

Secara khusus dia menjelaskan proses rehabilitasi pasca Tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan waktu hingga 5 tahun. Menurutnya, meskipun saat itu bencana hanya terjadi di Aceh dan juga menelan korban jiwa yang banyak, saat ini pemerintah dihadapi dengan banyaknya wilayah yang terdampak.

"Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah," katanya dikutip Selasa (9/12/2025).

Selain pascabencana, JK mengatakan pemerintah memiliki tantangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan cepat karena masih enggan menerima bantuan dari luar negeri.

Dia membandingkan bencana Tsunami Aceh 2004 yang seluruh penanganan dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan bantuan dari internasional.

"Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan," ucap JK.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat.

“Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo.

Dia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari negara-negara sahabat yang menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan.

“Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat.

Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

“Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina memastikan pasokan BBM untuk segera distribusi ke seluruh wilayah, termasuk menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, karena BBM juga kita usahakan dilakukan dropping melalui udara menyesuaikan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah pemerintah telah menerima bantuan internasional, Prasetyo mengatakan belum.

Dia menyampaikan bahwa penerimaan bantuan luar negeri akan dipertimbangkan sesuai perkembangan penanganan di lapangan.

“Ya nanti kita lihat pada waktunya,” ujarnya singkat.

Saat ditanya negara mana saja yang memberikan atensi, Prasetyo mengatakan ada banyak tanpa memerinci lebih jauh.

“Banyak. Makasih,” tandas Prasetyo.

Bencana Sumatra, Belum Jadi Bencana Nasional

Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

Padahal, luas daerah yang terdampak lebih luas dari Pulau Jawa. Adapun luas pulau Jawa sebesar 128.297 km persegi.

Sementara itu, luas Sumut yakni 72.461 km persegi dan luas Aceh 56.839 km persegi, sehingga ditotal seluas 129.300 km persegi. Luas ini, belum ditambahkan dengan daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra Barat sekitar 10.312 km persegi. Maka bila ditotal mencapai 139.612 km persegi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

“Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

“Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia melancarkan serangan gabungan besar-besaran terhadap Kyiv pada Jumat (14/11/2025) dini hari, memicu kebakaran dan menghamburkan puing-puing di banyak distrik ibu kota Ukraina. Sedikitnya 11 orang terluka saat kru darurat menanggapi berbagai lokasi serangan.

Lima orang telah dilarikan ke rumah sakit, termasuk satu pria dalam kondisi kritis dan seorang wanita hamil, setelah serangkaian ledakan kuat terdengar di seluruh kota dan sistem pertahanan udara diaktifkan.

Pihak berwenang kota mendesak warga untuk tetap berada di tempat perlindungan sampai peringatan serangan udara dicabut, sembari memperingatkan kemungkinan pemadaman listrik dan air.

Foto-foto yang diunggah di media sosial menunjukkan berbagai lokasi terbakar dan warga berkumpul di jalan-jalan yang dipenuhi puing-puing di luar gedung apartemen.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 430 drone dan 18 rudal diluncurkan dalam serangan semalaman tersebut.

"Ini adalah serangan yang sengaja diperhitungkan dan bertujuan untuk menimbulkan kerugian maksimal bagi masyarakat dan infrastruktur sipil," tulis Zelenskiy di X.

"Ukraina merespons serangan ini dengan kekuatan jarak jauh, dan dunia harus menghentikan serangan terhadap nyawa ini dengan sanksi."

Kepala administrasi militer Kyiv, Tymur Tkachenko, menjelaskan melalui aplikasi Telegram bahwa serangan tersebut menargetkan perumahan.

"Orang-orang Rusia menyerang bangunan tempat tinggal. Ada sangat banyak bangunan apartemen multi-lantai yang rusak, praktis di setiap distrik," tulis Tymur Tkachenko.

Ia menambahkan bahwa baik drone maupun rudal telah digunakan, dan kru darurat telah dikerahkan ke beberapa lingkungan. Di Darnytskyi, puing-puing mendarat di halaman bangunan tempat tinggal dan fasilitas pendidikan. Sebuah mobil terbakar setelah terkena pecahan puing.

Di distrik dniprovskyi, puing-puing merusak tiga bangunan apartemen, satu rumah pribadi, dan menyebabkan kebakaran di area terbuka. Selain itu, di Podilskyi, 5bangunan tempat tinggal dan satu bangunan non-hunian rusak.

Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan sistem pemanas Kyiv mengalami kerusakan dengan layanan terputus di satu distrik.

Di wilayah Kyiv Oblast (luar ibu kota), serangan Rusia merusak infrastruktur penting dan rumah pribadi, melukai setidaknya satu warga sipil. Seorang pria berusia 55 tahun di Bila Tserkva menderita luka bakar termal dan dirawat di rumah sakit.

Serangan ini terjadi di saat para pejabat Uni Eropa pekan ini telah memperingatkan bahwa Ukraina harus terus menindak korupsi menyusul skandal korupsi besar yang menyoroti pejabat energi nuklir tinggi. Meskipun demikian, mereka menawarkan jaminan bahwa bantuan akan terus mengalir seiring upaya Kyiv menahan invasi Rusia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukraina diguncang oleh skandal korupsi besar yang melibatkan perusahaan nuklir milik negara, Energoatom, di tengah serangan Rusia yang terus menargetkan infrastruktur energi dan menyebabkan pemadaman listrik menjelang musim dingin. Skandal ini, yang diselidiki selama 15 bulan oleh Biro Anti-Korupsi Nasional (NABU), mengungkap praktik suap sekitar US$100 juta (Rp 1.670.470.000.000) di sektor energi.

NABU merilis temuan investigasi yang melibatkan 1.000 jam penyadapan (wiretaps), penahanan lima orang, dan keterlibatan tujuh orang lainnya dalam skema yang dijuluki "Midas." Jaringan tersebut dituduh menggunakan sandi rahasia untuk membahas pemerasan dan menekan kontraktor Energoatom agar mau memberikan suap atau kickback sebesar 10% hingga 15% dari nilai kontrak, sebagai imbalan agar bisnis mereka tidak menghadapi blokade internal.

Skema tersebut juga memanfaatkan regulasi darurat militer yang melarang kontraktor menuntut hutang dari perusahaan layanan penting seperti Energoatom, yang memiliki pendapatan tahunan sekitar US$4,7 miliar (Rp 78,5 triliun).

Akibat hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Zelensky menuntut pemecatan Menteri Kehakiman Herman Halushchenko dan Menteri Energi Svitlana Grynchuk. Keduanya telah memberikan surat pengunduran diri mereka. Selain itu, ada juga sanksi sanksi terhadap Timur Mindich, rekan dekat Zelensky, dan pengusaha Alexander Tsukerman.

Hal ini memicu kemarahan dari sejumlah politisi koalisi pemerintah. Pasalnya, negara itu terus dalam serangan besar dari Pemerintah Rusia.

"Terlihat sangat buruk. Sementara Rusia menghancurkan jaringan listrik kami dan orang-orang harus menanggung pemadaman listrik, seseorang di tingkat atas mencuri uang selama perang," kata anggota parlemen dari partai Zelensky, Oleksandr Merezhko.

Skandal ini dengan cepat menjadi salah satu krisis pemerintahan paling signifikan sejak invasi skala penuh Moskow dan menimbulkan pertanyaan tajam tentang apa yang diketahui oleh para pejabat tertinggi Ukraina, terutama mengingat kekuasaan perang terkonsentrasi di kantor kepresidenan.

Di Eropa, para mitra Ukraina yang telah mengalirkan dana bantuan besar ke sektor energi negara tersebut menyambut perkembangan ini dengan kekhawatiran.

Juru Bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz, Stefan Kornelius, mengatakan pemerintah prihatin dengan laporan korupsi yang melibatkan "sektor yang menerima dukungan besar dari Jerman." Kornelius juga menunjuk pada kekhawatiran yang disuarakan dalam laporan Komisi Eropa pekan lalu dan menekankan perlunya Ukraina menunjukkan kemajuan dalam memerangi korupsi.

"Kami sekarang akan memantau perkembangan dalam kasus konkret ini dan, jika perlu, akan ada konsekuensi yang harus ditarik darinya," kata Kornelius.

"Saat ini kami memiliki kepercayaan pada pemerintah Ukraina bahwa mereka akan memastikan ini dibersihkan, dan di anti-korupsi pihak berwenang bahwa mereka akan mengungkap kasus ini dan membawanya ke kesimpulan yang transparan."

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang ditengahi AS berada di bawah tekanan besar. Ini terjadi setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tekadnya untuk "mengamankan pembebasan semua sandera.

Mengutip AFP, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memperingatkan militer akan "melanjutkan pertempuran" jika Hamas gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas. "Hamas melanggar ketentuan perjanjian. Kami bisa saja kembali berperang di Gaza," ujarnya dikutip Times of Israel, dikutip Jumat (17/10/2025).

Ancaman Israel ini muncul setelah Hamas, meskipun menyatakan komitmennya pada perjanjian, kesulitan untuk menyerahkan semua jasad sandera yang tersisa. Hamas mengatakan proses penyerahan jasad "mungkin membutuhkan waktu".

Kelompok itu menjelaskan bahwa beberapa jenazah korban tewas terkubur di terowongan yang hancur akibat pendudukan. Sementara yang lain berada di bawah puing-puing bangunan yang dibom dan dihancurkan.

Di bawah perjanjian gencatan senjata yang dipelopori oleh Presiden AS Donald Trump, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang selamat dan mengembalikan jasad sembilan sandera yang diketahui meninggal. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina dari penjara dan menghentikan kampanye militer di Gaza yang dilancarkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sejauh ini, masih ada 19 jasad sandera yang belum ditemukan, terkubur di bawah reruntuhan di samping sejumlah besar warga Palestina. Turki telah mengerahkan puluhan spesialis bantuan bencana untuk membantu pencarian jasad, sebagai respons terhadap permintaan bantuan dari Hamas untuk menemukan jenazah sandera yang terkubur.

Di sisi lain, keluarga sandera Israel yang tewas marah atas ketidakmampuan Hamas menyerahkan sisa-sisa jasad orang yang mereka cintai."Kami menuntut agar Israel segera menghentikan implementasi setiap tahap perjanjian lebih lanjut selama Hamas terus secara terang-terangan melanggar kewajibannya," ujar salah satu asosiasi keluarga sandera kepada AFP.

Presiden Trump sendiri, yang semula menyerukan kesabaran, menyatakan frustrasinya dengan perilaku kelompok itu sejak pertempuran dihentikan. Trump sebelumnya bersikeras Hamas "benar-benar sedang menggali" untuk menemukan jasad sandera.

Namun, ia kemudian mengeluarkan ancaman di Truth Social, merujuk pada penembakan warga sipil Palestina baru-baru ini. Ia menuding Hamas dibalik aksi itu.

"Jika Hamas terus membunuh orang di Gaza, yang bukan merupakan Kesepakatan, kami tidak punya pilihan selain masuk dan membunuh mereka," klaimnya.

Perang telah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza, dengan PBB mendeklarasikan kelaparan pada Agustus. Serangan Israel menyebabkan 67.000 warga Gaza tewas.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa penyakit menular "lepas kendali" (spiralling out of control) mewabah di sana. Hanya 13 dari 36 rumah sakit di wilayah itu yang berfungsi sebagian.

"Baik meningitis, diare, penyakit pernapasan, kita berbicara tentang pekerjaan yang sangat besar," kata Direktur Regional WHO untuk Kesehatan PBB, Hanan Balkhy, kepada AFP di Kairo.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pemimpin telah menggelar pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di di Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir.

Pertemuan tersebut menghasilkan secercah harapan bagi perdamaian di Gaza, Palestina usai para pemimpin menyepakati sejumlah pandangannya.

KTT tersebut membahas perdamaian di Gaza akan dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 lebih pemimpin negara dari negara-negara di kawasan Asia Barat, dan Asia Tenggara. Indonesia termasuk menjadi salah satu peserta.

Dalam perkembangan terbaru usai digelarnya pertemuan tersebut, Israel memutuskan untuk melanjutkan pembukaan perlintasan Rafah antara Gaza dan Mesir dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, setelah pengembalian jenazah empat sandera, lembaga penyiaran publik Israel Kan melaporkan pada hari Rabu.

Dilansir dari Reuters, Israel membatalkan tindakan yang direncanakan terhadap Hamas yang mencakup pengurangan separuh jumlah truk bantuan yang memasuki daerah kantong itu.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan bahwa kesepakatan damai antara Israel dan Palestina yang dicapai merupakan hasil kerja sama panjang berbagai pihak di kawasan dan dunia internasional.

“Setelah bertahun-tahun penderitaan dan pertumpahan darah, perang di Gaza telah berakhir. Bantuan kemanusiaan telah mengalir, termasuk ratusan truk yang berisi bantuan pangan dan kesehatan,” ujar Trump dalam keterangan pers, Selasa (14/10/2025).

Trump menambahkan bahwa warga sipil telah kembali ke rumah, serta para sandera telah berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

Dalam pidatonya, Trump juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin negara di kawasan Timur Tengah dan dunia yang berkontribusi dalam perundingan perdamaian.

Dia menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza, dengan dukungan berbagai negara untuk membangun kembali infrastruktur, layanan publik, dan kehidupan masyarakat sipil di wilayah tersebut.

Bantuan internasional, menurut Trump, akan difokuskan untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan dan memastikan bahwa Gaza menjadi wilayah yang damai dan aman bagi seluruh warganya.

KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh menjadi momentum penting bagi komunitas internasional untuk Timur Tengah yang damai, stabil, setara dan sejahtera, sekaligus meneguhkan kembali semangat solidaritas global dalam menjaga perdamaian.

Di lain pihak, Presiden Prabowo Subianto menyebut pertemuan tersebut sebagai langkah awal yang baik dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan yang telah lama dilanda konflik.

"Gencatan senjata sudah berjalan. Segera pasukan Israel akan ditarik secara bertahap. Beberapa sandera juga telah dibebaskan, meskipun masih ada yang belum ditemukan, termasuk yang diperkirakan telah gugur," jelasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan bahwa Indonesia selama ini aktif dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, baik dalam bentuk diplomasi, bantuan kemanusiaan, maupun logistik.

Dia menyebut Indonesia telah mengirimkan berbagai bentuk bantuan, termasuk kapal bantuan dan pesawat Hercules yang membawa ribuan ton beras.

"Alhamdulillah, kita bisa berbuat. Rakyat Palestina dan masyarakat Timur Tengah melihat komitmen Indonesia," ujarnya.